Panglima TNI Resmikan Kubah Baret Merah

Jakarta — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan Masjid Jami’ An-Nur yang berlokasi di Kampung Pamoyanan, Desa Pada Asih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (19/1/2026).

Kehadiran masjid tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan ibadah sekaligus ruang kebersamaan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Prosesi peresmian berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan. Antusiasme warga terlihat sejak awal kegiatan, dengan masyarakat memadati area masjid dan lingkungan sekitarnya.

Kehadiran Panglima TNI disambut hangat sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan kepedulian TNI terhadap pembangunan fasilitas keagamaan di wilayah tersebut.

Masjid Jami’ An-Nur tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga diproyeksikan menjadi sarana penguatan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Peresmian masjid ini mencerminkan sinergi antara nilai-nilai religius dengan semangat pengabdian kebangsaan, sekaligus menegaskan peran TNI dalam mendukung pembangunan sosial dan spiritual masyarakat.

Dari sisi arsitektur, Masjid Jami’ An-Nur tampil dengan desain yang khas dan sarat filosofi. Kubah masjid dirancang menyerupai Baret Merah Kopassus yang dihiasi empat bintang, melambangkan keberanian, loyalitas, serta dedikasi prajurit TNI dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Desain tersebut juga dimaknai sebagai simbol nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan keimanan, ketakwaan, dan pembentukan karakter umat.

Melalui peresmian Masjid Jami’ An-Nur, TNI kembali menegaskan komitmennya untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan negara, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan kehidupan keagamaan dan pembinaan moral. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat persatuan, menumbuhkan kebersamaan, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Hadirnya masjid ini diharapkan dapat menjadi titik temu spiritual dan sosial bagi warga Cisarua dan sekitarnya, sekaligus menjadi simbol nyata kedekatan TNI dengan masyarakat dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. (JP/*)

Astra Agro Gelar Gathering Mitra Sawit

Yogyakarta — Proporsi masyarakat petani dalam industri sawit nasional menempati urutan pertama setelah perkebunan sawit negara dan swasta. Itu sebabnya kemitraan antara perusahaan dan masyarakat pekebun sawit menjadi penting. Kerja sama yang kuat akan mendorong potensi komoditas strategis ini memberi manfaat besar pada banyak pihak.

“Bukan sekadar transaksi bisnis, hubungan dengan mitra adalah ikatan jangka panjang yang dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi untuk tumbuh bersama,” kata Chief Operation Officer Astra Agro, Arief Catur Irawan saat menggelar Partnership Gathering 2026 di Yogyakarta, 12-15 Januari 2026.

Kegiatan bersama antara Astra Agro dan mitra yang diberi tema “Mempererat Kemitraan untuk Bisnis Berkelanjutan” ini diikuti oleh para mitra dari berbagai wilayah. Ada yang berasal dari Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, hingga Sulawesi Tengah.

Arief Catur Irawan menegaskan bahwa kemitraan merupakan pilar strategis dalam menjaga keberlangsungan rantai pasok perusahaan sekaligus memastikan praktik perkebunan yang berkelanjutan.

“Saya sangat menantikan momen tahunan seperti ini. Di sinilah kita memperkuat silaturahmi, membangun kepercayaan, dan memastikan bahwa hubungan Astra Agro dengan para mitra tetap berada dalam satu frekuensi. Kami ingin Bapak dan Ibu semakin bangga menjadi mitra Astra Agro,” ujar Arief.

Kerja sama perusahaan dengan para petani mitra semakin menunjukkan peran signifikan. Tandan buah segar (TBS) yang masuk ke perusahaan dari mitra menjadi semakin lancar berkat adanya kolaborasi yang solid.

Untuk mendukung kemitraan, Astra Agro melanjutkan pengembangan SISKA (Sistem Informasi Kemitraan) yang dapat digunakan para mitra untuk mengatur jadwal pengiriman TBS dan pelayanan. Aplikasi ini memungkinkan mitra bekerja lebih efektif dan efisien. Selain SISKA, Astra Agro juga memperluas penerapan Mill Grader, mekanisme quality control berbasis teknologi. Penerapan Mill Grader memungkinkan hasil grading yang lebih objektif dan konsisten.

Bagi para mitra, kehadiran teknologi ini menjadi bukti keseriusan Astra Agro dalam membangun kemitraan berbasis keadilan dan keterbukaan.

Miswandi, mitra Astra Agro dari Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang telah bermitra sejak 2020, menilai penerapan berbagai teknologi di Astra Agro menciptakan iklim bisnis yang transparan dan berkeadilan bagi petani.

Selain itu, menurut Miswandi, kemitraan dengan Astra Agro juga memberikan manfaat di luar jual beli TBS, mulai dari akses bibit, pelatihan hingga pendampingan teknis langsung ke kebun.

“Dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah kami, menurut saya memang Astra yang paling bagus. Kerja samanya bukan sekadar jual beli. Ada perhatian,” ucapnya.

Hal serupa dirasakan Wayan Agus Setiawan, perwakilan Kelompok Tani Jaya Mandiri di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang telah bermitra sejak 2017. Ia menuturkan, kemitraan dengan Astra Agro berperan penting dalam transformasi kebun kelompoknya dari kakao ke kelapa sawit.

“Kami dibantu dari hulu ke hilir. Bibit, pupuk, hingga unit angkutan difasilitasi. Bahkan pembayaran unit bisa melalui TBS. Kerja sama ini bukan sekadar jual beli, tapi saling melengkapi,” katanya.

Sementara itu, Brian Akbar Kurnia, mitra generasi kedua dari Kuamang Kuning, Jambi, menyebut kemitraan dengan Astra Agro telah terjalin selama lebih dari dua dekade.

“Ini bukan hubungan bisnis biasa. Dari awal berdiri di daerah kami, Astra sudah membangun jalan, menyediakan bibit, dan mendampingi petani. Hubungan ini sudah dari hati ke hati. Kami loyal, dan Astra juga menunjukkan loyalitas yang sama,” ujarnya.

Chief Commercial Officer Astra Agro, Veronica Lusi Herdiyanti mengingatkan bahwa kemitraan yang kuat harus dijaga dengan integritas dan komitmen bersama, termasuk dalam aspek keselamatan kerja.

“Kami sangat bangga memiliki Bapak dan Ibu sebagai mitra Astra Agro. Kami berharap Bapak dan Ibu juga bangga menjadi bagian dari Astra. Kami menyediakan hotline kemitraan dan pengaduan sebagai bentuk keterbukaan, serta mengingatkan bahwa keselamatan adalah komitmen utama Astra,” katanya.

Melalui Partnership Gathering 2026, Astra Agro menegaskan bahwa keberlanjutan industri sawit hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang setara antara perusahaan dan mitra. Dengan mengedepankan transparansi, inovasi teknologi, serta pendampingan berkelanjutan, Astra Agro optimistis kemitraan ini akan terus tumbuh dan semakin kuat.

Dengan semangat tagline “Bangga Menjadi Mitra Astra,” perusahaan dan mitra diharapkan dapat terus melangkah bersama, menghadapi tantangan industri, serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.(*)

Beasiswa Penuh PT PHI Hantarkan Ricky, Putra Muara Badak, Kuliah di Teknik Kimia Industri

Jakarta – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) kembali memberikan beasiswa penuh (full scholarship) melalui Program Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan (BSBK) 2025 kepada 15 putra-putri terbaik Kalimantan untuk menempuh pendidikan tinggi di jenjang sarjana.

BSBK ditujukan bagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera di sekitar wilayah operasi perusahaan di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Salah satu penerima beasiswa, Ricky Yusuf Fadilah, adalah lulusan SMK Syarif Hidayatullah Muara Badak, yang tumbuh dan besar di wilayah operasi hulu migas anak perusahaan PHI, yakni PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

Ricky, sapaan akrabnya, tak menyangka namanya diumumkan sebagai salah satu di antara penerima Program BSBK. Baginya tahun ini. Baginya, beasiswa ini tidak semata dimaknai sebagai dukungan finansial, melainkan sebagai bentuk kepercayaan, kesempatan, sekaligus tanggung jawab untuk terus bertumbuh dan memberikan nilai lebih bagi lingkungan sekitarnya. Ia yakin setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih besar bagi dirinya dan bangsa.

Menurutnya, proses seleksi BSBK menjadi pengalaman yang berkesan karena memberikan banyak manfaat sejak tahap awal proses seleksi. Usaha Ricky yang konsisten dan diiringi dengan doa berhasil menembus segala keterbatasan.
“Selain memperoleh pengalaman baru, saya berkesempatan mengasah keterampilan public speaking serta memperluas jejaring dengan rekan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan,” ujar Ricky yang mengambil Program Keahlian Teknik Informatika ketika di bangku SMK.

Dengan beasiswa BSBK yang diterimanya, Ricky semakin optimistis dengan rencana dan langkahnya untuk dapat lulus tepat waktu dengan capaian IPK minimal 3,0 dari Program Studi Teknik Kimia Industri Politeknik Negeri Samarinda.

Ricky sangat mengapresiasi komitmen PHI beserta anak perusahaan dan afiliasinya dalam mendukung pengembangan pendidikan generasi muda di sekitar wilayah operasinya. Para penerima BSBK berasal dari sejumlah wilayah ring 1 operasi perusahaan di Kalimantan Timur, seperti Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Marangkayu, Anggana, dan Sanga-Sanga.

Selain itu, penerima beasiswa berasal dari Tarakan, Kalimantan Utara, serta dari Murung Pudak, Kalimantan Selatan.

Manager Communication, Relations & CID PHI, Dony Indrawan, mengungkapkan komitmen Perusahaan untuk terus menjalankan program-program CSR di bidang pendidikan yang mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana pendidikan, menguatkan institusi lokal, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasi Perusahaan.

”Di BSBK, penerima beasiswa mendapatkan bantuan biaya pendidikan SPP/UKT, bantuan biaya hidup dan penunjang, serta bantuan pengembangan kapasitas dan Aksi Sobat Bumi serta Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI) untuk meningkatkan kepedulian penerima beasiswa terhadap isu lingkungan,” paparnya.

Program yang dijalankan bersama Pertamina Foundation sebagai mitra pelaksana, didukung penuh anak-anak perusahaan PHI, yakni PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), dan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

Acara inaugurasi Program BSBK 2025 berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 November 2025, dengan dihadiri oleh perwakilan dari Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Kartanegara, Direktur Utama PHI, Direktur Operasi Pertamina Foundation, serta Manager Umum dan Keuangan SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi.

Program BSBK menyediakan dukungan komprehensif bagi para penerima, mulai dari pembiayaan SPP/UKT, bantuan biaya hidup, hingga pengembangan kapasitas yang berfokus pada isu lingkungan.

Penerima BSBK juga akan mengikuti kegiatan Aksi Sobat Bumi serta Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI) yang bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan antara lain penanaman mangrove, pemungutan dan pengolahan sampah serta edukasi hidup ramah lingkungan ke sekolah-sekolah.

Para penerima BSBK 2025 saat ini mulai berkuliah di sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan yang menjadi mitra program ini, yakni Universitas Borneo Tarakan, Universitas Mulawarman, Politeknik Negeri Samarinda, Institut Teknologi Kalimantan, dan Universitas Lambung Mangkurat.
PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) merupakan bagian Subholding Upstream Pertamina yang mengelola operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan yang meliputi Zona 8, Zona 9 dan Zona 10 sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam mencapai visinya menjadi perusahaan migas kelas dunia.

Melalui anak perusahaan dan afiliasinya yang bekerja sama dengan SKK Migas, PHI menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang inovatif di bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Infrastruktur, dan Tanggap Bencana guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan mewujudkan #EnergiKalimantanUntukIndonesia.

Prof. Albertus Wahyurudhanto Soroti Distorsi Pilkada Langsung akibat Biaya Politik Tinggi

Jakarta — Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si, menilai mahalnya biaya politik dalam Pilkada langsung telah melahirkan praktik politik transaksional yang semakin menguat dan berpotensi merusak kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Acara ini dibuka oleh Ketua Umum SMSI, Drs. Firdaus, M.Si., yang menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung agar demokrasi di daerah tetap berkualitas, terhindar dari praktik politik transaksional, dan selaras dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Albertus dalam Simposium Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” yang digelar pada Rabu, 14 Januari 2026, di Press Club Indonesia, Kantor Pusat SMSI, Jalan Veteran II Nomor 7C, Gambir, Jakarta Pusat.

Prof. Albertus merupakan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020–2024 dari unsur pakar kepolisian yang dilantik Presiden RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2020. Ia adalah dosen tetap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian sejak 2003, serta memiliki latar belakang jurnalistik sebagai wartawan Harian Suara Merdeka Semarang selama 17 tahun. Terhitung mulai 1 Juni 2023, ia resmi dikukuhkan sebagai Profesor/Guru Besar bidang Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Dalam paparannya, Prof. Albertus menegaskan bahwa perdebatan Pilkada tidak seharusnya terjebak pada dikotomi antara pemilihan langsung dan tidak langsung. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada lemahnya sistem rekrutmen elite politik dan tingginya ongkos kontestasi yang harus ditanggung calon kepala daerah.

“Pilkada langsung hari ini cenderung menjadi arena kompetisi modal. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar lebih berpeluang, sementara kapasitas, integritas, dan rekam jejak kepemimpinan sering kali terpinggirkan,” ujarnya.

Ia menyebut tingginya biaya pencalonan dan kampanye mendorong praktik politik uang sejak tahap penjaringan di internal partai hingga proses pemerintahan pasca-terpilih. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan publik, melainkan pada pengembalian modal politik.

Terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Prof. Albertus menilai mekanisme tersebut tidak serta-merta meniadakan praktik transaksional, namun dapat menekan biaya politik jika dirancang dengan sistem pengawasan yang ketat dan transparan.

“Jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, risiko politik uang memang tidak hilang, tetapi bisa lebih terkendali karena ruang transaksi lebih sempit dan dapat diawasi secara institusional,” katanya.

Ia juga menyinggung pengalaman historis pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada masa sebelum reformasi, termasuk era Orde Baru. Menurutnya, meskipun demokrasi kala itu memiliki keterbatasan, terdapat pelajaran penting terkait efisiensi pemerintahan dan stabilitas kebijakan.

“Model lama tentu tidak ideal dan tidak bisa diterapkan mentah-mentah. Namun ada nilai yang bisa dipelajari, yakni demokrasi harus rasional, berbiaya wajar, dan tidak membebani sistem pemerintahan,” ujarnya.

Prof. Albertus menekankan bahwa jika wacana Pilkada melalui DPRD kembali dipertimbangkan, maka harus dibarengi dengan reformasi menyeluruh, mulai dari mekanisme seleksi berbasis meritokrasi, keterbukaan proses pengambilan keputusan, hingga akuntabilitas DPRD kepada publik.

Simposium Nasional SMSI tersebut menjadi forum pertukaran gagasan antara akademisi, praktisi media, dan pemangku kepentingan dalam merespons dinamika demokrasi elektoral nasional. Diskusi menegaskan pentingnya evaluasi sistem Pilkada agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, menjelang agenda Pilkada nasional berikutnya.

Pilkada Melalui DPRD, Tidak Melanggar Konstitusi

Jakarta — Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali menguat menjelang Pilkada 2026. Menyikapi dinamika tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Simposium Nasional bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila”, di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran II No. 7C, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 14/1/2026)

Simposium nasional yang dipandu Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar kebijakan untuk mendiskusikan kemungkinan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif, di tengah meningkatnya biaya politik dan praktik transaksional dalam Pilkada langsung.

Ketua Dewan Pakar SMSI, Yuddy Crisnandi, menegaskan demokrasi tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai prosedur pemungutan suara langsung. Menurutnya, dalam Demokrasi Pancasila, substansi kepemimpinan, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas pembangunan daerah juga menjadi ukuran penting.

Yuddy menilai, pada masa sebelum reformasi—termasuk era pemerintahan Presiden Soeharto—mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki keunggulan dalam hal stabilitas dan kesinambungan kebijakan, meski tetap perlu dikritisi agar tidak mengulang praktik sentralisasi kekuasaan. “Model tersebut dapat menjadi referensi historis untuk dirumuskan ulang secara lebih demokratis dan transparan,” ujarnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Albertus Wahyurudhanto, menilai persoalan utama Pilkada hari ini bukan sekadar langsung atau tidak langsung, melainkan lemahnya sistem kaderisasi dan rekrutmen elite politik.

Menurut Albertus, pada masa pemilihan melalui DPRD, seleksi kepala daerah lebih menekankan aspek kapasitas administratif dan loyalitas terhadap sistem pemerintahan. “Memang ada keterbatasan demokratis di masa lalu, tetapi ada pelajaran penting tentang kontrol politik dan efisiensi biaya. Jika dirancang ulang dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, pemilihan lewat DPRD bisa menjadi alternatif rasional,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Taufiqurokhman menyampaikan pandangan penyeimbang. Ia mengingatkan Pilkada langsung tetap memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah karena bersumber langsung dari rakyat.

Namun demikian, Taufiqurokhman mengakui diskursus pemilihan melalui DPRD patut dibahas secara objektif, terutama jika diarahkan untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah dan menekan politik uang. “Yang terpenting adalah memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga, apa pun model yang dipilih,” ujarnya.

Simposium Nasional SMSI ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan, dengan syarat dirancang secara demokratis, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. (*)

Next Page »