PLN Indonesia Power UBP Mahakam Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

SAMARINDA – Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit tidak menular (PTM), PT PLN Indonesia Power UBP Mahakam melalui PLTD Karang Asam bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda menggelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi pekerja dan masyarakat, Jumat (17/7/2026)

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan melalui langkah promotif dan preventif.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendeteksi faktor risiko maupun gejala awal penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit kardiovaskular. Melalui deteksi dini, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan sekaligus mendorong terciptanya kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, konsultasi kesehatan, serta edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Antusiasme pekerja dan masyarakat menunjukkan semakin tingginya kesadaran bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas hidup.

Manager PT PLN Indonesia Power UBP Mahakam, Syafi’i mengatakan, kesehatan merupakan fondasi penting dalam mendukung produktivitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan perusahaan.

“Keandalan pembangkit tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan peralatan yang andal, tetapi juga oleh pekerja yang sehat serta masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik. Melalui kolaborasi dengan UPTD Puskesmas Wonorejo, kami ingin mendorong budaya deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah nyata mencegah penyakit tidak menular sedini mungkin. Inilah komitmen PLN Indonesia Power untuk terus menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Syafi’i.

PT PLN Indonesia Power UBP Mahakam berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan program tanggung jawab sosial yang memberikan manfaat nyata. Melalui berbagai inisiatif di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, perusahaan terus berupaya mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan. (*)

PDC Integrasikan Puluhan Ribu Data Operasional, Perkuat Transformasi Digital Perusahaan

JAKARTA – PT Patra Drilling Contractor (PDC) terus memperkuat transformasi digital melalui integrasi lebih dari 50 ribu data operasional ke dalam sistem terpusat sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola data dan efektivitas proses bisnis perusahaan.

Langkah tersebut dilakukan melalui migrasi 36.837 data AP Tracking, 13.816 data AR Tracking, serta 371 data UMK Online ke sistem baru yang telah disesuaikan dengan standar perusahaan. Integrasi ini menjadi bagian dari penerapan Single Source of Truth (SSOT), yaitu konsep pengelolaan data yang memastikan seluruh unit kerja mengacu pada satu sumber data yang sama sehingga informasi lebih akurat, konsisten, dan mudah diakses.

Manager ICT PDC, Harmeiya Habonaran Harahap mengatakan, transformasi digital tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada penguatan tata kelola informasi yang mampu mendukung proses bisnis perusahaan secara menyeluruh.

“Transformasi digital bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru, tetapi memastikan seluruh fungsi di perusahaan menggunakan data yang sama sebagai dasar dalam menjalankan proses bisnis. Dengan data yang terintegrasi, koordinasi menjadi lebih efektif, proses pengambilan keputusan lebih cepat, dan potensi perbedaan informasi antar fungsi dapat diminimalkan,” ujar Harmeiya.

Seluruh data yang dimigrasikan mencakup histori transaksi dari ketiga aplikasi sehingga tetap dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi integritas, akurasi, maupun keterlacakan informasi. Melalui sistem yang terintegrasi, PDC juga memperkuat pengelolaan data agar lebih adaptif terhadap kebutuhan operasional dan perkembangan bisnis perusahaan.

Selain migrasi data, PDC turut menyelaraskan pengembangan aplikasi dengan kebutuhan pengguna di berbagai fungsi. Berbagai penyempurnaan dilakukan melalui diskusi bersama pengguna, termasuk penyesuaian fitur dan alur kerja, sehingga sistem yang dikembangkan mampu mendukung aktivitas operasional secara lebih efektif dan menyeluruh.

Sebelum diimplementasikan secara penuh, aplikasi tersebut juga melalui tahapan User Acceptance Test (UAT) untuk memastikan setiap fitur dan proses telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam menghadirkan sistem yang andal, mudah digunakan, serta mampu mendukung produktivitas kerja di seluruh fungsi.

Penerapan sistem terintegrasi ini menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan transformasi digital PDC. Dengan tata kelola data yang semakin kuat, perusahaan optimistis dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat kolaborasi antar fungsi, serta mendukung operasional perusahaan yang semakin unggul, adaptif, dan berkelanjutan. (*)

Menelusuri Jejak Sejarah di Balik Dinding Kokoh Masjid Cut Meutia Menteng Jakarta

JAKARTA – Siapa sangka, bangunan dengan arsitektur kolonial yang berdiri anggun di Jalan Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat, menyimpan perjalanan sejarah panjang yang melintasi berbagai zaman. Sekilas, orang yang melintas mungkin tidak menyangka bahwa bangunan bergaya klasik Eropa ini adalah sebuah masjid yang menjadi destinasi wisata sejarah sekaligus pusat ibadah umat Muslim di jantung ibu kota.

Syarif Hidayat, seorang marbot yang telah mengabdi di Masjid Cut Meutia sejak 1989, menuturkan bahwa bangunan ini memiliki akar sejarah yang kuat. Berdasarkan catatan sejarah, gedung ini awalnya dibangun sebagai kantor biro arsitektur dan pengembang Belanda, N.V. De Bauploeg, yang rampung pada tahun 1912.

“Bilang orang-orang dulu, bangunan ini jauh sebelum difungsikan sebagai masjid pernah digunakan sebagai kantor pos, kantor Jawatan Kereta Api Belanda, dan kantor Kempetai Angkatan Laut Jepang,” ujar Syarif saat ditemui seusai salat Isya, Jumat (17/7/2026).

Alih Fungsi Berkat Inisiasi AH Nasution

Pasca kemerdekaan, gedung ini sempat berganti-ganti peran. Ia pernah menjadi Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kantor Perusahaan Daerah Air Minum, hingga kantor Dinas Perumahan Jakarta. Bahkan, gedung ini sempat menjadi kantor Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) era Jenderal AH Nasution. Tak heran, hingga kini aula utama masjid tersebut dikenal sebagai Aula AH Nasution.

Syarif menceritakan, sejarah mencatat bahwa AH Nasution tidak menginginkan gedung tersebut kembali difungsikan sebagai kantor setelah MPRS pindah ke Senayan. “Beliau mengusulkan agar gedung dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sebuah masjid, karena di sekitar Kebun Sirih masih jarang masjid,” papar Syarif.

Sebelum resmi menjadi rumah ibadah, AH Nasution terlebih dahulu membentuk remaja masjid Cut Meutia pada tahun 1984. Tiga tahun berselang, tepatnya pada 18 Agustus 1987, gedung ini resmi beralih fungsi menjadi masjid melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5184/1987 di masa kepemimpinan Gubernur R. Soeprapto.

Oase di Tengah Hiruk Pikuk Menteng

Kini, Masjid Cut Meutia menjadi oase bagi warga dan pekerja di sekitar Menteng. Lokasinya yang strategis membuat masjid ini selalu ramai didatangi jemaah untuk menunaikan salat fardu maupun sekadar beristirahat di sela kesibukan.

“Adem masjid ini, karena bangunannya tinggi, sirkulasi udaranya juga bagus. Biasanya habis salat zuhur banyak yang istirahat di sini,” ungkap pria asal Tasikmalaya tersebut.

Meski begitu, Masjid Cut Meutia tidak melayani jemaah selama 24 jam penuh. Syarif menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil demi menjaga kenyamanan dan perawatan bangunan bersejarah tersebut. Bagi musafir yang ingin beristirahat, pihak masjid hanya menyediakan area teras Aula AH Nasution.

Syarif mengaku terinspirasi dengan pengelolaan Masjid Jogokariyan di Yogyakarta yang sangat akomodatif bagi jemaah yang bermalam. Namun, ia menyadari adanya tantangan lingkungan yang berbeda. “Kalau di sini belum bisa, lingkungannya yang tidak memungkinkan. Karena jika kami menyatakan buka 24 jam, pasti banyak yang bermalam di sini,” pungkasnya. (munanto)

Program Inovatif PHKT Tuai Apresiasi

Penajam Paser Utara – Komitmen PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) kembali mendapat apresiasi.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, memberikan Piagam Penghargaan kepada perusahaan atas kontribusinya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada penguatan ekonomi, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, kepada Head of Communication, Relations & CID PHKT, Elis Fauziyah, dalam Rapat Koordinasi Forum CSR Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Bupati PPU, Selasa (14/7/2026).

Apresiasi itu diberikan atas implementasi sejumlah Program Pengembangan dan Pelibatan Masyarakat (PPM) yang dinilai mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Beberapa program unggulan PHKT yang menjadi perhatian antara lain Semur Cendawan (Semai Jamur dengan Cerdas dan Berwawasan Pangan), GERBANG INSAN MAPAN (Gerakan Pembangunan Integrasi Perikanan dan Pertanian Menuju Kemandirian Pangan), serta PUSAKA (Pemanfaatan Ulang Sabut Kelapa).

Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan Daerah

Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menegaskan bahwa program CSR tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan, melainkan bagian dari tanggung jawab yang harus dirancang secara terukur agar mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan fiskal pemerintah daerah menjadikan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan yang tepat sasaran.

Ia mendorong agar penyusunan program CSR dilakukan sejak tahap perencanaan dengan melibatkan pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

“Kalau program CSR tepat sasaran, masyarakat akan merasakan langsung manfaat kehadiran perusahaan. Ini juga akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap kelancaran operasional perusahaan itu sendiri,” ujar Mudyat.

Forum CSR 2026 yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Badan Usaha dalam Pembangunan Daerah” turut dihadiri Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, jajaran perangkat daerah, perwakilan 37 perusahaan anggota Forum CSR, akademisi, serta unsur Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI).

Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menilai CSR perlu diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang mampu memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan operasional dunia usaha.

Dorong Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Head of Communication, Relations & CID PHKT, Elis Fauziyah, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus mengembangkan program-program yang inovatif, inklusif, dan memberikan manfaat jangka panjang.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi erat antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Bagi kami, penghargaan ini menjadi energi positif untuk terus mengembangkan program-program yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, melahirkan inovasi lokal, memperkuat ekonomi inklusif, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Elis.

Ia menambahkan, PHKT memandang CSR sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat melalui pendekatan kolaboratif sehingga setiap program benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Salah satu program unggulan, Semur Cendawan, mengembangkan budidaya jamur tiram di Kelurahan Waru sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Sementara itu, GERBANG INSAN MAPAN mengembangkan konsep integrated farming melalui budidaya hortikultura, mina padi, perikanan terpadu, hingga pemanfaatan Black Soldier Fly (BSF) sebagai alternatif pakan yang mendukung efisiensi sektor pertanian dan peternakan.

Adapun Program PUSAKA di Kelurahan Saloloang mengolah limbah sabut kelapa menjadi produk bernilai ekonomi seperti cocofiber, cocopeat, cocopot, dan cocomesh. Program ini tidak hanya mengurangi pencemaran akibat pembakaran limbah, tetapi juga membuka peluang usaha baru, khususnya bagi kelompok perempuan dan ibu rumah tangga melalui konsep ekonomi sirkular.

Dukung Keberlanjutan Industri Migas Nasional

Manager Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Dony Indrawan, menyampaikan bahwa keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mendukung keberlanjutan operasi migas nasional.

Menurutnya, hubungan harmonis dengan masyarakat serta lingkungan yang terjaga menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan produksi energi.

“Di PHI, kami percaya bahwa hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang berdaya dan mandiri serta lingkungan yang lestari akan mendukung keberlanjutan produksi migas perusahaan untuk puluhan tahun ke depan. Karena itu, kami terus mengembangkan program PPM bersama pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Dony menambahkan, PHI bersama seluruh anak usahanya, termasuk PHKT, akan terus mendukung berbagai program pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan melalui implementasi program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Sebagai anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang beroperasi di Zona 10 Wilayah Kerja Kalimantan Timur dan Attaka, PHKT menjalankan kegiatan usaha hulu migas dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). (*)

PHI Teken PKB 2026–2028, Produktivitas Pekerja Jadi Kunci Ketahanan Energi

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama anak usahanya, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), resmi menandatangani Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2026–2028 sebagai langkah memperkuat hubungan industrial yang harmonis sekaligus mendukung keberlanjutan industri hulu migas nasional.

Prosesi penandatanganan yang berlangsung di Jakarta pada pertengahan Juni lalu mengusung tema “PKB sebagai Pilar Penguatan SDM untuk Kedaulatan Energi Nasional”. Momentum ini menjadi simbol penguatan sinergi antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja dalam menjaga produktivitas, keselamatan kerja, serta keberlangsungan operasi migas nasional.

Perjanjian Kerja Bersama PHI ditandatangani Direktur Utama PHI, Sunaryanto, bersama Presiden Serikat Pekerja PHI, Aditya Nugraha, dan disaksikan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Syamwil, serta jajaran Human Capital Subholding Upstream Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya.

Direktur Utama PHI Sunaryanto menegaskan sumber daya manusia merupakan aset strategis perusahaan dalam menjaga keberlangsungan produksi minyak dan gas bumi nasional.

“Penandatanganan PKB ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melindungi hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis,” ujarnya.

Menurutnya, hubungan industrial yang sehat menjadi fondasi penting untuk memastikan operasional perusahaan berjalan secara aman, andal, patuh terhadap regulasi, sekaligus mampu mendukung target ketahanan energi nasional.

PKB PHI Periode 2026–2028 akan berlaku mulai 25 Juni 2026 hingga 24 Juni 2028 dan selanjutnya didaftarkan ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dokumen tersebut mengatur berbagai aspek hubungan kerja, mulai dari hak dan kewajiban perusahaan maupun pekerja, harmonisasi norma ketenagakerjaan, sistem pengupahan, fasilitas kesehatan, hingga mekanisme penyelesaian hubungan industrial sebagai upaya mencegah potensi perselisihan di lingkungan kerja.

Pada kesempatan yang sama, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) juga menandatangani PKB Periode 2026–2028. Penandatanganan dilakukan oleh Sunaryanto selaku Direktur PHSS bersama Ketua Umum Serikat Pekerja PHSS, Aditia Hermanu, disaksikan perwakilan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, SKK Migas, General Manager Zona 9 Dadang Soewargono, serta Human Capital Subholding Upstream Pertamina.

Kesepakatan PKB di kedua perusahaan tersebut dinilai menjadi cerminan semakin matangnya hubungan industrial di lingkungan Subholding Upstream Pertamina. Kolaborasi yang terbangun diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pekerja, memperkuat kinerja perusahaan, serta menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

Sebagai Regional 3 Subholding Upstream Pertamina, PHI mengelola operasi hulu migas di Kalimantan yang meliputi Zona 8, Zona 9, dan Zona 10 dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Sepanjang 2025, PHI membukukan produksi sebesar 58 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan 630 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Bersama SKK Migas, PHI terus menjalankan operasi migas yang selamat, efisien, andal, patuh, serta ramah lingkungan guna mendukung ketahanan energi nasional melalui semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia. (*)

« Previous Page — Next Page »