UBP Mahakam Perkuat Keandalan untuk Kinerja Terbaik PLN

SAMARINDA – PLN Indonesia Power UBP Mahakam menggelar Rapat Kerja (Raker) Semester I Tahun 2026 sebagai momentum konsolidasi untuk memperkuat sinergi, mempercepat transformasi, dan menjaga keandalan operasi pembangkit demi mendukung kinerja terbaik PLN sebagai perusahaan energi berkelas dunia, Senin (22/6/2026)

Kegiatan diawali dengan Safety Contact yang menegaskan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan fondasi utama dalam mewujudkan operasional pembangkit yang aman, andal, dan berkelanjutan. Seluruh unit turut menyampaikan isu, pembelajaran, dan langkah mitigasi sebagai bentuk penguatan budaya K3 di lingkungan kerja.

Raker juga membahas monitoring tindak lanjut program kerja 2026, penyelesaian temuan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT), serta evaluasi berbagai aspek strategis seperti K3, penyehatan unit, transformasi dan efisiensi, kesiapan PROPER, produksi, ketersediaan bahan bakar, pengelolaan material, SDM, anggaran, dan pengadaan. Seluruh pembahasan difokuskan untuk meningkatkan keandalan operasi, memperkuat tata kelola, dan memastikan kesiapan organisasi menghadapi tantangan sistem ketenagalistrikan yang semakin dinamis.

Manager PLN Indonesia Power UBP Mahakam, Syafi’i, menegaskan bahwa Raker Semester I menjadi ruang konsolidasi agar seluruh insan UBP Mahakam bergerak dalam satu arah, memperkuat kolaborasi, dan mempercepat pelaksanaan program strategis.

“Keandalan pembangkit dan kinerja unggul hanya dapat dicapai melalui disiplin eksekusi, kolaborasi yang solid, serta semangat perbaikan berkelanjutan. Komitmen inilah yang terus kami perkuat untuk mendukung capaian dan prestasi PLN,” ujar Syafi’i.

Melalui Raker Semester I 2026, UBP Mahakam menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya keselamatan, meningkatkan keandalan operasi, dan mengakselerasi transformasi guna memberikan kontribusi terbaik bagi keandalan pasokan listrik nasional dan kinerja PLN secara berkelanjutan. (*)

Sinergi Pendidikan dan Industri Ketenagalistrikan dalam Penguatan Kompetensi Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mulawarman di PLTGU Tanjung Batu

SAMARINDA – Sebagaiupaya mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul di sektor energi, PLTGU Tanjung Batu, Tenggarong Seberang, menjadi lokasi pembelajaran lapangan bagi mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman angkatan 2023 – 2025, 18-19 Juni 2026. Melalui kegiatan kunjungan industri, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman nyata mengenai proses bisnis, sistem operasional, serta penerapan keilmuan teknik elektro di lingkungan pembangkit listrik.

Pada sesi awal kegiatan, peserta mendapatkan pemaparan materi secara langsung dari tim PLTGU Tanjung Batu mengenai proses pembangkitan energi listrik, pengoperasian peralatan utama, serta sistem pemeliharaan pembangkit. Melalui sesi ini juga, mahasiswa memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai alur operasional pembangkit, penerapan budaya keselamatan kerja, serta prinsip keandalan yang menjadi fondasi dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik.

Kunjungan industri ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami secara langsung proses konversi energi berbasis gas dan uap yang diterapkan di PLTGU Tanjung Batu. Proses pembangkitan yang terintegrasi dan berstandar tinggi tersebut memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya efisiensi, ketelitian operasional, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung penyediaan energi yang andal dan berkelanjutan.

Selain mendapatkan materi teknis, mahasiswa juga dibekali pengetahuan mengenai pengoperasian peralatan utama pembangkit, mulai dari sistem kontrol, unit pembangkitan, hingga peralatan pendukung yang berperan dalam menjaga stabilitas operasi. Pemahaman ini menjadi jembatan penting dalam menghubungkan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan implementasi nyata di dunia industri ketenagalistrikan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke area operasional PLTGU Tanjung Batu yang dipandu langsung oleh tim teknis di lapangan. Para mahasiswa diajak meninjau fasilitas pembangkit, mengamati peralatan utama, serta memahami tahapan proses produksi listrik dari hulu hingga hilir. Antusiasme peserta juga terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab, di mana mahasiswa aktif menggali informasi mengenai sistem operasi, pemeliharaan, hingga tantangan operasional di lingkungan pembangkit.

Manager PLTGU Tanjung Batu, Irfan Agustiansyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kompetensi generasi muda di bidang ketenagalistrikan. “Kami berharap kunjungan industri ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pembangkitan listrik, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang dapat memperkuat wawasan, kompetensi, dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dinamika serta tantangan industri energi di masa depan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, PLTGU Tanjung Batu menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri sebagai upaya berkelanjutan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan adaptif, sekaligus mendukung terwujudnya sektor ketenagalistrikan nasional yang andal dan berkelanjutan. (*)

Wamen HAM Serap Aspirasi Warga Sepaku

PENAJAM PASER UTARA – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, berdialog langsung dengan masyarakat Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk menyerap aspirasi warga terkait dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (22/6/26).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Sepaku tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili. Dialog digelar sebagai upaya memastikan pembangunan IKN tetap mengedepankan prinsip Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Pada forum tersebut, masyarakat menyampaikan pembangunan IKN telah memberikan sejumlah dampak positif terhadap perekonomian daerah. Aktivitas ekonomi meningkat, sektor perdagangan berkembang, usaha penyewaan hunian bertambah, serta nilai aset masyarakat mengalami kenaikan seiring pesatnya pembangunan kawasan ibu kota baru.

Meski demikian, warga juga mengemukakan sejumlah persoalan yang masih memerlukan perhatian pemerintah. Aspirasi yang disampaikan di antaranya terkait peluang kerja bagi putra-putri daerah, penyelesaian ganti rugi lahan, ketersediaan akses air bersih, hingga dampak debu dari aktivitas pembangunan yang dinilai memengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Mugiyanto menegaskan Kementerian HAM akan terus mengawal agar pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.

Ia mengatakan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam dialog tersebut akan diteruskan kepada Otorita IKN dan instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kementerian HAM berharap berbagai isu yang dihadapi warga dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif sehingga solusi yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional.

Ke depan, Kementerian HAM bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur akan terus melakukan pemantauan, koordinasi, dan pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan IKN agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Masyarakat juga didorong untuk terus berpartisipasi melalui forum dialog, penyampaian aspirasi, maupun keterlibatan aktif dalam mengawal pembangunan IKN sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata tanpa mengabaikan hak-hak warga terdampak. (*/yud)

Wamen HAM Pastikan Pembangunan IKN Berjalan Sejalan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

IKN – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, guna memastikan pembangunan IKN berjalan selaras dengan prinsip Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Otorita IKN, Penajam Paser Utara, Senin (22/6/26), itu turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili.

Pada audiensi tersebut, Kementerian HAM menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Kecamatan Sepaku yang terdampak pembangunan IKN. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian warga meliputi kesempatan kerja, penyelesaian ganti rugi lahan, akses air bersih, layanan kesehatan, hingga dampak lingkungan akibat aktivitas pembangunan.

Mugiyanto menegaskan pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar.

Melalui koordinasi tersebut, Kementerian HAM mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat agar pembangunan IKN dapat berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan berpusat pada manusia.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memberikan tanggapan atas berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia juga memaparkan perkembangan penyelesaian sejumlah isu yang menjadi perhatian warga serta menyambut baik usulan pengembangan konsep Human Rights City atau Kota HAM di kawasan IKN.

Usai audiensi, rombongan melakukan peninjauan kawasan pembangunan IKN yang dilanjutkan dengan penanaman pohon sebagai simbol komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kementerian HAM bersama Otorita IKN berkomitmen memperkuat koordinasi dalam implementasi P5HAM di kawasan IKN. Kedua pihak juga akan menyusun langkah lanjutan untuk mengembangkan konsep Human Rights City yang disesuaikan dengan karakteristik IKN sebagai ibu kota negara baru.

Kementerian HAM turut mengajak masyarakat agar terus berpartisipasi pada pembangunan IKN dengan menyampaikan aspirasi, masukan, maupun pengaduan melalui forum dialog dan mekanisme yang telah disediakan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan IKN mampu memberikan perlindungan, kesempatan, dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. (*/yud)

Wamen HAM RI Tegaskan Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

SAMARINDA – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah umum bertajuk “Penguatan Kapasitas HAM bagi Mahasiswa” di Gelora 27 September, Universitas Mulawarman. Selasa (23/6/26).

Dalam kuliah umum yang dihadiri ratusan mahasiswa tersebut, Mugiyanto mengatakan forum akademik menjadi ruang penting agar berdialog mengenai norma-norma HAM, termasuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan aktivis terkait berbagai persoalan yang belum terselesaikan.

“Ini forum yang sangat baik. Saya bisa bertemu dengan ratusan mahasiswa untuk menjelaskan norma-norma HAM sekaligus mendiskusikan berbagai kasus pelanggaran HAM,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah aktivis yang hadir turut menyampaikan aspirasi mengenai berbagai kasus, mulai dari dugaan pelanggaran HAM akibat aktivitas pertambangan hingga kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 1998. Ia menegaskan seluruh persoalan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian HAM.

“Kasus-kasus itu memang sedang kami tangani. Tidak ada yang tidak kami upayakan untuk diselesaikan. Bahkan sebagian merupakan kasus yang saya perjuangkan sejak 1998 dan hingga kini masih saya perjuangkan. Itu juga merupakan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Dirinya juga mengapresiasi aksi para aktivis, termasuk kelompok Aksi Kamisan di Kalimantan Timur, yang terus mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Ia mengungkapkan dirinya merupakan salah satu inisiator Aksi Kamisan yang lahir sebagai bentuk dorongan agar negara menuntaskan berbagai kasus HAM.

Kini, perjuangan tersebut dilakukan dari dalam pemerintahan bersama Menteri HAM Natalius Pigai. Ia mengaku mendapat dukungan dari keluarga para korban agar memperjuangkan penyelesaian kasus melalui jalur pemerintahan.

Ia menjelaskan penyelesaian pelanggaran HAM mengacu pada empat prinsip transitional justice, yakni pengungkapan kebenaran, keadilan, pemulihan hak korban, serta jaminan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

“Empat prinsip itu menjadi pegangan Kementerian HAM dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu,” ucapnya.

Selain menangani pelanggaran HAM, dirinya menegaskan pemerintah juga berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak dasar seluruh warga negara, seperti akses pendidikan, pangan, dan layanan dasar lainnya.

Menurutnya, program-program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, merupakan bagian dari upaya memenuhi hak pendidikan masyarakat. Begitu pula penanganan stunting dan busung lapar merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi setiap warga negara.

Pada kesempatan itu, Mugiyanto juga mengungkapkan sejumlah persoalan HAM yang saat ini menjadi perhatian pemerintah di Kalimantan Timur, salah satunya berkaitan dengan dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Ia mengatakan telah menerima langsung aspirasi masyarakat di kawasan Sepaku yang terdampak pembangunan IKN, mulai dari persoalan debu proyek, ketersediaan air bersih, penyelesaian ganti rugi lahan, hingga harapan agar masyarakat lokal memperoleh kesempatan bekerja di kawasan ibu kota baru.

“Itu merupakan tuntutan yang valid dan harus menjadi perhatian pemerintah. Saya sudah menyampaikan langsung berbagai persoalan tersebut kepada Kepala Otorita IKN agar segera ditindaklanjuti,” katanya.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat. Karena itu, Kementerian HAM tengah menyiapkan regulasi yang akan memperkuat kewenangan pemerintah dalam memastikan perusahaan maupun pihak terkait tetap menghormati dan memenuhi prinsip-prinsip HAM dalam setiap proses pembangunan.

“Negara memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat,” tegasnya. (yud)

« Previous Page — Next Page »