Rumah Sakit di Samarinda Keterbatasan Kapasitas, Dinas Kesehatan Diminta Evaluasi

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti permasalahan serius terkait keterbatasan kapasitas rumah sakit di kota Samarinda. Meskipun jumlah fasilitas kesehatan dinilai cukup, tingginya jumlah pasien, terutama dari luar daerah, membuat banyak rumah sakit kewalahan.

“Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, pasien dari luar Samarinda seperti dari Kutai Kartanegara dan Bontang menjadi penyumbang utama kepadatan layanan di rumah sakit kita,” ungkap Sri Puji, Kamis (22/5/2025).

Ia menjelaskan, keberadaan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta sebenarnya sudah memadai secara jumlah. Namun, arus rujukan dari wilayah sekitar membuat kapasitas yang ada tidak lagi cukup untuk menampung lonjakan pasien.

“Banyak pasien dari Kukar dan Bontang lebih memilih dirujuk ke Samarinda karena kualitas layanan, tapi ini berdampak pada overkapasitas di hampir semua rumah sakit,” jelasnya.

Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memburuk seiring dengan penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan diberlakukan mulai Juni mendatang. Kebijakan tersebut menetapkan standar layanan tertentu bagi rumah sakit yang melayani pasien BPJS Kesehatan.

Ia menilai kebijakan KRIS ini berisiko menambah beban rumah sakit yang sudah penuh dan menciptakan antrean panjang.

“Kalau hanya 60% rumah sakit kita yang lolos standar KRIS, maka 40% sisanya tidak bisa layani pasien BPJS,” tegas politisi dari Partai Demokrat ini.

Sri Puji meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan rumah sakit, termasuk memastikan ketersediaan tenaga medis dan kelengkapan fasilitas penunjang seperti alat kesehatan.

Tak hanya itu, ia juga menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan malapraktik di salah satu rumah sakit swasta, menurutnya kasus seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Harus ada evaluasi menyeluruh agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga.

Menutup pernyataannya, Sri Puji menyampaikan harapannya agar layanan kesehatan di Samarinda terus dibenahi dan mampu memberikan pelayanan yang optimal.

“Masyarakat butuh jaminan bahwa mereka bisa mendapatkan layanan yang aman, cepat, dan berkualitas,” pungkasnya. (mr)

Balikpapan Menjadi Peringkat Pertama Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies di Kaltim

SAMARINDA – Kota Balikpapan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim), dengan total 361 kasus hingga April 2025. Angka ini melampaui Samarinda (225 kasus), Kutai Barat (164 kasus), dan Kutai Timur (152 kasus).

Data tersebut dirilis Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim berdasarkan pemantauan kasus GHPR sepanjang tahun berjalan. Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin menyebut tingginya kasus di Balikpapan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat.

“Tingginya angka di Balikpapan ini perlu menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan edukasi dan langkah-langkah pencegahan,” ujar Jaya saat ditemui di Samarinda, Rabu (21/5/2025).

Secara keseluruhan, Kaltim mencatat 1.334 kasus GHPR hingga April 2025, termasuk 391 kasus gigitan baru. Anjing tercatat sebagai hewan penular terbanyak dengan 705 kasus, disusul kucing (588 kasus), dan monyet atau kera (28 kasus).

Dinkes Kaltim telah memberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) kepada 1.205 orang yang mengalami gigitan, serta Serum Anti Rabies (SAR) kepada tujuh orang dalam kondisi berisiko tinggi. Hingga kini, belum ada laporan kematian akibat rabies di wilayah ini.

“Virus rabies bersifat 100 persen fatal, tetapi juga 100 persen bisa dicegah. Respons cepat melalui VAR sangat krusial,” tegas Jaya.

Ia mengimbau masyarakat yang memiliki hewan peliharaan untuk rutin melakukan vaksinasi rabies dan segera melakukan penanganan awal jika terjadi gigitan—yakni dengan membilas luka menggunakan sabun dan disinfektan.

Untuk pencegahan rabies pada hewan, Dinkes bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim dalam pemberian vaksinasi gratis, termasuk bagi hewan liar. Kapasitas pusat rabies di berbagai puskesmas dan rumah sakit juga terus diperkuat. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dinas Kesehatan Kaltim Minta BPJS Kesehatan Beri Perlakuan Istimewa Jamaah Haji

SAMARINDA – Dinas Kesehatan Kaltim menginginkan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberi perlakuan Istimewa melalui kemudahan pelayanan bagi jamaah haji. Kemudahan yang dimaksud adalah perlakuan yang berbeda untuk jamaah mengenai rujukan rumah sakit yang ditunjuk jika memang ada calon Jemaah yang harus dirawat. Tidak harus melalui sistem rujukan berjenjang, tapi diberi kemudahan.

Keinginan tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelayanan kesehatan jamaah haji tahun 2025 yang digelar secara daring, Selasa (20/5/2025). Rakor yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr jaya Mualimin dan mengundang  Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Utara dan dua provinsi lainnya yang masuk di kloter Kaltim yakni Kepala Dinas Kesehatan  Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Kesehatan  Sulawesi Tengah. Rakor ini digelar untuk evaluasi dan dilakukan setiap bulan selama pelaksanaan haji untuk membahas kendala jika memang ada  terkait pelayanan kesehatan.

dr Jaya Mualimin menyebutkan, ada beberapa yang memang perlu dikoordinasikan, terutama peningkatan pelayanan kesehatan untuk jamaah. Istithaah atau kemampuan yang harus dipenuhi calon Jemaah haji yang semestinya dilakukan sebelum pelunasan biaya haji, untuk memastikan mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan baik dan tanpa kesulitan.

Dijelaskan, para jamaah masih ada yang mengalami gangguan  kesehatan. Inilah yang menurutnya perlu menjadi perhatian, termasuk oleh BPJS selaku penjamin kesehatan.

Dikatakan Jaya Mualimin, rakor juga mengundang BPJS wilayah VIII yang mencakup wilayah Kalimantan dan BPJS wilayah X  yang mencakup wilayah Sulawesi. Diharapkan akan dapat mencari Solusi dalam perbaikan pelayanan haji.

“Kita sudah menginventarisir semua problem, termasuk  yang menghambat pelayanan. Sesuai imbauan Kementerian kesehatan, semua calon Jemaah haji harus memiliki kepesertaan jaminan kesehatan, dan ini sudah terpenuhi. Karena itu dalam Rakor ini kami memohon kepada BPJS untuk memberikan kemudahan  dalam pelayanan jaminan kesehatan,” jelas dr jaya.

Diterangkan, Kementerian Agama telah melakukan MoU dengan BPJS. Hal ini yang bisa dtindaklanjuti sehingga dapat melakukan  tindakan dalam kekhususan dengan perlakuan istimewa untuk calon jemaah haji.

Saya yakin selama 40 hari atau 60 hari, pada saat musim haji, jamaah mengalami kondisi psikologis yang luar biasa. Ini yang harus kita bisa kelola psikis mereka  agar mereka bisa menjalankan dan mendapat jaminan dari negara melalui tangan-tangan kita. Kita akan terus berkoordinasi selama musim haji,” pungkasnya. (adv diskominfo kaltim)

Dinkes Kaltim Gelar Sosialisasi Inisiasi dan Pengobatan untuk Petugas Puskesmas

SAMARINDA – TBC atau tuberkulosis saat ini masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Setiap tahunnya, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu kasus baru TBC. Oleh karena itu  Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan kabupaten/kota  terus meningkatkan upaya pencegahan deteksi dini, dan pengobatan TBC.

Karena itulah Dinas Kesehatan Kaltim menggelar sosialisasi dan workshop  inisiasi pengobatan Tubercullosis Resisten Obat (TBC RO), di Ibis Hotel Samarinda, Rabu (14/5/2025).

Sosialisasi ini digelar selama dua hari, untuk Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas, dan hari kedua untuk tim TB RO. Kali ini yang diundang tiga daerah di Kaltim yakni Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara (Kukar).

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr Jaya Mualimin mengatakan, TB menjadi masalah kita bersama. Ia berharap semua yang mengikuti workshop ini bisa menyerap pengetahuan dan menerapkan inisiasi dari TB RO ini di wilayah puskesmasnya.

Estimasi penderita TB di Kaltim sekitar 21 ribu yang terdeteksi. Tapi yang sudah dilakukan screening sekitar 12 ribuan. Tentu ini masih jauh dari target yang seharusnya  sudah dilakukan kepada  19 ribuan orang penderita TB.

“Dari 188 puskesmas di Kaltim, yang baru menginisiasi 5 puskesmas setiap kabupaten/kota. Semoga yang hadir bisa mereplikasi kegiatan yang bisa dilakukan ini. Saya harapkan kasus penemuan TB secara aktif, mendeteksi secara aktif. Karenaa pasien tidak mungkin datang, kecuali sudah parah, karena itu dibutuhkan keaktifan untuk  mencari kasus-kasus baru agar tidak sampai menjalar ke yang lain. Makanya diimbau ketika ada puskesmas yang dekat dengan panti-panti atau rumah tahanan (Rutan) sebaiknya  discreening. Jika ini dilakukan maka kita akan menemuka banyak penderita dan paparan penularan akan bisa dilakukan,” jelas dr Jaya.

Dijelaskannya, harus  ada upaya maksimal dari seluruh lintas sektor, baik itu dari Dinas Kesehatan, Fasyankes PMDT, dibantu juga dari kelompok penyintas TBC (OPT) Wadah Etam , semua bersama bersatu dalam upaya pemastian pasien TBC RO berobat sampai sembuh.  Ini  nantinya dapat meningkatan capaian program TBC khususnya penemuan kasus TBC dengan melibatkan fasyankes pemerintah maupun swasta.

“TBC atau tuberkulosis saat ini masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Setiap tahunnya, diperkirakan ada lebih dari 800.000 kasus baru TBC. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan TBC. Kita harus terus meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua orang. Maka dari itu upaya percepatan dan ekspansi layanan TBC RO perlu dilaksanakan secepatnya,” pungkasnya. (lin/adv diskominfo kaltim).

Lukman Hakim Pimpin Gakeslab Kaltim Masa Bhakti 2025-2029

SAMARINDA – Musyawarah Provinsi ke-V Gakeslab (Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium) yang berlangsung di Hotel Puri Senyiur Samarinda memberikan amanah Lukman Hakim untuk pimpin 5 tahun ke depan Masa Bakti 2025-2029 menggantikan H. Mujiono.

Seusai dipilih secara aklamasi Lukman Hakim menyampaikan akan menjalankan amanah ini untuk memajukan peran Gakeslab Kaltim yang telah memiliki 41 anggota dalam membangun Kaltim di bidang kesehatan.

“Kita akan berusaha sebaik mungkin membawa Gakeslab Kaltim menjadi mitra pemerintah provinsi Kaltim dan kabupaten/kota yang ada di Kaltim pada bidang penyediaan Alat-alat kesehatan dan laboratorium, selain itu juga menyiapkan anggota lebih profesional yang memiliki skill penanggung jawab tehnik (PJT) khususnya di CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik).” Kata Lukman yang juga direktur utama PT. Borneo Etam Mandiri⁩ (BEM), Kamis, (24/4/2025).

Seusai dikukuhkan oleh Ketua Umum Gakeslab Pusat RD. Kartono Dwidjosewojo, pemegang amanah sebagai ketua Gakeslab Kaltim Lukman Hakim didampingi Sekretaris H. Mujiono dan bendahara Apt. Ferry Syahronie berusaha semaksimal mungkin menjalankan visi organisasi untuk menjadikan Gakeslab Indonesia sebagai asosiasi yang kondisional dan mampu memberi makna pada pembangunan kesehatan melalui bisnis Alat Kesehatan dan Laboratorium di Indonesia

Selain itu juga berusaha bersama-sama dengan anggota untuk menjadi profesional yang berkemampuan dan berintegritas. “Menjadikan Gakeslab sebagai organisasi yang bermanfaat bagi anggota dan pekerja di bidang alat kesehatan. Gakeslab sebagai asosiasi yang memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.” jelasnya.

Saat membuka Musyawarah Provinsi Ke-V Gakeslab Kepala Dinas Kesehatan Kaltim  dr.H Jaya Mualimin menyampaikan agar anggota Gakeslab di Kaltim berkolaborasi untuk mendirikan pabrik produksi alat-alat kesehatan dan laboratorium di Kaltim ditanggapi oleh ketua terpilih. (mn)

« Previous Page — Next Page »