Merdeka Tanpa Asap Rokok Jadi Materi Seminar Dinas Kesehatan Kaltim

SAMARINDA – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Seminar Kesehatan, dengan mengambil tema ”Generasi Cerdas, Pilih Sehat: Merdeka Tanpa Asap Rokok dan Vape!” di Ruang Olah Bebaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur (14/8/2025).

Kegiatan yang digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia diikuti oleh sekitar 150 orang peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi maupun Kota Samarinda, Perguruan Tinggi dan Organisasi Komunitas yang berkecimpung di bidang kesehatan, termasuk para remaja/pelajar, sebagai target sasaran seminar.

Seminar menghadirkan dua orang narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu dr. Aryo Dirgantara Putra, Sp.Paru, menyampaikan materi tentang ”Bahaya Rokok dan Vape terhadap Paru-paru dan Kesehatan Remaja”, serta ”Upaya Pencegahan dan Berhenti Merokok”. Selain itu, juga menghadirkan narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim, Robi Setiawan, SH. Materi yang disampaikan tentang ”Peran Satpol PP dalam Penegakan Kawasan Tanpa Rokok”.

Panitia Seminar juga menayangkan video edukasi tentang ”Bahaya Rokok dan Vape”. Vape atau rokok elektronik ini juga tidak kalah bahayanya dibandingkan dengan rokok konvensional.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Muallimin saat membuka acara mengatakan, pengertian merdeka bukan hanya merdeka dari penjajahan, tetapi juga bebas dari asap rokok. ”

Walaupun kita tidak merokok, tetapi kalau kanan kiri, depan dan belakang kita ada orang yang merokok, maka udara atau oksigen yang kita serap, sudah terpapar zat adiktif atau tar, yang menyebabkan kita bisa mendapatkan serangan penyakit jantung, penyakit paru dan penyakit kanker,” katanya.

Prevalensi penyakit jantung dan stroke di Kaltim pada level nasional, menduduki peringkat 3 nasional. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan merokok atau terpapar polusi udara akibat asap rokok.

Negara Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia, setelah China dan India. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi perokok usia 10-21 tahun, masih cukup tinggi, yaitu sebesar 12,4%. Yang lebih miris lagi, prevalensi merokok di Kaltim jutru melampui angka rata-rata nasional, yaitu sebesar 18,3% untuk usia sama dan di atas 10 tahun.

Fenomena ini tentu sangat membahayakan bagi masa depan generasi muda Kaltim. Apalagi Kaltim juga pernah dinobatkan sebagai peringkat kedua penyalahgunaan narkotika. Jika kedua kasus ini (prevalensi merekok dan penyalahgunaan narkotika) tidak diturunkan, maka mimpi Kaltim menuju generasi emas sulit terwujud.

Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Kaltim, Wahyu Hernaningsih Seno Aji, mengatakan, banyak anak usia remaja yang sudah kecanduan rokok. Karena itu, YJI ingin tahu kiat yang jitu untuk menyelematkan generasi muda agar tidak kecanduan rokokdan  terhindar dari penyakit jantung.

Acara seminar diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Komitmen ”Masyarakat dan Pelajar Anti Rokok dan Vape”. (mj)

Rumah Sakit Bhayangkara Samarinda Jadi Harapan Baru di Tengah Krisis Layanan Kesehatan

SAMARINDA — Di tengah tingginya kebutuhan layanan kesehatan dan terbatasnya daya tampung rumah sakit di Samarinda, pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV di Jalan HM Rifaddin, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, diharapkan menjadi solusi atas ketimpangan akses medis yang selama ini dirasakan masyarakat.

Penambahan fasilitas kesehatan ini dinilai menjadi langkah strategis dan menjawab tekanan sistem layanan kesehatan yang semakin meningkat, terutama pasca-berhentinya operasional RS Haji Darjad (RSHD), yang selama ini menjadi salah satu andalan peserta BPJS di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyambut baik kehadiran rumah sakit baru ini. Ia menilai, pembangunan RS Bhayangkara merupakan respon konkret terhadap kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani secara merata.

“Kehadiran rumah sakit baru di Samarinda tentu patut diapresiasi. Ini merupakan upaya konkret untuk memperluas cakupan layanan kesehatan dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menangani pasien,” ungkap Salehuddin, Selasa (5/8/25).

Menurutnya, sejak RS Haji Darjad tak lagi beroperasi, beban pelayanan menumpuk di sejumlah rumah sakit tersisa. Hal ini memperparah antrean dan menghambat proses perawatan, khususnya bagi pasien BPJS.

“Setelah RS Haji Darjad berhenti memberikan layanan, beban pasien terutama peserta BPJS menumpuk di sejumlah rumah sakit yang masih beroperasi. RS Bhayangkara diharapkan mampu mengurangi tekanan tersebut dengan mendistribusikan layanan secara lebih merata,” jelasnya.

Tak hanya untuk Kota Samarinda, Salehuddin meyakini RS Bhayangkara akan memperkuat infrastruktur kesehatan secara regional. Keberadaannya dinilai sebagai bagian dari solusi jangka panjang agar memperbaiki sistem pelayanan medis di Kalimantan Timur.

“Penambahan fasilitas seperti ini akan sangat mendukung program pemerintah dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih responsif dan merata. Distribusi layanan yang seimbang akan membantu mencegah penumpukan pasien di titik-titik tertentu,” terangnya.

Ia juga menambahkan, semakin banyaknya fasilitas kesehatan akan menciptakan persaingan sehat antar layanan, yang berujung pada peningkatan kualitas.

“Dengan bertambahnya rumah sakit, masyarakat punya lebih banyak alternatif agar mendapatkan pelayanan. Ini akan memacu penyedia layanan untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik. Kita tentu tidak ingin antrean panjang justru memperburuk kondisi fisik maupun psikis pasien,” pungkasnya.

Pembangunan RS Bhayangkara pun menjadi simbol harapan baru, tidak hanya bagi warga Samarinda, tetapi juga masyarakat Kaltim secara luas yang mendambakan sistem layanan kesehatan yang manusiawi, cepat, dan merata. (yud/adv/dprd)

Kaltim Perkuat Kawasan Tanpa Rokok

BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong pengendalian konsumsi rokok dengan memperkuat penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Mualimin, saat membuka pertemuan peningkatan kapasitas penerapan KTR dan advokasi larangan iklan, promosi, serta sponsorship rokok di Maxone Hotel, Jalan MT Haryono, Balikpapan, Selasa (22/7/2025).

“Rokok adalah faktor risiko utama penyakit tidak menular seperti kanker, jantung, stroke, dan penyakit paru kronis. Dampaknya bukan hanya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi perokok pasif, termasuk anak-anak dan ibu hamil,” ujar dr. Jaya.

Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi perokok di Kalimantan Timur tercatat 27,9 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun pada 2023, melalui Survei Kesehatan Indonesia, prevalensinya turun menjadi 18,3 persen untuk usia di atas 10 tahun. Untuk perokok remaja usia 10–18 tahun, prevalensinya kini 3,3 persen, lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 4,6 persen.

Meski ada penurunan, dr. Jaya menegaskan angka tersebut masih menjadi alarm serius bagi pemerintah dan seluruh masyarakat.

“Generasi muda adalah aset masa depan yang harus kita lindungi. Jangan biarkan rokok merusak masa depan mereka,” tegasnya.

Khusus Kota Balikpapan, yang merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur, tantangan pengendalian rokok cukup besar. Meski kesadaran masyarakat meningkat, iklan, promosi, dan sponsorship rokok di berbagai media dan ruang publik masih marak ditemui.

Pemerintah Provinsi Kaltim sudah memiliki regulasi kuat, seperti Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Instruksi Gubernur Nomor 440/2023 tentang penguatan Germas. Namun dr. Jaya menekankan, keberhasilan KTR tak cukup hanya dengan aturan, tetapi butuh komitmen lintas sektor dan pengawasan yang konsisten.

“Perda KTR adalah wujud tanggung jawab kita untuk melindungi masyarakat agar bisa hidup sehat, bebas dari paparan asap rokok, terutama di fasilitas umum dan tempat publik lainnya,” jelasnya.

Ada tujuh kawasan yang wajib menerapkan KTR di Kaltim, yaitu fasilitas pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum lainnya yang ditetapkan.

Melalui pertemuan ini, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bappeda, serta masyarakat semakin kuat. Ia juga mengapresiasi Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini.

“Mari kita jadikan Kalimantan Timur sebagai contoh daerah yang sukses menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dan melindungi generasi muda dari bahaya rokok,” pungkas dr. Jaya. (lia)

Pemprov Kaltim Gencarkan Imunisasi HPV, Upaya Lindungi Remaja dari Kanker Serviks

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan berkomitmen mempercepat program imunisasi Human Papilloma Virus (HPV) demi mencegah kasus kanker serviks di masa depan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, menyampaikan hal ini saat membuka pertemuan Sosialisasi dan Persiapan Operasional Imunisasi HPV tingkat provinsi, di Hotel Mercure Samarinda, Jalan Mulawarman,Samarinda Kota, Selasa (22/7/2025).

“Kanker leher rahim menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi bagi perempuan di Indonesia. Setiap harinya, ada lebih dari seratus kasus baru dan lebih dari lima puluh kematian akibat kanker ini,” jelas dr. Jaya.

Ia menyebutkan, hampir seluruh kasus kanker leher rahim disebabkan oleh infeksi HPV, terutama tipe 16 dan 18. Virus ini umumnya menyerang perempuan usia subur dan ditularkan lewat hubungan seksual.

Imunisasi HPV menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencegah kanker serviks sejak dini. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2176/2023 tentang Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim, pemerintah menargetkan 90 persen anak usia 15 tahun mendapatkan imunisasi HPV pada 2030.

“Di Kaltim, imunisasi HPV sudah kami mulai sejak 2023 untuk anak perempuan usia 11 dan 12 tahun. Tahun ini, kita perluas cakupannya hingga usia 15 tahun atau setara dengan siswi kelas 3 SMP dan MTs,” ungkapnya.

Namun demikian, pelaksanaan imunisasi HPV tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan lintas sektor. Karena itu, Dinas Kesehatan Kaltim menggandeng Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kominfo, serta instansi terkait lainnya untuk menyukseskan program ini.

“Kami harap semua pihak bisa bersinergi, agar Kaltim bisa menjadi contoh baik dalam pelaksanaan imunisasi HPV di Indonesia,” tambah dr. Jaya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI, para narasumber, serta seluruh peserta yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini akan menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman kanker serviks di masa depan. (lia)

Dinas Kesehatan Kaltim Dorong Penurunan Kasus Malaria

SAMARINDA – Upaya penanggulangan malaria di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya menjadi kerja pemerintah semata, tetapi juga berkat kesadaran masyarakat dan dukungan para pekerja di lapangan. Sinergi inilah yang dalam tiga tahun terakhir berhasil menekan kasus malaria di provinsi ini secara signifikan.

“Data terbaru memperlihatkan tren penurunan yang bagus, mendekatkan Kaltim pada target eliminasi malaria di tahun 2027,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Selasa (15/7/2025).

Ia menyebutkan, penurunan tersebut merupakan hasil dari berbagai program intervensi yang dijalankan secara masif.

Berdasarkan laporan SISMAL per 10 Juli, jumlah kasus malaria mengalami penurunan drastis. Pada 2023 tercatat 2.498 kasus, turun 56 persen menjadi 1.096 kasus di 2024. Proyeksi untuk 2025 bahkan menunjukkan penurunan sebesar 51 persen, dengan estimasi hanya 536 kasus.

Selain jumlah kasus, peta endemisitas malaria juga mengalami perbaikan. Pada 2023, terdapat tiga kabupaten dengan status endemis tinggi yakni Paser, Berau, dan Kutai Timur, sementara Penajam Paser Utara (PPU) berada di kategori endemis sedang. Namun di 2024, PPU diproyeksikan tetap endemis sedang, sedangkan Paser, Berau, dan Kutai Timur turun menjadi endemis rendah.

“Target kita di 2025, semua wilayah kabupaten sudah bergeser menjadi endemis rendah,” kata Jaya.

Perhatian khusus diberikan kepada pekerja yang kerap keluar masuk hutan di wilayah endemis. Untuk mereka, disediakan paket hutan oleh petugas kesehatan, yang mencakup minum obat pencegahan malaria, penggunaan kelambu, serta pemakaian losion anti nyamuk atau repellent.

“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kami terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya langkah-langkah pencegahan ini,” tuturnya.

Keberhasilan ini menjadi cerminan bagaimana komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan para pekerja terhadap protokol kesehatan dapat bersama-sama menekan penyakit yang selama ini mengancam produktivitas dan keselamatan warga. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »