Soroti Kasus Gangguan Ginjal, BPKN RI : Pelaku Usaha Harus tanggung Jawab

JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) menyoroti kasus gangguan ginjal misterius pada anak yang semakin meningkat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes)  RI per tanggal 18 Oktober 2022, 206 orang anak terdiagnosa gangguan ginjal akut progresif atipikal atau Acute Kidney Injury (AKI).

Wakil Ketua BPKN RI, M. Mufti Mubarok mengatakan, dari jumlah penderita yang terdata. Kematian anak telah mencapai  99 orang. Dimana angka kematian pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) jakarta telah mencapai 65 persen Atau 24 anak dari jumlah 44 laporan.

“Meskipun Kemenkes telah memengeluarkan imbauan terkait penghentian penggunaan obat sirup dan peredarannya, namun kerugian masyarkat dalam mengkonsumsi obat tetap harus mendapat pertanggungjawaban,” ungkapnya sesuai dengan press release yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (21/10/2022).

Mufti mengatakan, dugaan kandungan cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang terdapat pada obat sirup anak, telah beredar secara luas dan dikonsumsi anak dalam kurun waktu yang lama.  Hal ini berdampak pada kerugian masyarakat selaku konsumen sangat besar.

“Pihak terkait harusnya dapat lebih memperhatikan terkait produksi obat hingga pemberian izin edar yang dapat dikonsumsi, baik obat yang yang dijual bebas maupun melalui resep dokter,” sambungnya.

Mufti menegaskan, Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kedepannya harus memperketat pengawasan peredaran obat.  Tindakan tersebut dinilai perlu dilakukan, dari jumlah 206 anak yang terdiagnosa kasus gagal ginjal, terdapat 131 orang anak yang terdiagnosa dan tersebar pada 14 Provinsi yang tesebar di Indonesia.

Diantaranya DKI Jakarta dengan jumlah kasus 44 , Sumatera Barat 27 , Aceh 26, Jawa Barat 25, Jawa Timur 25, Bali 17, Sumatera Utara 11, Daerah Istimewa Yogyakarta 10, Banten 9, Sumatera Selatan 2, Sulawesi Selatan 6, Kepulauan Riau 1, Jambi 2 dan Papua 1.

“Selain imbauan pada masyarkat untuk menghentikan konsumsi obat sirup, pemerintah juga harus memastikan penjualan obat sirup di apotek tidak ada lagi,” sambungnya.

Mufti juga berharap, jumlah pembiayaan pada korban yang sedang dirawat maupun yang sudah meninggal menjadi tanggungjawab pemerintah.

“Jika telah diidentifikasi secara pasti, maka pelaku usaha juga harus bertanggungjawab,” pungkasnya. (Ria)

Mahasiswa Pascasarjana KPI UINSI Paparkan Hipnospiritual di Konferensi Internasional BIRF

SAMARINDA – AJANG Internasional Conference The 1st Borneo Islamic Research Forum atau BIRF bertemakan On Islam and Transformation in Borneo di Hotel Selyca Samarinda yang berlangsung 18 Oktober 2022, digunakan dua mahasiswa Pascasarjana Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Jerina Fujiantie dan Endro S Effendi untuk memaparkan jurnal tentang “Hipnospiritual Dalam Mengatasi Kencanduan Narkoba”.

Jurnal ini disusun bersama Dr Hj Sy Nurul Syobah MSi, Ketua Program Studi Pascasarjana UINSI Samarinda. Ia dikenal aktif mendorong mahasiswa untuk menulis artikel ataupun jurnal. Ini bukan kolaborasi pertama bagi ketiganya, sebelumnya telah dihasilkan sejumlah jurnal ilmiah, yang juga dipaparkan di sejumlah forum akademik.

Adapun konferensi BIRF ini, kali pertama diselenggarakan pasca pandemi covid-19. Tak heran,  kendati hujan sempat mengguyur Kota Tepian hingga menyebabkan banjir di sejumlah kawasan, tak menyurutkan minat peserta menghadiri event bergengsi ini. Semua kursi penuh terisi.

Forum ini menghadirkan empat pembicara, baik dalam maupun luar negeri, terdiri dari Prof Madya Dr Mohd Afandi Mat Rani dari Universiti Teknologi Mara, Malaysia, kemudian Dr Nor Shahila Mansor juga dari Malaysia, tepatnya Universiti Putra Malaysia. Selanjutnya, Dr Yusrida MA dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan tak ketinggalan dari UIN Sultan Aji Muhmammad Idris Samarinda, Prof Alfitri MAg, LLM, PhD yang juga Ketua LP2M UINSI Samarinda.

Melanjutkan soal hipnospiritual, dijelaskan merupakan salah satu alternatif terapi dalam mengatasi kencanduan seseorang pada narkoba. Penelitian ini beranjak pada tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Kaltim yang masuk peringkat 10 besar nasional. Tentunya ini bukan prestasi yang membanggakan, justru mengundang keprihatinan, karena penggunanya justru dari kalangan usia produktif.

“Jadi ini merupakan hipnoterapi kepada pengguna atau pecandu narkoba, dengan memodifikasi pikiran bawah sadarnya untuk meniadakan rasa candu terhadap narkoba. Sementara proses hipnospiritual memasukkan nilai-nilai spiritual atau agama terhadap klien,” papar Jerina tanpa didampingi Endro, karena berhalangan hadir, lantaran masih menyelesaikan tugas di luar Samarinda.

Diharapkan melalui jurnal ini bisa menambah khasanah keilmuan, khususnya sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi kencanduan narkoba, sehingga para korban bisa terlepas dari jerat narkoba. Terlebih narkoba telah menjadi musuh bersama, karena dampaknya bukan saja merusak fisik sesorang, namun juga mental.

Terpisah, Ketua Program Studi Pascasarjana KPI UINSI Samarinda Sy Nurul Syobah berharap, akan semakin banyak mahasiswa yang melakukan penelitian dan membuat jurnal-jurnal yang bisa dipresentasikan dalam konferensi semacam ini. “Semoga makin banyak lagi lahir karya-karya ilmiah yang bukan saja menarik, namun juga bermanfaat buat masyarakat maupun bagi daerah,” asanya. (*/red)

Perlu Dirintis Kampung Sehat Penyandang Disabilitas Mental

BANJARBARU – Persoalan Pelik adanya pihak keluarga yang membuang para penyandang disabilitas mental atau yang sering diistilahkan dengan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) menjadi persoalan tersendiri yang harus bisa diberikan pemahaman kepada semua pihak.

Sebagaimana diceritakan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, saat menyampaikan sambutan di Panti Pangudi Luhur Bekasi Jawa Barat saat Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) melalui hibrid Kamis, (6/10/2022) banyak orang yang membuang keluarganya yang mengalami gangguan kesehatan jiwa.

“Ada satu kasus, penyandang disabilitas mental ini sudah kembali sehat, sudah bisa menghitung, sudah bisa berjualan bahkan memiliki tabungan hingga Rp60 jutaan. Namun saat kami lakukan reunifikasi, atau diantarkan pulang ke keluarganya justru pihak keluarga menolak, tetapi duit tabungannya malah diambil,” papar Risma yang saat menjadi Walikota Surabaya pernah menampung lebih 3.000 penyandang disabilitas mental ini.

Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial memiliki Sentra-sentra (dulu diistilahkan Balai) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 31 Sentra sebagai unit pelaksana teknis untuk merehabilitasi penyandang disabilitas mental ataupun korban NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Bahan atau Zat adiktif lainya).

Namun tidak serta merta mereka mengambil penderita disabilitas tersebut dijalanan. Sebagaimana dijelaskan Badriyah, Kepala Sentra Budi Luhur Banjarbaru, Sabtu, (8/10/2022) sebagai Unit Pelaksana tehnis Kementerian Sosial yang membawahi Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan, sebagian kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah antara lain Kabupaten/Kota Barito Selatan, Barito Timur, Barito, Kapuas, Katingan, Murung Raya, Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya. Dan seluruh kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Nunukan, Malinau dan Kota Tarakan).

“Kami bisa menerima penyandang disabilitas mental tapi kudu tenang dulu, setelah dirawat di RS Jiwa,” jelasnya.

Dijelaskan Badriyah, Kenapa sentra tidak langsung mengambil ODGJ, karena agar Dinas Sosial (Dinsos) di Kabupaten/Kota punya tanggungjawab terhadap permasalahan di wilayahnya.

“Kami bisa merawat ODGJ setelah tenang, dan punya penanggung jawab ketika OGDJ kami kembalikan lagi selepas masa rehabilitasi. Namun kebanyakan mereka ditolak warga,” jelasnya.

Nah semestinya Pemda c.q. Dinas Sosial (Dinsos) punya solusi penanganan pasca rehab. Misal dengan menyiapkan rumah untuk menampung ODGJ yang ditolak oleh keluarganya ataupun masyarakatnya.

Adanya penolakan reunifikasi ini membuat pemikiran Kepala Sentra Budi Luhur Banjarbaru memiliki gagasan untuk membangun “Kampung Sehat Mental”.

Kasus bebas pasung di Kabupaten Kapuas (6/10/2022) lalu, Dinsos bertanggungjawab untuk mengurus jika mereka dipulangkan pasca rehabilitasi.

Kemarin buka pasung kedua, ia sempat emosi saat keluarganya “menolak” jika yang bersangkutan dikembalikan.

“Sedih campur marah saya pak. Keluarga saja mau membuang, apalagi tetangganya, nungguin ke rumah sakit saja, ibu dan kakaknya tidak mau, dengan berbagai macam dalih. Rada tersulut sama keluarganya saya kemaren pak. Padahal sudah saya sampaikan, bahwa kemensos nanti akan beri bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif-red),” jelas Badriyah.

Di Kapuas ada rumah singgah untuk penampungan ODGJ walaupun sifatnya sementara.

Kemaren Pak Kadisnya (Kepala dinas sosial kabupaten kapuas Budi Kurniawan-red) antusias saat saya akan dukung beberapa item bantuan untuk rumah singgah dan edukasi buat warga terkait cara memperlakukan ODGJ di wilayahnya. “Kami siap nampung untuk ODGJ setelah selesai rawat inap RSJ, sepanjang selesai rehab ada yg bertanggung jawab nerima kembali. Karena untuk reunifikasi, bisa dicover dari anggaran Sentra,” tandasnya.

Di Sentra Budi Luhur Banjarbaru hingga saat ini ada 8 orang yang dibuang keluarganya. Kami enggak bisa melacak karena mereka tidak bisa komunikasi. Ada satu yang bagus komunikasinya, tapi nggak mau menyebutkan asalnya. Sehingga mereka tetap tinggal di Panti Sentra Budi Luhur.

“Maka dari itu kita ke depan perlu dipikirkan membuat perkampungan penyandang disabilitas mental. Jadi penyandang yang tidak diterima keluarganya kita tempatkan dalam satu tempat terpusat, beri bantuan ekonomi produktif agar ada mata pencaharian, seperti hidup layaknya sebuah perkampungan. Karena selama di Sentra Budi Luhur mereka dilatih ekonomi kreatif, seperti membuat telor asin, produk olahan makanan roti lewat atensi kreasi tata boga. Jadi jika sudah normal bisa berusaha mandiri,” ucap Badriyah.(mun)

RS Mata Pemprov Serius Tingkatkan Kapasitas

SAMARINDA – Rumah Sakit Mata Pemprov Kaltim serius meningkatkan kapasitas jajarannya. Menggandeng Semesta Academy sebagai mitra, rumah sakit pelat merah yang khusus menangani mata ini, rutin menggelar pelatihan.

Dalam pertemuan Jumat (30/9) tadi, RS Mata Pemprov Kaltim dilatih teknik berkomunikasi efektif kepada konsumen. Di antaranya diajarkan tentang tiga teknik komunikasi seperti Teknik Point – Reason – Example – Point, Story telling, dan Rule of Three.

Pelatihan bertema Effective Communication Skill, untuk memperkuat kemampuan dasar komunikasi manajemen RS Mata Pemprov Kaltim, dengan pemateri I Made Kertayasa alias Coach Made.

“Kemampuan berkomunikasi efektif itu bukan hanya tentang bakat, namun bisa dipelajari dan dikuasai semua orang termasuk seorang ASN,” sebut Coach Made. Menurutnya, komunikasi efektif adalah tentang skill atau keterampilan yang bisa latih. Karena ada ilmunya yang bisa dipelajari.

“Selain itu penguasaan komunikasi juga harus disertai seni dan penjiwaan. Hal inilah yang diajarkan kepada pegawai RSM dalam sesi Effective Communication Skill,” sambung Coach Made.

Sementara itu, kerja sama dengan Semesta Academy ini sudah dilakukan sejak 2021 lalu. “Semoga kerja sama ini terus berlanjut,” sebut Direktur Rumah Sakit Mata Kalimantan Timur drg. Shanty Sintessa Wulaningrum, M. Kes.

Sebelumnya di 2021 lalu rumah sakit ini menggelar pelatihan selama dua hari tentang Service Excellence. Pelatihan dilanjutkan pada 2022 ini agar lebih serius melatih manajemen sehingga produktivitas dapat meningkat.

“Harapannya, ini sejalan dengan upaya proses pengembangan organisasi rumah sakit ini,” sambungnya.

Sepanjang 2022 ini, serangkaian pelatihan digelar dengan tema “The Spirit Of Marching Forward In Organization”. Pelatihan telah dimulai 6 September 2022 tadi, dengan menghadirkan pemateri nasional, Coach Wira dari Bali. (*)

GOW Ajak Ibu Lakukan Peran Pencegahan Stunting

BATU – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Batu menggelar seminar pencegahan stunting di Gedung Bina Bhakti Praja, Selasa (27/09/2022) siang.

Seminar menghadirkan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, drg. Kartika Trisulandari sebagai pembicara.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu drg  Kartika Trisulandari mengungkapkan data Dinkes Batu tahun 2019 menunjukkan, angka prevalensi stunting mencapai 25.4 persen. Kemudian, tahun 2020 angka stunting turun menjadi 14.83 persen. Walaupun terus mengalami penurunan, Pemerintah Kota Batu terus mengejar target untuk mengarah pada angka zero stunting 2024.

“Konsen kita adalah penurunan angka stunting. Kita targetkan tahun ini bisa berada diangka 10 %, kedepannya target kita mengarah pada zero stunting di tahun 2024,” kata Kartika.

Disebutkan salah satu hal penting dalam pencegahan stunting adalah penyiapan asupan gizi yang cukup pada remaja putri dan ibu hamil. Gizi yang baik adalah pondasi penting bagi seorang anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kasus gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis atau biasa masih terus menjadi perhatian serius. Masalah stunting penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak.

“Sebagai upaya untuk meningkatkan peran ibu dalam menurunkan angka stunting di Kota Batu ” ungkapnya.

Wali Kota Batu, menambahkan, selain asupan nutrisi yang baik, kasih sayang yang diberikan orang tua juga memiliki peran yang besar untuk pertumbuhan anak.

“Berikan asupan dan nutrisi yang baik pada masa kehamilan, akan lebih optimal lagi dengan memberikan kasih sayang yang luar biasa. Selain itu olahrga juga menentukan. Tiga rangkaian ini secara stimulan harus diberikan kepada anak,” kata Wali Kota.

Selain pola makan dan pola asuh, salah satu hal yang berperan penting dalam pencegahan stunting adalah sanitasi dan akses air bersih. Kualitas sanitasi dan air bersih yang tidak baik, bisa mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar. (Buang Supeno )

« Previous Page — Next Page »