Dinas Kesehatan Kaltim dan Universitas Adelaide Kembangkan Program PKRS Berbasis Kolaborasi

SAMARINDA – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Proyek Pengembangan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) sebagai bagian dari kerja sama strategis dengan Universitas Adelaide, Australia. Kegiatan ini berlangsung di Oproom II Kantor Dinkes Kaltim, Samarinda, Rabu (2/7/2025).

Rapat ini merupakan bagian dari kolaborasi jangka panjang antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Universitas Adelaide, Australia. Kerja sama yang telah berlangsung lebih dari satu dekade ini kini memasuki tahap baru dalam mendorong rumah sakit menjadi pusat perubahan perilaku masyarakat menuju hidup sehat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. H. Jaya Mualimin, menekankan, PKRS memiliki peran strategis, khususnya dalam menekan prevalensi penyakit tidak menular seperti gangguan kardiovaskular.

“Promosi kesehatan rumah sakit harus bersifat menyeluruh. Bukan hanya untuk pasien, tapi juga keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 2 hingga 4 Juli 2025, dan diikuti oleh berbagai pihak. Di antaranya adalah delegasi dari Universitas Adelaide, perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mulawarman, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kaltim, serta manajemen RSUD A.W. Sjahranie dan RSUD A.M. Parikesit.

Beragam agenda telah disusun, mulai dari diskusi pengembangan model promosi kesehatan, kunjungan lapangan ke fasilitas PKRS, hingga perumusan strategi intervensi yang relevan dengan kondisi sosial budaya lokal.

Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis bukti ilmiah, program PKRS ini diharapkan menjadi pionir dalam memperkuat fungsi rumah sakit sebagai institusi promotif-preventif yang mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat di masa depan. (jal/adv diskominfo kaltim)

Dinas Kesehatan Kaltim Mantapkan Arah Kebijakan Kesehatan

BALIKPAPAN —Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menuntaskan tahapan finalisasi Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 dalam sebuah pertemuan penting yang digelar di RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan, Selasa (1/7/2025). Kegiatan ini menjadi momen krusial dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan daerah lima tahun mendatang.

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun setiap lima tahun sekali. Dokumen ini memuat arah strategis, visi, misi, hingga program prioritas yang akan dijalankan oleh instansi pemerintah, termasuk sektor kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ., M.Kes, MARS, hadir langsung membuka kegiatan sekaligus menyampaikan pandangan strategis terhadap dokumen yang tengah difinalisasi.

“Renstra bukan hanya kompilasi program. Ini adalah instrumen penting dalam memastikan pembangunan kesehatan berjalan terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” kata dr. Jaya dalam sambutannya.

Ia juga menekankan, keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada kerjasama antar bidang serta sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Setelah sesi pembukaan, dr. Jaya turut memaparkan isi draf Renstra dan menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat.

Kegiatan finalisasi ini juga menghadirkan perwakilan dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan masukan dari sisi perencanaan makro daerah. Diskusi teknis berlangsung aktif, melibatkan jajaran pejabat struktural Dinkes dan sejumlah perwakilan UPTD.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai tanda rampungnya penyusunan Renstra 2025–2029. Diharapkan dokumen ini akan menjadi panduan utama dalam merancang dan menjalankan program kesehatan yang responsif dan berbasis data. (jal/adv diskominfo kaltim)

Desa Suka Damai Kecamatan Anggana Tembus Zero Stunting di 2025

KUTAI KARTANEGARA — Desa Suka Damai, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, mencatat prestasi gemilang di tahun 2025 dengan berhasil menekan angka stunting hingga nol kasus. Laporan ini dikonfirmasi melalui data terbaru dari Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang aktif melakukan pemantauan di lapangan.

Meski tidak ditemukan balita stunting, pemerintah desa tetap siaga. Balita dengan tanda-tanda kekurangan gizi atau tinggi badan di bawah standar langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan medis secara intensif.

“Langkah kami selalu cepat. Begitu ada indikasi gizi kurang, balita segera dirujuk ke tenaga kesehatan,” terang Sabarto, Sekretaris Desa Suka Damai, Senin (30/6/2025).

Pencapaian ini menjadi sorotan, terlebih di tengah masih tingginya angka stunting di Kalimantan Timur. Per semester pertama 2025, prevalensi stunting di provinsi ini tercatat di kisaran 22,02 persen—jauh di atas rata-rata nasional yang telah menurun menjadi 18,7 persen.

Namun di sisi lain, Kutai Kartanegara menunjukkan tren positif. Angka stunting di daerah ini turun dari 27,1 persen pada 2022 menjadi 14,6 persen di 2024, dan diperkirakan terus membaik di 2025. Upaya intervensi pun masif dilakukan, dengan cakupan balita yang disentuh program pemerintah mencapai 99,21 persen pada pertengahan tahun lalu.

Di tingkat desa, Suka Damai menjadi contoh nyata penerapan strategi berbasis komunitas. Dukungan penuh dari dana desa mengalir ke program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) rutin bagi balita dan lansia, serta kelas edukasi untuk ibu hamil yang juga dibarengi dengan distribusi bahan makanan bergizi seperti susu, buah, dan sayur.

Salah satu terobosan unggulan desa adalah layanan “Cap Jempol” — inisiatif penjemputan balita dan lansia oleh kader kesehatan bagi warga yang kesulitan datang ke Posyandu. Program ini didukung dua motor operasional dan berhasil meningkatkan jangkauan layanan.

“Program Cap Jempol memudahkan kader menjangkau warga yang sebelumnya tidak terlayani optimal. Ini sangat membantu kami mencapai target,” imbuh Sabarto.

Berkat konsistensi dan inovasi tersebut, Suka Damai memborong sejumlah penghargaan, termasuk Juara 1 Lomba Posyandu di tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi Kalimantan Timur, serta posisi terbaik dalam ajang Gebyar Posyandu 2024 dan Anugerah Desa Membangun.

Keberhasilan desa ini pun menarik perhatian desa-desa lain. Sedikitnya tiga desa dari Kecamatan Tegal Masura dan wilayah Anggana telah melakukan kunjungan studi tiru ke Suka Damai untuk mempelajari praktik baik yang dijalankan. (tan/adv diskominfo kukar)

Dinas Kesehatan Kaltim Bagikan Kacamata Gratis

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan Kaltim menggelar pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis di UPTD Puskesmas Baqa, Samarinda Seberang, Sabtu (21/6/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang secara nasional akan dipusatkan di Kalimantan Timur.

Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kaltim, dr. Ika Gladis, mengatakan kegiatan ini menargetkan 200 hingga 250 peserta di lokasi tersebut. Sebelumnya, pada pelaksanaan pertama, tercatat sebanyak 450 orang telah mendapatkan layanan serupa.

“Kalau ditotal hingga hari ini, sudah sekitar 700 orang yang telah diperiksa dan mendapatkan kacamata gratis. Target kami mencapai 1.000 orang,” ungkap dr. Ika.

Pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan di Balikpapan pada hari yang sama, dan akan dilanjutkan lagi pada 28 Juni serta 5 Juli mendatang. Sementara itu, puncak acara akan dilangsungkan pada 7–8 Juli di Convention Hall Samarinda, yang juga akan menghadirkan dokter spesialis mata.

Penerima manfaat dalam kegiatan ini berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak sekolah, dewasa, hingga lansia. Anak-anak umumnya mengalami gangguan rabun jauh (miopi), sedangkan kelompok usia di atas 40 tahun banyak yang membutuhkan kacamata baca.

“Dari hasil pemeriksaan sebelumnya, sekitar 30 persen anak-anak mengalami miopi. Ada yang minusnya sampai enam. Ini menunjukkan perlunya intervensi dini,” jelasnya.

Pemeriksaan mata dilakukan tenaga refraksionis optisien dari Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN), serta didukung Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin) dan satu rumah sakit mata. Mereka juga menyediakan alat pemeriksaan seperti autorefraktor dan trial lens.

Menurut dr. Ika, gaya hidup anak-anak yang semakin intens dengan gawai menjadi salah satu faktor meningkatnya gangguan refraksi.

“Selama pandemi, anak-anak belajar dari rumah dan banyak menatap layar. Mata lelah, otot mata menjadi kendur. Karenanya, kacamata koreksi sangat dibutuhkan,” katanya.

Ia pun mengimbau orang tua agar lebih peduli terhadap kebiasaan anak saat menggunakan gadget.

“Istirahatkan mata secara rutin. Terapkan aturan 30 menit melihat layar, lalu alihkan pandangan ke tempat jauh selama beberapa detik,” ujarnya.

Turut hadir dikegiatan ini Ketua Pokja IV TP PKK Kaltim dr. Respianur, Sekretaris I TP PKK Kaltim Dian Melati, Sekretaris II TP PKK Kaltim Julia Mirysha, dan Sekretaris IV TP PKK Kaltim Anggun Pakas Tiawi. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Evaluasi Poli Eksekutif

SAMARINDA – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin, menyoroti layanan poli eksekutif di sejumlah rumah sakit yang dinilai belum ramah terhadap peserta BPJS. Menurutnya, skema Universal Health Coverage (UHC), semua pasien berhak mendapat layanan yang setara, tanpa diskriminasi.

“Poliklinik yang eksekutif juga harus bisa mengakses. Jangan, ‘Oh itu bukan poliklinik’. Semua pasien itu kan sudah punya kesertaan,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).

Ia menekankan, seluruh peserta, baik pengguna BPJS maupun pasien umum, memiliki hak yang sama mendapatkan pelayanan medis berkualitas. Jaya juga mengkritik sistem antrean dan pembagian dokter yang timpang di beberapa fasilitas kesehatan.

“Orang-orang yang punya BPJS dan tidak punya BPJS membayar juga sama. Semua dokter juga harus membantu dong, jangan yang ngantri dokternya cuma satu, yang nggak ngantri dokternya banyak. Kan kebalik,” tegasnya.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen Pemprov Kaltim dalam mendorong pemerataan layanan kesehatan di tengah pelaksanaan UHC. Jaya berharap rumah sakit tidak lagi membedakan layanan hanya berdasarkan status pembiayaan, melainkan lebih mengutamakan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pelayanan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan anggaran besar agar mendukung rumah sakit dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan agar selaras dengan semangat UHC yang inklusif dan merata. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »