Desa Suka Damai Kecamatan Anggana Tembus Zero Stunting di 2025

KUTAI KARTANEGARA — Desa Suka Damai, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, mencatat prestasi gemilang di tahun 2025 dengan berhasil menekan angka stunting hingga nol kasus. Laporan ini dikonfirmasi melalui data terbaru dari Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang aktif melakukan pemantauan di lapangan.

Meski tidak ditemukan balita stunting, pemerintah desa tetap siaga. Balita dengan tanda-tanda kekurangan gizi atau tinggi badan di bawah standar langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan medis secara intensif.

“Langkah kami selalu cepat. Begitu ada indikasi gizi kurang, balita segera dirujuk ke tenaga kesehatan,” terang Sabarto, Sekretaris Desa Suka Damai, Senin (30/6/2025).

Pencapaian ini menjadi sorotan, terlebih di tengah masih tingginya angka stunting di Kalimantan Timur. Per semester pertama 2025, prevalensi stunting di provinsi ini tercatat di kisaran 22,02 persen—jauh di atas rata-rata nasional yang telah menurun menjadi 18,7 persen.

Namun di sisi lain, Kutai Kartanegara menunjukkan tren positif. Angka stunting di daerah ini turun dari 27,1 persen pada 2022 menjadi 14,6 persen di 2024, dan diperkirakan terus membaik di 2025. Upaya intervensi pun masif dilakukan, dengan cakupan balita yang disentuh program pemerintah mencapai 99,21 persen pada pertengahan tahun lalu.

Di tingkat desa, Suka Damai menjadi contoh nyata penerapan strategi berbasis komunitas. Dukungan penuh dari dana desa mengalir ke program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) rutin bagi balita dan lansia, serta kelas edukasi untuk ibu hamil yang juga dibarengi dengan distribusi bahan makanan bergizi seperti susu, buah, dan sayur.

Salah satu terobosan unggulan desa adalah layanan “Cap Jempol” — inisiatif penjemputan balita dan lansia oleh kader kesehatan bagi warga yang kesulitan datang ke Posyandu. Program ini didukung dua motor operasional dan berhasil meningkatkan jangkauan layanan.

“Program Cap Jempol memudahkan kader menjangkau warga yang sebelumnya tidak terlayani optimal. Ini sangat membantu kami mencapai target,” imbuh Sabarto.

Berkat konsistensi dan inovasi tersebut, Suka Damai memborong sejumlah penghargaan, termasuk Juara 1 Lomba Posyandu di tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi Kalimantan Timur, serta posisi terbaik dalam ajang Gebyar Posyandu 2024 dan Anugerah Desa Membangun.

Keberhasilan desa ini pun menarik perhatian desa-desa lain. Sedikitnya tiga desa dari Kecamatan Tegal Masura dan wilayah Anggana telah melakukan kunjungan studi tiru ke Suka Damai untuk mempelajari praktik baik yang dijalankan. (tan/adv diskominfo kukar)

Dinas Kesehatan Kaltim Bagikan Kacamata Gratis

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan Kaltim menggelar pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis di UPTD Puskesmas Baqa, Samarinda Seberang, Sabtu (21/6/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang secara nasional akan dipusatkan di Kalimantan Timur.

Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kaltim, dr. Ika Gladis, mengatakan kegiatan ini menargetkan 200 hingga 250 peserta di lokasi tersebut. Sebelumnya, pada pelaksanaan pertama, tercatat sebanyak 450 orang telah mendapatkan layanan serupa.

“Kalau ditotal hingga hari ini, sudah sekitar 700 orang yang telah diperiksa dan mendapatkan kacamata gratis. Target kami mencapai 1.000 orang,” ungkap dr. Ika.

Pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan di Balikpapan pada hari yang sama, dan akan dilanjutkan lagi pada 28 Juni serta 5 Juli mendatang. Sementara itu, puncak acara akan dilangsungkan pada 7–8 Juli di Convention Hall Samarinda, yang juga akan menghadirkan dokter spesialis mata.

Penerima manfaat dalam kegiatan ini berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak sekolah, dewasa, hingga lansia. Anak-anak umumnya mengalami gangguan rabun jauh (miopi), sedangkan kelompok usia di atas 40 tahun banyak yang membutuhkan kacamata baca.

“Dari hasil pemeriksaan sebelumnya, sekitar 30 persen anak-anak mengalami miopi. Ada yang minusnya sampai enam. Ini menunjukkan perlunya intervensi dini,” jelasnya.

Pemeriksaan mata dilakukan tenaga refraksionis optisien dari Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN), serta didukung Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin) dan satu rumah sakit mata. Mereka juga menyediakan alat pemeriksaan seperti autorefraktor dan trial lens.

Menurut dr. Ika, gaya hidup anak-anak yang semakin intens dengan gawai menjadi salah satu faktor meningkatnya gangguan refraksi.

“Selama pandemi, anak-anak belajar dari rumah dan banyak menatap layar. Mata lelah, otot mata menjadi kendur. Karenanya, kacamata koreksi sangat dibutuhkan,” katanya.

Ia pun mengimbau orang tua agar lebih peduli terhadap kebiasaan anak saat menggunakan gadget.

“Istirahatkan mata secara rutin. Terapkan aturan 30 menit melihat layar, lalu alihkan pandangan ke tempat jauh selama beberapa detik,” ujarnya.

Turut hadir dikegiatan ini Ketua Pokja IV TP PKK Kaltim dr. Respianur, Sekretaris I TP PKK Kaltim Dian Melati, Sekretaris II TP PKK Kaltim Julia Mirysha, dan Sekretaris IV TP PKK Kaltim Anggun Pakas Tiawi. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Evaluasi Poli Eksekutif

SAMARINDA – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin, menyoroti layanan poli eksekutif di sejumlah rumah sakit yang dinilai belum ramah terhadap peserta BPJS. Menurutnya, skema Universal Health Coverage (UHC), semua pasien berhak mendapat layanan yang setara, tanpa diskriminasi.

“Poliklinik yang eksekutif juga harus bisa mengakses. Jangan, ‘Oh itu bukan poliklinik’. Semua pasien itu kan sudah punya kesertaan,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).

Ia menekankan, seluruh peserta, baik pengguna BPJS maupun pasien umum, memiliki hak yang sama mendapatkan pelayanan medis berkualitas. Jaya juga mengkritik sistem antrean dan pembagian dokter yang timpang di beberapa fasilitas kesehatan.

“Orang-orang yang punya BPJS dan tidak punya BPJS membayar juga sama. Semua dokter juga harus membantu dong, jangan yang ngantri dokternya cuma satu, yang nggak ngantri dokternya banyak. Kan kebalik,” tegasnya.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen Pemprov Kaltim dalam mendorong pemerataan layanan kesehatan di tengah pelaksanaan UHC. Jaya berharap rumah sakit tidak lagi membedakan layanan hanya berdasarkan status pembiayaan, melainkan lebih mengutamakan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pelayanan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan anggaran besar agar mendukung rumah sakit dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan agar selaras dengan semangat UHC yang inklusif dan merata. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Siapkan Rp160 Miliar Dukung Layanan Rumah Sakit

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp160 miliar untuk memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, mengatakan, dana tersebut disiapkan agar rumah sakit bisa melakukan klaim agar mendukung operasional dan pelayanan yang lebih baik.

“Dengan adanya program ini, uang kita siapkan untuk rumah sakit juga. Kami siapkan Rp160 miliar yang bisa diakses untuk diklaim,” ungkap Jaya, Kamis (19/6/2025).

Ia menambahkan, alokasi dana itu juga difokuskan agar mengatasi antrean panjang pasien di poli. Salah satunya dengan menambah jumlah dokter di poli yang selama ini kekurangan tenaga medis.

Menurutnya, ke depan seluruh poli, termasuk poli eksekutif, harus terbuka untuk peserta UHC agar tidak ada perbedaan layanan berdasarkan status kepesertaan.

“Semua poli, termasuk yang eksekutif, harus bisa diakses oleh peserta UHC. Jangan ada diskriminasi dalam layanan,” tegasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Eks Rumah Sakit Islam Disiapkan Jadi Tempat Rehabilitasi Narkoba

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat langkah konkret agar memerangi peredaran gelap narkoba yang kian meluas. Pertemuan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kaltim yang digelar di Ruang Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim. Selasa (17/6/2025).

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan, peredaran narkoba di kawasan Kalimantan, khususnya Kaltim, kini semakin mengkhawatirkan.

“Agendanya kita ini kan menerima informasi bahwa peredaran narkoba sudah semakin luas, tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi juga Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Terakhir, ditemukan juga 4 ton sabu-sabu yang berasal dari Kalimantan Utara,” ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, Pemprov Kaltim bersama BNN, Kejaksaan Tinggi, dan aparat penegak hukum lainnya akan membentuk Satgas Khusus Penanggulangan Peredaran Narkoba. Satgas ini akan fokus pada dua hal utama: menekan laju peredaran narkoba dan melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk narkoba bagi kesehatan dan masa depan masyarakat.

Salah satu isu penting yang turut menjadi perhatian adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Dirapat tersebut, muncul ide dari Gubernur Kaltim agar bekas Rumah Sakit Islam dimanfaatkan sebagai pusat rehabilitasi narkoba.

“Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan ide bahwa ada kemungkinan bekas Rumah Sakit Islam bisa digunakan untuk tempat rehabilitasi. Kita sedang buatkan konsepnya, kalau memenuhi persyaratan akan segera digunakan,” jelas Seno.

Langkah rehabilitasi juga akan dilakukan melalui skema mandiri yang dikelola oleh yayasan, dengan dukungan pembiayaan hasil kolaborasi lintas instansi.

Upaya ini menunjukkan keseriusan Pemprov Kaltim agar memerangi narkoba, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui pendekatan pemulihan dan edukasi kepada masyarakat. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »