Ribuan Warga Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis

SAMARINDA — Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi salah satu layanan unggulan dalam rangkaian puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Rakernas X PKK Tahun 2025 yang digelar di Halaman Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (7/7/2025).

Layanan ini tidak hanya menawarkan pemeriksaan umum, namun juga mencakup donor darah, pemberian kacamata gratis, bantuan makanan bergizi, hingga deteksi dini kanker serviks melalui HPV DNA dan IVA test.

Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, menegaskan pentingnya pemanfaatan layanan kesehatan gratis ini, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan biaya.

“Bila dilakukan secara mandiri, pemeriksaan semacam ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Maka, momen ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujar Tri Tito dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PKK Pusat dengan Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kolaborasi lintas sektor itu diharapkan dapat terus diperluas agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat secara luas.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Timur, Sarifah Suraidah Harum, melaporkan, pelayanan pemeriksaan kesehatan sudah dimulai sejak 8 Juni 2025 dan akan terus berlanjut hingga pertengahan Juli. Ia menyebutkan, sebanyak 5.529 orang telah terlayani, naik 50 persen dari periode Februari–Mei yang hanya mencapai 2.923 peserta.

“Target awal kami 4 ribu peserta, tapi antusiasme masyarakat luar biasa. Ini menunjukkan kesadaran warga terhadap pentingnya cek kesehatan semakin meningkat,” katanya.

Adapun pemeriksaan kesehatan secara massal juga dilakukan di lokasi lain, seperti Samarinda Convention Hall pada 7–8 Juli dengan target 1.000 peserta, dan akan berlanjut ke Dome Balikpapan pada 9–11 Juli dengan target hingga 5 ribu peserta.

Hadir dalam pembukaan kegiatan ini, Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Wakil Ketua TP PKK Kaltim Wahyu Hermaningsih Seno, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, serta jajaran Forkopimda dan Ketua TP PKK dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan digelarnya layanan kesehatan ini, PKK berharap mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis dan mendorong terbentuknya keluarga sehat sebagai fondasi kesejahteraan nasional. (lia/adv diskominfo kaltim)

Kaltim Catat Penurunan Kematian Ibu

SAMARINDA – Angka kematian ibu di Kalimantan Timur menunjukkan penurunan signifikan pada pertengahan tahun 2025. Berdasarkan data dari Dashboard Maternal Perinatal Death Notification (MPDN )Kementerian Kesehatan RI per 1 Juli 2025, tercatat 31 kasus kematian ibu di wilayah Kaltim.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin, menyebut penurunan ini sebagai capaian positif, namun bukan berarti situasi sudah aman.

“Penurunan jumlah kasus harus kita syukuri, tetapi satu kematian ibu pun tetaplah tragedi yang tidak bisa dianggap sepele,” ujar dr. Jaya Sabtu (5/7/2025).

Data menunjukkan, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat jumlah kematian ibu terbanyak dengan 7 kasus, disusul Samarinda (6), Kutai Timur (5), Balikpapan (4), Mahakam Ulu (3), Paser dan Kutai Barat masing-masing (2), serta Berau dan Penajam Paser Utara (masing-masing 1).

Dilihat dari tren tahunan, lanjut dr. Jaya, angka ini merupakan yang terendah dalam delapan tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada 2021 Kaltim mencatat 168 kasus, tertinggi dalam periode tersebut. Angka tersebut turun menjadi 73 kasus pada 2022, kemudian 83 pada 2023, dan 70 pada 2024.

“Penyebab kematian ibu paling banyak berasal dari hipertensi dalam kehamilan, persalinan, dan masa nifas, yang mencakup 36 persen kasus. Komplikasi non-obstetri menyumbang 35 persen, disusul perdarahan obstetrik (16 persen), komplikasi obstetri lainnya (10 persen), dan infeksi terkait kehamilan (3 persen),” ungkapnya.

Mayoritas kematian terjadi di rumah sakit, sebanyak 21 kasus atau 68 persen. Sementara itu, 4 kasus (13 persen) terjadi di rumah, 3 kasus (10 persen) di puskesmas, 2 kasus (6 persen) saat dalam perjalanan, dan 1 kasus (3 persen) di klinik.

Dari sisi waktu, kematian ibu paling banyak terjadi pada masa nifas (48 persen), diikuti masa kehamilan (42 persen) dan persalinan (10 persen). Sementara dari status kehamilan, 55 persen ibu meninggal adalah yang sedang hamil anak pertama atau kedua (gravida <3).

Ia menegaskan, pentingnya peran Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) untuk menelusuri setiap kasus kematian. Sistem ini melibatkan pelaporan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi berbasis data agar kejadian serupa bisa dicegah di masa mendatang. (lia/adv diskominfo kaltim)

Dinkes Kaltim Adakan Pemeriksaan Gratis di HKG PKK ke-53

SAMARINDA — Menjelang peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan menyiapkan rangkaian layanan kesehatan gratis yang dapat diakses masyarakat luas. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Mualimin, menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, inklusif, dan terlindungi.

Kegiatan akan digelar selama dua hari, pada 7–8 Juli 2025 di Samarinda Convention Hall. Layanan kesehatan yang diberikan mencakup pemeriksaan mata, cek kesehatan umum, pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) dan HPV DNA (khusu perempuan), dan donor darah.

“Ini bukan sekadar rangkaian seremoni, tetapi aksi nyata pelayanan langsung ke masyarakat. Kami ingin layanan kesehatan promotif dan preventif dirasakan oleh semua kalangan, khususnya kaum ibu dan kelompok rentan,” ujar dr. Jaya saat dikonfitmasi lewat telepon Sabtu (5/7/2025).

Dinas Kesehatan Kaltim bersama organisasi profesi dan mitra swasta memastikan seluruh layanan diberikan secara profesional, aman, dan gratis, selama kuota masih tersedia. Pemeriksaan IVA dan HPV DNA, misalnya, akan dilakukan tenaga medis perempuan dan dilakukan dengan memperhatikan privasi serta kenyamanan peserta.

“Pemeriksaan ini sangat penting sebagai deteksi dini kanker serviks. Banyak kasus ditemukan saat sudah parah, dan ini yang ingin kita cegah,” tambahnya.

Untuk mengikuti pemeriksaan, masyarakat cukup membawa KTP atau KK dan dapat mendaftar secara daring melalui tautan yang tersedia di poster acara.

“Silakan datang dan manfaatkan layanan ini. Karena upaya kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tapi pencegahan. Dan pencegahan dimulai dari kesadaran dan akses yang mudah,” pungkasnya. (lia/adv diskominfo kaltim)

Dinas Kesehatan Kaltim dan Universitas Adelaide Kembangkan Program PKRS Berbasis Kolaborasi

SAMARINDA – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Proyek Pengembangan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) sebagai bagian dari kerja sama strategis dengan Universitas Adelaide, Australia. Kegiatan ini berlangsung di Oproom II Kantor Dinkes Kaltim, Samarinda, Rabu (2/7/2025).

Rapat ini merupakan bagian dari kolaborasi jangka panjang antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Universitas Adelaide, Australia. Kerja sama yang telah berlangsung lebih dari satu dekade ini kini memasuki tahap baru dalam mendorong rumah sakit menjadi pusat perubahan perilaku masyarakat menuju hidup sehat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. H. Jaya Mualimin, menekankan, PKRS memiliki peran strategis, khususnya dalam menekan prevalensi penyakit tidak menular seperti gangguan kardiovaskular.

“Promosi kesehatan rumah sakit harus bersifat menyeluruh. Bukan hanya untuk pasien, tapi juga keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 2 hingga 4 Juli 2025, dan diikuti oleh berbagai pihak. Di antaranya adalah delegasi dari Universitas Adelaide, perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mulawarman, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kaltim, serta manajemen RSUD A.W. Sjahranie dan RSUD A.M. Parikesit.

Beragam agenda telah disusun, mulai dari diskusi pengembangan model promosi kesehatan, kunjungan lapangan ke fasilitas PKRS, hingga perumusan strategi intervensi yang relevan dengan kondisi sosial budaya lokal.

Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis bukti ilmiah, program PKRS ini diharapkan menjadi pionir dalam memperkuat fungsi rumah sakit sebagai institusi promotif-preventif yang mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat di masa depan. (jal/adv diskominfo kaltim)

Dinas Kesehatan Kaltim Mantapkan Arah Kebijakan Kesehatan

BALIKPAPAN —Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menuntaskan tahapan finalisasi Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 dalam sebuah pertemuan penting yang digelar di RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan, Selasa (1/7/2025). Kegiatan ini menjadi momen krusial dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan daerah lima tahun mendatang.

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun setiap lima tahun sekali. Dokumen ini memuat arah strategis, visi, misi, hingga program prioritas yang akan dijalankan oleh instansi pemerintah, termasuk sektor kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ., M.Kes, MARS, hadir langsung membuka kegiatan sekaligus menyampaikan pandangan strategis terhadap dokumen yang tengah difinalisasi.

“Renstra bukan hanya kompilasi program. Ini adalah instrumen penting dalam memastikan pembangunan kesehatan berjalan terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” kata dr. Jaya dalam sambutannya.

Ia juga menekankan, keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada kerjasama antar bidang serta sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Setelah sesi pembukaan, dr. Jaya turut memaparkan isi draf Renstra dan menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat.

Kegiatan finalisasi ini juga menghadirkan perwakilan dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan masukan dari sisi perencanaan makro daerah. Diskusi teknis berlangsung aktif, melibatkan jajaran pejabat struktural Dinkes dan sejumlah perwakilan UPTD.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai tanda rampungnya penyusunan Renstra 2025–2029. Diharapkan dokumen ini akan menjadi panduan utama dalam merancang dan menjalankan program kesehatan yang responsif dan berbasis data. (jal/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »