Polres Batu Potong 46 Ekor Kambing

BATU – Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah, Polres Batu dan jajaran melaksanakan penyembelihan 46 ekor kambing hewan qurban.

Kapolres Batu I Nyoman Yogi Hermawan melalui Kompol Anang Trihananta selaku ketua panitia kurban menyampaikaan data, perolehan hewan kurban dari Bagian, Satuan dan Seksi dan Polsek di Polres Batu sejumlah 46 ekor.

Dari 46 ekor, 30 ekor diserahkan antara lain Polsek, Koramil, Dewan Masjid se Kecamatan Junrejo, Ponpes Tarbiyatul Muta’alimin, Ponpes Anwarut Tauhid, Ponpes Al Hidayah Glonggong, Ponpes Darul Muhtadin Temas, Ponpes Manbaul Ulum, Ponpes Al Haromain Pujon.

“Sebanyak 30 ekor kambing diserahkan langsung Kapolres kepada beberapa Polsek, Koramil, Dewan Masjid se Kecamatan Junrejo, Ponpes Tarbiyatul Muta’alimin, Ponpes Anwarut Tauhid, Ponpes Al Hidayah Glonggong, Ponpes Darul Muhtadin Temas, Ponpes Manbaul Ulum, Ponpes Al Haromain Pujon, Ponpes Riyadul Jannah, Ponpes Roudlotul Qur’an Asyafi’I, Wartawan Peduli Anjal Malang, Panti Asuhan Yatim Piatu Al Ishlah dan Musholla Azzainuri Sidomulyo” terang Kompol Anang.

Sementara, 16 ekor kambing lainnya  disembelih,  dilaksanakan di Rumah Potong Hewan Pukeswan Kota Batu, sedangkan pembungkusan dan penyaluran daging dilakukan di Mapolres Batu yang dimulai pukul 08.30 WIB.

“Dari 16 ekor kambing  yang disembelih, dagingnya dibagi menjadi 295 bungkus, yang akan dibagikan ke para dhuafa di sekitar Polres Batu. juga termasuk masyarakat kurang mampu” jelasnya.

Kompol Anang  mengatakan, berqurban merupakan salah satu momen saling berbagi ke sesama dalam mewujudkan kepedulian Keluarga besar Polres Batu bagi warga yang kurang mampu serta menjadi amal ibadah bagi personil yang berqurban.

“Semoga kita dapat memaknai Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dengan mengambil tema Dengan Hikmah Idul Adha, Kita Gapai Ketaqwaan Melalui Peningkatan Kepedulian Sosial Menuju Polri Presisi” terangnya.

“Dengan berkurban kita tanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam mengabdi sebagai insan Bhayangkara yang bertaqwa kepada Allah,” pungkasnya. (buang supeno)

LPTQ Gelar Rapat Luar Biasa Tentukan Wakil MTQ Nasional

BALIKPAPAN – Wakil Gubernur (Wagub)  Kaltim H Hadi Mulyadi  membuka Rapat Kerja Luar Biasa  Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Jatra Balikpapan, Kamis (7/7/2022).

“Usulan saya ada perpaduan antara MTQ Bontang dan MTQ Samarinda. Itu usulan saya, silakan berdiskusi dan semoga hasilnya yang terbaik,” pesan Wagub  saat memberi arahan pada pembukaan rapat tersebut.

Rapat kerja luar biasa ini salah satunya adalah untuk  mencari kesepakatan calon peserta yang akan mewakili LPTQ Kaltim untuk MTQ Nasional XXIX Tahun 2022 di Kalimantan Selatan, Oktober mendatang.

Rapat ini harus digelar karena MTQ Nasional di Kalimantan Selatan berada di antara dua MTQ Provinsi Kaltim di Bontang dan Samarinda, akibat pandemi Covid-19 dua tahun lalu.

“Pilih yang terbaik dari hasil MTQ Bontang dan Samarinda. Yang belum terpilih harus berbesar hati dan tidak patah semangat,” pesan Wagub Hadi Mulyadi lagi.

Pesan penting lainnya untuk LPTQ Kaltim adalah meningkatkan pembinaan agar prestasi lebih baik bisa diraih di Kalimantan Selatan.

“Mudah-mudahan Kaltim nanti bisa dapat emas,” imbuh Wagub.

Untuk menyemangati, Wagub Hadi Mulyadi kembali menegaskan bahwa setiap peraih juara akan diberikan bonus.

Yakni Rp100 juta untuk juara 1, Rp50 juta untuk juara 2,  Rp25 juta untuk juara 3. Harapan 1 Rp15 juta, harapan 2 Rp10  juta dan harapan 3 Rp5 jt.

“Untuk para juara nanti saya juga akan beri tambahan hadiah pribadi, berupa sepeda. Kenapa sepeda, supaya sehat sehingga tilawahnya bagus,”  ucap Hadi.

Rapat dihadiri  Kepala Kanwil Kementerian Agama Kaltim H Masrawan dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat  Setda Provinsi Kaltim H Andi Muhammad Ishak, serta para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota dan para Kepala LPTQ Kabupaten dan Kota. (sam)

Pekerja Migran Kalimantan Timur Rentan Alami Kekerasan

SAMARINDA – Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa sumbangsih pekerja migran Indonesia (PMI) terhadap devisa negara terbilang cukup besar yaitu kurang lebih Rp 100 Milyar pada tahun 2021. Namun, PMI juga dihadapkan berbagai permasalahan yang beragam.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita melalui Kepala Bidang Perlidungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Junainah mengatakan, data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada bulan Mei 2022, terdapat 5.168 orang PMI laki-laki dan 7.436 orang PMI Perempuan, dan PMI Provinsi Kalimantan Timur terdapat sebanyak 20 orang.

“Data ini menunjukkan bahwa mayoritas PMI adalah perempuan,” ujarnya pada kegiatan Advokasi Pembentukan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BK-PMI), berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (7/7/2022).

Ana sapaan akrabnya mengungkapkan, ketika berbicara tentang PMI, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PMI sangatlah beragam. Misalnya gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi/sakit hingga perdagangan orang.

Kerentanan yang dialami tidak hanya ditempat kerja, berbagai kerentanan juga akan dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Kerentanan yang dimaksud meliputi masalah pengasuhan bagi anak yang dtinggalkan, ketidakharmonisan keluarga dan juga masalah pengelolaan remitansi.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan bahwa sebanyak 40% anak PMI memiliki perkembangan psikososial yang kurang baik, seperti prestasi anak mengalami penurunan atau perkembangan yang tidak jauh meningkat dan lainnya. Sementara itu laporan UNICEF menunjukkan bahwa anak usia remaja yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri lebih beresiko untuk melakukan penyimpangan sosial dan terlibat dalam tindakan kejahatan seperti membolos sekolah, penyelahgunaan obat-obatan, alkohol dan sebagainya. Banyaknya penelitian juga menunjukkan efek negatif yang ditimbulkan akibat kurangnya peran orang tua yang menjadi PMI, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian khusus.

Sementara terkait remitansi, akan berdampak pada kesejahteraan bangsa. Sehingga isu kerentanan keluarga PMI bukan hanya isu individu semata.

“Sementara pengasuhan anak PMI, rentang usia yang paling banyak ada pada 0-9 tahun. Usia ini merupakan usia emas anak-anak sehingga harus berada dengan orang tuanya,” imbuh Ana.

Saat ini pemerintah tengah menyusun strategi dengan melibatkan desa/kampung yaitu dengan membangun pengasuhan ditingkat desa dan memastikan anak-anak berada dalam lingkungan dan keluarga pengganti yang nyaman atau di kenal dengan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BK-PMI). Kerjasama dari seluruh stakeholder itu manjadi sangat penting.

Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BK-PMI) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi, menjaga keharmonisan dan melindungi anak PMI untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sebagai informasi, berdasarkan data BP2MI, untuk data penempatan PMI Kaltim pada tahun 2019 sebanyak 100 orang, tahun 2020 sebanyak 37 orang dan tahun 2022 sebanyak 37 orang. Sementara data pengaduan pada tahun 2019 sebanyak 7 orang, tahun 2020 sebanyak 5 orang dan tahun 2022 sebanyak 2 orang.

Berdasarkan Data Sistem Informasi onlinepPerlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA), data kekerasan di tempat kerja di Kaltim pada tahun 2017 sebanyak 8 kasus dengan 8 korban, tahun 2018 sebanyak 5 kasus dengan 5 korban, tahun 2019 sebanyak 9 kasus dengan 9 korban, tahun 2020 sebanyak 8 kasus dengan 8 korban dan tahun 2021 sebanyak 6 kasus dengan 6 korban.

Sedangkan korban berdasarkan kelompok usia yaitu 69% korban perempuan dewasa, 25% perempuan anak dan 6% laki-laki dewasa. Selanjutnya data kasus dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kaltim yaitu pada tahun 2017 sebanyak 2 kasus dengan 3 korban, tahun 2018 sebanyak 4 kasus dengan 5 korban, tahun 2019 sebanyak 4 kasus dengan 5 korban, tahun 2020 sebanyak 13 kasus dengan 23 korban dan tahun 2021 sebanyak 2 kasus dan 2 korban. Jumlah korban TPPO berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia yaitu 68% perempuan anak, 28% perempuan dewasa, 4% anak. (dell)

Bersinergi dengan BPBD, Polres Batu Semprotkan Disinfektan

BATU – Idul Adha tahun ini jatuh pada 31 Juli 2020. Namun, hari raya kurban tahun ini berlangsung di tengah pemberlakukan PSBB dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Tim BPBD Provinsi Jawa Timur bersama Polres Batu melakukan penyemprotan disinfektan di tempat penjualan hewan yang berada di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Senin (4/7/2022)

“Kami bersinergi dan berkolaborasi dengan Dinas BPBD Provinsi dan Kota Batu serta instansi terkait untuk melakukan penyemprotan disinfektan di tempat penjualan hewan ternak,” ungkap Kapolsek Junrejo,” Iptu Anton Hendry

Disebutkan kurban, penting untuk selalu memperhatikan kesehatan hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih harus sehat dan telah diperiksa kesehatannya maksimal 24 jam sebelum dipotong.

Hewan yang diduga sakit, harus dipisahkan untuk diperiksa lebih lanjut untuk memastikan penyakitnya. Jika hewan tersebut sakit atau tampak sakit, hewan itu tidak baik untuk dipotong. Sebab, dagingnya akan menimbulkan gangguan kesehatan pada yang memakannya.

Selain melakukan penyemprotan disinfektan, juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat khususnya peternak untuk berkurban dan penjual hewan kurban wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Sesuai dengan petunjuk dan arahan bapak Kapolres Batu, AKBP I Nyoman Yogi Hermawan, agar yang menjadi panitia kurban dan tenaga kesehatan perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan dan proses pemotongan serta penanganan daging, jeroan, dan limbah,” jelas Anton.(Buang supeno)

Prevalensi Stunting Kutai Barat 15,8 Persen

SENDAWAR –  Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat H Edyanto Arkan mengatakan, angka prevalensi stunting Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 berdasarkan data Studi Kasus Gizi Indonesia (SSGI) yaitu 15,8%.

“Target prevalensi stunting Kutai Barat tahun 2022 – 2024 yaitu 14% pada tahun 2022, dan 12% hingga tahun 2024,” ujar Edyanto Arkan pada kegiatan Rembuk Stunting, berlangsung di Aula Islamic Center Kabupaten Kutai Barat, Kamis (30/6/2022).

Ia menambahkan, Kabupaten Kutai Barat memiliki 16 kecamatan dan 38 Kampung KB. Dari 38 Kampung KB tersebut, terdapat 35 kampung stunting dengan jumlah 477 anak stunting.

Sebagai upaya percepatan penurunan stunting, lanjut Edyanto Arkan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

“Bupati Kutai Barat menerbitkan SK TPPS Kabupaten Kutai Barat, 16 camat menerbitkan SK TPPS Kecamatan, 190 Petinggi menerbitkan SK TPPS Kampung 4 lurah menerbitkan SK TPPS Kelurahan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, saat ini juga telah terbentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). Setiap TPK terdiri dari 3 orang kader terdiri dari bidan desa, kader KB dan kader PKK. Selain itu, Pemkab Kutai Barat juga melakukan pembinaan Bina Keluarga, Dapur Sehat Anti Stunting (Dahsat), pengadaan Kit Siap Nikah Anti Stunting dan bantuan pulsa/voucher seratus ribu per bulan setiap orang untuk tim pendamping keluarga.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) Syahrul Umar mengatakan, di Kaltim persentase stunting pada tahun 2019 sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8%. Data stunting kabupaten/kota di Kaltim yaitu 4 Kabupaten/Kota ( Kutai Barat, Kota Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda) memiliki angka lebih rendah dari persentase rerata Provinsi. Sedangkan untuk 6 Kabupaten/Kota lainnya (Kutai Timur, PPU, Kukar,Bontang, Berau dan Paser) persentase stuntingnya  masih berada di atas rerata Provinsi.

“Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan,” ujar Syahrul.

Syahrul berharap, inisiasi kegiatan ini dapat mengantisipasi keluarga dan balita yang beresiko stunting di Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 peserta. Hadie menjadi narasumber Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto dan Satgas TPPS Kaltim Ahmad Sofian. (dell)

« Previous Page — Next Page »