Sepanjang Tahun 2021, Simfoni Kaltim Catat 450 Kasus Kekerasan

BALIKPAPAN –  Sepanjang tahun 2021, terdata sebanyak 450 kasus yang telah terlaporkan dalam aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dengan korban sebanyak 513 orang.

“Pada tahun 2022 ini berpotensi terjadi peningkatan kasus, karena sampai dengan 1 Juni 2022 telah dilaporkan sebanyak 316 kasus dengan korban sebanyak 335 kasus, dengan komposisi korban dewasa sebanyak 55% dan korban anak sebanyak 45%,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita pada kegiatan Pelatihan Sistem Pendataan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Aplikasi Simfoni PPA, berlangsung di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis (16/6/2022).

Soraya menyebutkan, beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan atau kenaikan kasus yang dilaporkan ke Simfoni PPA diantaranya, tergantung SDM pengelola data dan berdasarkan laporan masyarakat. Jika penyebabnya berkaitan keaktifan petugas/operator, maka perlu meningkatkan pengawasan.

“Jika berkaitan dengan kuantitas, maka sedapat mungkin tidak memutasi pengelola data atau melakukan rekruitmen pegawai. Jika berkaitan dengan kualitas, maka pengelola data perlu diberikan pelatihan keterampilan,” imbuh Soraya.

Sementara jika berdasarkan laporan masyarakat, minimnya informasi berkaitan sarana dan mekanisme pelaporan atau keengganan masyarakat untuk melaporkan karena khawatir namanya tercemar atau mendapat ancaman dari pelaku tindak kekerasan.

“Sehingga masyarakat perlu mendapatkan edukasi terkait pelaporan jika melihat atau mengalami kekerasan,” katanya.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola data, perlu dilakukan pelatihan, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan sehingga dapat mensosialisasikan sistem pencatatan, mengevaluasi kinerja dan menginput data korban kekerasan perempuan dan anak.

Sementara, untuk mendapatkan data yang akurat dan akuntabel, perlu membangun sinergitas antar lembaga dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan baik pada perempuan dan anak serta mendokumentasikan data kasus yang diterima dengan baik.

“Ketersediaan data kekerasan perempuan dan anak dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional,” tutup Soraya. (dell/adv/diskominfo kaltim)

DKP3A Kaltim Gelar Bimtek Penyusunan Profil Gender dan Anak

SAMARINDA – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, data gender dan anak bertujuan membantu para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi kondisi perkembangan laki-laki dan perempuan, mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan, mengidentifikasi masalah, membangun dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan laki-laki dan perempuan.

Data Gender antara lain, angka harapan hidup menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin, jumlah pengeluaran per kapita menurut jenis kelamin, jumlah perempuan dalam legislatif, yudikatif, eksekutif, dan jumlah PNS, eselon, fungsional terpilah menurut jenis kelamin.

“Sementara contoh Data Anak diantaranya, persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran, persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah, proporsi penduduk usia 5-17 Tahun yang merokok, persentase pekerja anak dan persentase balita stunting,” ujar Soraya pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Gender Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, berlangsung do Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (15/6/2022).

Soraya menyebut, berdasarkan arahan Kemen PPPA, data gender dan anak yang harus tersedia mencakup 5 sub urusan PPPA yaitu kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Disisi lain, tantangan dalam pengelolaan data selama ini masih belum optimal, karena masih terdapat permasalahan diantaranya dari segi aspek ketersediaan, aspek SDM dan aspek pengawasan, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk mangatasi hal tersebut.

“Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan informasi yang sama terkait data terpilah. Hal ini bertujuan untuk melihat pemerataan pembangunan terhadap perempuan dan anak di daerah yang menggambarkan capaian pembangunan dan upaya-upaya yang telah dan masih diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” imbuh Soraya.

Soraya berharap, penyusunan profil gender dan anak dapat menyajikan tren isu tematik daerah, sejalan dengan program PPPA dan disajikan dalam bentuk yang informatif dan mudah dipahami.

Hadir manjadi narasumber pada kegiatan ini Biro Data dan Informasi Kemen PPPA Anita Putri Bungsu dan Statistisi Ahli Muda BPS Kaltim Joko Affandy Alhuda. (dell/adv/diskominfo kaltim)

Kemenag Kubar,  Sedekahkan Koin Kaleng Pada Lazis NU Kubar

KUTAI BARAT – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat Drs. H. Muhammad Syahrir, MH menyedahkan harta dalam bentuk kaleng koin kepada Ormas Nahdlatul Ulama. Koin yang terkumpul dalam kaleng tersebut bisa memberikan tambahan nilai yang bermanfaat  melalui anak organisasi NU yaitu LazisNU, Rabu ( 8/06/2022)

Penyerahan di lakukan di ruang kerja  Kemenag Kutai Barat  dan diterima oleh ketua NU cabang Kabupaten Kutai Barat Harun Miftahul Arif di saksikan pegurus yang ada.

Kakankemenag berharap program Koin Kaleng bisa terus di kembangkan di tengah masyarakat, dimana saat sekarang terkesan masyarakat mengabaikan uang koin dalam setiap transaksi ekonomi mereka. Lebih berguna bila koin tersebut di disedekahkan, bila terkumpul dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kaleng koin bisa di titipkan pada beberapa tempat seperti warung, tempat ibadah dan tempat umum lainnya yang akan di kelola secara baik oleh LazisNU.

Program kerja Ormas keagamaan di wilayah Kabupaten Kutai Barat  seperti NU perlu di berikan support, dimana program tersebut banyak bersentuhan dengan kemaslahatan umat. Di bawah kepemimpinan Harun, NU kabupaten Kutai Barat mulai bergerak dalam menyusun langkah kerja yang positif, bersinergi dengan program pembanguna pemerintah daerah.

Harun baru saja terpilih sebagai ketua  PC. NU kabupaten Kutai Barat masa Khidmat 2022-2027  menggantian H. Chusaiful yang telah memimpin Ormas ini selama dua periode berlalu.

Program kerja Harun kedepan  segera membentuk kepengurusan NU di setiap ranting kecamatan di seluruh wilayah kabupaten Kutai Barat. Program lainnya pemberdayaan warga Nahdliyin di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi dengan budidaya peternakan sapi.

Sejauh ini Keberadan Ormas NU di Kabupaten Kutai Baratterus mengalami perkembangan dan sudah diakui masyarakat luas serta mendapat support dari pemerintah daerah. ( **/RudI)

Lima Kabupaten/Kota di Kaltim Belum Penuhi Prasyarat Implementasi PUG

JAKARTA – Berdasarkan hasil evaluasi  Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)  tahun 2021,  masih terdapat lima kabupaten/kota di Kaltim yang belum memenuhi  7 prasyarat implementasi  PUG.

Sementara lima kabupaten/kota yang telah meraih Anugerah Parahita Ekapraya yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Paser, Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kukar merupakan kabupaten yang meraih APE tingkat Utama mempunyai tantangan tersendiri untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan pemenuhan prasyarat. Kemudian adanya informasi  dari Deputi KG Kemen PPPA, bahwa evaluasi tahun ini  akan dilaksanakan berdasarkan capaian IPG dan IDG sehingga menambah tantangan tersendiri,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, pada kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi, berlangsung di Blue Sky Pandurata Jakarta, Selasa (30/5/2022).

Soraya menyebutkan, komitmen implementasi PUG di Kaltim telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan penganggaran meliputi RPJMD, RENSTRA dan RENJA.

“Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah  dijadikan pedoman  oleh seluruh  OPD untuk mencapai indikator  pembangunan dalam  hal ini Indeks Pemberdayaan Gender,” imbuhnya.

Namun, masih terjadi kesenjangan gender sehingga perlu dilakukan percepatan sesegera mungkin dengan mengoptimalkan implementasi PUG melalui peran, tugas dan kewenangan kelembagaan PUG meliput POKJA PUG, Tim Driver, Tim teknis dan focal point kabupaten/kota dan provinsi

Soraya berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang memiliki  sensitifitas  terkait isu gender dalam kehidupan. Hal ini sebagai energi positif bagi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya  terutama terkait integrasi gender  dalam pembangunan.

Hadir menjadi narasumber pada kegiatan ini, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (TGUP3) Kaltim Abdullah Karim dan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta Tuty Kusumawati. (dell/adv/diskominfo kaltim)

KORPRI Kaltim Seleksi Peserta Ikut MTQ Nasional

BALIKPAPAN – Pelaksanaan MTQ KORPRI  ke 6 Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tinggal 4 bulan lagi, yaitu pada Bulan Oktober 2022.

Menurut Plh. Ketua DPP KORPRI Kaltim, Jauhar Efendi, untuk mengirim peserta dari Kaltim yang akan berlaga di tingkat nasional tentu tidak boleh sembarangan dan asal  comot. Karena itu langkah sistematis dan terukur adalah melakukan seleksi.

“Seleksi dilaksanakan di Hotel Jatra, Balikpapan, selama 2 hari, yaitu tanggal 1 dan 2 Juni 2022. Diikuti 48  peserta (33 pria dan 15 wanita). Dikirim dari Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota se Kaltim.,” kata Jauhar, Rabu (1/6/2022).

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Jauhar Efendi,    Wagub mengingatkan MTQ KORPRI sebagai bagian dari pembinaan anggota KORPRI memiliki makna penting dan strategis dalam upaya menciptakan insan yang bertaqwa kepada Allah SWT.

Sekretaris DPP. KORPRI Provinsi, Diddy Rusdiansyah, yang juga sekaligus sebagai Ketua Panitia, melaporkan, ada 7 (tujuh) cabang yang dilombakan, yaitu (1) Tartil Qur’an; (2) Tilawah; (3) Tahfidz/Hifdzil Qur’an; (4) Khat Al-Qur’an; (5) Lomba Azan; (6) Lomba Khutbah; dan (7) Lomba doa.

Yang menarik, untuk cabang tahfidz, ada (3) golongan, yaitu golongan hafalan juz 30 atau juz amma, golongan hafalan Surah Al-Baqarah, dan golongan hafalan Surah Ali Imran dan An-Nisak.

Adapun Cabang Khat Al-Qur’an dibagi 2 (dua) golongan, yaitu golongan kaligrafi dekorasi, dan golongan kaligrafi kontemporer.

Menjawab pertanyaan media ini, terkait dengan antusiasme peserta, Jauhar, yang sehari-hari menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Utama, mengatakan, dilihat dari sisi usia dan jabatan peserta cukup variatif. Sebut saja untuk Cabang Azan, dari  Berau mengirim utusan pejabat eselon II, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan   Masyarakat Kampung (DPMK), Ilyas Natsir, yang telah berusia 57 tahun.

Dari Bontang, peserta Cabang Azan, juga sudah cukup tua, yaitu 57 tahun. Namanya Mustamin. Sehari-hari menjabat sebagai Lurah Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan.

Berkaitan dengan harapan pada ajang MTQ KORPRI Nasional yang akan datang, Jauhar berharap posisi  Kaltim semakin baik di pentas nasional, dibandingkan pada saat MTQ di Kendari, Tahun 2021 yang lalu. (*)

« Previous Page — Next Page »