PKD Kaltim 2025 Jadi Benteng Budaya di Tengah Arus Globalisasi

SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Kebudayaan menggelar Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) 2025. Kegiatan yang dimaksudkan memperkuat identitas budaya di tengah tantangan globalisasi ini berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Juni 2025. Acara dipusatkan di Lapangan Parkir GOR Segiri, Samarinda. Jumat (20/6/2025).

Mengusung tema “Menjaga Warisan Bhineka untuk Harmoni Pilar Budaya Kalimantan Timur”, PKD menjadi wadah kreativitas dan partisipasi generasi muda dalam pelestarian budaya yang inklusif dan beragam.

Plt Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim, Armin, menyampaikan, PKD tahun ini akan diisi dengan berbagai lomba seni dan budaya, pameran museum dan warisan budaya tak benda, serta pameran kreativitas siswa.

“Adapun kegiatan yang akan diselenggarakan selama 3 hari ke depan di antaranya lomba melukis, lomba tari kreasi, lomba musik tradisi, lomba permainan rakyat, pentas seni siswa, pameran museum dan warisan budaya tak benda dari kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, serta pameran kreativitas siswa-siswi SMA/SMK sederajat,” tutur Armin.

Beberapa sekolah yang turut berpartisipasi dipameran kreativitas siswa meliputi SMKN 20 Samarinda, SMKN 9 Samarinda, SMKN 3 Samarinda, SMKN SPP Samarinda, SKOI Kaltim, SMAN 14, SMAN 8, SMAN 3, dan SMAN 13 Samarinda.

Mewakili Gubernur Kaltim, Staf Ahli Gubernur Bidang Ilmu Pengetahuan, Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno menekankan peran penting PKD sebagai pelindung budaya lokal.

“Hidup di era globalisasi yang penuh tantangan, budaya asing mudah masuk dan jika kita lengah budaya lokal bisa terpinggirkan. Karena itu, Pekan Kebudayaan Daerah harus menjadi benteng pertahanan budaya,” ujar Murdiyatno.

Pembukaan PKD 2025 turut dihadiri Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.PP., unsur Forkopimda Kaltim, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV, Danrem 091/ASN, Kapolresta Samarinda, serta delegasi Dialog Serantau Borneo Kalimantan. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Evaluasi Poli Eksekutif

SAMARINDA – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin, menyoroti layanan poli eksekutif di sejumlah rumah sakit yang dinilai belum ramah terhadap peserta BPJS. Menurutnya, skema Universal Health Coverage (UHC), semua pasien berhak mendapat layanan yang setara, tanpa diskriminasi.

“Poliklinik yang eksekutif juga harus bisa mengakses. Jangan, ‘Oh itu bukan poliklinik’. Semua pasien itu kan sudah punya kesertaan,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).

Ia menekankan, seluruh peserta, baik pengguna BPJS maupun pasien umum, memiliki hak yang sama mendapatkan pelayanan medis berkualitas. Jaya juga mengkritik sistem antrean dan pembagian dokter yang timpang di beberapa fasilitas kesehatan.

“Orang-orang yang punya BPJS dan tidak punya BPJS membayar juga sama. Semua dokter juga harus membantu dong, jangan yang ngantri dokternya cuma satu, yang nggak ngantri dokternya banyak. Kan kebalik,” tegasnya.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen Pemprov Kaltim dalam mendorong pemerataan layanan kesehatan di tengah pelaksanaan UHC. Jaya berharap rumah sakit tidak lagi membedakan layanan hanya berdasarkan status pembiayaan, melainkan lebih mengutamakan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pelayanan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan anggaran besar agar mendukung rumah sakit dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan agar selaras dengan semangat UHC yang inklusif dan merata. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Siapkan Rp160 Miliar Dukung Layanan Rumah Sakit

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp160 miliar untuk memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, mengatakan, dana tersebut disiapkan agar rumah sakit bisa melakukan klaim agar mendukung operasional dan pelayanan yang lebih baik.

“Dengan adanya program ini, uang kita siapkan untuk rumah sakit juga. Kami siapkan Rp160 miliar yang bisa diakses untuk diklaim,” ungkap Jaya, Kamis (19/6/2025).

Ia menambahkan, alokasi dana itu juga difokuskan agar mengatasi antrean panjang pasien di poli. Salah satunya dengan menambah jumlah dokter di poli yang selama ini kekurangan tenaga medis.

Menurutnya, ke depan seluruh poli, termasuk poli eksekutif, harus terbuka untuk peserta UHC agar tidak ada perbedaan layanan berdasarkan status kepesertaan.

“Semua poli, termasuk yang eksekutif, harus bisa diakses oleh peserta UHC. Jangan ada diskriminasi dalam layanan,” tegasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

IPARI Kukar Gelar Pelatihan Sertifikasi Produk Halal

TENGGARONG– Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto membuka Pelatihan Sertifikasi Produk Halal yang digelar Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kukar,Kamis (19/6/25) di Pendopo Wakil Bupati Kukar.

Dafip mengatakan sertifikasi halal bukan sekadar label, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan agar produk-produk yang dihasilkan produsen, khususnya makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat, khususnya umat Islam, berlabel halal. Konsep halal ini dalam Islam merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam, tidak mendatangkan mudarat, serta memenuhi asas perlindungan bagi konsumen dalam sistem jaminan produk halal.

Pelatihan sertifikasi produk halal ini memiliki nilai strategis yang tinggi, mengingat penyuluh agama adalah garda terdepan dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya produk halal. Di era globalisasi saat ini, tantangan untuk menjaga kehalalan produk menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang proses sertifikasi halal adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Diharapkan melalui pelatihan sertifikasi halal ini, para peserta dapat memahami prinsip dasar sertifikasi halal, regulasi dan standar halal di Indonesia, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang mencakup kebijakan dan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) maupun regulasi turunannya, pengetahuan tentang bahan dan praktik pengisian daftar bahan, proses produk halal (PPH), serta verifikasi dan validasi.

“Pelatihan ini nantinya menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas penyuluh agama dalam mendorong sertifikasi halal bagi UMKM dan pelaku usaha di daerah kita. Serta dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan di lapangan,” ujarnya saat menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah.

Sinergi antara Pemerintah, Kementerian Agama, IPARI, dan pelaku usaha harus terus ditingkatkan untuk mempermudah akses sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM. Penyuluh agama diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal kepada masyarakat.

Acara itu dihadiri Kepala Kantor Kemenag Kukar, Pengurus Wilayah IPARI Kaltim, Ketua IPARI Kukar Endy Haryono beserta jajaran. Pelatihan itu diikuti 70 peserta termasuk perwakilan dari IPARI Kaltim dan Kemenag Kukar. (kk04/adv diskominfo kukar)

Pemprov Kaltim Siapkan Rp32 Miliar  Untuk Program Religi Umat Beragama

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan program perjalanan religi lintas agama tetap berjalan tahun ini. Anggaran sebesar Rp32 miliar telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program yang menjadi bagian dari komitmen pembangunan berbasis kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Bantuan diberikan kepada umat Muslim dan non-Muslim untuk menunaikan perjalanan spiritual sesuai ajaran agamanya.

“Kalau Katolik ke Vatikan, Kristen ke Salem, Hindu ke India, Buddha ke Thailand, Konghucu ke China. Semua dapat,” jelas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, Selasa (17/6/2025).

Ia menegaskan, seluruh umat beragama mendapat kesempatan yang sama dalam program ini, tanpa ada perbedaan perlakuan. Skema keberangkatan disesuaikan dengan kesiapan administrasi dan kondisi pelaksanaan di lapangan.

Program ini sempat tertunda lantaran bertepatan dengan pemulangan jamaah haji dari Tanah Suci. Namun, ia memastikan, keberangkatan peserta program religi akan dimulai pada minggu kedua bulan Juli dan berlangsung hingga Agustus mendatang.

Dengan keberlanjutan program ini, ia berharap dapat memperkuat nilai-nilai spiritual dan keimanan warga Kalimantan Timur, sekaligus menjadi ajang pembelajaran lintas budaya dan keagamaan yang positif. Kebijakan ini juga menjadi simbol kesetaraan dan perhatian pemerintah daerah terhadap seluruh pemeluk agama di Kaltim.

Dirinya mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program ini dengan baik, dan terus menjaga semangat kebersamaan serta toleransi antar umat beragama yang telah terbangun di Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »