Program Pertanian Pekarangan di Loa Janan Berhasil Panen

TENGGARONG – Program pertanian pekarangan yang digalakkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuahkan hasil di Kecamatan Loa Janan. Sejumlah warga yang sebelumnya mendapat bantuan bibit cabai kini mulai menikmati hasil panennya.

Menurut Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, program ini merupakan bagian dari upaya ketahanan pangan yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kukar. Warga diberikan bibit dan pendampingan agar bisa memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam.

“Kami ingin masyarakat bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, hasil panen juga bisa menjadi sumber tambahan ekonomi bagi mereka,” ujar Hery.

Kelompok Wanita Tani (KWT) di Loa Janan turut berperan aktif dalam menyukseskan program ini. Mereka tidak hanya menanam cabai, tetapi juga mendapatkan pelatihan tentang perawatan tanaman dan teknik panen yang baik.

Hery menjelaskan, harga cabai yang sering naik turun di pasaran menjadi alasan utama program ini perlu terus dikembangkan. Dengan menanam sendiri, warga tidak lagi terlalu bergantung pada fluktuasi harga di pasar.

“Kalau masyarakat bisa menghasilkan sendiri, mereka tidak hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga bisa menjual hasil panen saat harga tinggi,” tambahnya.

Ke depan, pemerintah kecamatan akan terus melakukan pendampingan dan mengajak lebih banyak warga untuk terlibat dalam pertanian pekarangan. Dengan semakin banyaknya partisipasi, diharapkan ketahanan pangan lokal dapat semakin kuat.

“Kami optimis program ini bisa berkembang lebih luas dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)

 

Kepastian Pemindahan IKN Belum Jelas, Dampak Sosial Sudah Meluas

Oleh: Aji Mirni Mawarni, ST, MM

⁠KEBERLANJUTAN pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) ibarat buah simalakama. Jika pembangunan dilanjutkan, perlu dana yang sangat besar. Sedangkan keuangan negara sedang defisit dan pemerintah pusat memberlakukan plus mewajibkan efisiensi besar-besaran di semua lini.

Pada sisi lain, ketika pembangunan tidak dilanjutkan, maka kawasan yang telah dibangun megah dengan dana puluhan triliun itu – pada tahap pertama – bakal mangkrak. Berbagai “investasi” yang ditanamkan para pemodal swasta juga bakal berujung ketidakjelasan.

Dalam situasi ini, sangat dibutuhkan kejelasan dan ketegasan pemerintah. Kapan pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke IKN di Kaltim? Kapan roda pemerintahan mulai berjalan di Kota Nusantara? Bagaimana strategi penganggaran untuk segera menyelesaikan pembangunan IKN?

Bilamana sikap pemerintah hanya seputar “pada saatnya pemerintahan akan berjalan di IKN ketika semuanya sudah siap”; tentu hanya menjadi pernyataan yang tak memberi kejelasan. Dibutuhkan kepastian agar agenda strategis pemindahan IKN RI bisa bergulir lebih mulus.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI medio Februari 2025, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan progress pembangunan IKN telah mencapai 68,6 persen. Dalam pembangunan tahap I, terdapat 109 paket pekerjaan fisik.

Rinciannya; 5 paket dalam proses lelang, 49 paket proses konstruksi, dan 55 paket sudah selesai. Proyek yang dikerjakan pada periode 2022-2024 ini menghabiskan anggaran Rp89 triliun dari pos anggaran Kementerian PUPR.

Proyek IKN juga sudah resmi masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2025-2029. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Pembangunan IKN bakal dilaksanakan Otorita IKN, Kementerian PU, Kementerian BUMN, serta instansi swasta.

Terkait anggaran, Kepala OIKN mengatakan bentuk dukungan Presiden RI terhadap pembangunan IKN yakni penambahan anggaran Rp8,1 triliun untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya.

Kepala OIKN mengungkapkan, dalam rapat terbatas terkait kelanjutan pembangunan IKN, 21 Februari 2025, Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.

Di tengah berbagai dinamika, ternyata berbagai dampak sosial sudah terasa di kawasan IKN. Secara khusus saya telah berdiskusi dengan pihak Dinas Sosial Kaltim dan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) terkait dampak sosial Pembangunan IKN.

Data yang saya terima; pertama, telah terjadi peningkatkan jumlah penderita HIV/AIDS di sekitar IKN. Kebanyakan merupakan kalangan anak-anak muda. Kemungkinan peningkatan itu diduga kuat karena faktor praktik prostitusi di sekitar IKN.

Kedua, ⁠meningkatnya jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), terutama dari kalangan pendatang. Mereka datang ke Kaltim dengan ekspektasi tinggi mendapatkan pekerjaan. Ternyata, tidak ada pekerjaan yang berhasil didapat. Tercatat sekitar 200-an ODGJ yang sudah dipulangkan ke daerah asalnya.

Ketiga, p⁠erlu diantisipasi serius terkait ASN yang pindah ke IKN tanpa membawa keluarganya. Pasalnya, sangat rentan terjadi perselingkuhan. Dalam kondisi rawan, alih-alih mengharapkan kinerja baik; justru kondisi sebaliknya yang terjadi imbas hancurnya tatanan keluarga. Diketahui, para pegawai OIKN sudah berkantor di IKN tanggal 3 Maret 2025 lalu.

Saya selalu meyakini, bilamana niat baik dijalankan secara baik, maka pasti hasilnya akan baik. Namun melihat dinamika kondisi IKN yang seperti ini, yang jadi berpikir introspektif mendalam: apakah niat pemerintah pusat memindahkan IKN ke Kaltim sudah benar dan kuat? Apakah proses legislasinya sudah benar? Apakah pembangunan IKN sudah dilakukan sungguh-sungguh? Saya yakin waktu akan menjawabnya secara gambang.*

*) Aji Mirni Mawarni ST MM – Anggota MPR RI/DPD RI Dapil Kaltim

Instruksi Gubernur Rudy Mas’ud

Catatan Rizal Effendi

JANGAN main-main dengan Rudy Mas’ud. Namanya gubernur baru, maka banyak perintah atau kebijakan baru yang dia terapkan. Temanya dalam rangka meningkatkan moral serta kinerja dan produktivitas. Dia ingin serius mewujudkan Kaltim Emas, Kaltim yang sejahtera.

Tempo hari pada rapat pertama dengan para pejabat dan kepala dinas dan lembaga di lingkungan Pemprov Kaltim, dia melarang semua yang hadir menyentuh HP. “Jangan main HP, kita mau fokus,” tandasnya.

Sekarang ada beberapa instruksi baru yang dia terapkan. Mulai urusan ibadah, tata tertib bekerja sampai urusan pencapaian kinerja.

Berkaitan dengan ibadah, Sekdaprov Sri Wahyuni sudah mengeluarkan surat edaran. Tentu dalam rangka menindaklanjuti instruksi Gubernur Rudy Mas’ud. Orang Kampung Baru Balikpapan Barat, yang menjadi gubernur ke-16  Kaltim.

Surat edaran bernomor 400.8.1/610/B.KESRA-1/2025 tanggal 11 Maret 2025 itu, bertema tentang Imbauan Salat Berjamaah di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif dan harmonis, maka disampaikan kepada seluruh pegawai dan staf yang beragama Islam untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid atau musala terdekat.

Luar biasa. Berkaitan dengan hal itu, Rudy mengeluarkan 4 instruksi yang perlu dipedomani para pegawai. Pertama, menghentikan dan/atau  menunda sementara seluruh aktivitas, 15 menit sebelum salat fardu dimulai.  Lalu segera menuju ke masjid atau musala terdekat untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah.

Kedua, bagi pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menyampaikan dengan baik dan sopan berkaitan dengan terhentinya pelayanan sementara karena petugas sedang melaksanakan salat berjamaah.

Ketiga, pelaksanaan kegiatan rapat/bimtek/sosialisasi  atau sejenisnya agar dapat menyesuaikan dengan waktu salat fardu.

Keempat, untuk instansi perangkat daerah yang aksesnya jauh dari masjid atau musala, agar dapat menyiapkan sarana ibadah yang memadai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Sebagian pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Kaltim menyambut baik instruksi Gubernur Rudy Mas’ud. Tapi ada juga yang melihat perintah semacam itu terlalu berlebihan dan tak perlu seorang gubernur sampai mengurusi soal ibadah yang menjadi privasi seseorang.

Mereka memahami Gubernur Rudy Mas’ud sangat kuat ibadahnya. Haji dan umrah berkali-kali. Tak ada masalah dengan biaya. Hartanya  ratusan miliar. Awal kerjanya di bulan Ramadan langsung ditandai dengan safari subuh Ramadan. Sebagian pejabat kelabakan karena harus mendampingi.

Dia juga membagi-bagikan seribu takjil tiap hari kepada warga masyarakat dan pengemudi ojek online (ojol). Tak jarang istrinya Hj Syarifah Suraidah yang mendampingi ikut membagi-bagikan amplop. Itu memang kesukaannya.

Salah satu janji kampanye Rudy-Seno adalah menaikkan haji atau umrah gratis kepada marbot atau petugas masjid. Hal yang sama dia berikan juga kepada petugas gereja atau agama lain untuk bisa melaksanakan perjalanan ibadah ke tempat sucinya masing-masing.

Jumlah masjid di Kaltim berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim tercatat 3.134 buah. Sepertinya sekarang sudah bertambah. Data dari Kementerian Agama di Kaltim terdapat 3.306 masjid. Kalau petugas marbotnya ada 3 saja, hampir 10 ribu orang yang akan dihajikan atau diumrahkan pemerintahan Rudy-Seno selama 5 tahun.

WAJIB BERADA DI KANTOR

Sempat beredar kabar Rudy memerintahkan semua kepala OPD absen langsung kepada gubernur tiap Senin hingga Rabu.  Tapi itu dibantah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal.

“Tidak benar seperti itu,” kata Faisal. Tapi dia mengakui ada beberapa instruksi dan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Rudy Mas’ud dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kinerja.

Misalnya tiap Senin dilaksanakan rapat koordinasi di Kantor Gubernur. Semua kepala OPD wajib hadir dan menyampaikan laporan perkembangan program di OPD-nya masing-masing. Lalu gubernur atau wagub akan menyampaikan beberapa petunjuk dan instruksi untuk dilakukan langkah akselerasi.

Selain itu ada lagi rapat pimpinan yang dilaksanakan sebulan sekali. Dipimpin langsung oleh Gubernur Rudy Mas’ud. Jika gubernur lagi bertugas ke luar daerah, maka akan dipimpin Wagub Seno Aji. Kalau juga tidak ada maka didelegasikan kepada Sekdaprov Sri Wahyuni.

Ada lagi instruksi yang patut dicermati. Gubernur Rudy Mas’ud meminta tiap Senin sampai Rabu para kepala dinas atau OPD standby di kantornya masing-masing. Sebab sewaktu-waktu mereka bisa dipanggil gubernur untuk memberikan penjelasan suatu masalah atau program yang dilaksanakan.

Bagaimana dengan mereka yang bertugas ke luar daerah? Menurut Faisal, tak ada masalah jika kondisinya seperti itu. “Yang penting ada izin, jadi tak ada masalah jika tak ada di tempat,” tambahnya.

Dalam suatu acara belum lama ini, Gubernur Rudy Mas’ud mengajak seluruh pihak pemangku kepentingan terutama OPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk mengambil langkah akselerasi, bergerak cepat untuk mewujudkan Kaltim Emas.

Dengan langkah akselerasi itu, dia berpendapat bahwa Kaltim mampu berkembang sejajar dengan negara-negara tetangga yang sudah maju seperti Brunei Darussalam, Singapura, Korea, atau Jepang.

Rudy berpendapat membuat atau memimpikan Kaltim yang maju seperti negara-negara yang dia sebutkan tadi, tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja. “Kita harus mengambil langkah out of the box,  kreatif dan inovatif, supaya kita bisa berakselerasi,” begitu katanya penuh semangat.

Masa bulan madu Rudy-Seno selama 100 hari masih dua bulan lagi. Dia dilantik serentak di Jakarta, 20 Februari lalu. Berarti Kamis (20/3) ini  baru sebulan masa kerjanya. Ibarat mesin masih inreyen (break–in),  wajar kalau masih kuat gas pol-nya.(*)

Jasa Raharja Cabang Samarinda Gelar Pelatihan PPGD

SAMARINDA – PT Jasa Raharja Cabang Samarinda menggelar pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darutas (PPGD) di Kantor Kecematan Samarinda Ulu, Senin (17/3/2025).

Pelatihan yang diikuti Satlantas Polresta Samarinda dan Tenaga Medi RS Hermina samarinda serta Seluruh RT yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu ini bertujuan meningkatkan kesiagaan dan keterampilan dalam menangani kecelakaan lalu lintas.

Peserta pelatihan PPGD ini diberi keterampilan dan pengetahuan dasar dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas sebelum mendapatkan penangan medis lebih lanjut. Materi yang diberikan antara teknik pertolongan pertama, evakuasi korban, serta koordinasi dalam situasi darurat.

Kepala Cabang PT Jasa Raharja Samarinda Patria Adiwibawa menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian komitmen Jasa Raharja mendukung penangan kecelakaan lalu lintas jalan.

“Kami memastikan masyarakat khususnya pihak yang sering berhadapan dengan situasi kecelakaan memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam memberikan pertolongan pertama,” ujar Patria Adiwibawa.

Selain teori, pelatihan ini juga melibatkan simulasi langsung dari tenaga medis RS Hermina Samarinda yang memperagakan teknik pertolongan pertama pada korban kecelakaan, seperti penanganan luka, resusitasi jantung paru, hingga teknik pemindahan korban dengan aman.

Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan keselamatan di jalan raya serta mempercepat proses penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan di wilayah Kota Samarinda khususnya di Kecamatan Samarinda Ulu.

Jasa Raharja juga sebagai Member Of Indonesia Financial Group (IFG) senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, mudah, cepat dan tepat sebagai wujud Negara hadir bagi korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan. (**)

Ramadhan Fest Raih Transaksi Harian Rp130 juta

PENAJAM PASER UTARA- Ramadhan Fest yang digelar di area Islamic Center PPU mencatat rata-rata transaksi harian sebesar 130 Juta dengan rata-rata pengunjung sejumlah 1.600 per hari.

Ramadhan Fest merupakan kegiatan  bermanfaat bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diharapkan dapat dilaksanakan kembali di tahun berikutnya, dengan estimasi waktu yang lebih lama.

“Kegiatan ini dapat ditingkatkan melalui kerja sama dengan perusahaan di wilayah PPU agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” kata Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor saat menutup kegiatan Ramadhan Fest, Minggu (16/03/2025).

Mudyat Noor berharap seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara bisa terus menggiatkan kegiatan ekonomi sehingga bisa menjaga stabilitas ekonomi yg ada di Penajam Paser Utara.

Ia mengucapkan terima kasih atas semua yang terlibat menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menyebut penguatan sektor UMKM ini sejalan dengan asta cita keenam yang dicanangkan Presiden  dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni membangun dari desa dan dari bawah guna menciptakan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.

“Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen penuh untuk terus mendorong pengembangan UMKM sebagai strategi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” tegasnya.

Ramadhan Fest yang dimulai sejak 13 Maret 2025 lalu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 PPU. Kegiatan ini menyiapkan 260 stan yang diisi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penampilan hiburan oleh penyanyi nasional, dan kajian oleh ustaz lokal serta nasional.

Penutupan Ramadhan Fest 2025 ini diakhiri dengan tausyiah oleh ustaz nasional yakni Ustaz Abey Ghfran.(adv)

Next Page »