Mengkritik Boleh, Tetapi Jangan Menafikan Fakta: Bupati Kutim Tidak Diam Hadapi Persoalan Sawit

Oleh: H. Akhmad Wasrip Setiyono, S.T. (ketua PKS kutim)

Kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, tentu memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluhkan petani. Namun, kritik yang menyatakan Kutai Timur “seperti tidak punya bupati dan Dinas Perkebunan” patut ditinjau kembali secara objektif berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Sebab, jika menilik berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini, sulit untuk mengatakan bahwa pemerintah daerah bersikap diam atau tidak peduli terhadap sektor perkebunan sawit.

Sawit Menjadi Prioritas Pembangunan Daerah

Pertama, perlu dipahami bahwa sektor kelapa sawit justru menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Bupati Ardiansyah Sulaiman secara terbuka menyampaikan bahwa sejak tahun 2021 pemerintah daerah telah menetapkan kelapa sawit sebagai bagian dari grand design pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah daerah terus mendorong penguatan sektor sawit mulai dari aspek budidaya, tata kelola data, hilirisasi industri hingga peningkatan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Artinya, secara kebijakan makro, sektor sawit bukanlah sektor yang diabaikan, melainkan sektor yang ditempatkan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi Kutai Timur.

Bupati Justru Sedang Menertibkan Tata Kelola Sawit

Kedua, kritik mengenai lemahnya data justru sedang dijawab oleh langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah.

Pada 17 Juni 2026, Bupati Ardiansyah Sulaiman memimpin rapat koordinasi bersama perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kutai Timur. Dalam forum tersebut, Bupati secara tegas meminta sinkronisasi data antara Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, jutaan ton Crude Palm Oil (CPO) yang berasal dari Kutai Timur keluar daerah tanpa tercatat secara optimal sebagai produk asal Kutai Timur. Akibatnya, daerah kehilangan potensi manfaat ekonomi dan peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, pemerintah daerah mulai memperkuat pengawasan melalui mekanisme Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang kini telah menjadi kewenangan daerah sejak tahun 2024.

Jika dicermati, upaya pembenahan data yang sedang dilakukan ini justru menjawab substansi kritik yang disampaikan DPRD. Persoalannya bukan pemerintah tidak bekerja, tetapi pemerintah sedang melakukan proses penataan tata kelola yang selama ini memang belum ideal.

Persoalan Harga TBS Tidak Sesederhana Menyalahkan Pemerintah Daerah

Ketiga, perlu dipahami bahwa harga TBS sawit bukanlah komoditas yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah kabupaten.

Harga sawit dipengaruhi berbagai faktor, antara lain:

• Harga CPO dunia;
• Harga minyak nabati global;
• Nilai tukar rupiah;
• Permintaan pasar ekspor;
• Biaya logistik;
• Kebijakan ekspor nasional;
• Kondisi produksi pabrik dan kebun.

Dalam sistem yang berlaku saat ini, pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga TBS secara sepihak.

Yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan pengawasan, memfasilitasi komunikasi antara petani dan perusahaan, mendorong transparansi harga, serta memastikan perusahaan menjalankan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, ekspektasi bahwa bupati dapat secara langsung menaikkan harga sawit merupakan pemahaman yang kurang tepat terhadap tata kelola industri sawit nasional.

Hilirisasi Adalah Solusi Jangka Panjang yang Sedang Diperjuangkan

Keempat, langkah yang dilakukan Bupati Kutai Timur justru menyasar akar persoalan yang lebih mendasar, yakni ketergantungan daerah pada penjualan bahan mentah.

Dalam rapat bersama perusahaan perkebunan, Ardiansyah Sulaiman secara terbuka menyentil perusahaan-perusahaan sawit yang memiliki kebun di Kutai Timur tetapi membangun industri pengolahan di luar daerah.

Kritik tersebut sangat relevan.

Selama ini Kutai Timur hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati daerah lain yang memiliki pabrik pengolahan.

Bupati bahkan mencontohkan bahwa Kota Bontang sudah memiliki industri minyak goreng sawit, sementara bahan bakunya banyak berasal dari Kutai Timur.

Artinya, pemerintah daerah tidak hanya berpikir mengenai harga sawit hari ini, tetapi juga berupaya membangun ekosistem industri yang mampu menciptakan stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

Rekam Jejak Kinerja Tidak Bisa Diabaikan

Kelima, menilai kepemimpinan daerah harus dilakukan secara utuh, bukan hanya dari satu isu yang sedang berkembang.

Di bawah kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman, Kutai Timur menunjukkan sejumlah capaian pembangunan yang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk DPRD sendiri.

Salah satu contoh terbaru adalah keberhasilan mendorong ekspor komoditas kakao yang mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi II DPRD Kutai Timur. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah.

Dengan kata lain, narasi bahwa pemerintah daerah tidak bekerja menjadi sulit dipertahankan ketika fakta menunjukkan adanya berbagai program dan capaian yang telah berjalan.

Kritik Harus Menjadi Solusi, Bukan Sekadar Sensasi

Pada akhirnya, masyarakat tentu menginginkan pemerintah dan DPRD berada dalam satu barisan untuk memperjuangkan kepentingan petani.

Kritik dari DPRD penting sebagai fungsi pengawasan. Namun kritik akan jauh lebih produktif apabila diarahkan untuk memperkuat solusi daripada membangun kesan bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa.

Fakta menunjukkan bahwa Bupati Kutai Timur telah mengambil langkah melalui penguatan tata kelola data, sinkronisasi antarinstansi, pengawasan distribusi CPO, dorongan hilirisasi industri sawit, serta koordinasi dengan perusahaan-perusahaan perkebunan.

Apakah langkah tersebut sudah sempurna? Tentu belum. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Namun mengatakan Kutai Timur seperti tidak memiliki bupati dan Dinas Perkebunan jelas mengabaikan berbagai upaya yang sedang dan telah dilakukan pemerintah daerah.

Dalam situasi ekonomi yang menantang, yang dibutuhkan masyarakat bukanlah pertentangan narasi antara legislatif dan eksekutif, melainkan kolaborasi yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi petani sawit Kutai Timur.

Calon Walkot Balikpapan dan Samarinda

Catatan Rizal Effendi

BAKAL calon Wali Kota Samarinda mulai terkuak, tapi Balikpapan sepertinya masih dingin-dingin saja. Apa memang belum ada? Rasanya tidak juga. Pembicaraan di berbagai tempat mulai ramai meski belum mengerucut.

Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wali Kota Balikpapan  Rahmad Mas’ud sama-sama sudah 2 periode.  Jadi tidak mungkin lagi mencalonkan diri. Tinggal kita bicara siapa calon penggantinya di tahun 2029 nanti?

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Samarinda secara resmi sudah mengumumkan ketua DPC-nya, Helmi Abdullah sebagai calon Wali Kota Samarinda 2029. “Ketua DPC kami Bapak Helmi Abdullah adalah kader terbaik kami, jadi layak beliau kami calonkan,” kata Sekretaris DPC Gerindra, Mujianto, Senin (8/6) lalu.

Calon di partai milik Presiden Prabowo Subianto ini tidak saja Helmi, karena juga terdengar ada kader Gerindra dari provinsi juga disebut-sebut. Dia adalah Agus Suwandy, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, yang baru saja terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Mulawarman. Agus juga aktif di dunia olahraga. Dia Ketua GABSI Kaltim dan sebelumnya Ketua Perbasi.

Di luar kader Gerindra, juga beredar beberapa nama. Di antaranya Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri dari Partai NasDem, Ketua DPC Demokrat Samarinda Muhammad Barkati dan Viktor Yuan, anggota DPRD Samarinda juga dari Demokrat.

Sedang dari Golkar juga disebut-sebut  ada 2 nama. Yaitu anggota DPRD Kaltim dr  Andi Satya Adi Saputra serta Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, kakak kandung Gubernur Rudy Mas’ud.

Hasanuddin Mas’ud yang memangku jabatan Ketua DPC Golkar Kukar  kabarnya diproyeksi di dua daerah. Selain di Samarinda, dia juga ada kemungkinan menjadi calon Wali Kota Balikpapan.

Ada skenario politik dari keluarga Bani Mas’ud yang sudah lama terdengar. Ada kemungkinan Rahmad Mas’ud yang sekarang Ketua Golkar Balikpapan diproyeksi menjadi Ketua DPRD Kaltim. Lima tahun kemudian dia bakal didorong menjadi calon Gubernur Kaltim menggantikan adiknya, Rudy Mas’ud jika sampai dua periode.

Jika Hasanuddin tak jadi ke Samarinda, maka nama Andi Satya Adi Saputra bakal menguat. Dia adalah putra anggota DPD RI dapil Kaltim, dr Sofyan Hasdam yang juga mantan Wali Kota Bontang. Istri Sofyan atau ibu kandung Andi Satya adalah dr Neni Moerniaeni yang sekarang memangku jabatan Wali Kota Bontang. Sedang Ketua DPRD Bontang saat ini adalah Andi Faizal, juga anak Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni.

Peta politik dinasti di Kaltim saat ini sangat kuat di tiga daerah. Selain dari Bani Mas’ud dan klan Sofyan Hasdam, juga Bupati Kabupaten Paser, dr Fahmi Fadli. Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi adalah adik kandung Fahmi. Sedang istri Fahmi, Sinta Rosma Yenti adalah anggota DPD RI dapil Kaltim.

PETA BALIKPAPAN

Ada kabar yang beredar, jika Hasanuddin tak jadi ke Balikpapan, maka ada kemungkinan Rahmad Mas’ud mendorong istrinya, Hj Nurlena menjadi penggantinya. Tapi kabar lain mengatakan, Rahmad tidak terlalu berkenan istrinya masuk ke wilayah politik.

Beberapa pengurus DPC Golkar Balikpapan meragukan kalau Alwy Al Qadri, keponakan Rahmad yang sekarang Ketua DPRD Balikpapan didorong ke kursi No 1. Kapasitas Alwy dianggap belum memadai untuk bertanding sampai ke sana.

Masih ada tiga anggota Bani Mas’ud yang bisa saja didorong menggantikan Rahmad Mas’ud. Yaitu pasangan suami istri, dr Ifransyah Fuadi dan Hijrah Mas’ud serta H Eddy Salasa, suami adik kandung Rahmad yaitu Yuliana Mas’ud.

Ifransyah saat ini adalah Direktur RSUD Beriman milik Pemkot Balikpapan.  Sedang Hijrah sempat menjadi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim. Hijrah disebut-sebut banyak berperan di Kantor Gubernur mendampingi kakaknya Rudy Mas’ud.

Eddy Salasa adalah Ketua DPP Himpunan Masyarakat Sinjai (HIMAS) periode 2022-2027. Dia sempat meramaikan bursa calon Ketua KADIN Balikpapan dan calon Bupati Sinjai, Sulsel.

Calon Golkar lainnya adalah Abdulloh, mantan Ketua DPRD Balikpapan yang sekarang ini menjadi Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim. Dukungan masyarakat untuk Abdulloh cukup kuat, tapi kabarnya dia tidak terlalu direkomendasi oleh Bani Mas’ud.

Itu sebabnya beberapa waktu lalu beredar di media sosial, unggahan tentang Abdulloh yang terkesan dihalang-halangi rencana pencalonannya. Beberapa sumber mengatakan, ada kemungkinan Abdulloh loncat ke partai lain.

Selain beberapa nama tadi, nama Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo juga sangat  diperhitungkan. Karena dia adalah Ketua DPC Gerindra Balikpapan. Nama Bagus memang belum mengakar, tapi dengan kedudukannya sebagai Wawali dan Ketua Gerindra, banyak jalan untuk dia bersosialisasi di masyarakat.

Dari PDI, ada kemungkinan mendorong Eddy Tarmo. Eddy yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Kaltim, saat ini dipercaya menjadi Ketua DPC PDIP Balikpapan. Pada Pilkada 2024 lalu, dia calon wawali mendampingi Rendy Ismail, Ketua Yayasan Uniba Balikpapan.

Di Balikpapan juga beredar beberapa nama calon wakil wali kota. Ada calon lama yaitu drg Syukri Wahid, Ketua DPC Partai Gelora. Pada Pilkada 2024 dia menjadi calon wawali mendampingi HM Sa’bani.

Selain Syukri, nama Muhaimin juga sering disebut-sebut. Saat ini dia adalah Kepala Bappeda Kaltim, yang sebelumnya sempat menjadi Sekda Balikpapan. Nama Muhaimin dinilai cukup menjual, karena dia pernah menjadi Ketua KNPI dan Ketua Karang Taruna Balikpapan.

Ada tiga anak muda yang juga berpeluang ke depan setidaknya untuk jadi calon wawali. Mereka adalah Glenn Nirwan, mantan Ketua HIPMI. Dia putra pengusaha beton Roy Nirwan. Juga Ketua HIPMI Balikpapan saat ini yaitu Adam Dustin Bhakti dan Ketua Kadin Balikpapan yang baru, Noval Asfihani. Dia adalah putra pengusaha H Asfiah Achmad. Ketiga anak muda ini dianggap punya kapasitas dan cukup kuat integritasnya. Selain juga dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses.

Apakah Bani Mas’ud masih bisa menguasai Kaltim di Pilkada 2029 mendatang? Sepertinya tidak gampang. Serangan dan sorotan yang kuat kepada Gubernur Rudy Mas’ud pada saat ini bisa mendistorsi “kesaktian” Bani Mas’ud. Apakah seperti itu? Kita lihat saja perkembangan di tahun-tahun mendatang ini.(*)

WLB, Rita dan Pandji

Catatan Rizal Effendi

KOMPLEKS GOR Kadrie Oening di Sempaja Samarinda, Sabtu (13/6) malam penuh sesak. Ada dua acara menarik di sana. Ada pertunjukan stand-up Pandji Pragiwaksono Wongsoyudo di Plenary Hall. Satu lagi ada acara Wartawan Legend Bedapatan (WLB) 4 di Claro Hotel. Ini bekas hotel atlet yang sekarang difungsikan lagi dengan manajemen baru.

Sebagai wartawan saya perlu hadir di dua acara tersebut. Itu sebabnya saya harus membagi waktu. Hadir dulu di WLB, lalu bergeser ke Pandji. Saya tak sempat bilang ke teman-teman wartawan, karena langsung menghilang ketika Pandji sudah di atas panggung sekitar pukul 21.30 Wita. Saya jalan kaki dari Claro Hotel ke Plenary. Lumayan sekitar 500 meter.

WLB 4 sangat berarti terutama dengan kehadiran mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari yang baru saja menghidup udara bebas setelah cukup lama menjalani hukuman. Saya sempat menyapanya. “Lawas leh kita ndi bedapat yo,” kata saya dengan Bahasa Kutai.

Ketua panitia pelaksana WLB, Charles Siahaan sengaja mengundang Rita. “Pasti teman-teman wartawan senang karena mendapat objek pemberitaan yang menarik,” katanya.

Waktu saya masih Wali Kota Balikpapan, Rita juga masih menjadi Bupati Kukar. Kami sering bertemu. Baik di acara provinsi maupun di acara pusat. Dalam acara Rapat Nasional Kepala Daerah se Indonesia, saya sering lihat Rita menjadi salah satu kepala daerah yang banyak menarik perhatian.

Dalam aksi panggungnya di Plenary Hall, Pandji sempat menyinggung soal kepulangan Rita ke Tenggarong yang disambut luar biasa oleh warga Kutai pada hari Jumat (12/6) lalu. “Saya pikir saya datang disambut seperti Bu Rita, ada arak-arakan keliling,” katanya membuat gerr penonton.

Selain Rita, hadir juga Wali Kota Samarinda Andi Harun dan wakilnya Saefuddin Zuhri. Sayang Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji urung datang. Padahal saya lihat ada spanduk terbentang. Gubernur yang sepenuhnya menjadi sponsor utama acara tersebut. Sambutan Gubernur dibacakan oleh Kadis Kominfo yang memang akrab dengan wartawan yaitu H Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si.

Saya juga sempat bertemu Dr Myrna Asnawati Safitri, SH, M.Si, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Dia adalah putri dari wartawan dan politikus terkenal Samarinda, HM Fuad Arieph. Pak Fuad dan Pak Saleh Djaya mendirikan koran harian Suara Kaltim. Pak Fuad juga pernah menjadi anggota DPRD dan Ketua Golkar Samarinda.

Acara WLB 4 cukup semarak. Ada monolog menarik tentang wartawan legend alm Hiefnie Effendy, pemilik koran Mingguan Meranti Samarinda yang pernah menjadi Ketua PWI Kaltim selama 15 tahun. Dia dikenal sebagai wartawan yang berani dalam menyampaikan kritik. Karena itu dia pernah masuk penjara dan dipukul kepalanya dengan kayu ulin.

Sejumlah wartawan legend hadir. Ada Pak Ibrahim Konong atau Iko yang hampir bersuai 86 tahun. Ada Syafruddin Pernyata, Abdul Rahim Hasibuan, Eddy Aliuddin, Syafril Teha Noer, “Jenderal” Shs, Haris Syamtah, Intoniswan, Sa’adillah Hasbullah, Silaban, Rusdiansyah Aras, Hamdani, Maturidi dan lainnya.

Sayang Pak Alwy AS tak bisa datang karena kondisinya. Usia Pak Alwy juga di atas 80 tahun. Dulu dia pemilik koran mingguan Mimbar Masyarakat. Di koran itu ada Suhaimi Zakaria, Pak Dahlan Iskan, Ibrahimsyah Rahman, Aan Reamur Gustam dan lainnya. Istri beliau Prof Suwinnah Alwy adalah dosen saya. Malah saya pernah dipercaya beliau jadi asistennya.

WLB 4 juga diwarnai acara Konvensi Media Siber. Ada 4 pembicara penting. Yaitu Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers Abdul Manan, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkumham RI Dr Agung Darmasasongko, CEO KGI Network sekaligus Wakil Ketua Umum AMSI Upi Asmaradhana dan Kadis Kominfo Kaltim HM Faisal.

Malamnya ada juga bincang bersama Wali Kota Andi Harun dan Dr Myrna Safitri. Yang memandu Bung Syafruddin Pernyata. Myrna mengungkapkan anting-antingnya pernah dipinjam untuk dijual sang ayah. Ternyata anting-anting itu dijual Pak Fuad untuk membiayai penerbitan Suara Kaltim yang lagi oleng.

SUDARNO JADI BINTANG

Ketika saya masuk ke Plenary Hall, Pandji sudah di atas panggung. Dia baru saja bilang cukup melelahkan diperiksa di Polda Metro Jaya gara-gara pertunjukan “Mens Rea”. “Sayang saya tak punya kursi pijat seperti dimiliki Gubernur Rudy Mas’ud,” katanya menyindir dan membuat penonton tertawa.

Kursi pijat di rumah dinas Gubernur Rudy Mas’ud sempat disorot warga. Karena dibeli dengan dana APBD sekitar Rp125 juta. Belakangan diklarifikasi. Katanya hanya Rp47 juta. Karena terus disorot, Gubernur sempat ingin mengganti dengan uang pribadi.

Show Pandji di Samarinda berjudul “Kaltim Paradoks.” “Selain soal politik Indonesia, gua akan ngomongin Yang Mulia Gubernur Rudy Mas’ud,” katanya di video sebelum pertunjukan.

Sayangnya dalam penampilannya dia tak begitu banyak bicara soal Rudy Mas’ud. Kabarnya dia harus menyampaikan materi yang akan dibawanya ke pihak berwajib. Jadi  agak hati-hati untuk menjaga kondusivitas Kaltim.

Rudy Mas’ud sendiri tak kelihatan datang menonton. Yang ada di tengah-tengah penonton adalah Sudarno, anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Nama Sudarno disebut-sebut di atas panggung. Dia tokoh dipuji sekaligus dimaki-maki netizen, karena dianggap bermain di dua kaki. Dulu sempat habis-habisan mengkritik Gubernur Rudy Mas’ud, tapi belakangan sekarang berani pasang badan demi sang gubernur. “Kalau saya ketemu Darno, saya mau sumpal mulutnya dengan sendal saya,” kata seorang warga mengumpat.

Wawan Irawan dari Aliansi Rakyat Kaltim (ARK) sempat bertemu Pandji. Dia minta pandangan Pandji karena sudah berjuang mati-matian lewat aksi demo meminta Hak Angket tapi belum dikabulkan DPRD Kaltim. “Berhenti  mengasihani diri, ada salah lu juga dulu memilih dia karena ada amplopnya Rp250 ribu. Ke depan jangan pilih lagi yang ada nama belakangnya ‘Mas’ud.’ Galang kekuatan, terus buat konten yang mendidik,” begitu pesan Pandji.

Ikut mewarnai penampilan Pandji, tampil dua komika dari Kaltim. Yaitu Gamayel dari Polresta Balikpapan dan Damlie dari Paser Penajam Utara (PPU). Ada ucapan Pandji yang menohok Gubernur Rudy Mas’ud di awal penampilan. “Katanya mau jaga marwah Kaltim, tapi kok malah bikin marah,” katanya langsung disambar aplaus panjang dari penonton.(*)

Hiefnie Effendi

Catatan Rizal Effendi

TOKOH WARTAWAN yang kita abadikan pada Wartawan Legend Bedapatan (WLB) 4 adalah Pak Hiefnie Effendi. Pemilik dan pemimpin redaksi surat kabar mingguan (SKM) Meranti Samarinda. Nama Meranti sepertinya diambil Pak Hiefni dari nama pohon di hutan Kaltim. Saat itu di tahun 70-an Kaltim terkenal memasuki era banjirkap alias penebangan pohon besar-besaran.

Meranti adalah jenis pohon dari hutan tropika basah yang bernilai ekonomi tinggi. Nama latinnya Shorea dipterocarpacea. Para penebang pohon tahu betul ada beberapa jenis pohon Meranti. Ada Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning bahkan ada Meranti Berat yang juga disebut Balau.

Pak Hiefnie sangat terkenal dan ditakuti di zaman itu. Apalagi waktu itu beliau adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim selama 15 tahun. Dia dikenal di Samarinda, di pedalaman Mahakam bahkan sampai ke wilayat utara. Orang yang sering mendampinginya kalau ke Tarakan atau Nunukan adalah Haji Achmad Jack. Dia keturunan Tionghoa tapi juga galak dan berstatus wartawan Meranti perwakilan Tarakan.

Naman Pak Hiefnie ujungnya sama dengan saya. Sama-sama ada Effendi-nya. Tapi kami tak ada hubungan keluarga. Saya sendiri tidak tahu mengapa orangtua memberi tambahan nama Effendi. Itu cenderung nama orang Sumatera. Masih ada nama wartawan yang menggunakan Effendi yaitu Robert Effendi, wartawan olahraga Kaltim Post. Dia juga bukan keluarga dan sudah tiada.

Pak Hiefnie wartawan kelahiran Loa Raya, Tenggarong Seberang,  11 Oktober 1930. Sosoknya agak besar, tinggi dan berkulit putih. Ada kumisnya. Jadi kelihatan gagah dan garang. Apalagi dia suka menggunakan motor trail.

Dia sempat kuliah di Jurusan Publistik Universitas Padjadjaran Bandung. Tapi tidak tamat. Sempat menjadi PNS di Departemen Penerangan Kaltim juga dia tinggalkan. Darah wartawannya sangat kuat. Dia memutuskan total menjalani profesi kuli tinta.

Dia dibimbing oleh Pak Saleh Djaya, ayahnya wartawan Tatang Dino Hero. Pak Saleh sempat juga menjadi Ketua PWI Kaltim setelah Pak Hiefnie.  Bersama Pak Fuad Arieph, Pak Saleh mendirikan koran Suara Kaltim. Saya sempat menjadi wartawan di sini. Pak Hiefni sempat menulis untuk koran lokal Masjarakat Baroe yang dipimpin Pak Oemar Dachlan. Juga koran nasional Harian Merdeka di bawah pimpinan BM Diah.

Pak Hiefnie juga sempat bergabung dengan Pers Biro Indonesia (PIA). Ketika PIA melebur ke LKBN Antara, dia menjadi Kepala LKBN Antara Kaltim yang pertama. Bahkan dia juga pernah menjadi wartawan untuk Radio Australia. Sampai akhirnya dia mendirikan koran mingguan Meranti. Yang menarik sebelum bernama Meranti, koran itu diberi nama Kompas.

Saat itu saya masih menjadi wartawan pemula. Masih kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman. Pak Hiefnie adalah salah satu tokoh wartawan daerah yang saya kagumi. Tapi terkadang  juga  tidak saya senangi.

Salah satu kehebatan Pak Hiefnie adalah keberaniannya menyampaikan kritik terutama kepada para pejabat dan kepala daerah. Dia tak pernah gentar. Saat itu, meski koran mingguan, Meranti memang sangat disegani.

Atas keberanian itu, Pak Hiefnie harus membayar mahal.  Dia pernah masuk penjara dan meringkuk di LP Tenggarong gara-gara pemberitaan. Dan bahkan pernah dipukul kepalanya sampai bocor dengan kayu ulin. Konon pelakunya oknum aparat yang menjadi backing perusahaan kayu nakal.

Pak Hiefnie konsisten dan bertahan dengan korannya yang dicetak ukuran tabloid. Ketika Pak Dahlan Iskan ingin membuka surat kabar harian di Kaltim dengan memasang mesin offset, dia tidak terlalu antusias. Dia tetap pede dengan koran mingguan Meranti yang dicetak  secara handset. Yaitu mesin cetak manual tradisional (hand press) yang menyusun huruf menggunakan tangan .

Dalam sejarah percetakan klasik, handset adalah proses menyusun huruf lepas (movable type) satu demi satu dengan menggunakan tangan ke dalam sebuah wadah cetak (composing stick) sebelum dipasang ke mesin.

Pak Hiefnie suka mengajak wartawan anggota PWI melakukan liputan ke pedalaman dan perbatasan. Saya beberapa kali diajaknya. Salah satunya ke Talisayan, Berau. Saya punya nostalgia dengan Pak Syafruddin Pernyata. Kami naik kereta sapi, Pak Syafruddin terjatuh. Saya tertawa.

Kita juga pernah naik kapal menyusuri pedalaman Mahakam. Ke Kota Bangun, Muara Muntai, Melak sampai Long Bagun. Yang menarik ketika singgah di Long Lunuk. Di situ ada kampung berseberangan sungai. Warga yang menganut agama Kristen hidup rukun dengan warga muslim, meski kampungnya terpisah oleh sungai.

Dalam hal wartawan ada masalah dengan pihak lain, Pak Hiefnie sangat peduli. Pembelaannya kepada wartawan sangat luar biasa. Dia sangat tidak mau profesi wartawan terancam atau dizalimi. Kalau ada wartawan diancam, malah dia balik mengancam. Hebatnya orang takut dengan dia.

WARTAWAN HANKAM

Belakangan Pak Hiefnie bekerjasama dengan Kodam membentuk wartawan seksi Hankam. Program ini sangat dia banggakan. Kebetulan Kepala Penerangan Kodam IX/Mulawarman saat itu ,Mayor Inf Syahranuddin orang daerah. Dia adalah kakak kandung Syafranuddin, eks wartawan Kaltim Post yang pernah menjadi Kepala Humas dan Perpustakaan Pemprov Kaltim.

Sejumlah wartawan direkrutnya. Lalu mengikuti latihan. Saya lupa apakah rekan saya Syafruddin Pernyata ikut. Tapi saya tidak. Program ini salah satu yang saya tidak sukai. Soalnya saya orang kampus. Salah satu yang disorot mahasiswa adalah dwi fungsi ABRI, yang sangat menonjol di era Presiden Soeharto.

Sejak dibentuknya wartawan Hankam, Pak Hiefnie ke mana-mana sering menggunakan baju hijau. Dia sangat membanggakan. Rasanya itu yang pertama di Indonesia. Wartawan rasa tentara. Dia sampai mendapat penghargaan dari Pangdam dan Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Rudini, September 1983.

Saya juga tidak terlalu happy mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwarnas) karena Pak Hiefnie membawa beberapa atlet prestasi daerah terutama di cabang tenis. Memang PWI Kaltim selalu juara, tapi beberapa daerah mengajukan protes karena dianggap petenisnya tidak terlalu murni wartawan.

Terlepas itu semua, saya tetap hormat dengan Pak Hiefnie. Dia pernah mengatakan, jurnalisme bukan sekadar profesi mencari nafkah, melainkan sebuah “Jalan Pedang.” “Martabat jurnalis tidak pernah diukur dari seberapa dekat dia dengan kekuasaan, melainkan dari seberapa teguh ia berdiri melindungi kebenaran,” begitu tajam ucapannya.

Saya berterima kasih kepada ketua panitia Charles Siahaan alias Bang Ucok yang mengangkat nama Pak Hiefnie pada WLB 4 yang berlangsung di Hotel Claro Pandurata, Kompleks GOR Kadrie Oening, Sabtu (13/6) malam ini.

Orang-orang di lingkaran Pak Hiefnie juga sudah tiada. Ada Sardi Ary, Bambang Sumantri, Muchtar Lutfi, Nasrullah, Muhran Muis, Aji Burhanuddin, Rifaddin dan lainnya. Yang masih ada Eddy Aliudin, menantu beliau yang juga wartawan Meranti. Eddy jago teknis dan atlet serba bisa. Saya bersahabat dengannya.

Selamat bedapatan malam ini. Semoga kita semua panjang umur. Bisa bertemu di WLB 5, tahun 2027.(*)

Menjemput Kemandirian Olahraga Kaltim

Oleh: Rusdiansyah Aras

Kalimantan Timur hari ini sedang diuji. Penurunan kapasitas fiskal daerah akibat fluktuasi target pendapatan dan rasionalisasi anggaran bukan lagi sekadar isu di ruang rapat kedewanan. Ini adalah realitas yang memukul semua sektor, tidak terkecuali dunia olahraga. Bagi KONI Kaltim, penurunan ini laksana badai di tengah persiapan kita merajut mimpi besar menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2028.

Ketergantungan akut pada Dana Hibah APBD yang selama ini menjadi “napas utama” pembinaan atlet, kini berada di titik nadir. Jika kita hanya bisa mengeluh, meratapi angka-angka anggaran yang menyusut, maka prestasi olahraga Kaltim dipastikan akan ikut terjun bebas.

Namun, sejarah mencatat bahwa mentalitas insan olahraga Kaltim adalah mentalitas petarung. Di tengah impitan fiskal ini, lahir sebuah momentum regulasi: Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 8 Tahun 2026.

Bagi saya, Permenpora ini bukanlah beban tambahan. Ia adalah “kompas” sekaligus payung hukum yang memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman. Regulasi ini dengan tegas mengamanatkan restrukturisasi tata kelola, modernisasi kelembagaan, dan yang paling krusial: kemandirian pendanaan.

Memutus Rantai “Ketergantungan” Hibah
Sudah saatnya kita mengubah paradigma. KONI tidak boleh lagi menempatkan diri sebagai “peminta-minta” APBD yang pasrah pada belas kasihan ruang fiskal daerah. Permenpora No. 8/2026 membuka jalan bagi KONI untuk bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri, profesional, dan akuntabel.

Kemandirian bukan berarti pemerintah lepas tangan, melainkan bagaimana KONI mampu menciptakan ekosistem industri olahraga (sports industry) dan membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan dengan sektor swasta. Kaltim adalah daerah yang kaya. Ratusan perusahaan multinasional bergerak mengeruk hasil bumi di sini. Sangat naif jika potensi sebesar itu tidak mampu kita konversikan menjadi bahan bakar prestasi atlet.

Formula 1 Persen: Mengetuk Nyali CSR Tambang
Solusi konkret dari kemandirian ini ada pada komitmen dan keberanian politik pemimpin daerah. Kita tahu, perputaran dana Corporate Social Responsibility (CSR) sektor pertambangan di Kaltim menembus angka Rp1 triliun per tahunnya.

Melalui catatan ini, saya menawarkan formula yang rasional: Cukup 1 persen saja.

Jika Gubernur Kaltim mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengarahkan 1 persen saja dari total dana CSR tambang tersebut—yakni sekitar Rp10 miliar per tahun—khusus untuk pembinaan olahraga prestasi, maka masalah klasik “kehabisan bensin” di tubuh pengprov cabor akan selesai. Dana ini jauh lebih stabil, bebas dari birokrasi politik anggaran APBD yang berbelit, dan dapat dikelola secara transparan langsung dari perusahaan ke program pembinaan.

Tugas KONI Kaltim ke depan adalah memastikan pemanfaatan dana tersebut jatuh ke tangan yang tepat melalui skala prioritas yang rigid. Kita tidak bisa lagi membagi anggaran secara “rata air” atas dasar asas kasihan. Anggaran harus didistribusikan berbasis kinerja:

Cabor Andalan: Lumbung emas yang wajib dijaga fasilitas, nutrisi, dan jam terbang internasionalnya.

Cabor Unggulan: Potensi medali perak/perunggu yang siap diakselerasi menjadi emas.

Cabor Harapan & Pembinaan: Wadah regenerasi atlet muda pasca-Porprov.

Menata Tangga Menuju PON 2028
Kemandirian fiskal baru ini harus menjadi amunisi utama untuk menyongsong target besar di PON 2028. Kita harus memulainya dengan cetak biru (blueprint) yang presisi dan tidak boleh melompat-lompat.

Semua harus diawali secara bertahap:

Fase Porprov VIII di Paser: Menjadi kawah candradimuka untuk menyisir potensi riil di akar rumput.

Fase Babak Kualifikasi (BK) PON: Menjadi filter penentu untuk menguji kelayakan tanding.

Fase Peak Performance: Memadukan suplemen, mentalitas, dan sport science agar grafik performa atlet berada di titik tertinggi tepat saat mereka menginjakkan kaki di arena PON 2028.

Badai fiskal 2026 dan Permenpora No. 8/2026 adalah momentum blessing in disguise (berkah yang terselubung). Ini adalah saat di mana kita dipaksa tegak berdiri di atas kaki sendiri. Jika Gubernur, swasta, dan KONI mampu menyatukan saf dalam frekuensi yang sama, maka keterbatasan anggaran hari ini justru akan dicatat sejarah sebagai titik balik kebangkitan olahraga Kalimantan Timur yang mandiri dan disegani di pentas nasional.

Bumi Etam tidak kekurangan bakat, kita hanya sedang diuji untuk mengelola berkat. (rd)

« Previous Page — Next Page »