Enaknya Bisa “S3 Gratis Pol”        

Catatan Rizal Effendi

WARGA Kaltim sepertinya akan hidup lebih “enak” atau sejahtera. Anak-anaknya tidak repot lagi sekolah memikirkan biaya mulai SD (atau SMA) sampai S3. Semua serba gratis alias “gratis pol” atau “Gaspol.” Bos yang melancarkan program itu baru saja dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Kaltim 2025-2030, di kompleks Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2) pagi pukul 10 WIB. Mereka adalah pasangan Rudy Mas’ud (43) dan Seno Aji (53).

Rudy  menjadi gubernur Kaltim ke-11 setelah Isran Noor. Sedang Seno Aji menjadi wagub ke-9 setelah Hadi Mulyadi. Nama dan gelar lengkap kedua tokoh baru pemimpin Kaltim itu adalah H Rudy Mas’ud, SE, ME dan Ir H Seno Aji, M.Si.

Rudy-Seno dilantik bersama 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah se Indonesia. Di situ juga ada kakak kandung Rudy yaitu Rahmad Mas’ud yang dilantik untuk kedua kalinya menjadi Wali Kota Balikpapan.

“Ini momen bersejarah dilakukan pelantikan bersama dan menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Mari kita mengabdi yang terbaik untuk rakyat kita,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu aksi gratis pol pasangan Rudy-Seno adalah pendidikan gratis dari tingkat dasar sampai S3 untuk generasi emas Kaltim. Diserta peningkatan insentif guru sekolah umum dan pesantren serta penjaga rumah ibadah.

Tidak iuran sekolahnya saja yang dijamin, tapi Rudy-Seno juga akan membagikan seragam sekolah gratis. Jadi orang tua tidak perlu lagi membeli atau mencari ke mana-mana.

Rudy-Seno melihat program bea siswa yang diberikan selama ini belum merata. Ada yang dapat ada yang tidak. Karena itu solusinya lewat Gratis Pol, di mana semua orang berhak mendapatkannya. “Jadi tak pandang kaya atau miskin atau suku,” kata mereka.

Selain itu warga Kaltim tak perlu lagi bayar iuran BPJS, karena Rudy-Seno akan melancarkan program BPJS Gratis. Program ini sudah dilaksanakan Rahmad Mas’ud (RM) di Balikpapan. Tinggal diteruskan ke daerah lain.

Lalu ada juga program makan bergizi gratis. Karena itu sudah menjadi program Presiden Prabowo, maka Rudy-Seno akan fokus pada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan bayi di bawah 2 tahun. Ini dalam rangka menekan tingginya angka stunting di Kaltim.

Mereka yang mengambil rumah kredit, maka biaya administrasi DP-nya juga dijamin gratis. Wah ini pasti disambut baik oleh pengembang. Bakal banyak yang beli rumah. Lalu ada juga wifi setiap desa gratis, biar konektivitas internetnya ke desa dan pedalaman bisa lancar.

Bagi marbot atau petugas yang menjaga dan merawat masjid, maka Rudy-Seno akan memberikan fasilitas berhaji dan umroh gratis. Ini juga berlaku untuk petugas semua agama. Nanti mereka bisa perjalanan ritual ke pusat tempat ibadahnya masing-masing.

Yang menjadi pertanyaan apa bisa program haji gratis dilaksanakan? Soalnya daftar tunggu haji biasa atau regular di Kaltim tahun 2024 bervariasi antara 24 hingga 43 tahun. Rasanya kecil kemungkinan ikut haji plus atau haji furoda yang biayanya di atas ratusan juta rupiah.

Semua program ini mencerminkan tagline Rudy-Seno yaitu generasi emas atau Gemas. Maksudnya warga Kaltim memasuki Era Masyarakat Sejahtera. Rudy-Seno yakin dengan APBD Kaltim di atas 20 atau 25 miliar, maka semua bisa dilaksanakan.

Tapi harus diingat APBD Kaltim yang ditetapkan Rp20 triliun pada tahun 2025 bisa berkurang lebih dari Rp4 triliun buntut dari pemangkasan yang dilaksanakan Presiden Prabowo. “Kemungkinan besar APBD kita tahun 2025 hanya berkisar Rp13-14 triliun saja,” kata Samsun, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dari Fraksi PDIP seperti diberitakan Niaga Asia.

Juru bicara Rudy-Seno, Sudarno menegaskan bahwa program Gratis Pol tidak terpengaruh dengan program efisiensi atau pemangkasan. “Itu merupakan prioritas dan wajib dijalankan, namun masih bertahap,” katanya seperti diberitakan KBRN.

Menurut Sudarno, pihaknya tengah mengupayakan penyediaan seragam sekolah bagi anak-anak SMA, SMK, MA hingga sekolah swasta di bulan Juni 2025 nanti. “Ini masih dalam proses,” ujarnya.

Termasuk juga untuk mahasiswa baru yang akan memasuki perguruan tinggi pada bulan Juni nanti. Mereka akan memperoleh fasilitas minimal berupa pengurangan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai bagian dari program tersebut.

Menurut Rudy, dengan program Gratis Pol yang fokus pada pendidikan akan mampu memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu, pendidikan ditempatkan pada posisi utama dan pertama. Mulai dengan jenjang SMA, S1, S2 hingga S3.

“Jadi SMA, S1, S2, S3 itu semua sekolahnya gratis dan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kaltim,” kata Rudy seperti diberitakan Kompas.com.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya Rudy-Seno bisa masuk ke APBD 2025, mengingat pembahasan dan penetapan APBD sebelum dia menjadi gubernur. Padahal dia menegaskan akan langsung melaksanakan program 100 hari.

Jika melihat mekanisme anggaran, Rudy-Seno baru bisa intervensi program pada pembahasan anggaran perubahan 2025.  Itu pun waktunya sangat terbatas hanya sekitar 3-5 bulan saja. Belum lagi soal turunnya anggaran akibat pemangkasan.

BERKANTOR DI LANTAI 5

Pengamat politik Kaltim Syaiful Bachtiar minta agar program Gratis Pol diperjelas dan dirinci lebih jauh agar tidak terjadi keraguan dari masyarakat. ”Perlu adanya hitung-hitungan yang rinci,” katanya seperti diberitakan Kaltim Aktual.

Dia minta dijelaskan bagaimana skemanya? “Misalnya gratis dari SMA sampai S3 itu berlaku secara umum dengan persyaratan yang mudah atau yang sulit. Berapa ribu anak sekolah yang akan dibiayai? Berapa ribu mahasiswa S1, sekian ribu S2, lalu S3 yang akan dibiayai,” tanyanya.

Berkaitan dengan masalah ini, Sudarno menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun syarat-syarat untuk program Gratis Pol agar semua kalangan dapat terakomodasi, khususnya dalam bidang pendidikan.

Rudy Mas’ud pernah mengatakan ada anggaran pendidikan sekitar Rp5 triliun, yaitu 20 persen dari APBD Kaltim Rp25 triliun.  “Jika total mahasiswa Kaltim mencapai 15 ribu dengan SPP di kisaran Rp10 juta per orang, maka perlu Rp1,5 triliun. Dari total uang pendidikan tadi, seharusnya bisa,” jelasnya dalam , akurasi.id.

Dari brosur yang pernah beredar waktu kampanye, ada juga angka yang disebut. Perhitungan anggaran Gratis Pol pendidikan SMA sampai kuliah S3 berkisar Rp1,7 triliun pertahun. Itu bisa dicover dari APBD Kaltim yang mencapai Rp20-25 triliun. Apalagi selama ini disebutkan ada anggaran yang tidak terserap sekitar Rp6,5 triliun per tahun.

Tapi banyak pihak terkesima dengan penjelasan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang juga kakak kandung Rudy. Menurut Hasanuddin, kewenangan provinsi untuk pendidikan gratis hanya bagi SMA sederajat. “Untuk strata satu (S1) hingga doktor (S3) biasanya diberikan bantuan berupa beasiswa,” katanya kepada awak media seperti diberitakan katakaltim.com.

Hasanuddin janji akan menagih program yang dijanjikan gubernur terpilih dan akan mencari regulasi yang tepat untuk merealisasikan program tersebut. “Itu nanti kita kejar, apakah melalui beasiswa yang ditambahkan ataukah CSR. Nanti kita lihatlah, saya juga belum tahu itu,” katanya.

Ada yang bilang kalau bagi S1 sampai S3 dibantu beasiswa, apa bedanya dengan program gubernur sebelumnya. Padahal Rudy-Seno berjanji mereka yang studi sampai S3 mendapat bantuan biaya gratis. Sama rata.

Selain program Gratis Pol, pasangan Rudy-Seno juga punya program unggulan lainnya. Yaitu peningkatan UMKM untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan fasilitas kesehatan serta memastikan rumah sakit Islam (RSI) beroperasi, peningkatan ketahanan pangan untuk swasembada serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur se Kaltim termasuk jalan  tol Bontang-Kutim, kereta api dan pelabuhan internasional, hilirisasi industri dengan membangun pabrik-pabrik oleh investor.

Rudy dilahirkan di Balikpapan, 7 Desember 1981. Orang tuanya Haji Mas’ud dan Syarifah Ruwaidah Alqadri. Keduanya sudah tiada. Buah perkawinan Rudy dengan Syarifah Suraidah, mereka memiliki 13 anak. Suraidah menggantikan Rudy sebagai anggota DPR RI dapil Kaltim dan juga menjadi Ketua PKK Kaltim.

Pertama kali sekolah di SD 008 Balikpapan. Lalu lanjut ke SMP 4 Samarinda. Kembali ke SMA 2 Balikpapan. Kemudian S1 dan S2 di Fakultas Ekonomi Unmul. Sekarang menempuh S3 bidang hukum di Universitas Trisakti Jakarta.

Sebelum ke politik, Rudy berbisnis minyak. Sampai sekarang. Empat dari 8 saudaranya juga bisnis yang sama. Maklum itu bisnis turunan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir, Rudy memiliki kekayaan Rp183,3 miliar dan utang Rp137,7 miliar.

Sedang Seno Aji dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah, 12 November 1971. Meraih S1 Geologi di UPN Veteran Yogyakarta dan S2 di Universitas Mulawarman. Dia menikah dengan Wahyu Hernaningsih dan memperoleh dua anak.

Seno sempat menjabat Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Partai Gerindra. Sebelumnya pernah bekerja sebagai ahli geologi perusahaan tambang emas di Kubar, terus pindah ke Samarinda memulai bisnis pertambangan dan alat berat. Lalu terjun ke politik sampai menjadi anggota DPRD Kaltim dapil Kukar. Sekarang dia dipercaya Prabowo sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim. Berdasarkan LHKPN 2024, Seno Aji memiliki kekayaan sekitar Rp20,2 miliar.

Selesai mengikuti pelantikan serentak di Istana Negara, Rudy langsung serah terima jabatan dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Kantor Penghubung Kaltim, Kramat Kwitang Jakarta. Termasuk serah terima jabatan Ketua PKK Kaltim dari dr Yulia Zubir Akmal kepada Hj Syarifah Suraidah.

Puluhan pejabat dan Pemprov Kaltim terbang ke sana untuk menghadiri. Serah terima itu penting agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di provinsi. “Supaya gubernur dan wagub terpilih segera bisa bekerja,” kata Sekdaprov Sri Wahyuni.

Menurut Sri, bersama Pak Akmal masih ada acara pisah sambut. Direncanakan dilaksanakan antara tanggal 3-5 Maret 2025 bersamaan acara buka puasa bersama.

Usai serah terima jabatan,  Rudy bersama kepala daerah lainnya langsung berangkat ke Magelang untuk mengikuti program retret atau pembekalan. Sedang Seno Aji bisa pulang ke Samarinda untuk memulai tugasnya. Karena para wakil kepala daerah tidak disertakan program tersebut.

Seno bersama keluarga akan menempati rumah dinas Wakil Gubernur di Jl Milono. Sedang Rudy sepulang dari Magelang akan tinggal di Lamin Etam bersama istri dan 13 anaknya. Rudy minta disiapkan ruang kerjanya di Lantai 5, bukan di Lantai 2 yang pernah ditempati Isran Noor.

Untuk membantu kelancaran pemerintahan, Rudy-Seno menunjuk mantan wakil wali kota Samarinda Rusmadi Wongso sebagai Ketua Tim Transisi. Dia pengalaman karena pernah menjadi Sekdaprov Kaltim. Ada indikasi mau dibentuk tim percepatan. Tapi rencana ini kemungkinan gagal, karena Mendagri melarang pengangkatan staf khusus atau tim ahli. Para tim sukses mungkin bisa mengincar direktur atau dewan pengawas Perusda atau BUMD milik Pemprov Kaltim.(*)

HPN 2025 Kalsel : Buku, Puisi dan Ziarah Para Wali

Catatan Hery Farmansyah (Wakil Direktur Anugerah PWI Pusat)

BERSYUKUR dan berterima kasih.  Hanya dua kata tersebut rasanya yang layak diungkapkan atas kesuksesan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Kalimantan Selatan dengan segala rangkaian kegiatan yang “membumikan”  PWI dibawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum dan M Iqbal Irsyad sebagai sebagai Sekjen.

Bersyukur kesuksesan HPN 2025 Kalsel atas Karunia Allah SWT semata dengan berkah Bumi Lambung Mangkurat sebagai Bumi para Wali dan Berterima kasih karena bisa bersama para wartawan hebat yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pers tanah air.

Ditengah kompleksitas yang tinggi, dengan gaya kepemimpinan yang khas, pria yang akrab disapa Bang Hendry ini,  mendapat dukungan penuh dari tim solid dibawah komando Bang Raja Pane sebagai Panglima (Ketua Panitia Pusat) didampingi  dua “Smiling General” M Sarwani sebagai Sekretaris dan H M Nasir sebagai Bendahara dan  Panitia Daerah yang luar biasa dibawah Komando Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie dan Toto Fachrudin sebagai Sekretaris PWI Kalsel yang mengkoordinir semua panitia daerah.

Sejumlah rangkaian kegiatan HPN 2025 Kalsel dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan, seperti Jalan Bersama dari titik 0 dan Pembagian Bibit Sayur untuk Ketahanan Pangan yang diikuti ribuan warga yang tidak hanya dari Banjarmasin tapi juga daerah sekitar.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Pemeritah Provinsi Kalsel melalui Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Plh Sekda Kalsel), Muhammad Syarifuddin, “Dengan kolaborasi ini, kita berharap dapat mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan,”sampai sekda.

Melalui HPN 2025 juga menyumbang pemikiran-pemikiran kolektif melalui Diskusi Adinegoro & Pelatihan Pers Kampus dari Adinegoro yang melibatkan mahasiswa dan akademisi di Universitas Lambung Mangkurat. Seminar Nasional “Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara”, Media Sustainability di Era Kecerdasan Buatan dan “Ekonomi Pancasila Prabowonomics” dengan narasumber TOP.  Salah satunya Dahlan Iskan.

Kita dapat merasakan kesuksesan perayaan puncak HPN 2025  di Ibukota Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, 09 Februari 2025, dengan venue yang luas dan refresentatif dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon mewakili Presiden RI serta dipadati 3000-an orang yang terdiri dari unsur Pengurus PWI 30 Provinsi, wartawan dan keluarga, Forkopimda Kalsel dan jajarannya serta sejumlah tamu undangan penting lainnya.

 

Buku HPN 2025 “Bumi Lambung Mangkurat Dalam Genggaman”

Salah satu tradisi HPN panitia menerbitkan beberapa buku sebagai “Mahkota” para wartawan.  Dan tahun ini karena keterbatasan waktu hanya menerbitkan satu buku sebagai oleh-oleh HPN 2025 Kalsel. Sama seperti HPN 2024,  Saya turut serta dalam tim buku untuk HPN di Jakarta.  Setelah absen lama pernah menjadi tim buku HPN 2012 di Jambi.

Dalam catatannya, Ketua Tim Buku HPN 2025 Kalsel A.R Loebis menyampaikan Persiapan menerbitkan buku ini, relatif cepat, hanya sekitar dua bulan, sehingga butuh kerja ekstra keras dan tim sregep yang bisa dengan cepat menjalin cerita dan yang paling utama memiliki waktu luang.

Ada dua penulis dari Jakarta, saya dan Djunaedi Tjunti Agus, yang merangkap sebagai editor, kemudian rekan Eka Putra dari Pakanbaru dan Hery Farmansyah dari Jambi.

Penulis lain berasal dari tuan rumah Kalimantan Selatan. Nama mereka adalah: Jamaluddin, Muhammad Syarafuddin, Jainal Mutaqien, Rizal Dahfi Rizki, Shella, Fara Sela, Hani, Aya Sugianto (fotografer), Jumain.

Malam Puisi Untuk Seribu Sungai di Bumi Lambung Mangkurat

Sejak dibuka pendaftaran untuk mengikuti baca puisi Hari Pers Nasiona (HPN) 2025 Kalsel, dengan penuh percaya diri saya mendaftarkan diri untuk turut meramaikan salah satu kegiatan pavorit saya setiap mengikuti rangkaian dari HPN ke HPN lainnya.

Sebagai bentuk apresiasi untuk para penyair tanah air, di setiap media yang kami Kelola jaringan “Asri Media Network” memberikan ruang khusus untuk publikasi  karya puisi.  Dan di sumateradaily.com ada redaktur khusus seorang penyair Saidiy Poe yang mengelola karya puisi yang dikirim ke redaksi.

Secara khusus saya minta kepada Saidy Poe untuk membuatkan saya satu puisi “Bhineka Tunggal Ika, Masih Adakah?” untuk saya bacakan pada malam puisi untuk Seribu Sungai di Bumi Lambung Mangkurat”

Tapi malam puisi yang digawangi Beny Benke di Kalsel bersama 25 penyair wartawan tanah air itu ternyata area “Killing Zone” bagi saya karena mereka yang tampil malam itu benar-benar para wartawan penyair yang luar biasa. Kepercayaan diri saya langsung “melorot”.

Di antara nama-nama para peserta baca puisi itu tercatat Rita Sri Hastuti, Umi Sjarifah, Heryanto Aseng dari Jakarta, Hery Farmansyah dari Jambi, Idris Pasaribu dari Sumatera Utara dan penyair tuan tumah Ratna Sari, Rini Muliana, Rahmi Indah Wati, Raudah Anisya, Mariana, Salmah Nina Megasari Rini Dewi Masmuda, Suroto, dan lainnya.

“Saya kirim wartawan penyair Kalsel yang top-top” tutur Ketua PWI Kalsel bang Zainal Helmi saat ngobrol dan saya cerita kondisi malam puisi tersebut.

 

Ziarah Para Wali

Salah satu daya tarik dan berkah tanah Kalsel adalah keberadaan para ulama yang diyakini masyarakat banjar sebagai Wali Allah yang tersebar di Bumi Lambung Mangkurat tersebut.

Dalam tradisi masyarakat Banjarmasin ada tradisi menziarahi para wali di Kalsel yang dikenal sebagai empat pilar utama; Al Habib Hamid Bin Abbas Bahasyim atau dikenal Syech Basiri di Sungai Lulut. Dari sang ulama ada pembelajaran utama bagaimana keramatnya seorang ibu, dan mengajarkan tata ekonomi serta syiar Islam yang bermukim di Sungai Lulut.

Sultan Suriansyah merupakan raja Kerajaan Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Dan dari syiar yang terus dilakukan sang Sultan, masyarakat Banjarmasin menjadi mayoritas beragama Islam.

Al-Alimul Al-Allamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad dikenal dengan nama Datu Kalampayan. Beliau yang menanamkan nilai-nilai tauhid yang kuat dan fiqih Mazhab Syafii.

Muhammad Zaini Abdul Ghani atau lebih populer dengan sebutan Guru Sekumpul atau Guru Ijai.  Beliau ini merupakan magnit Kalsel Paling Populer sebagai ulama yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan penuh gotong royong serta peduli pada sesame melalui keutamaan ibadah sedekah.

Hanya saja urut-urutan ziarah ke para wali tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana tradisinya, terpaksa dilakukan secara acak karena menyesuaikan dengan mengikuti kegiatan utama rangkaian kegiatan HPN 2025 di Kalsel. Dimulai ziarah perdana sejak menapaki kaki di Kalsel ke Datu Kelampayan, Mesjid Sultan Suriansyah, Tuan Guru Sekumpul Martapura dan Syech Basiri di Sungai Lutut.

Bersyukur dan berterima kasih sajalah untuk semua kesuksesan HPN 2025 di Banjarmasin Kalsel (*)

Jambi, 18 Februari 2025.

Surata dan Pringgondani

Catatan Rizal Effendi

SAYA kaget tiap hari libur ribuan warga Balikpapan dan tamu luar singgah ke Taman Pringgondani. Itu bukan taman wisata religi dan pertapaan yang ada di kaki Gunung Lawu Blumbang Tawangmangu, Jateng, tetapi kawasan taman wisata dan kebun penelitian agronomi yang dibangun Dr Surata di Gunung Binjai, Teritip, Balikpapan Timur.

Dr Surata adalah mantan kepala sekolah dan lurah pada era saya jadi wali kota. Pelan-pelan dia membangun Taman Pringgondani di atas lahan seluas 2 hektare sejak 2006. Di sana dia tanami ratusan bahkan ribuan pohon berbagai jenis terutama pohon khas Kalimantan seperti ulin, meranti, bengkirai, dan gaharu. Selain itu ada pohon asam jawa dan asam kuranji, pohon durian, cempedak, dan lai. Banyak lagi jenis lainnya.

Ternyata usahanya itu berhasil. Taman itu tumbuh dan berkembang, apalagi tiap hari ibur Sabtu dan Minggu dia buka Pasar Tumpah yang memfasilitasi 150 UMKM di Teritip berjualan berbagai jenis makanan dan minuman di sela-sela pohon yang ditanam. Juga ada yang jual buah dan sayur-sayuran  hasil tanaman petani setempat.

Ada 9 ribuan pengunjung datang sehari. Sekitar seribu kendaraan yang masuk ke sana. Itu menunjukkan warga kota dan tamu sudah tahu ada Taman Wisata Pringgondani yang menarik dan patut dikunjungi. Taman itu diresmikan Wali Kota Rahmad Mas’ud menjelang HUT ke-127 Kota Balikpapan tahun 2024 lalu.

Maklum Dr Surata berdarah Jawa, maka taman itu dia seting bernuansa Jawa. Semua petugas dan pelaku usaha di sana mengenakan baju lurik Jawa. Yang pria mengenakan blangkon dan yang wanita menggunakan topi caping.

Surata juga membuka kios baju Jawa di sana. Yang menjaga dan mengusahakan adalah istrinya, Ibu Sumiyati. “Biar yang mau menggunakan busana Jawa tidak repot mencarinya,” kata lelaki kelahiran Ngawi, Jatim, 25 Mei 1964 ini.

Sebagian makanan yang dijajakan UMKM juga khas Jawa seperti pecel, lupis, getuk,  mendoan, dan jamu. Tapi ada juga yang jualan makanan khas Bugis dan Banjar. Saya kaget ada yang jualan kapurung dan papeda. Termasuk soto banjar, yang menjadi makanan favorit saya. Uniknya sang penjual tetap menggunakan busana Jawa.

Sayur-sayurannya yang dijajakan juga khas. Di situ ada genjer, daun kelor, pakis dan kelakai. Ada yang tahu kelakai? Boleh dibilang sejenis pakis merah. Nama ilmiahnya Stenochlaena  palustris. Konon berasal dari Kalteng. Saya suka. Kelakai bermanfaat untuk mencegah kekurangan darah (anemia), membuat menstruasi teratur, antidiare serta pereda demam. Juga meningkatkan produksi ASI bagi ibu yang lagi menyusui.

Uniknya belanja di Pasar Tumpah Pringgondani tidak bisa menggunakan uang kertas atau koin. Tapi ditukar dulu dengan uang kayu yang disediakan pengelola. Jika masih tersisa bisa ditukar kembali di loket.

Saya datang ke Taman Pringgondani bersama Ibu Sri Asril, pengusaha yang juga ketua perkumpulan Sahabat Kecil dan pengajian Miftahul Jannah. Ditemani Pak Andi Mappapuli, mantan ketua LPM Teritip. Pak Surata langsung yang menyambut bersama direktur pengelola taman itu, Mariana.

“Pak Rizal sudah lama tidak ke sini, pohon ulin yang ditanam Pak Rizal tetap tumbuh dan terus kami pelihara,” kata Pak Surata bersemangat menyambut saya.

Masuk ke Taman Pringgondani, pengunjung dikenai tarif masuk Rp6 ribu per orang. Jika wisatawan asing Rp10 ribu. “Itu untuk biaya kebersihan dan petugas,” kata Mariana.

Waktu saya jadi wali kota saya sempat meresmikan Pendopo Awa Mangkuruku di Taman Pringgondani sambil menanam pohon ulin di sana.

Pohon ulin (Eusideroxylon zwageri) adalah pohon endemik Kalimantan yang berumur ratusan tahun. Ada juga yang menyebutnya kayu besi karena daya tahannya sangat kuat untuk konstruksi bangunan. Tapi sudah hampir punah, karena itu ulin termasuk pohon yang dilindungi. Sayangnya pencurian kayu ulin tetap marak sampai saat ini.

DIJAMU MAKAN DURIAN

Pak Surata sempat menjamu saya dengan menyediakan buah manggis dan durian. Ada juga lai durian, hasil perkawinan pohon durian dan lai. Itu buah buruan saya. Sangat jarang. Lai buah khas Kalimantan. Nama latinnya menyinggung nama Kutai yaitu Durio kutejensis.

Sebelumnya saya makan pecel punten. Ada sayur bunga daun turi. Enak sekali. Daun turi (Sesbania grandiflora) bermanfaat untuk mengobati gangguan pencernaan.  Masyarakat Yunani kabarnya juga menggunakan daun turi untuk hal yang sama.  Air seduhan bunga turi juga bagus untuk mengatasi radang usus.

Andi Puli yang akrab kami panggil Pak Kumis sempat membelikan saya jambu bol atau jambu jamaika. Warnanya merah menyala. Di rumah saya buat rujak dengan cucu saya Defa. Wah, Defa bilang, luar biasa rasanya.

Bu Sri suka sekali ketika diajak ke pendopo Awa Mangkuruku Pringgondani. Di situ ada sejumlah anak-anak yang menampilkan beberapa tarian. Mereka anak-anak  warga setempat yang dilatih Bu Diana dan Kumdatus dari Perkumpulan Dayak Meratus. Bu Sri sempat menyanyi beberapa lagu Jawa, yang memang menjadi hobinya. Anak-anak langsung ikut bergoyang. Ramai sekali. Apalagi sehabis nyanyi, Bu Sri ikut nyawer untuk anak-anak penari.

Menurut Mariana, pihaknya perlu mendapat dukungan Pemkot Balikpapan agar jalan masuk ke Taman Pringgondani bisa mulus. Selain itu Dinas Perhubungan bisa mendukung agar Taksi No 7 yang beroperasi di Balikpapan Timur bisa masuk sampai ke lokasi taman. Jadi mereka yang tidak punya kendaraan pribadi tetap bisa mengunjungi Taman Pringgondani.

Beberapa program menarik tengah dikembangkan di Taman Pringgondani. Di antaranya mereka lagi mengajak investor yang mau ikut membangun fasilitas glamping dengan sistem bagi hasil. “Investasi rumah glampingnya Rp100 juta per unit. Silakan yang berminat, kita kontrak selama 8 tahun,” kata Mariana.

Selain itu ada program adopsi pohon. Atau menjadi wali pohon selama 10 tahun. Caranya kita membayar iuran sebesar Rp85 ribu sebulan. Nanti pohonnya dipelihara oleh staf Taman Pringgondani. Sang wali mendapat sertifikat dan bisa memonitor pohonnya lewat online. “Dengan cara ini kita ikut menyumbang program penurunan emisi karbon yang sudah menjadi kesepakatan dunia termasuk Indonesia,” kata Surata.

Kaltim adalah provinsi pertama di Indonesia yang mendapat dana karbon dari Bank Dunia sebesar Rp130 miliar di tahun 2024.  Itu berkat kesediaan Kaltim memelihara hutannya, tidak semuanya dibabat untuk kebutuhan kayu, perkebunan kelapa sawit dan penambangan batu bara. Secara keseluruhan total dana karbon yang akan diterima mencapai 110 juta US dolar.

Selama di Taman Pringgondani, saya banyak bertemu warga kota. Mereka mendaulat saya foto bersama. “Tetap kita panggil Pak Wali ya Pak?” kata mereka bersemangat. Ada seorang nenek yang titip salam kepada Bunda Arita. Saya bilang ibu lagi umrah.

Saya sempat bertemu Pak Maman bersama istri dan 2 anaknya. Itu pasangan Bugis-Banjar. Sempat membuka warung Sehati di Balikpapan Baru. Teman saya main gaple juga. Ternyata suka juga datang ke Taman Pringgondani. “Asyik ke tempat ini bersama keluarga. Murah dan menarik,” katanya penuh keceriaan. Lebaran nanti pasti orang berjubel ke sana. Cucu saya juga sudah order. Mudah-mudahan duriannya masih ada. Kalau tidak minimal  rambai, buah terakhir musim buah.(*)

Dinasti Jalan, Stafsus Dilarang

Catatan Rizal Effendi

KAMIS (20/2) nanti menjadi hari amat bersejarah. Jika tak ada perubahan Presiden Prabowo Subianto melantik 505 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara Jakarta itu, untuk pertama kali digabung. Selain gubernur, juga wali kota dan bupati.

Biasanya Presiden hanya melantik dan mengambil sumpah gubernur saja. Sedang bupati dan wali kota dilakukan oleh Mendagri atau gubernur. Tapi kali ini semuanya dilakukan presiden. Para kepala daerah itu dilantik bersama wakilnya.

Dari 505 kepala daerah yang dilantik, terdapat 8 kepala daerah dari Kaltim. Mereka adalah pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim, Rahmad Mas’ud-Bagus Susetyo sebagai wali kota dan wakil wali kota Balikpapan, Andi Harun–Saefuddin Zuhri sebagai wali kota dan wakil wali kota Samarinda serta Neni Moerniaeni-Agus Haris sebagai wali kota dan wakil wali kota Bontang.

Selain itu, juga dilantik Mudyat Noor-Abdul Waris Muin sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Fahmi Fadli-Ikhwan Antasari sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Paser, Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Timur serta Frederick Edwin-Nanang Adriani sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu)  dan Kabupaten Berau masih dalam proses persidangan perselisihan hasil Pilkada di MK Jakarta.

Pemenang sementara Pilkada di 3 kabupaten itu adalah Edi Damansyah-Rendi Solihin (Kukar), Sri Juniarsih-Gamalis (Berau) dan Owena Mayang Shari Belawan-Stanisiaus Liah (Mahulu). Tapi mereka digugat oleh lawan-lawannya dan masih berproses sidangnya di MK Jakarta.

Mendagri menjadwalkan pelantikan kepala daerah pasca putusan MK pada bulan Maret atau April nanti. Itu pelantikan tahap kedua sekaligus tahap terakhir. Setelah itu tak ada lagi pelantikan, karena semuanya sudah dilaksanakan.

Masa tugas  atau masa bakti kepala daerah yang dilantik akan full dijalani selama 5 tahun. Yaitu 2025-2030. Tidak seperti periode lalu sebagian hanya tiga tahun lebih saja karena adanya Pilkada Serentak.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak juga menandai era politik dinasti yang kental dalam pelaksanaan pemerintahan di Kaltim.

Keluarga Sofyan Hasdam “menguasai” pemerintahan di Bontang. Istrinya Bunda Neni menjadi wali kota kembali sementara putranya,  Andi Faizal Sofyan (39) duduk sebagai Ketua DPRD Bontang. Sofyan Hasdam  sendiri terpilih sebagai anggota DPD RI Dapil Kaltim. Dan satu lagi putranya, Andi Satya Saputra (32) duduk di DPRD Kaltim.

Sementara di Kabupaten Paser, Fahmi Fadli (48) untuk kedua kalinya dilantik menjadi bupati Paser. Hal yang sama dialami adiknya,  Hendra Wahyudi yang terpilih kembali sebagai ketua DPRD Paser. Istri Fahmi, Sinta Rosma Yenti juga terpilih sebagai anggota DPD RI dapil Kaltim.

Yang paling menarik perhatian tentu saja keluarga Bani Mas’ud. Rudy Mas’ud sebagai gubernur Kaltim, kakaknya Hasanuddin Mas’ud menjadi ketua DPRD Kaltim dan Rahmad Mas’ud menjadi wali kota Balikpapan.

Istri Rudy, Syarifah Suraidah terpilih sebagai anggota DPR RI dapil Kaltim menggantikan Rudy. Lalu satu anggota Bani Mas’ud lagi yaitu Hj Syahariah Mas’ud menjadi anggota DPRD Kaltim dapil PPU. Sepupu mereka, Alwy Al Qadri menjadi ketua DPRD Balikpapan dan H Yusri, adik ipar mereka menjadi ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan.

Kalau tidak terganjal KPK, masih ada anggota paling bungsu Bani Mas’ud yang berada di pemerintahan. Yaitu Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Sayang dia kandas di tengah jalan sebagai bupati PPU gara-gara OTT KPK.

Rudy Mas’ud adalah ketua DPD Golkar Kaltim, sedang Hasanuddin Mas’ud sebagai ketua DPC Golkar Kukar dan Rahmad Mas’ud sebagai ketua DPC Golkar Balikpapan.

Apakah politik dinasti boleh? Secara ketentuan perundang-undang tidak ada larangan. Jadi bisa berjalan. Tapi sebagian orang merasa waswas karena pengalaman memberikan indikasi lebih banyak mudaratnya di lapangan. Apa benar begitu? Ya kita lihat saja apa yang terjadi ke depan.

LARANG STAFSUS DAN TENAGA AHLI

Sementara itu, banyak yang mempertanyakan apakah pelantikan serentak di Jakarta memenuhi prinsip efisiensi seperti yang sudah ditetapkan menjadi garis kebijakan Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres Nomor 1/2025.

Kalau saja tiap kepala daerah dilantik memboyong keluarga dan staf sebanyak 20 orang dikali 505 kepala daerah, itu berarti yang berangkat ke Jakarta sudah lebih 10.000 orang.  Belum lagi KPU dan Bawaslu masing-masing daerah.

Kepala daerah dan wakilnya mengikuti pelantikan bersama para istri atau suami masing-masing. Juga diundang ketua DPRD bersama istri atau suami.

Sebelum ke Istana, para kepala daerah itu menjalani pemeriksaan kesehatan dulu di Kemendagri. Mereka juga akan mengikuti gladi kotor di Istana Kepresidenan, 18 Februari.

Penerbangan dan hotel di Jakarta tentu sangat suka dan panen. Termasuk rumah makan, restoran, dan mall. Tapi apa itu tidak boros? Belum lagi setelah pulang ke daerah ada lagi proses serah terima jabatan serta syukuran dan pisah sambut.

Selain itu ada pihak yang menyorot kebijakan pelarangan pengangkatan staf khusus (Stafsus) dan tenaga ahli. Terkesan diskriminatif dan tidak konsisten. Di daerah dilarang akan tetapi di pusat masih berlangsung alias dibenarkan.

Soal ini semakin ramai menyusul dilantiknya enam staf khusus Menteri Pertahanan Syafrie Syamsudin, Selasa (11/2) lalu. Salah satu staf khusus yang disorot warganet itu adalah Deddy Corbuzier, yang dikenal sebagai pesulap dan belakangan menjadi podcaster dengan jutaan pengikut. Lalu orang mempertanyakan kompetensinya.

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakhrullah menegaskan, semua kepala daerah yang baru dilantik dilarang mengangkat tenaga honorer baru, staf khusus (Stafsus) dan tenaga ahli.

“Anggaran yang ada kita fokuskan untuk pengangkatan P3K, jadi jangan ada pengangkatan tenaga honorer baru termasuk staf khusus dan tenaga ahli baik yang nempel di kepala daerah maupun yang ditempelkan di OPD-OPD,” kata Zudan kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (12/2) lalu.

Berdasarkan pengalaman, pos staf khusus dan tenaga ahli itu diada-adakan oleh kepala daerah untuk mengakomodasi sejumlah anggota tim sukses Pilkada, yang dianggap berjasa memenangkan mereka.

Sementara itu, P3K yang dimaksud Zudan adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Mereka adalah tenaga honorer yang diangkat seperti CPNS berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Saat ini ada sekitar 1,7 juta tenaga non-ASN, yang nasibnya masih menggantung.

Menurut Zudan, jika ada kepala daerah yang tetap melanggar aturan yang telah disampaikan, maka akan dikenakan sanksi berat oleh pemerintah pusat. “Banyak yang bilang anggaran daerah terbatas, tapi kok masih angkat staf khusus dan tenaga ahli. Ini kan jelas-jelas tidak masuk akal,” tegasnya.

Selesai dilantik, kepala daerah baru langsung mengikuti acara retret atau pembekalan selama seminggu di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Seperti para menteri tempo hari. Tadinya waktu pembekalan selama 14 hari, tapi demi efisiensi dipadatkan jadi 7 hari saja.

Soal anggaran retret sempat viral karena tiap kepala daerah diminta menyetor sebesar Rp22 juta. Belakangan diralat oleh Kemendagri. Anggaran selama kegiatan retret ditanggung Kemendagri (APBN) kecuali biaya perjalanan kepala daerah melalui APBD masing-masing. “Jadi yang sudah telanjur nyetor kita kembalikan,” kata Wakil Mendagri Bima Arya.

Sepulang dari Magelang, para kepala daerah yang baru dilantik harus segera mempelototi APBD 2025 yang sudah disahkan. Soalnya dana transfer tahun 2025 dipangkas sekitar Rp50,59 triliun. Dana transfer itu salah satu sumber pendapatan APBD di antaranya melalui dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID) termasuk dana desa.(*)

Hotman Mau Dansa di IKN

Catatan Rizal Effendi

PENGACARA mewah Hotman Paris Hutapea mau bangun tempat dansa di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana itu dia utarakan ketika meninjau lokasi IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Minggu (9/2) lalu.

“Biar tidak stres Bapak Presiden,” katanya dalam video beredar di media sosial. Dia berdiri dengan latar belakang Istana Garuda sambil menunjukkan beberapa gedung di sana di antaranya kantor Menko dan Kementerian PUPR.

Hotman datang ke IKN mengenakan jas lengkap dan mahal. Warnanya biru muda berbulu. Dia baru pulang dari Tenggarong menghadiri acara Kaseh Selamat atau HUT ke-74 Sultan Kutai Adji Muhammad Arifin. Dia tampak ceria dan menarik perhatian banyak orang yang berada di IKN.

“Ini adalah Istana Negara, nanti rumah Presiden Prabowo di sana. Mudah-mudahan Prabowo masih ingat  dengan pengacaranya, temannya berkonsultasi selama 25 tahun. Kalau dia pindah, aku berharap saya yang pertama yang diundang makan malam di Istana,” katanya lantang.

Dia juga menunjuk sejumlah fasilitas yang ada di IKN seperti Universitas Gunadarma dan tempat ngopi Excelso Nusantara. Gunadarma adalah universitas pertama yang masuk ke IKN. Sudah menerima 200 mahasiswa baru.

“Yang belum ada Pak Jokowi sama Pak Prabowo, aku mau bikin club di sini biar bisa dansa. Kalau ngga stress Pak, kalau ngga ada tempat berdansa. Agar aku sering ke sini. Jadi Hotman ke sini cari tempat untuk berdansa, untuk membangun Holywings,” katanya sambil menggoyang-goyangkan tangannya.

Selain sebagai pengacara kondang, Hotman juga pengusaha bisnis hiburan. Holywings yang dia sebut itu adalah tempat hiburan malam yang pertama dia bangun di Jakarta bersama artis Nikita Mirzani. Belakangan karena ricuh ditutup Pemda DKI Jakarta dan berganti nama menjadi W Superclub.

Sudah buka di beberapa daerah termasuk Bali dan Batam. Bahkan juga mau buka di Balikpapan dan Samarinda. Tapi yang di Makassar sempat ditutup karena ada penolakan masyarakat. Lalu ganti nama menjadi Atlas Beach Fest.

Nama Hotman beberapa hari ini ramai menghiasi jagat media karena perseteruannya dengan pengacara tak kalah garangnya yaitu Razman Arief Nasution. Bahkan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta beberapa waktu lalu, ada tim Razman yang nekat sampai naik dan berdiri di meja persidangan.

Hotman datang ke Balikpapan, Sabtu (8/2). Malamnya meresmikan penggantian nama Kopi Johny milik Ibu Yunita di Gunung Bakaran menjadi Kopi Hotman911. Mereka berdua sangat akrab. “Saya berteman dengan Bang Hotman dan istrinya sejak muda,” katanya begitu.

Bersama Bu Yunita, Hotman sempat melihat beberapa lokasi di Balikpapan, yang memungkinkan dibelinya untuk pengembangan usaha di bidang hiburan.

NASIB PEMBANGUNAN IKN

Di akhir videonya tentang IKN, Hotman mengklaim pembangunan IKN sudah hampir rampung. “Ternyata IKN sudah hampir rampung, lanjutkan IKN, mantap Pak Prabowo. Salam Hotman Paris,” katanya begitu dengan suara mantap.

Apakah IKN memang sudah hampir rampung? Mungkin Hotman hanya berkomentar sebatas yang dia lihat. Sudah ada Istana Negara dan Istana Garuda. Sudah ada kantor Menko, universitas, hotel, rusun dan rumah menteri serta tempat ngopi. Padahal masih banyak fasilitas infrastruktur yang belum ada atau kalaupun ada masih tahap pembangunan dan penyelesaian.

Keinginan Presiden Jokowi segera pindah ke IKN tidak sama dengan Presiden Prabowo. Sampai sekarang Keppres perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Sepaku belum ditandatangani Prabowo. Rencana kepindahan ASN juga tertunda terus. “Jadi ibu kota negara masih Jakarta,” kata Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu.

Prabowo sendiri sejak pelantikan 20 Oktober 2024 sampai sekarang belum pernah menginjakkan kakinya di IKN. Kabarnya dia tidak terlalu suka adanya groundbreaking di sana. Apalagi kelanjutannya tidak begitu jelas. Dia menargetkan IKN baru berfungsi tahun 2028 setelah sejumlah fasilitas infrastruktur terlengkapi di antaranya untuk kepentingan aktivitas legislatif dan yudikatif.

Otorita IKN beberapa kali mengatakan Presiden Prabowo akan datang ke IKN untuk melaksanakan groundbreaking dan peresmian sejumlah proyek IKN. Bahkan Presiden Jokowi sengaja tidak meresmikan Istana Garuda demi kedatangan Prabowo. Tapi faktanya sampai Februari ini belum ada kabar yang pasti soal kedatangannya.

Saya sempat tanya dengan Burhanuddin Abdullah, mantan gubernur Bank Indonesia yang terlibat sebagai penasihat ekonomi. Bagaimana sikap Prabowo soal IKN? Dia bilang selama dia berdiskusi soal pembangunan ekonomi, tak sekalipun menyinggung soal IKN. “Jadi silakan terjemahkan sendiri,” katanya.

IKN makin gonjang-ganjing dan tak jelas nasibnya menyusul keterangan Menteri PU Dody Hanggodo yang menyatakan anggaran IKN selain terkena imbas pemangkasan juga lagi diblokir oleh Kementerian Keuangan.

“Kok tanya progres? Anggarannya saja belum ada, masih diblokir Menteri Keuangan. Anggaran yang ada hanya untuk beli makan siang saja,” kata Dody setengah bercanda kepada para wartawan. Pernyataan itu menjadi viral karena dikonotasikan orang bahwa Prabowo tidak memprioritaskan pembangunan IKN.

Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi (Hasbi) menegaskan, proyek IKN tetap dilanjutkan Presiden Prabowo. Berkaitan dengan pemblokiran, dia menjelaskan sebenarnya hanya sebatas belum dibuka. “Kalau diblokir itu bukan berarti anggarannya tidak ada, tapi anggarannya belum dibuka,” jelasnya.

Menurut Hasbi, anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita IKN. Seperti dijelaskan sebelumnya, anggaran IKN selama 5 tahun ke depan berjumlah Rp48,8 triliun. “Itu komitmen selama lima tahun,” tandasnya.

Dalam keterangan lain, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan Rp8,1 triliun untuk memulakan pembangunan gedung-gedung  yudikatif dan legislatif serta infrastruktur lainnya. Tapi usulan ini kabarnya belum direspon Kementerian Keuangan.

Kabarnya juga DIPA murni Otorita IKN tahun anggaran 2025 yang semula Rp6,3 triliun mendapat pemangkasan sekitar Rp4,8 triliun. Jadi sisa anggaran yang bisa dikelola hanya sekitar Rp1,59 triliun.

Ada yang bilang Otorita IKN bernasib sial atau nahas. Ketika mulai tahun ini semua kegiatan pembangunan infrastruktur IKN dilaksanakan oleh Otorita IKN bukan Kementerian PU atau kementerian lainnya, tahu-tahunya terbit Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, yang membuat napas IKN  tersengal. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya.(*)

Next Page »