Ada Akmal di “Deboekit” Manggar

Catatan Rizal Effendi

HEBAT juga naluri bisnis Pak Akmal Malik. Meski dia pejabat di pemerintahan, tapi mampu melakukan investasi miliaran rupiah. Kebetulan investasi besar itu dia pilih lokasinya di Kaltim.

Pak Akmal Malik yang saya maksud adalah Prof Dr Akmal Malik, M.Si, pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang pernah bertugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim selama satu setengah tahun.

Saat itu dia mengisi kekosongan jabatan Gubernur Kaltim definitif, setelah Isran Noor berakhir masa tugasnya 30 September 2023. Akmal kembali ke Jakarta setelah Rudy Mas’ud dilantik menjadi gubernur baru sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya dia juga pernah menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).

Akmal akrab dengan keluarga Bani Mas’ud. Mungkin sejak dia berada di Sulbar, daerah asal keluarga Mas’ud. Apalagi Hasanuddin Mas’ud yang sekarang Ketua DPRD Kaltim pernah mengikuti kontestasi Pilgub Sulbar. Juga anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud pernah menjadi anggota DPRD Sulbar.

Jabatan definitif Akmal di Jakarta adalah Dirjen Otonomi Daerah (Otda). Tapi sejak 14 Januari lalu dia dirotasi menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum). Jabatan lamanya sekarang dipegang Cheka Virgowansyah, yang pernah menjadi Pj Wali Kota Palembang dan Tasikmalaya.

Meski sudah kembali ke Jakarta, Akmal sepertinya bakal sering ke Kaltim terutama Balikpapan. Pertengahan Desember tahun 2025 lalu dia me-launching “Deboekit Riverside Resort (DRR),” sebuah destinasi wisata baru yang menggabungkan rekreasi dan edukasi berbasis lingkungan.

Kabarnya itu milik Akmal. Ada juga yang bilang dia bekerjasama dengan investor lain. Akmal sepertinya tertarik di bisnis wisata. Ketika dia bertugas di Kaltim, dia melihat potensi alam yang sangat menarik. Dia kawinkan dengan kegemarannya berolahraga air terutama Stand Up Paddle (SUP). Lalu lahirnya DRR.

Akmal kelahiran Pulau Punjung, Sumatera Barat. Orang Padang dikenal sebagai salah satu suku perantau, yang punya naluri tinggi di bidang bisnis atau usaha.

Ada nama Aisyah Akmal di tim pengelola Deboekit. Kalau dilihat nama sepertinya ada hubungannya dengan Akmal Malik. Ada yang menyebut Aisyah adalah putri Akmal.

Sumber lain menyebutkan, Akmal juga punya lahan dan resort di pulau wisata Maratua, Kabupaten Berau. Maratua dikenal seperti “Maldive”-nya Indonesia. Sangat potensial bisa menarik para wisatawan dari mancanegara. Akmal pernah menggelar acara Maratua Run. Sukses dan ramai diikuti pelari dan wisawatan dari berbagai penjuru.

Banyak yang memuji Akmal punya perhatian besar memajukan Kaltim terutama dari industri pariwisatanya. Tapi ada juga yang sedikit mengkritisi dia. Baru sekitar satu setengah tahun tinggal di Kaltim, sudah punya aset dan investasi bernilai tidak kecil.

Ketika dia menjabat Pj Gubernur Kaltim, sempat juga tercium aroma tidak biasa. Mulai urusan mutasi dan rotasi, pencairan dana penyertaan modal Bankaltimtara sampai kerjasama dan dukungan kepada perguruan tinggi yang menganugerahkannya gelar guru besar.

FESTIVAL DAYUNG MANGGAR
Lokasi Deboekit di tepi Sungai Manggar, Jl Al Amin No 67, Balikpapan Timur. Berdiri di atas lahan seluas sekitar 2 hektare. Sangat alami apalagi dikelilingi hutan mangrove yang memesona. Di situ juga sering muncul bekantan (Nasalis larvatus), yang menjadi primata khas Kalimantan.

Menurut Direktur Deboekit Devi Indah Noviarini, DRR dikembangkan sebagai kawasan wisata terintegrasi yang memadukan fasilitas penginapan, aktivitas olahraga air, edukasi lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Tersedia 22 unit kamar yang terdiri dari tipe hotel dan vila dengan tarif antara Rp800 ribu hingga Rp3,5 juta. Lalu beragam fasilitas pendukung wisata alam dan olahraga air. Kita bisa main paddling, menyusur sungai, bergaya dengan jetski atau menikmati Sungai Manggar dan panorama matahari tenggelam dengan naik kapal wisata.

Para tamu atau wisatawan juga bisa menikmati suasana yang khas. Makan di restoran terapung, santai di kafe apung sampai menikmati spa apung. Ada 50 menu kuliner Nusantara yang menjadi pilihan, terutama menikmati ikan laut dan kepiting.

Di situ ada tambak yang bisa ditiru nelayan tambak lainnya. Akmal mengembangkan pengelolaan tambak dengan sistem silvofishery. Sistem ini menggabungkan budidaya perikanan dengan penanaman mangrove, sehingga pakan ikan berasal dari ekosistem alami tanpa menggunakan bahan kimia. “Ini langkah terobosan yang efektif,” katanya.

Launching DRR ditandai juga dengan digelarnya Festival Dayung Manggar. Kebetulan Akmal adalah Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Stand Up Paddle (SUP), olahraga dayung sambil berdiri yang semakin populer di Indonesia. Ada ratusan peserta dari berbagai negara ikut berlomba.

Selain lomba dayung, digelar juga Deboekit Trail Run 2025 dengan 500 peserta. Mereka menempuh jarak 5 kilometer. Berlangsung meriah dan amat menantang.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (RM) dan saudara kandungnya Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas’ud (HARUM) memuji kehadiran Deboekit yang dinilai sangat menginspirasi dan memberikan kontribusi yang kuat untuk memajukan industri pariwisata dan pengelolaan lingkungan yang lestari.

Menurut HARUM, konsep wisata edukasi memiliki nilai ekonomi tambahan karena tidak hanya menarik kunjungan wisata, tetapi juga memberikan pengalaman belajar bagi masyarakat.
Dia juga memuji keberadaan ekosistem mangrove di sekitar Deboekit. “Mangrovenya masih terjaga dengan baik. Jika dimanfaatkan sebagai sarana edukasi lingkungan, maka DRR bisa berkembang tanpa merusak ekosistem,” jelasnya.

Wali Kota RM senang Akmal membangun Deboekit di Balikpapan. Karena memperkuat posisi Balikpapan sebagai kota wisata. Apalagi kota ini menjadi penyandang utama Ibu Kota Nusantara. Ada kabar, lahan Deboekit sebagian dukungan RM secara pribadi. Kebetulan lokasinya berdampingan dengan lahan milik RM.

Saya belum sempat masuk ke kawasan Deboekit. Sebelum dibuka 12 Desember 2025 lalu, saya sempat singgah di tempat pemancingan teman di samping Deboekit. Saya lihat Deboekit memang menarik. Minggu kemarin, ada satu keluarga pagi-pagi ke sana. Cuma saya kaget kok cepat pulang. “Panas,” katanya.(*)

Merawat Empati Jurnalisme di Tengah Gempuran AI

Refleksi HPN 2026
Oleh: Dr. Bagus Sudarmanto, S.Sos., M.Si.

Perubahan dunia jurnalistik Indonesia datang bersamaan dengan krisis yang belum sepenuhnya pulih. Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja, penutupan media lokal, dan melemahnya daya tawar redaksi, kecerdasan buatan (AI) hadir sebagai teknologi yang menjanjikan efisiensi sekaligus memicu kecemasan. Mesin AI kini tidak lagi sekadar membantu kerja jurnalistik, tetapi mulai ikut memproduksi berita dengan skala dan kecepatan yang sulit disaingi manusia.

Fenomena ini sejatinya bukan hal baru di tingkat global. Sejak awal 2010-an, kantor berita seperti Associated Press telah menggunakan sistem otomatis untuk menulis laporan keuangan dan olahraga berbasis data.

Matt Carlson (2015) menyebut praktik ini sebagai automated journalism, fase awal ketika algoritma mulai mengambil alih sebagian fungsi penulisan berita. Namun dalam konteks Indonesia jauh lebih kompleks. AI masuk ketika ekosistem media sedang rapuh secara ekonomi, tertekan secara politik, dan terdisrupsi oleh platform digital.

Krisis tersebut memiliki akar panjang. Runtuhnya model bisnis media cetak dan migrasi iklan ke platform digital membuat redaksi kehilangan posisi dominan sebagai penjaga gerbang informasi. Jay Rosen (2008) menandai runtuhnya gatekeeping tradisional, sementara Axel Bruns (2018) menggambarkan era gatewatching, ketika jurnalis lebih sering memantau dan mengikuti arus informasi yang telah dibentuk algoritma.

Dalam praktik media Indonesia, pergeseran ini tampak jelas di linimasa media sosial, tempat isu viral kerap lebih menentukan agenda pemberitaan dibandingkan pertimbangan editorial.

Masalahnya, algoritma tidak bekerja atas dasar kepentingan publik, melainkan atas dasar keterlibatan dan klik. Nick Davies (2008) sejak lama memperingatkan bahaya churnalism, yaitu jurnalisme instan yang miskin verifikasi akibat tekanan ekonomi redaksi. Dalam praktik media Indonesia, gejala ini muncul melalui berita salin-tempel, judul sensasional, dan produksi konten berbasis tren tanpa pendalaman.

Kehadiran AI berpotensi mempercepat pola tersebut—bukan selalu karena niat buruk, melainkan karena tuntutan kecepatan dan efisiensi.

Di sisi lain, AI juga menawarkan solusi pragmatis. Redaksi yang kekurangan sumber daya dapat memanfaatkan AI untuk analisis data, penelusuran dokumen, hingga peringkasan isu kompleks. Namun Nicholas Diakopoulos (2019) mengingatkan bahwa algoritma tidak pernah netral. Setiap sistem AI membawa bias dari data, desain, dan kepentingan yang membentuknya. Dalam konteks Indonesia, bias semacam ini menjadi berbahaya ketika bersinggungan dengan isu politik, identitas, dan konflik sosial.

Risiko lain yang kian nyata adalah disinformasi visual dan audio. Chesney dan Citron (2019) memperingatkan bahwa teknologi deepfake berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap bukti digital. Dalam konteks Indonesia, dengan literasi media yang belum merata dan polarisasi politik yang kuat, manipulasi berbasis AI dapat memperdalam krisis kepercayaan terhadap media arus utama.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan jurnalisme Indonesia bukan sekadar soal adaptasi teknologi, melainkan soal orientasi dan bentuk praktik jurnalistik. Genre jurnalistik lama —sebutlah straight news, feature, maupun liputan seremonial — tidak lagi cukup untuk menghadapi banjir konten otomatis. Indonesia saat ini berada pada titik negosiasi yang krusial.

Karena itu, gagasan tentang genre baru yang tidak menyerahkan kerja jurnalistik kepada mesin, tetapi menempatkan AI sebagai alat bantu dalam jurnalisme data, investigasi, dan verifikasi mendalam. Lewis, Guzman, dan Schmidt (2019) menegaskan bahwa kolaborasi manusia dan mesin paling efektif ketika AI menangani pengolahan data, sementara jurnalis bertanggung jawab atas interpretasi, konteks, dan implikasi sosial berita.

Genre baru ini juga berarti menjadikan verifikasi sebagai identitas utama media. Lucas Graves dan Rasmus Kleis Nielsen (2016) menekankan bahwa jurnalisme verifikasi bukan sekadar teknik, melainkan posisi moral di tengah ekosistem informasi yang rapuh. Dalam situasi maraknya hoaks, manipulasi politik, dan konten AI generatif, verifikasi perlu diperlakukan sebagai produk jurnalistik itu sendiri.

Karena itu, jurnalisme Indonesia perlu kembali menegaskan sisi yang tidak dapat direplikasi mesin, yakni empati terhadap warga, keberpihakan pada kelompok rentan, dan keberanian mengawasi kekuasaan. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2014) mengingatkan bahwa loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga negara, bukan kepada teknologi, pasar, atau algoritma.

AI dapat menulis berita. Namun teknologi tersebut tidak memahami ketimpangan sosial, tidak merasakan dampak kebijakan publik, dan tidak memikul tanggung jawab etis. Jika jurnalisme Indonesia hanya mengejar efisiensi teknologi, praktik jurnalistik berisiko berubah menjadi pabrik konten yang hidup secara teknis, tetapi mati secara substantif.

Di titik inilah Hari Pers Nasional 2026 seharusnya mengambil peran lebih dari sekadar perayaan. HPN 2026 perlu menjadi momentum refleksi kolektif untuk merumuskan arah jurnalisme Indonesia di era kecerdasan buatan. Jika jurnalisme Indonesia mampu merumuskan genre baru yang sadar teknologi, kuat secara etika, dan peka terhadap konteks sosial, maka AI tidak akan menjadi ancaman eksistensial.

Sebaliknya, teknologi tersebut dapat menjadi alat untuk memperkuat fungsi jurnalisme sebagai ruang kritik, refleksi, dan pembentuk nalar publik di tengah demokrasi yang terus diuji.

Penulis adalah Dosen Kriminologi FISIP UI, Dewan Redaksi keadilan.id, dan Pengurus PWI Jaya

Saatnya Akui Sultan Kutai

Catatan Rizal Effendi

TEGURAN Presiden Prabowo Subianto soal posisi duduknya Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura Adji Mohammad Arifin, SH jadi viral. Berbagai komentar ramai muncul di jagat media sosial, yang ikut membela kehormatan Sultan.

Presiden menyinggung soal Sultan Kutai itu pada saat menyampaikan pidato pada peresmian Proyek Perluasan Kilang Minyak Pertamina (RDMP) Balikpapan, Senin (12/1) lalu.

Selain mengomentari soal “kakak beradik” Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, dia juga mengecek kehadiran dan posisi duduk Sultan Adji Mohammad Arifin.

“Hadir ya Yang Mulia,” tanyanya. Sultan Adji Arifin langsung berdiri memberi hormat. “Sultan kok ditaruh di belakang, taruh di depan,” kata Presiden.

Ini peristiwa kedua soal geger Sultan dalam acara kepresidenan. Pada Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024 di Istana Ibu Kota Nusantara (IKN), Sultan tak hadir karena undangannya tidak sampai. Padahal pada saat itu Presiden Jokowi yang bertindak sebagai inspektur upacara mengenakan busana Kesultanan Kutai. Tak jelas siapa yang salah.

Dari peristiwa yang sangat disayangkan itu, terutama di kilang Pertamina, ada beberapa hal yang perlu kita catat dan garis bawahi.

Pertama, muncul pertanyaan siapa yang menaruh posisi duduk Sultan yang berada di belakang barisan Gubernur. Sepengetahuan saya, soal posisi duduk dalam acara kepresidenan, maka yang bertanggung jawab atau yang sangat menentukan adalah Protokol Istana. Mereka ini yang menentukan siapa-siapa saja yang duduk di samping atau di barisan kursi Presiden. Jadi bukan pejabat atau protokol daerah. Surat dari Pemprov Kaltim juga sudah menjelaskan hal itu.

Kedua, teguran itu juga menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sangat perhatian terhadap kedudukan Sultan. Bahkan dia menyebut “Yang Mulia.” Banyak warganet memuji sikap Presiden yang dinilai sangat beradab dan sangat menghargai kedudukan Sultan. Meski Sultan dalam sistem pemerintahan sekarang hanya dikenal sebagai pemimpin informal, pemimpin adat dan budaya saja. Kecuali Sultan Yogya, yang mempunyai keistimewaan merangkap jadi gubernur.

Surat terbuka Ustaz Pink Al Kutai, yang juga praktisi hukum menilai kasus duduk Sultan Kutai itu, bukan sekadar kekhilafan teknis, melainkan bentuk degradasi adab dan pelanggaran terhadap amanat konstitusi.

Ketiga, dengan adanya kepedulian dan atensi Presiden Prabowo, sepertinya menggugah kita semua untuk memosisikan kembali soal keberadaan Sultan Kutai dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat di Kaltim terutama dalam berbagai acara seremonial.

Perlu diketahui, dalam sejarah perminyakan di Kaltim, masuknya perusahaan minyak dari Belanda, Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) yang menjadi cikal bakal Pertamina tidak begitu saja. Tapi mereka dapat beroperasi berkat izin yang dikeluarkan Kesultanan Kutai.

Dalam sejarah kemerdekaan, Sultan Kutai ke-19, Sultan Aji Muhammad Parikesit dengan sukarela mengintegrasikan wilayah Kesultanan Kutai ke dalam kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1950.

Meskipun dalam tekanan NICA Belanda, pasca Proklamasi 1945, pihak Kesultanan Kutai dan rakyatnya tetap berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa 27 Januari 1947 di Sangasanga didukung secara moral oleh Kesultanan Kutai dalam melawan penjajahan Belanda.

GERAKAN KEBUDAYAAN KUTAI
Tempo hari saya pernah menulis dan mengusulkan dilakukannya Gerakan Pemasalan Kebudayaan Kutai (GPKK). Tulisan itu saya buat setelah bertemu Sultan Arifin pada saat acara beluluh di Pesta Budaya Erau di akhir September 2025. Acara itu dirangkai dengan perayaan HUT ke-234 Kota Tenggarong.

Ketika membuka Pesta Erau tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud mengatakan, Erau adalah ruang berkumpulnya budaya adat yang menyimpan sejarah Kesultanan Kutai, karena itu harus dijaga dan dirawat.

Sultan Arifin teman seangkatan saya waktu kuliah di Universitas Mulawarman (Unmul). Penampilannya sangat bersahaja. Dia ditabalkan menjadi Sultan Kutai ke-21 pada 15 Desember 2018 setelah ayahnya, Sultan Adji Muhammad Salehuddin II meninggal dunia 5 Agustus 2018.

Yang menarik, Sultan Arifin yang berusia 74 tahun itu dilahirkan tidak di kampung halaman. Tapi di kota Wassenaar, Provinsi Zuid-Holland Belanda ketika Sultan Salehuddin II dan Permaisuri Aji Ratu Aida berkunjung ke sana.

Dari Sultan Salehuddin II, saya sempat mendapat gelar Raden Nata Praja Anum. Itu waktu saya masih menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan.

Kepada Sultan Arifin, saya mengusulkan agar dilakukan GPKK yang masif. Saya melihat Kebudayaan Kutai mulai menurun di tengah perkembangan zaman dan perkembangan berbagai budaya yang masuk ke wilayah Kaltim. Padahal budaya Kutai sangat tinggi dan membawa sejarah yang panjang dalam kebudayaan Indonesia

Saya berharap Museum Mulawarman yang dikelola Kementerian Kebudayaan dikembalikan ke daerah. Biar ditangani Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Kesultanan. Sehingga aroma kesultanannya lebih terasa. Museum tidak lagi diisi dengan sejumlah koleksi yang tak ada hubungannya dengan Kesultanan Kutai.

Sekali lagi saya mengusulkan, sebaiknya Kesultanan Kutai diberikan hak pengelolaan tambang, sehingga punya dana yang memadai untuk melaksanakan berbagai aktivitas budaya. Sangat ironis, hampir semua lokasi tambang ada di wilayah Kutai, tapi secara resmi Kesultanan Kutai tak punya wilayah tambang.

Bahasa Kutai harus diajarkan lebih intensif di sekolah-sekolah. Lakukan kerjasama dengan Unmul dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menjadi laboratorium Bahasa Kutai. Cetak guru-guru yang mahir mengajarkan bahasa dan budaya Kutai.

Dalam menyambut tamu-tamu penting seyogianya seni budaya Kutai lebih ditonjolkan tanpa mengesampingkan budaya lain. Kutai kaya dengan seni budaya tari, arsitektur, busana, dan kuliner serta cenderamata.

Acara tepung tawar untuk tamu kehormatan sebaiknya menggunakan adat Kesultanan Kutai sekaligus pemberian gelar kehormatan.

Makanan Kutai juga tak kalah maknyusnya. Ada nasi bakepor, gence ruan, rabo ruang, sate payau, telor ikan biawan, sambal raja sampai baung masak durian. Ada juga kue serabai, jenderal mabok, roti pisang dan putu labu.

Otorita IKN perlu memberi apresiasi khusus terhadap budaya dan adat Kesultanan Kutai. Sebagian wilayah IKN adalah wilayah Kutai. Sebaiknya nama jalan, gedung dan ornamen di IKN, ada yang bercorak Kutai. Nama “Etam” sudah sangat populer di Kaltim. Ada “Lamin Etam, Bumi Etam dan Bubuhan Etam.” Etam dalam Bahasa Kutai berarti kita.

Sultan Arifin sempat menyinggung perlunya rumah singgah di beberapa kota di Kaltim termasuk di Balikpapan. Menurut dia, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud pernah menjanjikan. Sangat baik kalau gagasan itu bisa direalisir.

Saya setuju selain di Balikpapan, ada juga rumah singgah Sultan di Samarinda dan Bontang. Rumah singgah berfungsi selain tempat singgah Sultan dan kerabatnya, juga menjadi rumah budaya Kutai yang memberikan informasi dan promosi kebudayaan Kutai.

Beberapa hari lalu saya berdiskusi dengan tokoh Kutai yang ada di perusahaan tambang PT Gunung Bayan. Dia adalah H Syahbudin Noor.

Kami sepakat menjajaki kemungkinan lokasi Rumah Budaya Kutai di Balikpapan. Apa di kompleks perumahan Pertamina depan Lapangan Merdeka atau di Km 23 berdampingan dengan lokasi enklosur Beruang Madu. Sebab di situ ada sejumlah bangunan berbahan kayu ulin, tempat pertemuan waktu digelar Jambore Pramuka di sana.

Sudah waktunya kita mengakui dan memuliakan keberadaan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kesultanan ini bermula dari Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di Muara Kaman. Tokoh terkenalnya Raja Mulawarman, putra Aswawarman (putra raja pertama Kudungga) yang terkenal dengan upacara sedekah emas dan 20 ribu sapi untuk para brahmana.

Kerajaan ini akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam. Lalu kedua wilayah disatukan, yang akhirnya bernama Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang berpusat di Tenggarong.(*)

“KONI Gasali” Tak Melawan Badai

Catatan Rizal Effendi

KETUA KONI Kaltim periode 2022-2026, Rusdiansyah Aras akan berakhir masa tugasnya bulan Februari nanti. Tapi demi menyelamatkan anggaran, dia memperpanjang masa baktinya 6 bulan ke depan. Apakah itu isyarat dia berminat mencalonkan diri lagi?

Tapi Rusdi belum lama ini membuat pernyataan menarik berkaitan tentang maju tidaknya dia dalam pemilihan ketua KONI Kaltim periode 2026-2030.

“Saya tidak ingin melawan badai,” begitu katanya memberikan perumpamaan.

Mantan wartawan ini tak memberikan penjelasan rinci soal narasi “tak ingin melawan badai.” Tapi orang menafsirkan dan mengait-ngaitkan statemen itu dengan sikap dan kebijakan Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas’ud. HARUM bagian dari Bani Mas’ud yang sekarang ini menguasai pemerintahan di Kaltim.

Salah satu gaya kepemimpinan Bani Mas’ud adalah sangat mengutamakan kekerabatan. Apakah dia bagian dari keluarga, orang terdekat, tim sukses atau orang separtai, asal daerah tertentu atau orang yang dianggap berjasa. Orang-orang ini yang mendapat prioritas dalam berbagai jabatan dan kesempatan. Itu berlaku baik untuk jabatan formal di pemerintahan, di lembaga yang ada kaitannya dengan pemerintah atau di luar pemerintahan.

Kebijakan HARUM yang mencolok beberapa waktu lalu adalah penempatan dua dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemprov Kaltim. Kedua dosen itu adalah Dr Syahrir A Pasinringi, MS (Prof Cali) dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes.

Penempatan kedua dosen itu sebagai Dewas ditengarai sebagai politik balas jasa. Soalnya tiga anggota keluarga Bani Mas’ud berhasil lulus sebagai magister rumah sakit (MARS) setelah mengikuti studi pasca sarjana di FKM Unhas.

Ketiga orang itu adalah suami istri dr Ifransyah Fuadi dan Hijrah serta Syarifah Zahra. Gelar MARS sangat penting terutama bagi dr Ifran karena dia ditempatkan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud sebagai direktur utama RSUD Beriman milik Pemkot Balikpapan. Sedang Hijrah saat ini menjadi “orang penting” yang harus kita lewati jika mau berhubungan dengan Gubernur HARUM. Sedang Zahra kabarnya ditempatkan menjadi Dewas di RS Atma Husada.

Terakhir yang sangat viral adalah keberhasilan Putri Amanda Nurrahmadani menjadi ketua KADIN Kaltim. Selain usianya masih sangat muda (23 tahun), dia juga belum memenuhi syarat karena belum pernah menjadi pengurus. Tapi berkat ‘kekuasaan’ HARUM, Putri terpilih menjadi ketua KADIN Kaltim masa bakti 2025-2030.

Putri adalah anak dari Syahariah Mas’ud, kakak kandung Gubernur HARUM yang saat ini menjadi anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar.

BESAR-BESARAN

Rusdi paham jika dia mencalonkan diri kembali sebagai ketua KONI Kaltim, maka dia harus mendapat lampu hijau dari Gubernur. Kalau tidak, sama saja dia melawan badai. Pasti terpental-pental dan tidak gampang perjuangannya. Bahkan cenderung gagal.

Ada yang menyebut-nyebut nama Andre, yang dijagokan. Tapi bukan Andrie, yang sekarang menjadi ketua KNPI Kaltim. Tapi kedua Andre itu adalah bsosok dalam lingkaran tim Bani Mas’ud.

Secara kinerja, KONI Kaltim di bawah kepemimpinan Rusdi menelurkan hasil cukup baik. Pada PON XXI Aceh-Sumut 2024, kontingen Kaltim berada di urutan 8 dengan merebut 29 emas, 55 perak dan 68 perunggu.

Sementara pada SEA Games XXXIII Thailand, ada 25 atlet Kaltim ikut membela Tim Indonesia. Hasilnya, mereka memboyong 3 emas, 8 perak dan 10 perunggu. Salah satu emas dipersembahkan oleh pecatur putri asal Balikpapan, Chelsie Monica Ignesias Sihite.

Pekan lalu, Rusdi melantik dan mengukuhkan kepengurusan KONI Balikpapan 2025-2029. Di tengah adanya kebijakan efisiensi, pelantikannya dilakukan besar-besaran dan meriah di Balikpapan Sport and Convention Centre (BSCC). Gedung DOME itu berkapasitas sekitar 4.000 orang. Ini belum pernah terjadi.

Dalam kesempatan itu, ada penyerahan penghargaan terhadap atlet Balikpapan yang berprestasi internasional. Di antaranya diberikan kepada 3 atlet Hoki yaitu Nur Anisa, Alfandy Aly Surya, dan Ahmad Afrizal atas prestasi mereka di SEA Games 2025 di Thailand. Juga kepada atlet difabel Kirana Dafia Larasati yang sukses meraih 3 medali emas pada Asian Youth Para Games 2025 di Dubai.
Terpilih sebagai ketua KONI Balikpapan yang baru adalah Gasali. Dia orang kepercayaan RM yang menjadi ketua Komisi IV DPRD Balikpapan. Dia terpilih secara aklamasi karena tak ada calon lain yang berani maju. “Ngga ada artinya kita maju kalau sudah ada yang direstui,” kata seorang ketua cabor.

Sebagai Sekretaris Umum H Syarifuddin HM dan Bendahara Malvin Ardento. Sayang Ketua Harian-nya Dr Yudhi Saharuddin, yang sehari-hari adalah dirut PDAM. Pasti sibuk. Biasanya ketua harian dipilih dari orangskrngis punya banyak waktu luang untuk kepentingan organisasi.

KONI Gasali pasti berjalan lancar. Anggaran APBD pulih kembali. Tidak seperti nasib kepengurusan KONI sebelumnya yang diketuai M Ridwan Andreas. KONI Ridwan mati suri. Selain Ridwan tidak aktif, juga tidak didukung RM, sehingga anggaran pembinaan atlet seluruhnya dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

RM yang hadir dalam pelantikan Gasali memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan KONI Balikpapan yang baru. Kurang apa, katanya. “Wali Kota-nya Golkar, ketua DPRD-nya juga Golkar ditambah lagi ketua KONI-nya juga Golkar.” Tinggal prestasi atletnya apakah mampu seperti bunga yang lagi mekar?(*)

“Jangan Antre Lagi ya Bapak Presiden”

Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek perluasan kilang minyak (RDMP) Pertamina Balikpapan, Senin (12/1). Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti dan penekanan tombol sirine.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, Senin, 12 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden RI dengan ini meresmikan proyek infrastruktur terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan,” ucap Prabowo yang disambut tepuk tangan bergemuruh dari undangan dan ribuan pekerja kilang.

Peresmian proyek ini semula dijadwalkan 17 Desember 2025, tapi mendadak ditunda. Pekerjaan dan penyelesaian proyek tersebut juga tertunda sekitar satu tahun. Harusnya selesai 2024 lalu. Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri pernah menjelaskan masalah yang dihadapi terkait dengan kontraktor.

Kontrator yang dimaksud adalah konsorsium Joint Operation (JO) yang di dalamnya terdapat perusahaan besar dari Korea Selatan, Hyundai.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengakui proyek RDMP Balikpapan banyak dramanya. Awal Mei 2024 ada bagian proyek terbakar. “Saya tidak tahu apa terbakar atau ada yang membakar,” ucapnya. Lalu diturunkan tim Irjen untuk melakukan investigasi. “Ternyata ada udang di balik batu. Ada pihak yang tidak rela kita swasembada energi. Maunya kita harus impor terus,” ungkapnya.

Bahlil memang menegaskan, tahun 2026 Indonesia tidak impor solar lagi. Karena sudah tercukupi dari kilang Balikpapan dan penerapan kebijakan biodiesel B50. “Malah kita surplus 1,4 juta kilo liter,” jelasnya.

Presiden Prabowo mengaku bangga dan bersyukur dengan selesainya proyek RDMP Balikpapan. “Saya menyambut bahagia dan merasa sangat bangga atas yang kita hasilkan. Ini momen bersejarah bagi sektor energi nasional,” katanya bersemangat.

Dengan selesainya proyek RDMP, kemampuan pengolahan kilang Balikpapan naik dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu. Itu terbesar dalam sejarah perminyakan Indonesia. Kualitas produknya juga setara dengan Euro 5 dan bakal menuju Net Zero Emission.

Proyek bernilai Rp124 triliun dengan melibatkan 24 ribu pekerja itu, membawa dampak besar dari sisi pengeluaran negara. Karena bisa menghemat devisa sekitar Rp60 triliun.

Ketika mengawali sambutan, ada narasi yang menarik dari Presiden. Ketika menyebut Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, dia sempat tertegun. “Ini bersaudara ya? Kakak-adik,” tanyanya. “Ngga papa asal dipilih yang benar,” lanjutnya. Lalu dia menanyakan apakah Wagub Kaltim Seno Aji hadir? Seno langsung berdiri memberi hormat. “Soalnya dia orang Gerindra, jangan Golkar aja,” ucapnya disambut gerr undangan.

Prabowo juga sempat mengecek kehadiran Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura Sultan Adji Mohammad Arifin.  “Hadir, Yang Mulia?,” tanyanya. Sultan langsung berdiri memberi hormat. “Sultan kok ditaruh di belakang, di depan dong,” kata Presiden. Ini bisa jadi teguran kepada Protokol Istana.

Soal Sultan Kutai sempat heboh waktu peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024 di Istana Ibu Kota Nusantara (IKN). Sultan tak hadir karena undangannya tidak sampai. Padahal saat itu Presiden Joko Widodo mengenakan busana Kesultanan Kutai. Dan sebagian kawasan IKN juga masuk wilayah Kutai Kartanegara.

Dalam peresmian kemarin, ada hal yang disorot warganet. Ketika peninjauan, Presiden mendapat penjelasan dari salah seorang tim manajemen Pertamina bahwa proyek yang dilaksanakan Pertamina ini berjalan lancar. “150 juta jam tanpa accident,” katanya dengan mantap.

Video Lambe.kaltim menyorot dengan tajam penjelasan tersebut. Teksnya bunyinya begini. “Gak takut dosa. Pertamina diduga bohongi Presiden. 150 juta jam tanpa accident. Anak buah Bahlil gak jelas.”

Berbagai komentar negatif juga muncul di media sosial.  “Kebohongan terbesar di pesta akbar bulan K3,” kata akun dayat200. “17.123 tahun jika dikonversi ke tahun, ngga masuk akal,” kata odingdd.

Dari pemberitaan selama ini banyak kejadian di proyek RDMP. Media RIAUSATU.COM misalnya mempublikasi hasil penelitian lembaga pemantau energi Center of Energy and Resources Indonesia (CERI).

CERI mengungkapkan ada eksiden yang terkesan ditutupi. Yaitu Akhmad Faroqi, pekerja di RDMP meninggal tersengat aliran listrik di area tangki P5 Kilang RDMP (RU V) Balikpapan pada 29 September 2025.

Pada Oktober 2025 juga terjadi kecelakaan kerja akibat longsor di Area Lawe-Lawe, Penajam Paser Utara (PPU), yang menewaskan tiga pekerja PT Semen Indonesia Logistik (Silog). Area Lawe-Lawe juga bagian dari proyek RDMP.

Sebelumnya 25 Mei 2025 juga terjadi kebakaran saat tahap pre star-up yang mengakibatkan kemiringan kolom fractionator. Ini berpotensi mengganggu kemampuan CDU IV mencapai kapasitas maksimal setelah revamp.

Sementara itu, masyarakat Kaltim terutama warga Balikpapan menyambut gembira diresmikannya proyek RDMP.  Mereka berharap, setelah peresmian, tak ada lagi pemandangan antre minyak di SPBU di kota ini. “Apa artinya kita punya kilang terbesar di Indonesia, kalau masih antre. Itu sama saja seperti tikus mati di tangki minyak, eh di lumbung padi,” kata Musro, seorang sopir truk yang sudah merasakan antre minyak berhari-hari.

“Jangan antre LPG juga ya Bapak Presiden, capek kita tiap hari berburu elpiji 3 kilo ,” kata Ibu Siti Berkah di Gunung Pipa.

Antrean minyak di Balikpapan terakhir terjadi bulan Mei 2025. Di mana-mana SPBU kehabisan stok. Anggota DPRD sempat marah-marah. “Memalukan Balikpapan yang disebut Kota Minyak berubah menjadi Kota Antre Minyak,” kata mereka.

Ratusan pedagang makanan kaki lima di sekitar proyek RDMP juga mengaku waswas. Dengan rampungnya proyek RDMP, maka ribuan tenaga kerja di sana secara bertahap akan berkurang. Itu pasti berdampak dengan omset mereka. Hal yang sama juga dikhawatirkan oleh ratusan ojek dan pemilik kos-kosan.

SENJA MENDARAT DI IKN

Selesai acara di RDMP, Prabowo langsung terbang ke IKN menggunakan pesawat helikopter keprersidenan, AgustaWestland 189.

Menjelang senja dia mendarat persis di depan Istana Garuda. Pemandangannya jadi sangat menarik dengan lampu warna-warni yang menghiasi Istana. Prabowo sempat berkomentar rumput yang diinjaknya. “Ini rumput beneran atau apa? Bagus sekali,” katanya saat disambut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Prabowo turun dari heli didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono dan Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka Prabowo. Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya yang sudah tiba lebih dulu, turut menyambut kedatangan bosnya.

Basuki tampaknya bahagia sekali. Dia mencium tangan Presiden. Karena ini kunjungan yang sangat penting dan strategis mengingat Prabowo baru pertama kali menginjakkan kakinya di IKN sejak dia dilantik jadi Presiden, 20 Oktober 2025.

Beda dengan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Jokowi itu sudah dua kali ke sana. Kunjungannya terakhir persis menjelang pergantian tahun kemarin. Dia memberi isyarat tahun 2026 ini akan berkantor di IKN setelah Istana Wapres selesai dibangun.

Yang menarik, Presiden langsung bermalam di Istana. Ini kali kedua Istana Garuda ditiduri seorang presiden. Sebelumnya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Baru Selasa pagi Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke berbagai proyek strategis IKN dan mengecak progres terakhir.

Pembangunan IKN tahun 2026 ini memasuki pembagunan fase kedua, di mana kegiatannya banyak dipusatkan untuk membangun gedung kantor lembaga legislatif dan yudikatif.

Dalam kunjungan ini, Prabowo kembali menegaskan visinya untuk menjadikan IKN sebagai “Ibu Kota Politik” pada tahun 2028. Jadi tak perlu diragukan lagi soal komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN.(*)

Next Page »