Yth. Bambang Widjojanto

Catatan Rizal Effendi

SAYA apresiasi atas keberanian Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas’ud (HARUM) memasukkan nama Bambang Widjojanto (BW) menjadi salah seorang penasihat Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur. Dan  saya juga menaruh hormat atas kesediaan BW mau masuk dalam tim tersebut.

Kita semua tahu Mas Bambang atau BW adalah salah seorang penggiat antikorupsi di Tanah Air. Dia pernah memimpin Yayasan LBH, pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) serta pernah menjadi Wakil Ketua KPK.

Dengan masuknya BW ke TAGUPP, menunjukkan iktikad yang kuat dari Gubernur HARUM agar pemerintahannya berjalan lurus tanpa ada kasak-kusuk dengan berbagai hal yang berbau KKN. Tentu BW juga berharap agar nasihatnya di TAGUPP bisa membuat pemerintahan Rudy Mas’ud-Seno Aji lebih bersih. Kalau perlu menjadi role model untuk provinsi lain.

Saya belum tahu apakah Mas Bambang sudah memberi nasihat kepada Gubernur berkaitan dengan pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar yang sempat dicemooh orang di seluruh Tanah Air. Apakah mekanisme pembatalan dan pengembaliannya sudah benar? Atau tetap ada unsur korupsinya? Soalnya Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) sudah melaporkan hal ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan KPK.

Terlepas soal itu, saya juga berharap BW mencermati dengan baik soal pembentukan TAGUPP, supaya tidak berbuntut persoalan di kemudian hari. Tentu kita semua tidak mau integritas BW tercoreng gara-gara berada di dalam tubuh TAGUPP.

Pembentukan TAGUPP sendiri masih pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Kehadiran TAGUPP juga tidak membuat nyaman para pejabat dan OPD. Karena terkadang intervensinya terlalu jauh. Kata orang: “Suka Menggurui.”

Tapi ada juga yang berpandangan TAGUPP sangat membantu gubernur. Banyak hal yang tidak terlihat dari staf di dalam bisa muncul atau menjadi langkah terobosan gubernur berkat masukan dari para ahli yang diangkatnya. Jadi jangan apriori juga dengan kehadiran TAGUPP.

TAGUPP Kaltim dibentuk Gubernur HARUM berdasarkan SK Gubernur Nomor: 100.3.3.1/K.9/2026 tanggal 19 Februari 2026. Namun keputusan ini berlaku surut sejak 2 Januari 2026. Tim yang diketuai Dr Ir H Irianto Lambrie, mantan Gubernur Kaltara ini berkekuatan 47 orang termasuk 4 tenaga pendukung. Di wakil ketua ada Hijrah Mas’ud, adik kandung gubernur.

Berkaitan dengan pembiayaan terutama honorium, dalam SK tersebut disebutkan bahwa TAGUPP berada di bawah koordinasi  Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.

Dari informasi yang beredar disebutkan bahwa total anggaran TAGUPP dalam APBD Kaltim 2026 sebesar Rp10,78 miliar terdiri honor atau uang kehormatan Rp8,3 miliar dan perjalanan dinas  Rp2,4 miliar. Para anggota TAGUPP menerima honor antara  20 sampai 45 juta rupiah per bulan.

YANG PERLU DIPERJELAS

Ada beberapa hal yang masih perlu diperjelas dan dicermati dengan kehadiran TAGUPP Kaltim. Struktur TAGUPP terdiri Pelindung, Dewan Penasihat, Ketua dan dua Wakil Ketua serta 4 bidang yaitu Bidang Sumber Daya Manusia & Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Infra Struktur & Lingkungan, Bidang Optimalisasi  Pendapatan & Keuangan Daerah serta Bidang Informasi & Komunikasi Publik.

Pertama:  Apakah pembentukan TAGUPP punya landasan hukum yang kuat? Tahun lalu Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakhrullah mengeluarkan larangan kepada semua kepala daerah mengangkat tenaga honor, staf khusus dan  tenaga ahli.

“Yang melanggar akan dikenai sanksi berat dari pemerintah pusat,” tandasnya.

Seorang pejabat Kemendagri menyatakan, pengangkatan staf khusus atau tenaga ahli tak ada dasar hukumnya.

“Sangat mungkin jadi temuan BPK dan pengembalian honor jika menggunakan APBD,” jelasnya.

Wamen Bima Arya mengatakan, kepala daerah dimungkinkan membentuk atau membayar tim ahli untuk melaksanakan ouput suatu kegiatan  dengan mekanisme  pengadaan barang/jasa selaku tenaga ahli dengan besaran sesuai dengan keahlian yang dituangkan dalam kontrak mengacu pada Perpres Standar Harga Satuan (SHS).

Kedua: Saya sependapat dengan pandangan pengamat kebijakan publik Unmul, Saipul Bahtiar yang mengatakan TAGUPP lebih cocok diberi nama Tim Sukses atau Tim Penasihat saja, karena tidak mencerminkan esensi sebuah tim ahli sesungguhnya. Seharusnya Tim Ahli itu benar-benar diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing dengan keahlian yang terukur. Apakah itu terlihat jelas di tubuh TAGUPP, kita “TST,” tahu sama tahu.

Ketiga: Tubuh TAGUPP memang terlalu gemuk dan juga tidak proporsional. Jumlah 43 orang tidak sedikit. Banyak yang mempertanyakan efektivitasnya. Lalu kata Ketua Tim Irianto Lambrie, tim mendapat tugas khusus untuk mencari berbagai solusi dengan menurunnya APBD Kaltim gara-gara pemangkasan dana transfer dari pusat. Tapi anehnya Bidang Ekonomi dan Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah masing-masing hanya berkekuatan 5 orang, sementara hampir separuh atau 20 orang dari anggota Tim berada di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (BIKP).   Dilihat dari komposisi ini, tak salah kalau ada yang beranggapan Tim ini sebenarnya dijadikan alat untuk menangkis kritikan berbagai sorotan sekaligus ikut mempromosikan program gubernur. Itu terlihat dari cuap-cuap Sudarno, salah satu anggota BIKP, yang langsung ikut menjelaskan mobil dinas mahal yang dibeli gubernur. Padahal tim bukan corong gubernur, tapi berfungsi sebagai “think tank.”

Keempat, dengan kekuatan personil yang gemuk itu, kebijakan pembentukan TAGUPP terkesan pemborosan dan tidak mencerminkan penghematan atau efisiensi. Bayangkan Mas Bambang, Anda dalam bulan ini bakal terima rapel honor 2 bulan (Januari dan Februari) yaitu Rp90 juta. Honor anggota tim penasihat Rp45 juta sebulan atau Rp1,5 juta per hari. Jadi cukup ongkang-ongkang kaki di Jakarta sudah terima puluhan juta. Sekali lagi perlu dibaca apakah honor ini “halal” atau tidak sah. Jangan sampai di kemudian hari  ada rekomendasi BPK untuk dikembalikan.

Kelima, SK Pembentukan TAGUPP yang berlaku surut juga bisa jadi masalah. Praktisi hukum Samarinda, Sindoro, SH, MH berpendapat SK Gubernur tentang TAGUPP yang berlaku surut jelas sekali melanggar dan tidak berasaskan prinsif  pemerintahan yang baik.

“Berpotensi melanggar hukum,” kata Sindoro di @lambe.kaltim.

Pendapat yang sama juga ditegaskan Dr Jaidun, SH, MH. “Itu melanggar hukum. Jika honor ahli dibayar sebelum ada SK Gubernur bakal bermasalah,” tandasnya.

Saya tidak tahu apakah pembayaran honor yang besar untuk anggota TAGUPP ini bagian dari apa yang disebut Gubernur untuk menjaga “marwahnya” Kaltim. Tapi saya lihat di WA Group, ada pendukung gubernur berkomentar begini: “Harga dan besaran upah setara dengan kualitas. Yang berkualitas akan menghasilkan kuantitas.”

Itu saja informasi yang saya ingin sampaikan kepada Mas Bambang Widjojanto. Pasti Anda sudah tahu tentang Kaltim dan sudah tahu dengan Gubernur HARUM. Soalnya Mas Bambang sudah sempat dilibatkan  dalam seleksi penjaringan calon pimpinan BUMD. “Saya punya pengalaman membantu gubernur DKI dengan tim serupa,” kata BW ketika diwawancarai kaltimkece.id.(*)

Demi Gubernur, Baiknya Mundur

Catatan Rizal Effendi

GARA-GARA heboh mobil dinas Rp8,5 miliar, istri Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas’ud (HARUM), Hj Syarifah Suraidah ikut jadi sorotan publik. Dia diplototi orang karena gaya berpakaiannya terbilang unik dan cenderung tidak matching  dengan situasi dan lingkungan.

Tapi dia cuek saja. Performa outfit-nya mewah dan beraroma Eropa. Juga  dengan warna mencolok. Tas dan perhiasan yang dikenakan bernilai ratusan juta rupiah dari berbagai merk terkenal. Itu sebabnya dia disebut netizen bak “Noni Belanda.” Outfit itu adalah pakaian dan aksesoris (baju, celana, tas dan sepatu) yang dikenakan seseorang.

Penampilan Hj Syarifah Suraidah yang akrab dipanggil Bunda HARUM itu selalu menarik perhatian. Beberapa hari lalu dia viral ketika mengenakan gaun putih bermotif bunga dengan topi lebar coklat muda atau fedorah di kepala.

Dengan penampilan seperti itu dia menemui seorang perempuan baya pedagang sayur. Pemandangannya jadi kontras. Mereka yang nyinyir menilai Bunda Harum gagal kostum. Juga memperlebar jarak dengan rakyat jelata. Seharusnya sebagai istri pejabat, dia bisa tampil bersahaja. Tidak hedon.

Fashion stylist sekaligus konten kreator Andre Panaga mengolok-ngolok dan mengkritisi penampilan Bunda Harum.  “Semoga yang dipikirin si Bunda bukan cuma ‘besok pakai warna apa ya?’ tapi mikiran juga ‘besok wargaku makan apa ya?’ gitu,” ucapnya di Facebook.

Komika asal Pinrang, Musdalifah Basri membuat konten parodi. Lewat unggah di akun Instagram-nya, Senin (2/3). Dia tampil berbusana menirukan gaya Bunda HARUM. Mulai bajunya, topinya sampai tas dan perhiasan. Tidak lupa tahi lalatnya yang mirip pedangdut legend, Elvy Sukaesih.

Lalu dengan dikawal dua pria berotot dan membawa payung, finalis Stand Up Comedy Academy ini mendatangi penjual takjil. Warga yang sedang  antrean diminta menyingkir. Dengan bicaranya yang dibuat-buat dia berlagak seperti mendengarkan keluh kesah penjual takzil. “Ini Bunda HARUM KW2,” kata seorang warga tersenyum.

Tak Musdalifah saja yang membuat cosplay lucu itu, saya lihat di Instagram dan TikTok, banyak netizen lain juga melakukan hal yang sama. Malah ada juga netizen pria berkumis juga membuat dirinya tampil seperti Bunda Harum. “Jalan-jalan ke bazar PKK Kaltim. Dia yang bayar satu juta,” katanya menggoda.

Ada juga yang membandingkan Bunda Harum dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Sherly yang cantik dan kaya mampu menahan diri. Tahu kondisi warganya. Tentu beda banget dengan istri Gubernur Kaltim yang wah. “Jangan sirik ya, karena outfit-nya sudah keren, jadi perlu mobilnya yang Rp8,5 miliar,“ sindir @aulia_angelina.

Sudarno, anggota  Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) mencoba melakukan pembelaan. Dia bilang, urusan outfit Ibu Sarifah biasa saja. “Mulai dari dulu begitu dan suaminya punya kemampuan menjadikan begitu. Dikasih perhiasan, dikasi perhiasan terbaik. Harusnya pasangan lain juga begitu,” katanya.

Mantan juru bicara Tim Kampanye Rudy Mas’ud-Seno Aji ini memuji Bunda HARUM yang bisa tampil luar biasa. Bak seorang ratu. Padahal dia ibu dari 13 anak. “Coba bayangin itu, umur 43 tahun dia punya 13 anak. Seharusnya 17, karena 4 meninggal,” jelasnya.

Syarifah sempat menggugah pernyataannya di Instagram. Kesannya menjawab sorotan para netizen. “Hidup cuma sekali, jadilah diri sendiri,” katanya berprinsif.

TIDAK EFEKTIF

Sebagai istri gubernur, Bunda HARUM punya beberapa jabatan. Di antaranya Ketua PKK dan Ketua Dekranasda. Kalau Tim Penggerak (TP) PKK fokusnya pada kesejahteraan keluarga, maka Dekranasda diarahkan untuk memajukan dan mengembangkan produk kerajinan serta UMKM yang dimiliki masyarakat.

Belum lama ini dia juga didaulat menjadi Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kaltim. Misi KORMI adalah menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat dan menggerakan komunitas. Di antara cabang olahraga di bawah KORMI adalah senam, dansa, binaraga serta beberapa cabang olahraga tradisional.

Yang menarik dari 75 anggota pengurus, Bunda HARUM memasukkan sejumlah nama selebgram lokal. Katanya untuk memperkuat komunikasi digital dan ekonomi kreatif olahraga. Ada juga yang bilang sebagian adalah tim suksesnya.

Kehadiran influencer atau selebgran itu, ada juga yang mengaitkan dengan anggaran di Dinas Pariwisata Kaltim yang besarnya Rp1,7 miliar. Tapi influencer lokal sempat disorot karena dianggap tidak berani bersuara berkaitan heboh mobil dinas gubernur.

Bunda HARUM juga mendirikan HARUM Center Foundation yang fokus pada kegiatan sosial, edukasi dan pengembangan potensi masyarakat. Dia juga punya Bestie Syarifah Suraidah (BSS), yang diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial dan politiknya.

Syarifah Suraidah sempat tinggal di Penajam, Kabupaten Paser Utara (PPU). Tapi dia lahir di Balikpapan persis 1 Januari 1981. Jadi usianya sudah 45 tahun bukan 43. SD sampai SMP dia masih bersekolah di PPU. Baru kemudian lanjut menjadi siswi  SMK Sekolah Perawat Kesehatan Depkes di Balikpapan.

Melengkapi usaha suaminya di bisnis perminyakan dan industri penunjang,  Bunda HARUM juga menjadi Direktur PT Barokah Agro Perkasa. Laporan LHKPN-nya pada Maret 2025, menyebutkan total kekayaannya Rp166,5 miliar, termasuk aset bisnis kelapa sawit serta utang sebesar Rp112 miliar.

Karena Rudy Mas’ud dipercaya sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim, maka Bunda HARUM didaulat menjadi Ketua  Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Kaltim.

Posisi Bunda HARUM yang strategis adalah dia juga anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, yang duduk di Komisi VI. Komisi ini sangat strategis, karena membidangi sektor perdagangan, pengawasan persaingan usaha hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bunda Harum jadi anggota Dewan menggantikan suaminya yang mencalonkan diri pada Pilgub 2024. Dia yang berada di urutan kedua dengan suara 71.496, otomatis berhak meraih kursi mahal tersebut.

Menurut saya, sebaiknya Bunda HARUM mundur dari Senayan. Jauh lebih kuat “marwahnya” jika dia full  mendampingi suaminya di Kaltim terutama dalam kedudukannya sebagai Ketua TP PKK dan Dekranasda.

Mending kursi DPR RI itu diserahkan kepada caleg Golkar yang lain. Biar lebih efektif lagi wakil rakyat Kaltim yang duduk di sana. Jumlah anggota DPR Dapil Kaltim cuma 8 orang. Sedikit sekali, sehingga perlu orang yang fokus duduk di sana. Dari 8 orang itu, ada beberapa nama tak pernah terdengar menyuarakan kepentingan Kaltim.

Selain Bunda HARUM, nama wakil Kaltim lainnya di DPR RI adalah  Safaruddin (PDIP), Hetifah Sjaifudian (Golkar), Budisatrio Djiwandono (Gerindra), Syafruddin (PKB), Nabil Husein (NasDem), Aus Hidayat Nur (PKS) dan Edi Oloan Pasaribu (PAN).

Meski tampilnya wah, Bunda HARUM dikenal sebagai orang yang ramah dan dermawan. Suka bagi-bagi angpao atau THR. Apalagi pada setiap lebaran. Tinggal antre di rumahnya di Pendingin, Pulau Atas atau di Lamin Etam. Sayang saya di Balikpapan. He.(*)

Tim Ahli Gubernur Kaltim

Catatan Rizal Effendi

SAYA  hormat dan salut atas kesediaan Gubernur Haji Rudy Mas’ud (HARUM) meminta maaf atas kehebohan kasus pengadaan mobil dinasnya. Selain itu dia juga ikhlas mengembalikan atau membatalkan pembelian mobil mahal bernilai Rp8,5 miliar itu kepada penyedianya.

Penyedianya adalah CV Afisera Samarinda. “Itu mobil termahal yang pernah kami jual,” kata Subhan, sang direktur. Dia mengaku perusahaannya dipercaya ATMP Indomobil untuk memasarkan jenis mobil tersebut.

Subhan tak keberatan mobil yang sudah dibayar lunas Pemprov Kaltim itu dikembalikan. “Dana pembelian mobil itu harus dikembalikan  ke kas daerah dalam waktu 14 hari,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Muhammad Faisal dalam jumpa pers di Kantor Gubernur, Senin (2/3).

Subhan terkesan  tidak menuntut ganti rugi. Menurut Faisal, mobilnya berada  di Kantor Perwakilan Kaltim di Jakarta. Belum pernah dipakai dan masih ada bungkus plastiknya. Tapi ada awak media yang menelusuri ke sana tidak menemukan mobil mahal tersebut.

Sejumlah wartawan sempat bingung, ketika Gubernur HARUM menghadiri pelantikan Putri Amanda Nurramadhani (23) jadi Ketua KADIN Kaltim di IKN mengendarai Range Rover putih KT 1. Wartawan sempat bertanya. “Oh bukan,  itu punya Pak Gub pribadi tapi beda jenis,” kata Faisal.

Pelantikan Putri oleh Ketua KADIN Pusat  Anindya Novyan Bakrie berlangsung ketat. Ada sejumlah keamanan bertugas. Acara pelantikan yang tadinya direncanakan di Samarinda mendadak dipindahkan ke IKN. Aneh juga.

Putri memang disorot. Baru berusia 23 tahun dan belum memenuhi syarat tapi tetap dipilih jadi ketua. Soalnya dia adalah keponakan gubernur. Putri kabarnya adalah putrinya Hj Syahariah Mas’ud, anggota DPRD Kaltim yang juga saudara kandung gubernur. Syahariah sendiri disebut-sebut calon kuat Ketua KONI Kaltim.

Di luar soal masalah mobil dan KADIN, kita juga perlu mencermati  pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim yang diketuai mantan Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie, MM. Irianto pada Pilkada sebelumnya adalah Ketua Tim Pemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji.

TAGUPP berkekuatan 47 orang. Ada nama besar seperti Bambang  Widjojanto dan Irfan Wahid di sana. Bambang Widjojanto sekarang berstatus sebagai pengacara. Dia dikenal sebagai aktivis anti korupsi dan pernah menjadi anggota KPK. Sedang Irfan Wahid yang akrab disapa Gus Ipang Wahid dikenal sebagai praktisi komunikasi politik yang ikut mensukseskan kemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji. Mereka duduk sebagai Dewan Penasehat bersama 6 nama lainnya.

Juga ada nama Hijrah Mas’ud, adik kandung gubernur sebagai Wakil Ketua I, yang selalu jadi omongan. Juga ada dosen Unhas, Dr Syahrir A Pasinringi, MS (Prof Cali), yang beberapa waktu lalu diangkat sebagai Ketua Dewas RSUD A Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Dalam struktur TAGUPP, Prof Cali dipercaya sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.

Hijrah dan Prof Cali sempat disorot Sudarno, mantan juru bicara Tim Kemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji. Sudarno sendiri ternyata juga masuk dalam TAGUPP. Namanya tercantum sebagai anggota Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik. Makanya langsung ikut cuap-cuap soal urusan mobil dinas gubernur. Yang agak menarik Sudarno juga ikut meluruskan masalah penampilan istri gub. Padahal dia sendiri yang menyebut itu masalah pribadi.

Berdasarkan SK Gubernur Kaltim No 100.3.3.1/K.9/2026, TAGUPP berada di bawah koordinasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim sebagai penyedia honorarium bulanan bagi para anggota TAGUPP.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar mengusulkan tim tersebut sebaiknya diberi nama Tim Sukses atau Tim Penasihat Gubernur. Ia menilai tim yang ada tidak mencerminkan esensi sebuah tim ahli, karena anggotanya didominasi tim sukses.

Dia juga menyorot masuknya sejumlah nama dari luar karena dianggap kurang memahami akar rumput permasalahan Kaltim. “Jangan sampai mereka mereka justru yang ingin mengatur Kaltim,” kata Saipul.

Dia juga mengkritisi beban finansial yang muncul akibat besarnya jumlah anggota tim. “Kalau uang pribadi gubernur ngga masalah, tapi ini kan uang rakyat, uang dari pajak. Jadi jangan sampai terbuang percuma,” katanya seperti diberitakan PROKAL.co.

Kemarin, Selasar.co merilis daftar honorium TAGUPP. Untuk jabatan ketua Rp40 juta per bulan. Wakil ketua Rp35 juta per bulan, koordinator bidang/divisi Rp30 juta per bulan, anggota bidang/divisi Rp20 juta per bulan  serta dewan penasihat Rp45 juta per bulan. Apakah angkanya memang sebesar  seperti itu? Saya belum membaca ada penjelasan resmi.

APA BOLEH DIBENTUK?

Menjelang pelantikan serentak 505 kepala daerah se Indonesia, 20 Februari 2025, saya sempat menulis tentang masalah pengangkatan staf khusus (Stafsus) dan tenaga ahli kepala daerah.

Saya mengutip ucapan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), yang saat itu dijabat Prof Zudan Arif Fakhrullah. Dia menegaskan, semua kepala daerah yang baru dilantik dilarang mengangkat tenaga honorer baru, staf khusus dan tenaga ahli.

“Anggaran yang ada kita fokuskan untuk pengangkatan P3K, jadi jangan ada pengangkatan tenaga honor baru termasuk staf khusus  dan tenaga ahli baik yang nempel di kepala daerah maupun yang ditempelkan di OPD-OPD,” tegas Zudan kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Berdasarkan pengalaman, pos staf khusus dan tenaga ahli itu diada-adakan oleh kepala daerah untuk mengakomodasi sejumlah anggota tim sukses Pilkada, yang dianggap berjasa memenangkan sang kepala daerah.

Menurut Prof Zudan, jika ada kepala daerah yang tetap melanggar aturan yang telah disampaikan, maka akan dikenakan sanksi berat oleh pemerintah pusat. “Banyak yang bilang anggaran daerah terbatas, tapi kok masih angkat staf khusus dan tenaga ahli. Ini kan jelas-jelas tidak masuk akal,” tandasnya.

Saya tidak tahu persis apakah ada aturan baru sehingga Gubernur HARUM bisa membentuk TAGUPP. Tapi seorang pejabat Kemendagri yang saya hubungi tetap menyatakan bahwa pengangkatan staf khusus atau tenaga ahli tidak dibenarkan.

“Tidak ada dasar hukumnya. Bukankah di struktur pemerintahan sudah ada staf ahli. Jadi pengangkatan tim ahli berisiko jadi temuan BPK. Tidak tertutup kemungkinan kelak kalau mereka terima honor dari APBD akan diminta untuk dikembalikan,” ujarnya.

Menurut pejabat Kemendagri itu, kepala daerah boleh saja merekrut tim ahli sebanyak mungkin. Tapi harus di luar struktur pemerintahan daerah. “Dan yang terpenting semua pembiayaan termasuk honornya ditanggung secara pribadi oleh kepala daerah,” jelasnya.

Ketua TAGUPP Kaltim Irianto Lambrie menyatakan, tim mereka akan bekerja melalui kolaborasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD  serta pemerintah kabupaten/kota.

“Tugas kami adalah memberikan masukan secara objektif, ilmiah dan profesional demi kepentingan daerah dan masyarakat Kalimantan Timur,” jelasnya.

Menurut Irianto, pembentukan tim ahli bukanlah hal baru. Saat dia memimpin Kaltara, dia juga membentuk tim serupa meski dengan jumlah terbatas, hanya 11 orang dari kalangan akademisi, praktisi hukum dan tokoh daerah.

Irianto juga mengatakan, mereka mendapat mandat khusus dari gubernur untuk mencari strategi agar Kaltim tidak bergantung pada pusat. Pihaknya memastikan Provinsi Kaltim mampu memaksimalkan potensi PAD untuk menggerakkan pembangunan di daerah.

Saya tidak bermaksud menggunjing eksistensi  TAGUPP Kaltim. Apalagi sebagian saya juga kenal dan tahu kapasitas mereka. Cukup mumpuni. Tapi menurut saya, Gubernur HARUM harus memastikan pembentukan TAGUPP itu tidak menabrak aturan kalau biayanya mengambil dari kantong APBD. Jangan sampai ada lagi kebijakan yang merusak “marwah” gubernur. Kan repot kalau minta maaf lagi.(*)

Minta Maaflah Pak Gub

Catatan Rizal Effendi

HEBOH mobil mahal Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM) sudah meluas. Boleh dibilang sudah menjadi kehebohan nasional. Isinya semua mencela. Kebijakan itu benar-benar jauh dari aroma harum yang sebenarnya. Pak Gub dihujat di mana-mana. Sedih juga. Dulu HARUM sempat bilang Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebagai gubernur konten. Sekarang giliran Pak Gub punya cap begitu. Sayang capnya agak hitam.

Malah belakangan sorotan orang makin meluas. Soal penampilan istrinya, Hj Sarifah Suraidah disebut bak “Noni Belanda,” soal ada anggaran penulisan naskah pidato, soal anggaran dapur rumah dinas gubernur sampai berbagai hal yang dilakukan dinasti Mas’ud.

Menurut saya tidak ada jalan lain, Gubernur HARUM sebaiknya secara ksatria meminta maaf atas kehilafan ini. Yakinlah apa yang dicibir orang bukan ghibah dan apa yang dimaksud dengan marwah atau muru’ah itu, bukan seperti persepsi yang disampaikan Pak Gub.

Selain meminta maaf, Gubernur harus berani secara langsung menyampaikan klarifikasi atas kesimpangsiuran sekitar pengadaan mobil tersebut.

Pertama, perlu ketegasan apakah mobil tersebut sudah dibeli apa belum? Kalau sudah dibeli, apa jenis mobilnya dan berapa harganya. Tampilkan fotonya. Apa alasan membeli mobil dengan harga yang tinggi? Bukankah ada jenis-jenis mobil dengan spek yang sama, yang harganya tidak semahal yang ada. Pak Gub tidak bisa berkilah bahwa urusan harga dia tidak mengikuti. Ada informasi mengutip KALPOSTONLINE.COM, pengadaan mobil itu lewat CV A dengan nilai kontrak Rp8.499.936.000. Spesifikasinya mobil SUV hybrid 2996 cc 434 HP. Apa benar?

Kedua, sesungguhnya mobil tersebut mau digunakan dan ditempatkan di mana? Di lihat dari penjelasan Pak Gub sebelumnya, terkesan mobil ada di Jakarta. Sementara dua staf Pak Gub termasuk Sekdaprov memberikan penjelasan yang berbeda. Disebutkan mobil itu untuk menyambut tamu IKN dan dipergunakan di medan Kaltim yang berat. Lalu yang benar yang mana?

Ketiga, Pak Gub sebaiknya berkonsultasi dengan Mendagri dan BPK. Saya yakin kalau mobil itu belum dibeli, sarannya dibatalkan saja. Tapi kalau terlanjur sudah dibeli, apa boleh dijual atau dilelang atau dikembalikan ke agennya? Kalau ada risiko kerugian, maka ditanggung secara pribadi oleh Pak Gub. Mobil itu jika dipakai Pak Gub, sepanjang masa akan menjadi bahan celaan orang atas “marwah” Pak Gub yang tidak berpihak ke masyarakat. Belum ada mobil pejabat semahal itu. Presiden Prabowo saja hanya pakai Maung Rp1,2 miliar. Atau Wapres Gibran tak jarang menggunakan Avanza. Jadi kata-kata Pak Gub di depan mahasiswa: “Masa Gubernur pakai Kijang” harusnya dimaknai hal biasa, bukan ketidakwajaran atau merusak marwah.

Keempat, Pak Gub bilang sampai saat ini Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuk dia di Kaltim. Pertanyaannya, kenapa belum dianggarkan? Apakah ada rencana kalau sukses mobil yang di Jakarta, baru menyusul pengadaan mobil untuk yang di Kaltim dengan kelas yang tak kalah wah-nya? Kata Pak Gub, selama ini dia menggunakan mobil pribadi sampai hancur. Itu sangat kita hargai berkorban untuk negara dan rakyat. Kita salut. Pasti tidak seberapa dilihat dari kekayaan Pak Gub yang mencapai ratusan miliar. Tapi ada wartawan menulis, ke mana mobil Lexus LX 570 yang dipakai gubernur sebelumnya? Katanya hanya dipakai petugas pengawalan, apa benar dan pantas?

Kelima, Pak Gub harus memperbaiki public speaking-nya. Pak Gub harus memahami cara berpikir orang banyak atau masyarakat yang sebagian besar hidup penuh keterbatasan. Ada netizen bilang, apa yang dipahami Pak Gub itu sebagai fenomena cacat berpikir. Sebagai orang kaya, apa yang dikenakan Pak Gub seperti jam tangan yang miliaran rupiah biasa-biasa saja. Tapi sebagai pemimpin masyarakat dan pejabat negara, maka gaya flexing seorang pemimpin sangat melukai perasaan masyarakat. Kolumnis Supriyanto Martosuwito mengatakan, kekuasaan punya efek psikologis yang halus. Fasilitas yang mewah berubah menjadi kewajaran.

Keenam, Pak Gub juga harus mengajak abang kandungnya, Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) berpikir yang pantas. Dalam situasi yang peka ini, HAMAS sebagai Ketua DPRD Kaltim seenaknya bilang kalau dia jadi gubernur dia malah beli helikopter.  Kesannya dia lagi menantang rakyat. Walau tujuan beli heli bagus, tapi dia harus sadar bahwa hati masyarakat lagi terluka. HAMAS juga harus menjelaskan betulkah DPRD juga mengambil anggaran APBD 2026 sebesar Rp6,8 miliar untuk kendaraan dinas Dewan. Kalau benar, sebaiknya dibatalkan atau direvisi disesuaikan dengan kondisi. Bukankah APBD Kaltim sangat berat dampak dari pemangkasan atau efisiensi.

ADA MAS DARNO LAGI

Saya lama tak berkomunikasi dengan Sudarno, mantan juru bicara tim kampanye Rudy Mas’ud-Seno Aji. Dia sempat ngambek dan lewat podcast,  Mas Darno – begitu saya panggil – sempat mengkritisi berbagai kebijakan Gubernur HARUM.

Mas Darno sempat menyoroti Hijrah Mas’ud, adik kandung gubernur yang ikut cawe-cawe di Kantor Gubernur. Dia juga sangat keras menentang kehadiran dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yaitu Dr Syahrir A Pasinringi, MS (Prof Cali) dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes jadi dewan pengawas RSUD milik Pemprov Kaltim. Dia sebut itu pelecehan SDM lokal dan bernuansa capital fligt atau pelarian dana ke luar.

Setelah menghilang  beberapa waktu terakhir, kemarin nama Mas Darno muncul lagi sebagai salah satu anggota Tim Tenaga Ahli Gubernur. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana komunikasinya, karena di situ juga ada nama Hijrah Mas’ud dan Prof Cali yang jadi sorotan Mas Darno.

Beberapa hari lalu Mas Darno diwawancarai Kompastv. Dia tampil penuh semangat sebagai “juru bicara” Tim yang menjelaskan soal pembelian mobil gubernur yang menghebohkan itu.

Presenter KompasTV: Sebenarnya mobil itu mau dipakai untuk apa?

Darno: Fungsinya ada dua. Fungsi operasional untuk jelajah Kaltim yang luasnya 127 ribu km yang medannya sangat berat dan kedua yang berkaitan dengan tamu-tamu. Tapi intinya Pak Gubernur bukan minta mobil apapun. Yang penting dipenuhi speknya. Publik harus tahu ini sudah efisiensi. Karena awalnya pada APBD yang disusun pemerintah sebelumnya, ada sewa helikopter Rp2 miliar per bulan kali 12, jadi Rp24 miliar dalam rangka untuk mobilisasi memantau se Kaltim. Tapi Rudy Mas’ud nggak mau.  Makanya menyerahkan TPAD, Sekda dan teman-teman, untuk mengatur. Yang penting beliau bisa jelajah Kaltim, melihat langsung masyarakat Kaltim.

Bukankah banyak mobil yang speknya sama dengan harga yang tidak fantastis sampai Rp8,5 miliar?.

Darno : Pak Gubernur kita tidak mengatur harganya. Yang penting speknya sesuai Permendagri 2006, silahkan. Yang penting double garden. Yang penting untuk tamu bisa. Untuk mobilasasi se Kaltim bisa. Yang pasti hari ini Pak Gubernur sudah setahun pakai mobil pribadi.

Jadi yang ngusulin akhirnya menjadi mobil seharga Rp8,5 miliar siapa?

Darno : Ya itu kan ada sistem. Pak Gubernur saya itu tidak ngurusi. Dia berbasis pada kebutuhan. Mau mobil harga satu miliar atau 2 miliar silahkan. Yang penting itu mobil untuk lapangan dan kemungkinan tamu-tamu. Kemudian gubernur menyerahkan teman-teman  TPAD, Sekdaprov dan teman-teman di DPRD.

Tapi kenapa kemudian mobilnya ini kata Pak Gub ada di Jakarta?

Darno: Masih ada di Jakarta. Tapi kan bisa ditarik ke Kaltim. Itu urusan teknis saja. Yang penting peruntukannya untuk lapangan dan sebagainya. Dan publik mesti tahu bahwa ini tidak kemudian Pak gubernur minta spek ini dan sebagainya. Ngga ada cerita itu.

Terima kasih atas penjelasannya Mas Darno. Selamat bergabung kembali di lingkaran Pak Gub. Jangan ngambek lagi ya.(*)

Rekam Azhari di Kalsul

Catatan Rizal Effendi

SAYA lama tak bertemu Pak Azhari Idris. Dia Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, yang berkedudukan di Balikpapan. Apa itu Kalsul? Cuma akronim. Bukan “Kamu Langsung Susul,” tapi kepanjangan dari Kalimantan dan Sulawesi.

Beberapa hari lalu dia kirim undangan kepada saya. Pak Azhari minta saya jadi nara sumber peluncuran buku “Rekam Jejak Energi Migas Kalimantan dan Sulawesi.” Acara berlangsung Jumat (27/2) kemarin di Migas Center, Kampus Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Migas di Jl Transad Km 08, Karang Joang, Balikpapan Utara.

Migas Center itu adalah bangunan untuk perpustakaan dan ruang diskusi sumbangan dari SKK Migas bersama sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). “Biar kualitas SKK Migas lebih meningkat, karena sejumlah lulusannya banyak yang berkarya di KKKS. Dan sekarang kita memang butuh anak-anak lokal,” kata Azhari.

SKK Migas atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dibentuk sesuai Perpres No 9 Tahun 2013, yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ringkasnya SKK Migas yang ditugasi agar Indonesia terus memproduksi minyak dan gas bumi.

Lembaga ini ditarget Presiden untuk mencapai produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Untuk melancarkan tugasnya, SKK Migas punya beberapa kantor perwakilan, di antaranya Perwakilan Kalsul, Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Perwakilan Papua & Maluku.

Produksi minyak mentah dan kondesat Kalsul di tahun 2025 mencapai 73.748 barel minyak per hari atau sekitar 12 persen dari produksi nasional yang mencapai 605.267 barel per hari. Sedang produksi gasnya mencapai 1.573 kaki kubik per hari atau 29 persen dari produksi nasional yang mencapai 5.432 kaki kubik per hari.

Provinsi Kaltim punya kontribusi yang besar terhadap produksi minyak dan gas bumi di Kalsul. Makanya kantor Perwakilan Kalsul ditaruh di Balikpapan. Berdampingan dengan daerah operasi Pertamina dan kilang Pertamina, yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto dengan proyek RDMP-nya.

Proyek RDMP itu proyek perluasan, yang menyebabkan kilang Pertaminan Balikpapan mampu mengolah minyak mentah dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu. Terbesar di Indonesia. Biaya proyek itu tidak tanggung-tanggung, Rp124 triliun dengan melibatkan 24 ribu pekerja.

Pertamina adalah BUMN energi terintegrasi yang mengelola bisnis minyak dan gas bumi dari hulu sampai hilir. Jadi dia salah satu kontraktor dari SKK Migas. Tapi dia juga mengolah BBM dan memasarkannya.

Peluncuran buku “Rekam Jejak Energi Migas Kalimantan dan Sulawesi” itu ternyata juga mengantar purna tugasnya Pak Azhari sebagai Kepala Perwakilan. “Ya saya memasuki masa pensiun,” jelasnya.

PERSIS WABAH COVID

Kepada para dosen dan mahasiswa STT Migas yang hadir, saya ceritakan bahwa rekam jejak Pak Azhari juga menarik. Sayang tidak terlalu terungkap dalam buku yang digarap sebagian atas dukungan para awak Kaltim Post.

Pak Azhari itu orang Aceh dengan mengantongi gelar sarjan Agama Islam. Dia sempat bekerja di Henry Dunant Center (HDC) di Kota Swiss, kampung halamannya Bapak Palang Merah Dunia. HDC adalah lembaga nirlaba yang terlibat dalam berbagai perundingan damai termasuk perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ada temannya yang mendorong Azhari masuk ke Unocal, perusahaan migas yang berbasis di Amerika Serikat. Dia sempat memperdalam teknologi geothermal, energi panas bumi. Karena itu ketika Unocal beralih ke Chevron, Azhari sempat bertugas di Jakarta di bidang penanganan  manajemen risiko industri hulu migas dan geothermal untuk Indonesia dan Filipina.

Belakangan dia ditarik ke BP Migas, sebelum diganti menjadi SKK Migas. Sempat bertugas di kampung halamannya, Aceh.  Pada saat puncak pandemi Covid-19 pada Juni 2021, dia dilantik menjadi Kepala SKK Migas Kalsul.

Kata saya, sangat bagus sekali jika diceritakan bagaimana rumitnya mencari dan mengebor minyak di saat wabah Covid. Saat itu saya menjadi wali kota. Saya sering berhubungan dengan teman-teman perminyakan karena sejumlah pekerja minyak banyak terjangkit virus tersebut.

Bayangkan saat itu, ada 66 pekerja PT Pertamina Hulu Kalimantan Timut (PHKT) yang sedang bertugas di RIG terkonfirmasi positif. Mereka semuanya dievakuasi ke Balikpapan. Ada juga sejumpah awak kapal pengangkut minyak yang terkena.

Meski ada Covid, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) selaku operator Blok Mahakam cukup berani dan andal. Mereka tetap melakukan pengeboran atau operasi tajak di sumur eksplorasi PS-1X di Struktur South Peciko, di Selatan lapangan Peciko yang berada di lepas Pantai Kaltim. “Ya kita itu dalam situasi apapun tidak boleh berhenti mencari migas, karena ini menyangkut hajat hidup negara dan rakyat Indonesia,” kata Azhari.

Pada peluncuran buku kemarin, saya banyak mengungkap harapan Kaltim di industri migas. Mulai kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sampai kewajiban pemberian Participating Interest (PI). Saya juga mengajukan usuk perlunya didirikan SMK Migas dan Politeknik Energi Migas di Balikpapan.

Saya juga menyinggung sentilan Presiden Prabowo soal duduknya Sultan Kutai Adji Muhammad Arifin pada peresmian perluasan kilang Pertamina Balikpapan. Itu momen untuk mengingatkan kita semua bahwa lahirnya industri minyak di Kalimantan dimulai ketika Sultan Kutai memberikan konsesi  pengeboran kepada JH Menten di Mathilda Balikpapan.

Karena itu, kata saya, Pemerintah termasuk Pemkot Balikpapan, SKK Migas bersama KKKS-nya serta Pertamina perlu membangunkan rumah singgah atau Keraton Mini Sultan Kutai di Balikpapan. Selain juga perlunya didirikan Museum Minyak. “Balikpapan sudah identik disebut kota minyak, jadi wajar kalau punya Museum Minyak,” begitu kata saya.

Peluncuran buku Rekam Migas di Kalsul dihadiri juga oleh Kepala STT Migas Dr M Lukman, ST, MT dan Ketua Yayasan Lauhil Machfudz Zakit, ST, M.En. Ada sejumlah mahasiswa dan dosen. Juga awak Kaltim Post yang dikomandani sang pimred, Romdani serta perwakilan dari Pertamina dan KKKS lainnya. Di antaranya Senior Manager PHM Robert Roy Antoni dan Pak Wisnu.

Terima kasih Pak Azhari Idris atas bhaktinya. Dengan selesainya menjadi Kepala SKK Migas, banyak waktu untuk bertemu sambil menghirup Kopi Gayo Arabika, yang menjadi salah satu kopi terbaik di dunia. Biar target produksi migas mencapai 1 juta barel per hari tetap bisa dicapai.(*)

Next Page »