Ramadan Datang, Tapi Bagi Sebagian Orang Hanya Rutinitas Biasa

Oleh: Riyawan S.Hut – Pemerhati Sosial & Budaya

Ramadan selalu disebut sebagai bulan suci, bulan penuh berkah, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam. Tapi mari jujur, tidak semua orang menyambut Ramadhan dengan suka cita.

Ada yang masuk Ramadan tanpa rasa bahagia. Tidak ada doa khusus. Tidak ada target ibadah. Tidak ada resolusi spiritual. Ramadhan datang dan pergi seperti kalender berganti bulan biasa.

Bagi sebagian orang, puasa bukan lagi momentum mendekat pada Tuhan, melainkan sekadar rutinitas tahunan. Bahkan terasa sebagai beban, jam kerja panjang, lapar, haus, dan jadwal yang terganggu. Fokusnya bukan pada pengampunan atau perbaikan diri, tapi pada kapan waktu berbuka tiba.

Ketika spiritualitas kalah oleh rutinitas, Ramadan kehilangan maknanya. Padahal, di balik rasa lapar itu ada kesempatan untuk berhenti sejenak, menarik napas, membuka hati, dan menemukan kembali “mukjizat kecil” yang sering luput seperti kesabaran, empati, dan kejujuran pada diri sendiri.

Fenomena ini bukan sekadar perasaan personal. Data survei terbaru justru memperlihatkan realitas yang lebih besar.

Survei SMRC pada Maret 2025 memunculkan fakta yang cukup mengejutkan. Hanya 62,9% Muslim Indonesia yang berpuasa penuh selama Ramadan. Angka ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya dan langsung memantik diskusi di ruang publik.

Di satu sisi, angka ini bisa terasa mengkhawatirkan. Namun di sisi lain, data ini seharusnya dibaca dengan kepala dingin, bukan dengan emosi atau penghakiman.

Jika 62,9% berpuasa penuh, berarti 37,1% tidak menjalankan puasa secara penuh. Dalam hitungan kasar, angka ini setara dengan sekitar 92,6 juta orang. Jumlah yang besar, iya. Tapi juga perlu dipahami dengan bijak.

Sebab tidak semua yang tidak berpuasa berarti “meninggalkan ibadah”. Islam sendiri memberikan keringanan (uzur syar’i) yang sangat luas. Di antaranya:

• Orang sakit
• Lansia yang sudah lemah fisik
• Musafir
• Perempuan hamil dan menyusui
• Perempuan haid dan nifas
• Anak-anak yang belum baligh
• Orang dengan gangguan mental berat

Mereka semua tidak berdosa ketika tidak berpuasa. Justru mereka sedang menjalankan syariat sesuai kemampuan masing-masing. Karena Islam bukan agama yang memaksa, tapi agama yang penuh kelapangan.

Menariknya, di level global, Indonesia masih kerap disebut sebagai negara dengan tingkat religiositas tinggi. Agama tetap menjadi kompas moral, perekat sosial, dan sumber nilai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Artinya, puasa hanyalah satu potongan dari mozaik besar keberagamaan. Ketaatan tidak selalu bisa diukur dengan satu indikator tunggal. Maka data ini seharusnya menjadi cermin refleksi, bukan vonis massal.

Pertanyaan pentingnya bukan “siapa yang salah”, tapi mengapa fenomena ini terjadi. Selain uzur syar’i, ada faktor lain yang ikut berperan:

• Tekanan pekerjaan dan jam kerja panjang
• Gaya hidup modern yang serba cepat
• Kelelahan mental dan fisik
• Iman yang sedang naik turun
• Lingkungan yang kurang suportif

Setiap orang punya perjalanan spiritualnya sendiri. Tidak semua fase hidup berada di titik paling kuat secara iman. Dan itu manusiawi. Di sinilah muncul isu penting “Mengapa orang yang berpuasa justru diajarkan untuk menghormati mereka yang tidak berpuasa?” Jawabannya ada pada inti ajaran Ramadhan itu sendiri yakni akhlak, kesabaran, dan empati.

Puasa bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi, ego, dan keinginan untuk merasa paling benar. Menghormati orang yang tidak berpuasa, selama mereka punya uzur atau berada dalam fase tertentu, adalah wujud kematangan beragama.

Menghakimi, memaksa, apalagi melakukan tindakan kasar seperti sweeping warung atau mempermalukan orang lain, justru merusak esensi puasa itu sendiri. Amarah dan arogansi bisa menggerus pahala yang dikumpulkan seharian penuh.

Islam juga mengajarkan keseimbangan. Penghormatan itu dua arah. Yang tidak berpuasa pun diajarkan untuk menjaga adab, tidak makan atau minum secara terang-terangan di depan orang yang berpuasa. Sementara yang berpuasa diminta bersabar dan santun.

Di sinilah Ramadhan benar-benar menjadi ujian akhlak sejati. Anda berpuasa? Justru ujian terbesarnya ketika melihat orang lain tidak berpuasa. Bisakah tetap tenang? Tetap santun? Tetap rendah hati? Karena hakikat puasa bukan menuntut dihormati, tapi belajar menghormati.

Ramadan tidak seharusnya diukur hanya dari angka survei atau persentase partisipasi. Esensinya ada pada proses memperbaiki diri, sekecil apa pun langkahnya.

Data 62,9% yang berpuasa penuh dan 37,1% yang tidak berpuasa bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling menguatkan. Untuk membangun lingkungan yang suportif, penuh empati, dan jauh dari penghakiman.

Ramadan adalah ruang latihan untuk menahan diri, memperhalus akhlak, dan belajar memahami sesama manusia. Jika itu tercapai, maka Ramadhan tidak pernah sia-sia, bahkan bagi mereka yang sedang tertatih dalam perjalanannya.

Selamat menjalani Ramadhan dengan lebih jujur pada diri sendiri. Selamat berproses. Selamat menjadi manusia yang lebih lapang. (*)

Wartawan adalah Seniman Zaman

Oleh: Fujiono

Di tengah riuh rendah arus informasi yang berkejaran dengan waktu, profesi wartawan kerap disempitkan maknanya. Ia direduksi menjadi sekadar penyampai kabar, pencatat peristiwa, atau dalam ungkapan yang kerap terdengar sinis “kuli tinta”. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, jurnalisme sejatinya adalah sebentuk kerja seni. Ia lahir dari olah rasa, ketekunan pikiran, dan tanggung jawab nurani. Wartawan, dalam seluruh medium, tulis, foto, radio, televisi, cetak, maupun daring adalah seniman yang bekerja dengan fakta sebagai kanvasnya.

Setiap karya jurnalistik adalah hasil perjumpaan antara realitas dan batin penciptanya. Tulisan yang baik tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi mengajak pembaca memahami pentingnya sebuah peristiwa. Diksi yang dipilih, alur yang dirajut, hingga jeda dalam paragraf, bukan perkara kebetulan. Semua adalah keputusan artistik yang lahir dari kesadaran bahwa kata-kata memiliki bobot, bahkan daya gugah. Dalam konteks ini, wartawan tidak sekadar melaporkan kejadian, melainkan menghidupkan makna.

Fotografi jurnalistik pun demikian. Ia bukan semata-mata hasil tekan tombol rana. Di balik satu bingkai foto, terdapat proses kontemplasi panjang. Memilih sudut pandang, menunggu cahaya yang tepat, serta keberanian menekan tombol pada detik yang menentukan. Foto yang kuat mampu berbicara tanpa aksara, menyampaikan getir, harap, atau kegetiran manusia hanya lewat sekelebat bayang dan cahaya. Fotografer jurnalistik bekerja dengan mata yang peka dan hati yang terjaga, sebab setiap bidikan adalah pilihan etis sekaligus estetika.

Videografi, sebagai medium bergerak, menuntut pengorbanan yang tak kalah besarnya. Ada waktu yang diluruhkan demi menanti momen langka, ada risiko yang dihadapi demi merekam peristiwa dari jarak terdekat, dan ada kepekaan artistik agar gambar yang disajikan tidak hanya informatif, tetapi juga nyaman dinikmati mata. Dalam video jurnalistik, seni bertemu disiplin, irama gambar, kesinambungan adegan, hingga kesenyapan yang sengaja dibiarkan berbicara.

Namun, dalam lanskap media yang kian pragmatis, unsur seni ini perlahan tergerus. Kecepatan sering kali menjadi panglima, menggeser kedalaman sebagai esensi makna. Banyak jurnalis, terutama generasi yang tumbuh bersama gawai dan algoritma, terjebak pada kerja yang serba ringkas dan serba segera. Mereka mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa jurnalisme yang baik menuntut lebih dari sekadar memenuhi tenggat. Ia menuntut kesungguhan untuk menjadikan setiap karya sebagai hasil cipta yang bernilai hangat.

Norman Mailer, penulis dan jurnalis Amerika yang dikenal melalui gaya New Journalism, pernah melontarkan kalimat yang kerap dikutip dengan nada getir sekaligus satir, “Jika seseorang tidak cukup berbakat untuk menjadi seorang novelis, tidak cukup pintar untuk menjadi seorang pengacara, dan tangannya terlalu gemetar untuk melakukan operasi, ia dapat menjadi seorang jurnalis.” Di balik ironi itu, tersimpan pengakuan atas kekuatan kata-kata jurnalistik. Mailer seolah mengingatkan bahwa jurnalis memegang senjata yang ampuh, yakni bahasa. Senjata ini bisa membedah kenyataan dengan presisi, tetapi jika digunakan tanpa kebijaksanaan, juga dapat melukai.

Kekuatan serupa ditegaskan John Hersey, pelopor jurnalisme baru yang karyanya Hiroshima menjadi tonggak reportase mendalam. Ia menyatakan, “Jurnalisme memungkinkan pembacanya untuk menyaksikan sejarah, fiksi memberi pembacanya kesempatan untuk menjalaninya,”. Pernyataan ini menegaskan bahwa tulisan jurnalistik mampu menarik pembaca masuk ke pusaran peristiwa, menjadikan mereka saksi yang terlibat secara emosional. Karena itu, setiap kalimat yang ditulis wartawan sesungguhnya adalah belati bermata dua. Dapat menerangi kebenaran, tetapi tanpa nurani juga berpotensi mencederai jika salah diarahkan.

Di sinilah etika bertaut erat dengan seni. Wartawan dituntut bukan hanya cakap secara teknis, tetapi juga matang secara moral. Tanpa kesadaran etis, karya jurnalistik mudah tersesat menjadi sensasi hampa. Sebaliknya, dengan nurani yang terjaga, jurnalisme dapat menjadi lentera yang menuntun masyarakat memahami realitas dengan jernih.

Filosofi fotografi mengajarkan hal serupa. Foto bukan sekadar dokumentasi, melainkan medium refleksi. Ia dapat membentuk cara pandang, memengaruhi kebudayaan, bahkan menjadi simbol kebebasan berekspresi. Fotografer yang memahami filosofi ini tidak berhenti pada keindahan visual, tetapi menggali pesan dan perasaan yang tersembunyi di balik momen peristiwa. Setiap foto menjadi dialog sunyi antara subjek, pencipta, dan penikmatnya.

Ketika jurnalisme dan seni bertemu, lahirlah karya yang bukan hanya informatif, tetapi juga bermakna. Tulisan yang berlapis makna, foto yang menggugah empati, dan video yang mengendap di ingatan adalah bukti bahwa kerja wartawan melampaui rutinitas belaka. Ia adalah proses kreatif yang memerlukan kesabaran, cinta, dan karsa.

Pertanyaannya kemudian, setelah memahami semua itu, pantaskah karya jurnalistik dianggap remeh atau biasa saja? Apakah profesi ini layak diperlakukan sekadar sebagai pekerjaan biasa, tanpa ruang bagi perenungan dan penghayatan tanpa makna?

Pada Hari Pers Nasional, 9 Februari 2026, pertanyaan itu menemukan momentumnya. Hari ini bukan hanya penanda sejarah pers Indonesia, melainkan juga ajakan untuk bercermin. Wartawan diajak kembali menelisik makna profesinya, bukan semata pengumpul fakta, melainkan pencipta karya yang dapat menggerakkan jiwa. Ada semangat yang menuntut insan pers untuk tidak berjalan setengah hati, untuk terus mengasah kepekaan dan memperkaya kosakata batin dari titik nurani.

Di tengah derasnya arus digital dan tuntutan kecepatan, tantangan wartawan justru semakin berat. Mereka dituntut menjaga keseimbangan antara ketepatan fakta dan kedalaman makna, antara kecepatan dan ketelitian, antara keberanian dan kebijaksanaan. Dalam keseimbangan itulah seni jurnalisme menemukan bentuknya.

Wartawan bukan kuli tinta. Ia adalah seniman yang bekerja dengan realitas sebagai bahan baku. Setiap kata yang ditorehkan, setiap gambar yang dibingkai, dan setiap suara yang direkam adalah hasil pergulatan batin. Karya-karya itu lahir bukan demi validasi semata, melainkan sebagai upaya memahami dunia dan membaginya kepada sesama.

Maka, pada peringatan Hari Pers Nasional ini, ajakan itu patut direnungkan, menjalani profesi wartawan tidak dengan cara biasa-biasa saja. Ada panggilan untuk mengulik hati, merawat nurani, dan melahirkan karya yang mampu menggetarkan. Bukan karena gemuruh sensasi, tetapi karena kejujuran dan keindahannya. Di sanalah jurnalisme menemukan martabatnya sebagai seni yang berpihak pada kemanusiaan sekaligus menjaga semesta.

Balikpapan dan Sultan

Catatan Rizal Effendi

ADA yang menarik pada Rapat Paripurna DPRD Balikpapan dalam rangka Hari Jadi Ke-129 Kota Balikpapan di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (9/2) pagi.  Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) dan Ketua DPRD Alwi Al Qadri sama-sama menyebut Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI, Sultan Drs H Adji Muhammad Arifin, SE, M.Si.

Mereka memprioritaskan penyebutan nama Sultan. “Yang Terhormat Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura,” katanya di awal sambutan. Sayangnya Sultan sendiri tidak hadir. Sebab, dalam  waktu yang bersamaan Sultan tengah merayakan Kaseh Selamat atau HUT kelahirannya yang ke-75 di Kedaton Kutai Kartanegara, Tenggarong.

Soal Sultan ini jadi peka, setelah Presiden Prabowo Subianto terkesan menegur petugas pada peresmian Proyek Perluasan Kilang Minyak (RDMP) Pertamina Balikpapan, Senin (12/1) lalu. Ini berkaitan dengan posisi duduk Sultan yang berada di belakang. “Sultan kok ditaruh di belakang, taruh di depan,” kata Presiden.

Gara-gara itu Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM) secara khusus meminta maaf. Sultan sendiri termasuk orang yang bersahaja. Dia tak terlalu mempersoalkan masalah ini  secara berlebihan. Pada waktu peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI 2024 di Istana Ibu Kota Nusantara (IKN), undangan Sultan malah tidak sampai. Padahal waktu itu Presiden Jokowi mengenakan baju adat Kesultanan Kutai.

Sultan teman seangkatan saya waktu kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Tempo hari saya sempat berbincang dengan Sultan dan ada keinginan Sultan memiliki rumah singgah atau Kedaton Kecil Kesultanan di Balikpapan.

Kabarnya hal itu sudah disampaikan kepada Wali Kota. RM sendiri menyambut baik dan tengah memproses penyiapan lahannya. “Mudah-mudahan rencana ini bisa kita wujudkan,” kata Sultan Arifin penuh harap.

Dalam sejarah Kalimantan Timur, wilayah Balikpapan dulunya termasuk wilayah Kesultanan Kutai. Kesultanan Kutai sendiri berdiri sejak abad ke-13 dan memiliki wilayah yang luas, termasuk Balikpapan, Samarinda dan sekitarnya. Itu sebabnya Bandara Sepinggan di era Gubernur Awang Faroek Ishak diubah menjadi Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Sultan Sulaiman adalah Sultan Kutai ke-19, yang memerintah dari tahun 1845 hingga 1899.

Acara Kaseh Selamat Sultan Arifin berlangsung khidmat. Ditandai dengan penampilan tari khas Kesultanan, Tari Topeng Panah Buana dan Tari Kanjar Ganjur dari Kesenian Cahaya Kedaton di bawah binaan Hj Adji Putri Indera Praboe ningrat.

Lalu ada sambutan dari Kerabat Kesultanan dilanjutkaan sambutan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, yang mendapat gelar Pangeran Adi Suta Praja. Kemudian ada hikmah milad dan puncaknya pemotongan tumpeng oleh Sultan Arifin didampingi sang permaisuri, Hj Sulastri dengan gelar Adji Raden Puspa Kencana.

PERTAMA KALI HADIR

Meski berlangsung di hotel, suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan dalam rangka hut kota berlangsung sederhana. “Acara hut kita memang berlangsung sederhana dan terbatas, karena itu saya mohon maaf jika ada warga kota yang tidak mendapat undangan,” kata Alwi dan Rahmad.

Saya hadir bersama mantan Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong yang akrab dipanggil ABS. Ini kehadiran kami pertama di era kepemimpinan Alwi Al Qadri sebagai Ketua Dewan. Di samping saya duduk Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin dan Ketua KADIN Balikpapan Noval Aspiani.

Tak lama anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan dari Partai Gerindra, Sabaruddin Panrecalle yang duduk di depan, ikut bergabung ke belakang. “Ketulahan saya dengan para senior yang ada di belakang,” katanya setengah bercanda. Di depan saya juga ada anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo dari Fraksi PAN.

Saya juga sempat berbincang dengan Rektor Universitas Mulia (UM) Prof Dr Ir Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si dan Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Ir Khakim Ghozali, M.MT. Mereka berdua amat bersemangat menghadiri Rapat Paripurna HUT Kota. Keduanya berkepentingan ikut memajukan Kota Balikpapan.

Rahmat sempat menyapa saya dan ABS. “Kehadiran mantan wali kota dan ketua DPRD tentu menambah semangat kita dalam membangun Balikpapan dengan visi Balikpapan Kota Global, Nyaman untuk semua dalam bingkai Madinatul Iman,” katanya. Hadir juga mantan wakil wali kota Heru Bambang, yang disebut RM sebagai “tenaga ahli” Pemkot.

Di sela pidatonya, Wali Kota sempat menayangkan wajah wali kota Balikpapan mulai ARS Mohammad, Bambang Sutikno, Imat Saili, Zainal Arifin,  Asnawi Arbain, Syarifuddin Yoes, Hermain Okol (Plt), Tjutjup Suparna, Imdaad Hamid, saya (Rizal Effendi) sampai RM sendiri bersama wakilnya, Bagus Susetyo.

Ketika saya akan meninggalkan tempat acara, RM bersama Bagus sempat memanggil saya dan ABS. Mereka penuh semangat mengajak kita foto bersama. Seorang undangan sempat berkomentar. “Wah ini bentuk harmoni yang kita rindukan,” katanya tersenyum.

Asisten III Sekdakot dr Andi Sri Juliarty selaku ketua panitia juga sempat menyapa saya. Demikian juga sejumlah pejabat pemkot. “Terima kasih atas kehadiran Bapak,” kata Andi Sri Juliarty yang akrab dipanggil dr Dio. Acara puncak HUT Kota berlangsung di halaman Pemkot, Selasa (10/2) ini ditandai dengan upacara dan pemberian penghargaan kepada warga prestasi.

Ketika akan turun dari tangga hotel Senyiur saya sempat bertemu Asisten I Sekdakot Drs Zulkifli, M.Si serta Ibu Kisnawati beserta putranya yang mendapat penghargaan atas keikhlasannya menghibahkan tanah miliknya seluas 1.500 meter persegi, yang dijadikan lokasi SD Negeri 024 Balikpapan Tengah.

“Mulia betul hati Ibu,” kata saya menyapa. Sebab di zaman sekarang sangat langka ada warga menyumbang tanah secara sukarela untuk kepentingan umum.

Yang membuat saya kaget dia ternyata istri almarhum Robert Effendi, mantan wartawan olahraga Kaltim Post ketika saya menjadi pemimpin redaksi di sana. Masyaallah, Tuhan pasti memberkahi dia dan keluarga atas dedikasinya itu. Aamiin.(*)

Makna Ketidakhadiran Presiden di HPN

Catatan Hendry Ch Bangun
(Forum Wartawan Kebangsaan)

Presiden Republik Indonesia tidak hadir di puncak acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN), bukan hal baru. Gus Dur tidak hadir di HPN Banjarmasin, lalu diwakilkan kepada Megawati Soekarnoputri, karena waktu itu Presiden kurang sreg dengan PWI yang masih dianggap sebagai warisan Orde Baru, saat PWI Pusat dipimpin Tarman Azzam.

Joko Widodo tidak hadir di HPN Batam karena baru saja keliling ASEAN setelah dilantik sebagai presiden dan selisih waktunya hanya 2 hari sehingga kehadirannya diwakilkan kepada HM Jusuf Kalla, saat kepemimpinan PWI Pusat dijabat Margiono.

Prabowo Subianto tidak hadir di HPN Banjarmasin karena disebut-sebut adanya dualisme di kepengurusan PWI Pusat, tidak ingin dianggap berpihak, meski sebenarnya yang terjadi adalah kudeta berbalut Kongres Luar Biasa yang tidak pernah diakui negara.

Setelah Kongres PWI di Cikarang, tahun 2025, yang terjadi setelah Hendry Ch Bangun setuju ada percepatan pemilihan pengurus baru untuk kesatuan PWI Pusat, semua berharap tidak akan ada lagi masalah. Apalagi jelas ada restu pemerintah, kongres dibuka Menkomdigi, diadakan di fasilitas Komdigi, dan pengurus baru disambut baik Menkomdigi.

Tetapi ternyata di Hari Pers Nasional di Serang, Banten, Presiden Prabowo Subianto tidak hadir. Maka tidak sedikit yang bertanya-tanya, ada apa di Jelambar? Persis pertanyaa kode buntut di tahun 1970-an yang jawabnya bisa apa saja. Terserah ditafsirkan sendiri. *

Sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang terpilih secara sah di Kongres 2023 Bandung, saya merasa sedih bahwa Hari Pers Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden no 5 tahun 1985, siapapun ketuanya saat ini. Presiden seperti tidak menghargai PWI, yang berkongres 9-10 Februari tahun 1946 di Solo, untuk menyatukan kekuatan wartawan se Indonesia, dan menyatakan tekad berdiri bersama para pejuang kemerdekaan untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan Republik Indonesia.

Ya, wartawan tidak hanya berjuang melalui tulisan dan teriakan di depan mikrofon, untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia masih ada, bahwa kepemimpinan Soekarto-Hatta dengan Perdana Menteri Sjahrir, masih didukung puluhan juta rakyat. Bahwa seluruh komponen bangsa, para pekerja, pegawai negeri, dan rakyat setia pada perjuangan yang telah melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Itulah fakta lahirnya Keppres No 5 tahun 1985. Masak peringatan HPN tidak dihadiri Presiden yang membuat Keppres, siapapun presidennya?

Sungguh ironis karena PWI jelas ideologi kebangsaannya, dengan menempatkan Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan berpikir, filosofi, dalam menjalankan profesi kewartawanan, persis seperti yang sering disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. PWI itu Merah Putih dan NKRI Harga Mati, tidak sekadar bersandar pada Humanisme Universal.

Orang bisa mengatakan, tokh ada Menko yang hadir atas nama pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah masih mengapresiasi dan menghargai wartawan, organisasi pers, organisasi perusahan pers, dan tentu Dewan Pers, sebagai pilar pelaksanaan HPN. Tetapi tetap saja seperti sayur tanpa garam, karena justru garamnya itulah yang memberikan vitalitas, energi, kekuatan bagi pers dan media yang saat ini sudah dalam tahap Vivere Pericoloso, kalau kita mengacu pada pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1964. Tahun yang “hidup penuh bahaya” atau “menyerempet bahaya”.

Semua sudah berteriak bahwa media saat ini sedang terpuruk karena iklan media massa, sudah habis disedot platform digital, media sosial, dan kegiatan informasi yang nonpers. Belanja media pemerintah di pusat dan daerah, tidak lagi menghidupi secara normal kegiatan media, apalagi untuk membuat kegiatan usaha baru seperti tahun 1990-an. Kesejahteraan wartawan sudah pada tahap gawat darurat. Peraturan Dewan Pers, tentang gaji minimal wartawan setara UMP, mungkin hanya bisa dijalankan beberap media.

Saya berani bertaruh 95 persen lebih media yang saat ini hidup, menggaji dengaan upah kompromi, sesuai kesepakatan bawah tangan. Daripada pensiun dini, daripada menganggur dan tidak bekerja. Media yang memiliki tersertifikasi faktual, yang harus mencantumkan bukti transfer atau bayar gaji sesuai ketentuan, hampir semua mengakali aturan itu. Ya media harus hidup dan kalau tidak tersertifikasi, sering tidak diberi iklan oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot atau menjadi mitra kerjasama.

Dalam kondisi nafas ngap-ngapan, kata orang pinggir Jakarta, kehadiran Presiden RI di puncak acara HPN, akan bisa memberi semangat, kepercayaan bahwa pemerintah serius dalam menjaga kehidupan pers. Saya pernah menyampaikan kepada Menkominfo Rudiantara dan Johny Plate, memberi perhatian lebih kepada pers, minimal dengan memberikan bantuan berupa Pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi secara gratis kepada SDM pers. Jawaban keduanya sama, pada saat ini Kominfo atau sekarang Komdigi, tidak punya tugas fungsi membina pers layaknya di zaman Orde Baru. Semua urusan diserahkan ke Dewan Pers, dan karena anggarannya berupa hibah, ya jumlahnya secukupnya saja. Untuk program yang langsung berkaitan dengan peningkatan kompetensi pers, mungkin saat ini tidak sampai Rp 10 milyar, untuk sekitar 100.000 wartawan (30.000an bersertifikat kompetensi) seluruh Indonesia.

Sangat ironis karena pers selalu diminta ikut menjaga kewarasan, kejernihan di ruang publik, tidak ada ujaran kebencian, hoaks, apalagi provokasi, dan sikap antipemerintah, sedangkan media disuruh hidup sendiri dalam kondisi alam dan udara pengap. *

Tentu saja pers akan tetap terus bertahan dengan seluruh daya upaya, agar tetap professional dalam segala tantangan dan hambatan yang ada. Tidak akan putus asa, walaupun mungkin akan banyak yang profesionalismenya berkurang dan mengambil jalan pintas dan mencederai Kode Etik Jurnalistik yang menjadi landasan etika dan operasional.

Sebagaimana dikatakan Ketua Dewan Pers Prof Dr Komarudin Hidayat di acara HPN, masyarakat (yang sehat) akan selalu mencari air yang jernis di tengah banjir (informasi) dan itu artinya kalau pers menyajikan informasi yang sesuai KEJ dan memberi kesehatan jiwa, maka dia akan hidup. Tetapi apakah pers sehat betul-betul bisa bertahan dengan baik, mengingat biaya operasional untuk mendidik SDM pers yang mumpuni, kompeten, taat KEJ, tidak lagi murah. Apalagi untuk menjalankana manajemen perusahaan pers yang sesuai etos bisnis yang etis dan bermoral.

Ketika UU Pers dilahirkan pada tahun 1999, semangat para tokoh pers begitu besar, yakin akan bisa mandiri, independent, tidak perlu uluran tangan pemerintah dan masyarakat, untuk kehidupan pers yang sehat. Sampai tahun 2000-an betul begitu. Tetapi ketika platform media mulai membesar, media sosial mulai merajalela, bahkan kita kecerdasan buatan semakin terasa ikut campur dalam memproduksi berita, keadaan sudah harus dianggap darurat.

Absennya Presiden Prabowo Subianto, jangan kita anggap wujud cueknya pemerintah pada pers, tetapi barangkali juga karena bentuk ketidanmampuan insan pers untuk berkomunikasi dengan beliau melalui bawahan Presiden: untuk menunjukkan keprihatinan, sambil memperlihatkan peran penting pers dalam ikut membangun bangsa, ikut menjaga kedaulatan bangsa, dan menjadi aspirasi masyarakat yang menjerit karena kesulitan ekonomi.

Selamat Hari Pers Nasional. Majulah pers Indonesia. Merdeka

Serang, 9 Februari 2026.

RM, Wali Kota Termuda

Catatan Rizal Effendi

MEMASUKI usia kota Balikpapan 129 tahun, perlu juga warga kota tahu siapa saja yang pernah memimpin kota ini. Dari catatan yang ada, jumlahnya  sudah 10 orang, terhitung sejak Balikpapan ditetapkan sebagai kota pada tahun 1960 bersama Samarinda.

Wali Kota pertama adalah Aji Raden Sayid (ARS) Mohammad, bertugas pada 1960-1963. Lalu yang kedua Bambang Sutikno (1963-1965). Menyusul Imat Saili sebagai wali kota ke-3 (1965-1967), lalu Zainal Arifin sebagai wali kota ke-4 (1967-1973) dan Asnawi Arbain sebagai wali kota ke-5 (1974-1981).

Sedang wali kota ke-6 adalah Syarifuddin Yoes (1981-1989), kemudian Tjutjup Suparna sebagai wali kota ke-7 (1991-2001), Imdaad Hamid menjadi wali kota ke-8 (2001-2011), dan saya, Rizal Effendi sebagai wali kota ke-9 (2011-2021).

Rahmad Mas’ud (RM)  menjadi wali kota Balikpapan ke-10. Dia mulai bertugas 31 Mei 2021. Sekarang memasuki masa tugas yang kedua sejak dilantik serentak 20 Februari 2025 di Jakarta.

Saya mengenal pemimpin Kota Beriman sejak wali kota ke-6, Syarifuddin Yoes. Dia kolonel CZI yang akrab dipanggil Pak Yoes. Ketika dia menjadi Dandim 0901 Samarinda, saya sempat ditangkap Pak Yoes gara-gara melakukan aksi demo di kampus. Masih era Orde Baru. Saat itu saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

Pak Yoes adalah wali kota yang sangat mencintai Persiba Balikpapan. Berkat kegigihannya, Persiba saat itu naik ke Liga Utama. Berkat Pak Yoes juga lahirlah koran pertama di Kaltim yang bernama ManuntunG, tempat saya bekerja sebagai wartawan. Dalam perkembangannya ManuntunG bertransformasi menjadi Kaltim Post, yang 5 Januari lalu merayakan HUT-nya ke-38.

Penerus  perjuangan Pak Yoes adalah Tjutjup Suparna. Sama-sama dari Kodam VI/Mulawarman. Pak Tjutjup juga kolonel yang suka bola. Saya dan Syarifuddin HS (“Bung Jenderal”) sering bermain bola dengan Pak Tjutjup dalam tim kesebelasan yang dinamai “Kasbon.” Tapi uniknya Pak Tjutjup tak mau menangani Persiba secara langsung. Dia banyak fokus dalam penataan kota yang bersih dan indah. Sampai Balikpapan menjadi Kota Adipura. Di era Pak Tjutjup lahirnya lagu hymne Balikpapan. Dia secara khusus mengundang Sam Bimbo, sang pengarangnya ke Balikpapan.

Tentang Pak Imdaad, saya mengenalnya sejak di Samarinda. Waktu itu dia menjadi Kepala Humas Pemda Kaltim. Saya sering mewawancarainya, karena saya wartawan. Dia yang menggagas konsep Balikpapan Madinatul Iman. Pak Imdaad memimpin kota sangat bersahaja. Dia juga pemimpin cerdas dan religius. Dia berjuang keras agar Balikpapan tidak gelap. Era Pak Imdaad adalah era kita kekurangan listrik, sampai dia beli genset dan berjuang mendapatkan gas dari Total.

Berkat Pak Imdaad, saya mendadak beralih profesi dari seorang wartawan menjadi pemimpin kota. Pak Imdaad yang mengajak saya menjadi pasangan Pilwali. Sebelumnya Pak Imdaad didampingi Pak Mukmin Faisal sebagai wakil wali kota. Tapi pada Pilwali 2005, Pak Mukmin maju sendiri bersama Gunawarman.

SUKSES TANPA WAWALI

Dilihat dari sisi usia, RM boleh dibilang wali kota Balikpapan termuda. Ketika dia dilantik, usianya saat itu baru 45 tahun. Wali kota lainnya rata-rata di atas kepala 5. Saya saja waktu itu sudah berusia 53 tahun. Pak Imdaad pada usia 57 tahun. Pak Tjutjup juga terbilang muda. Waktu jadi wali kota usianya 46 tahun. Satu tahun lebih tua dari RM.

Rahmat juga wali kota satu-satunya dari unsur pengusaha. Lainnya dari perwira kepolisian, TNI dan birokrat. Saya juga di luar unsur itu. Soalnya profesi saya sebelumnya jurnalis.

Gelar pendidikan RM juga terbilang paling tinggi. Yang lain rata-rata setingkat S1 atau perwira kembang 3. Sedang RM bersama wakilnya sekarang, Bagus Susetyo sama-sama bergelar doktor (Dr). Artinya, dia sukses menempuh S1, S2, sampai S3. Gelar doktor diraih RM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul.

Periode masa bhakti pertama (2020-2025), RM menjalankan tugasnya sendiri. Wakil terpilih saat itu, Thohari Aziz dari PDIP meninggal dunia akibat Covid sebelum dilantik. Tak ada penggantinya sampai akhir masa jabatan.

Meski memimpin kota sendirian, RM sukses mempertahankan prestasi kota. Balikpapan tetap peraih terbanyak penghargaan keberhasilan pembangunan tingkat provinsi. Rata-rata 15 sampai 17 penghargaan diraih tiap tahun. Balikpapan juga selalu meraih penghargaan kota bersih, Adipura Kencana dan Kota Tertib Lalu Lintas. RM kepala daerah pertama di Kaltim yang sukses meluncurkan program BPJS Gratis. Selain juga baju seragam sekolah gratis.

RM mirip Pak Tjutjup. Sangat perhatian dengan taman-taman. Kota semakin cantik dan smart. Apalagi posisi Balikpapan semakin strategis dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). Rahmat juga sukses menggelar beberapa even nasional. Termasuk pertemuan para wali kota se Indonesia, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Ayah dari 5 anak hasil perkawinannya dengan Hj Nurlena ini, juga jago berolahraga. Kalau main bola, dia striker tajam yang mampu mencetak gol. Bisa bulutangkis, apalagi golf. Makanya dia bangun lapangan golf pribadi bernama Royal Mahligai Golf & Country di Kariangau. Dia juga mengembangkan olahraga berkuda di Balikpapan.

Sebelum menjadi wali kota, RM lima tahun memangku tugas sebagai wakil wali kota (wawali) periode 2016-2021. Dia mendampingi saya. Ketika saya memutuskan berpasangan dengan RM pada Pilwali 2015, beberapa sesepuh kota menolak. Mereka cenderung mendukung pasangan lain. Bahkan hampir semua tim sukses saya angkat kaki. Tinggal Zaenal Abidin atau Pak Zen yang bertahan dan menemani saya sampai sekarang. Dia memang teman sejati. Dan saya menang bersama RM.

Ada yang bertanya setelah 2030 nanti, ke mana RM melangkah? Apakah kembali ke dunia usaha atau terus berkiprah di dunia politik. Banyak yang memperkirakan dia akan terus berada dan berjuang di jalur kekuasaan. Kondisi itu sangat memungkinkan, selain masih muda, dia juga punya kemampuan logistik yang sangat memadai.

Beberapa kemungkinan politik bisa dilakukan RM. Dia bisa lukir dengan kakaknya, Hasanuddin Mas’ud. HAMAS menjadi Wali Kota Balikpapan dan dia menjadi Ketua DPRD Kaltim. Nanti di 2035, setelah Rudy Mas’ud (HARUM) selesai jadi gubernur, maka dia yang masuk menggantikannya. Rudy pasti manargetkan dua periode menjadi orang nomor satu Kaltim.

Ada juga yang bilang RM tertarik masuk ke DPR RI. Ada ambisi lain yang ingin dicapai. Dari situ dia akan berjuang masuk ke Kabinet. Apalagi kalau nanti Golkar yang memenangi Pemilu. Minimal bisa meraih wakil menteri. Apa tidak hebat jadinya? Pasti dia menjadi orang Kampung Baru pertama yang berada di lingkaran presiden. Hebat dan seru kalau jadi kenyataan.(*)

Next Page »