Filantropi Digital di Tengah Banjir Sumatra dan Krisis Legitimasi Pemerintah

oleh: Muhammad Faris Taqiyuddin

Banjir yang kembali melanda di daerah Sumatra tidak hanya memberikan genangan air dan kerugian secara fisik, tetapi juga memperlihatkan persoalan yang jauh lebih serius yaitu krisis kepercayaan terhadap negara dengan melihat penanganan yang lambat. Catatan resmi dari BNPB menunjukkan kerugian yang sangat besar dengan mencapai Rp 38,48 triliun di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dan lebih dari 600 korban jiwa 283 di Sumatra Utara, 165 di Sumatra Barat, dan 156 di Aceh. Infrastruktur publik lumpuh dikarenakan dampak dari lumpur banjir tersebut, ribuan rumah tersapu arus, dan akses jalan terputus. Dari fenomena tersebut ironisnya, ketika mekanisme negara masih tersendat, masyarakat justru bergerak lebih cepat. Rakyat bersama para influencer yang merasa dan memiliki empati untuk membantu menggalang dana melalui platform digital dengan nilai yang mencengangkan dalam hitungan jam solidaritas publik langsung bisa terkonsolidasi, bantuan mengalir, sementara negara ? masih kembali tampak sebagai penonton pada saat itu.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah derasnya arus donasi rakyat yang diberikan menjadi bukti tingginya kepedulian sosial, atau justru menjadi cermin telanjang atas kegagalan negara dalam menjalankan fungsi proteksi sosial yang seharusnya menjadi kewajiban utamanya?

Filantropi digital adalah bentuk rasa paling manusiawi dari masyarakat hari ini untuk bersimpati didalam bencana alam tersebut. Media sosial menjelma menjadi ruang empati kolektif. Rakyat saling menopang ketika negara tertatih. Influencer, dengan segala kontroversinya, mampu menggerakkan bantuan lebih cepat dibandingkan prosedur birokrasi yang terlalu  berbelit dengan segala pembelaan yang diberikan seolah olah memberikan pandangan “Keterlambatan bukanlah suatu hal yang bahaya”. Di titik darurat, solidaritas ini menyelamatkan.

Digital Philanthropy: Empati Masyarakat di Era Media Sosial

Di tengah banjir besar yang melanda Sumatra, media sosial kembali menunjukkan perannya sebagai ruang solidaritas digital. Ribuan warganet, jejaring relawan, dan figur publik menggalang donasi, menyebarkan informasi darurat, dan mengorganisir bantuan dengan kecepatan yang jauh melampaui mekanisme birokrasi formal. Fenomena ini menegaskan bahwa filantropi digital bukan sekadar tren, melainkan manifestasi nyata empati masyarakat yang menemukan saluran baru di era teknologi. Di balik Handphone, masyarakat membangun jembatan kepedulian yang tak terbatas, memperlihatkan bahwa rasa kemanusiaan kini bisa bergerak secepat arus data.

Media sosial memiliki fungsi bukan hanya sekedar sebagai ruang ekspresi, tetapi sebagai wadah baru yang memungkinkan solidaritas diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika dukungan dari masyarakat tiba lebih cepat dibandingkan dengan respons pemerintah, filantropi digital menunjukkan bahwa negara belum melaksanakan fungsi perlindungan dengan baik. Dalam kondisi ini, meskipun negara masih memiliki otoritas resmi, kepercayaan publik menurun karena pemerintah tidak menjadi yang pertama dirasakan hadir oleh warga saat menghadapi situasi darurat

Pemerintahan dan Krisis Legitimasi

Respon defensif DPR terhadap donasi digital banjir Sumatra memperlihatkan legitimacy crisis ketika publik lebih percaya solidaritas warga dan influencer dibanding wakil rakyat. Data dan berita menunjukkan DPR justru sibuk menyindir donasi Rp10 miliar yang viral, sementara pemerintah klaim sudah menyalurkan triliunan rupiah, yang bisa kita baca sekaligus dengarkan bersama sama. Alih-alih mengapresiasi solidaritas publik yang membantu pemerintahan dalam menangani banjir, sejumlah anggota DPR justru merespons dengan nada sensi dan defensif. Misalnya:

Endipat Wijaya, anggota Komisi I DPR dari Gerindra, melontarkan sindiran pedas terhadap aksi para influencer yang berhasil menggalang donasi hingga Rp10 miliar untuk korban banjir Sumatra. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyalurkan bantuan bernilai “triliunan rupiah”, namun tetap kalah gaung di ruang publik. Alih-alih menumbuhkan kepercayaan, komentar tersebut justru memicu gelombang kritik keras di media sosial. Publik menilai DPR lebih sibuk merawat citra politik ketimbang menjejakkan kaki di lokasi bencana, lebih sibuk berdebat soal popularitas daripada memastikan korban selamat.

Kontras dengan sikap yang terdengar defensif itu, Komisi VIII DPR justru malah mengingatkan pemerintah agar tidak menghambat solidaritas warga. Mereka menegaskan bahwa dalam situasi darurat, prinsip kemanusiaan menuntut kecepatan, bukan birokrasi berbelit. Perbedaan sikap ini semakin menyorot krisis legitimasi sebagian anggota DPR terjebak dalam ego politik, sementara rakyat dan influencer bergerak nyata di lapangan.

Dari Solidaritas ke Alarm Kegagalan Negara

Fenomena filantropi digital yang sekarang muncul di tengah bencana banjir Sumatra mengandung pandangan yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, ia menunjukkan kekuatan solidaritas masyarakat yang luar biasa bergerak cepat, spontan, dan masif melalui media sosial. Namun, di sisi lain, solidaritas ini juga berfungsi sebagai peringatan keras terhadap ketidakmampuan negara dalam menjalankan tugas pokoknya melindungi rakyat. Saat masyarakat sipil dan influencer terpaksa mengambil alih tanggung jawab darurat yang seharusnya ditangani pemerintah, krisis legitimasi pun tak terhindarkan. Negara masih memiliki wewenang resmi, tetapi kehilangan kecepatan respons dan kehadiran yang sangat diperlukan dalam kondisi darurat.

Solidaritas digital yang berjalan tanpa menunggu arahan negara menandai perubahan signifikan dalam hubungan antara warga dan pemerintah. Masyarakat tidak lagi menempatkan negara sebagai pelaku utama dalam penanganan bencana, melainkan sebagai pihak yang tertinggal dan sibuk mempertahankan klaim administratif seperti angka triliunan rupiah, laporan, serta pernyataan resmi tanpa mampu memberikan rasa aman yang nyata. Pada saat itulah, filantropi digital berubah dari sekadar tindakan kemanusiaan menjadi kritik sosial yang menantang ketidakhadiran negara. Jika pemerintah terus merespons solidaritas warga dengan sikap defensif, maka filantropi digital akan semakin dipandang bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai bukti konkret kegagalan struktural negara dalam memenuhi kewajiban dasarnya.

Banjir di Sumatra secara jelas memperlihatkan sebenarnya siapa yang benar-benar hadir saat krisis terjadi. Ketika pemerintah masih sibuk dengan defensif ketika ditanyakan “mana bantuannya ?”, prosedur, rapat koordinasi, dan laporan resmi, masyarakat bergerak spontan melalui filantropi digital, donasi online, dan jaringan relawan yang langsung menjangkau daerah terdampak. Perbedaan kondisi ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan soal kehadiran sekaligus peran masyarakat untuk korban. Dari situ, masyarakat terlebih dahulu merasakan bantuan dari rakyat lebih dulu sebelum bantuan dari negara. Dalam situasi krisis, kehadiran yang cepat lebih berarti daripada klaim kebijakan yang datang kemudian. Filantropi digital selama banjir Sumatra menunjukkan dua sisi sekaligus yaitu kekuatan empati masyarakat dan kelemahan kehadiran negara dalam kondisi darurat. Ketika solidaritas warga bergerak lebih cepat daripada respons pemerintah, kepercayaan publik pun berubah. Dalam hal ini, filantropi digital bukan sekadar bantuan kemanusiaan, melainkan tanda kegagalan negara untuk menjalankan fungsi perlindungan dasar terhadap masyarakat. Jika pemerintah terus bersikap defensif dan lamban dalam memperbaiki diri, maka solidaritas rakyat akan terus menjadi pengganti sementara dari peran yang seharusnya diemban oleh negara.

Ngantuk Saat Khotbah Jumat? Pesan tentang Sholat Ini Bikin Melek Sampai Akhir

Oleh : Riyawan S.Hut

Setiap Jumat, pemandangan ini terasa akrab, saf-saf masjid terisi penuh, suara khatib mengalun dari mimbar, namun sebagian jamaah justru sibuk “berjuang” melawan kantuk. Ada yang matanya terpejam setengah, ada pula yang diam-diam menunduk bukan untuk berdoa, tapi menatap layar handphone. Fenomena jamaah mengantuk saat khotbah Jumat bahkan kerap jadi bahan riset dan diskusi. Ironis, mengingat mimbar Jumat seharusnya menjadi ruang paling hidup untuk menyegarkan iman, bukan sekadar jeda sebelum rukuk.

Pertanyaannya sederhana tapi menohok yakni apakah yang membuat kita mudah lelah mendengar khotbah? Apakah isi pesannya kurang relevan, cara penyampaiannya monoton, atau justru hati dan pikiran kita yang datang ke masjid tanpa benar-benar “hadir”?

Jawaban atas kegelisahan itu seolah menemukan momentumnya pada Jumat, 26 Desember 2025 (6 Rajab 1447 H), di Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong, jantung spiritual Kota Tenggarong saat ribuan jamaah berkumpul dalam suasana khusyuk yang terasa berbeda dari biasanya.

Lautan Jamaah dan Kesetaraan yang Sunyi

Masjid Agung Sultan Sulaiman dipenuhi langkah-langkah pelan jamaah dari berbagai penjuru. Azan menggema, doa bersahut-sahutan, dan saf-saf dirapatkan tanpa sekat status maupun jabatan. Di tengah lautan manusia itu, tampak Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri dan Bupati Kutai Timur H. Ardiansyah Sulaiman, berdiri sejajar sebagai hamba, larut dalam kekhusyukan yang sama.

Pemandangan ini sederhana, tetapi sarat makna, di hadapan Allah SWT, tidak ada kursi kehormatan, tidak ada pangkat. Semua setara, yang membedakan hanyalah ketakwaan dan keikhlasan. Suasana seperti inilah yang seharusnya menjadi “alarm batin” agar kita benar-benar siap mendengar, bukan sekadar duduk dan menunggu waktu salat.

Khotbah yang Mengajak Hadir Sepenuhnya

Khotbah Jumat kali ini disampaikan oleh mantan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Kutai Kartanegara, Ustaz Muhammad Bisyron. Dengan gaya bertutur yang tenang, runtut, dan penuh rujukan keislaman, beliau seakan mengajak jamaah untuk benar-benar hadir bukan hanya fisik, tetapi juga hati dan pikiran.

Di tengah fakta pahit bahwa kurang dari 50 persen jamaah mampu mengingat isi khotbah setelah salat usai, khotbah ini terasa seperti “tamparan lembut”. Pesan-pesannya dekat dengan realitas, tidak menggurui, namun menohok. Tidak heran jika jamaah tampak lebih fokus, seolah lupa pada rasa kantuk yang biasanya datang tanpa permisi.

Koneksi Jiwa yang Menghidupkan

Memasuki inti pesan, Ustaz Muhammad Bisyron mengingatkan tentang keistimewaan bulan Rajab, terutama peristiwa agung Isra Mi’raj. Dari sanalah perintah salat lima waktu diturunkan, bukan di bumi melainkan langsung dari Allah SWT di langit tertinggi. Ini menegaskan bahwa salat bukan ibadah biasa, melainkan simbol koneksi tertinggi antara hamba dan Tuhannya.

Beliau lalu mengibaratkan salat seperti aliran listrik bagi lampu atau energi bagi kereta api. Tanpa salat, jiwa kehilangan daya. Hati menjadi gelap, langkah kehilangan arah. Salatlah yang menyambungkan manusia dengan sumber kekuatan sejati, tempat energi iman kembali terisi.

Perumpamaan lain pun disampaikan, mengutip pemikiran B. J. Habibie, “hidup ini seperti mengayuh sepeda. Jika kayuhan berhenti, keseimbangan akan runtuh. Begitu pula iman, ia harus terus digerakkan, dijaga, dan dirawat. Salat menjadi kayuhan paling dasar agar hidup tetap seimbang dan tidak terjatuh dalam kelalaian.”

Menunggu Sholat, Bukan Sekadar Menunggu Mati

Al-Qur’an dengan tegas menyebutkan, “Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” (QS. An-Nisa: 103). Rentang waktu salat dari pagi hingga malam hari, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra: 78, seolah mengingatkan bahwa hidup seorang muslim sejatinya berputar di sekitar waktu-waktu salat.

Bukan menunggu kematian, tetapi menunggu panggilan azan. Dalam sehari semalam, kumandang azan bersahut-sahutan di seluruh penjuru dunia, menjadi penanda bahwa Allah SWT terus “memanggil” hamba-Nya. Dari sinilah tampak betapa salat adalah fondasi utama setelah syahadat, penentu kualitas hidup di dunia sekaligus bekal di akhirat.

Pada akhirnya, salat bukan sekadar rangkaian gerak dan bacaan. Ia adalah ruang paling jujur bagi manusia untuk bersimpuh, berdialog, dan menyerahkan seluruh beban hidup kepada Allah SWT. Di sanalah hati disucikan, jiwa ditenangkan, dan energi iman diperbarui, asal dijalani dengan khusyuk dan penuh kesadaran.

Dan ya… sampai paragraf terakhir ini, saya masih ingat isi khotbahnya. Ini bukti saya tidak tertidur saat khotbah.

Muhaimin Akhirnya “Sukses” Geser ke Pemprov Kaltim

Catatan Rizal Effendi

MUHAIMIN, ST, MT tak lagi sebagai Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan. Dia sudah dilantik Gubernur Haji Rudy Mas’ud (HARUM) sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Kaltim. Dia menggantikan pejabat lama Yusliando, yang bergeser menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kaltim.

Pelantikan Muhamin sebagai Kepala Bappeda berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/12), persis bersamaan dengan peringatan Hari Ibu. Selain Muhaimin masih ada pejabat eselon 2 dan 3 lainnya yang juga dilantik. Jumlahnya 91 orang

Pejabat eselon 2 lainnya yaitu Siti Farisyah Yana menjadi Staf Ahli Bidang II. Sebelumnya dia adalah Kepala Dinas Pangan dan Holtikultura. Jabatan yang ditinggalkannya diisi Fahmi Himawan, yang sebelumnya Kepala Dinas Peternakan.

Lisa Hasliana, mantan Kepala Biro Umum ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan, sedang Buyung Dodi Gunawan dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.

Sementara itu, Joko Istanto yang sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Setidaknya ada tiga hal yang menarik dan menjadi perhatian para awak media dari acara pelantikan tersebut.

Pertama, pada acara tersebut wartawan di larang masuk. Aneh juga dan tak lazim. Padahal acara pelantikan di mana-mana selalu terbuka untuk para jurnalis. Tak ada penjelasan rinci. Wartawan disuruh menunggu di luar dan boleh doorstop dengan Gubernur HARUM setelah pelantikan. Dari video yang beredar, sejumlah wartawan mencoba “mencuri” foto dan video lewat pintu yang terbuka sedikit.

Kedua, Muhaimin satu-satunya pejabat karier yang datang dari luar lingkungan Pemprov Kaltim. Menurut Gubernur, dia lolos setelah mengikuti seleksi terbuka yang ketat dan transparan serta sesuai dengan kompetensi yang dicari. “Pak Muhamini dari Balikpapan mengikuti seleksi pada bulan lalu, namun baru bisa dilakukan pelantikan pada saat ini,” jelasnya.

Dan ketiga, mutasi ini sendiri belum tuntas karena masih ada jabatan eselon 2, 3 dan 4 yang belum terisi. Ada sejumlah dinas dan biro belum memililiki pejabat definitif. Di antaranya Kepala Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Biro Umum. Menurut Gubernur, awal Januari 2026 nanti ada mutasi dan rotasi lanjutan. “Apalagi dalam rentang Januari-Maret 2026 nanti ada pejabat yang memasuki masa pensiun,” katanya.

Gubernur minta seluruh ASN termasuk para pejabat yang dilantik menghindari praktik pelayanan yang lambat, serta mampu bekerja secara lincah, adaptif, solutif dan cepat. Peningkatan kinerja dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam bagian lain dia berpesan. “Jadilah pemimpin yang melayani, tidak antikritik, dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat,” begitu katanya.

SEJAK GUBERNUR LAMA

Banyak yang mengucapkan selamat masuknya Muhaimin di jajaran Pemprov Kaltim. Apalagi jabatannya sangat strategis di Bappeda. Kalau dia sukses di tempat itu, peluang dia meniti karier sampai ke jabatan Sekdaprov sangat terbuka. Jejak ini sebelumnya ditempuh HM Sa’bani. Dia juga dari Pemkot Balikpapan dan akhirnya ke posisi puncak menjadi Sekdaprov Kaltim.

Di awal tugas sebagai Ketua Bappeda Kaltim, beban Muhaimin belum begitu padat. Sebab, perencanaan dan penyusunan APBD Kaltim 2026 sudah selesai. Sehingga dia bisa melakukan langkah penyesuaian terhadap tugas-tugasnya lebih longgar.

Muhaimin dilahirkan di Balikpapan, 8 Oktober 1968. Pendidikan SD sampai SMA di Balikpapan. Lalu S1 di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang dan lanjut S2 di Institut Teknologi Surabaya (ITS). Istrinya, Inneke Muhaimin pernah menjadi staf istri saya,YP Arita ketika masih berkarier di BCA Balikpapan.

Ketika saya jadi wali kota, dia duduk sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud). Sebelumnya pernah menjabat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan. Dia aktif berorganisasi. Jadi Ketua KNPI, Pramuka, Karang Taruna dan Ketua Ikatan Pencak Silat (IPSI).

Nama Muhaimin sempat terdengar pada Pilwali 2019 dan 2024. Dia didorong-didorong jadi calon wakil wali kota. Tidak tertutup kemungkinan di Pilkada 2029 bakal muncul lagi namanya.

Rencana menggeser Muhaimin ke provinsi sudah lama terdengar. Malah Gubernur Kaltim sebelumnya, Isran Noor di akhir masa jabatannya 2023 sudah pernah dilapori. Jadi isu ini beredar sudah sekitar dua tahun.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud kabarnya sudah menyiapkan sejumlah nama untuk mengisi kursi Sekkot. Nama pejabat yang kuat beredar adalah Irfan Taufik, S.Ag, M.Si yang sekarang menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan.

Selain itu ada nama Asisten 3, dr Andi Sri Juliarty, M.Kes atau dr Dio. Dia pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan dan Kota (DKK) serta memegang beberapa jabatan organisasi di antaranya sebagai Ketua IDI Balikpapan.

Tadinya nama Asisten 1 Zulkifli juga ramai dibicarakan. Belakangan nama dia hilang dalam peredaran. Muncul nama baru yang sangat sangat cepat menanjak yaitu Kepala Dinas Perhubungan, Muhammad Fadli Pathurrahman, S.STP, M.Si. Dia pindahan dari Kaltara, jadi Camat Balikpapan Utara dan langsung dipromosi jadi Kadishub.

Irfan dan Fadli boleh dibilang “orangnya” Wali Kota Rahmad Mas’ud. Termasuk Kepala Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), Idham Mustari.

Kemungkinan lain bisa juga terjadi “tukar menukar” pejabat dengan Pemprov Kaltim. Soalnya Gubernur Harum adalah saudara kandung Wali Kota. Ada terdengar salah satu nama pejabat Pemprov disodorkan menjadi calon Sekkot Balikpapan.

Pola mutasi dan promosi di lingkungan Pemkot Balikpapan dikenal dan kental dengan sistem “orang dalam.” Mulai dari kaitan keluarga atau kekerabatan, tim sukses atau lingkaran terdekat sampai asal daerah tertentu.

Kabarnya segera ada rotasi juga di lingkungan Pemkot. Ada kemungkinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rita, ST, M.Si akan bergeser menjadi Ketua Bappeda menggantikan Murni, ST, MAP. Sedang pengganti Rita disebut-sebut ada dua nama yaitu Asisten 2 Andi M Yusri Ramli, ST, MT dan Fadli Pathurrahman.

Yusri sebelumnya pernah menjadi Kepala DPU. “Ada kemungkinan dia dikembalikan ke jabatan tersebut,” kata sebuah sumber. Tapi belakangan nama Fadli juga berpeluang bergeser ke tempat ini.

Saat ini ada dua pos kepala dinas di lingkungan Pemkot Balikpapan kosong karena pejabat lama memasuki masa pensiun. Yaitu Kadis Tenaga Kerja (Disnaker) dan Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Sepertinya jabatan ini akan segera diisi. Salah satu nama calonnya, Murni.

Yang menarik ada kabar “orang luar” yang sudah beberapa tahun bercokol di Pemkot Balikpapan, Henri akan mundur awal Januari 2026. Dia tim sukses yang dipasang Wali Kota terlibat dalam pemerintahan, meski kerap menjadi sumber ketidaknyaman para pejabat. Ikut rapat, ikut berangkat dan ikut menyeleksi aparat. Dia disebut-sebut sebagai “tenaga ahli,” meski secara aturan sebenarnya tidak diperkenankan.(*)

Dirayakan, Tapi Tak Diberdayakan: Potret Ketimpangan Gender di Kalimantan Timur

Oleh : Riyawan S.Hut

Hari Ibu setiap 22 Desember kerap dirayakan dengan bunga, ucapan manis, dan narasi pengorbanan tanpa henti. Namun, di balik gemerlap simbol kasih sayang itu, tersimpan sejarah panjang perlawanan perempuan yang kerap terlupakan. Hari Ibu di Indonesia bukan lahir dari tradisi domestik, melainkan dari keberanian perempuan menantang ketidakadilan sosial dan politik.

Penetapan Hari Ibu dilakukan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Nomor 316 Tahun 1959 sebagai penanda Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta pada 1928. Kongres tersebut menjadi ruang konsolidasi penting bagi perempuan dari berbagai latar belakang untuk membicarakan isu besar: kemerdekaan bangsa, keadilan sosial, pendidikan perempuan, serta martabat yang selama ini terpinggirkan. Sejak awal, Hari Ibu adalah simbol perjuangan dan kesadaran politik, bukan sekadar perayaan seremonial.

Hari Ibu dan Akar Perlawanan Perempuan

Sejarah mencatat bahwa perempuan Indonesia pernah secara kolektif melawan pembatasan peran yang membelenggu ruang hidup mereka. Mereka keluar dari batas dapur dan rumah tangga, menuntut pengakuan sebagai subjek bangsa yang memiliki hak berpikir, bersuara, dan menentukan masa depan.

Namun seiring berjalannya waktu, makna politis Hari Ibu perlahan menyempit. Ia lebih sering direduksi menjadi simbol kelembutan, pengabdian, dan pengorbanan, alih-alih perlawanan dan daya tawar. Padahal, esensi Hari Ibu justru bertumpu pada kesadaran gender.

Gender bukan kodrat biologis, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma, budaya, dan relasi kuasa. Ia menentukan siapa yang berhak memimpin, siapa yang bekerja di ranah publik, dan siapa yang memikul beban domestik tanpa pengakuan ekonomi. Ketika pembagian peran ini diterima tanpa kritik, ketimpangan pun diwariskan lintas generasi atas nama tradisi.

Di sinilah Hari Ibu seharusnya menjadi momentum refleksi kritis: apakah sistem sosial yang kita rawat benar-benar adil bagi perempuan, atau justru terus membatasi ruang gerak dan suaranya?

IDG Kalimantan Timur Turun Tajam, Perempuan Kehilangan Kuasa

Pertanyaan tentang keadilan gender tidak cukup dijawab lewat wacana normatif. Negara mengukurnya melalui data. Badan Pusat Statistik menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk melihat sejauh mana perempuan memiliki peran nyata dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik.

Data terbaru menunjukkan IDG Kalimantan Timur tahun 2024 berada di angka 61,41 poin, turun drastis 7,55 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 68,96. Penurunan ini mencerminkan melemahnya posisi perempuan di ruang-ruang strategis, terutama dalam politik.

Keterlibatan perempuan dalam politik di Kalimantan Timur tercatat hanya sekitar 12 persen, angka yang jauh dari ideal untuk mencerminkan pemberdayaan. Rendahnya representasi ini berdampak langsung pada minimnya perspektif perempuan dalam perumusan kebijakan publik dan arah pembangunan daerah.

Meski demikian, capaian perempuan di sektor kesehatan dan pendidikan relatif lebih baik. Harapan hidup perempuan tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki, begitu pula harapan lama sekolah. Namun, realitasnya masih timpang. Rata-rata lama sekolah perempuan baru mencapai 10,2 tahun, belum menyentuh standar kelulusan SMA, yang berdampak pada peluang kerja dan posisi ekonomi.

Kesenjangan juga terlihat jelas pada aspek pendapatan per kapita. Di sejumlah kabupaten dan kota, pendapatan perempuan jauh tertinggal dibanding laki-laki. Fakta ini menempatkan Kalimantan Timur dalam kategori capaian pembangunan gender yang masih rendah dan timpang, perempuan hadir dalam pembangunan, tetapi belum memiliki kuasa yang setara.

IPG Mendekati Setara, Keadilan Masih Jauh

Selain IDG, Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur kesenjangan capaian dasar pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kalimantan Timur tahun 2024 tercatat 87,46, mendekati angka 100 yang menandakan kesetaraan.

Namun angka ini perlu dibaca secara kritis. IPG yang relatif tinggi tidak otomatis berarti keadilan gender telah tercapai. Perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan belum diimbangi dengan pemberdayaan di bidang ekonomi dan politik. Selama perempuan masih tertinggal dalam pendapatan dan minim terlibat dalam pengambilan keputusan, kesetaraan tersebut masih bersifat semu.

Pada akhirnya, indikator gender bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan potret jujur tentang wajah keadilan sosial. Selama perempuan belum diberi ruang setara dalam menentukan arah pembangunan, maka pembangunan yang adil dan inklusif hanya akan menjadi slogan.

Tokoh-tokoh dunia seperti Ruth Bader Ginsburg, Malala Yousafzai, Hillary Clinton, Audre Lorde, dan Maya Angelou telah lama mengingatkan bahwa keadilan gender bukan slogan manis, melainkan fondasi demokrasi.

Hari Ibu seharusnya menjadi alarm pembangunan. Sebab ketika satu perempuan kehilangan kuasa, keadilan sosial sejatinya belum pernah benar-benar hadir.

Ayo! Kita Beli Hutan Bukit Soeharto

Catatan Rizal Effendi

LAGI seru di jagat media sosial isu ajakan membeli hutan. Datangnya dari kelompok pelestari lingkungan, Pandawara Group. Mereka melempar ide itu melalui akun Instagram, @pandawaragroup, hari Jumat (5/12) lalu.

“Lagi ngelamun, tiba-tiba aja kepikiran gimana kalo masyarakat Indonesia bersatu berdonasi beli hutan agar tidak dialihfungsikan,” tulis mereka.

Pandawara Group adalah kelompok pemuda inspiratif dari Bandung yang terkenal karena aksi bersih-bersih lingkungan (sungai dan pantai), yang mereka viralkan di medsos. Pandawa berarti lima saudara, sedang wara dalam bahasa Sunda artinya baik. Jadi Pandawara itu adalah “lima kebaikan.”

Masyarakat terutama warga netizen pasti mahfum. Ide membeli hutan muncul lantaran adanya keprihatinan melihat nasib hutan di Indonesia yang sudah “terjual” dan “tergadai,” hingga menimbulkan bencana dan korban seperti terjadi di Sumatra.

Ternyata ide tersebut disambut antusias dari sejumlah kalangan artis dan pesohor. Penyanyi Vidi Aldiano dan Atta Halilintar tertarik ikut serta. Bahkan aktor Denny Sumargo sudah menyiapkan dana Rp1 miliar pertama untuk membeli hutan tersebut.

“Kalau kemudian akhirnya gagasan ini bisa terwujud, lucu juga ya. Gue punya saham hutan Rp1 miliar dan enggak akan gue tebang sama sekali. Ya karena untuk menjaga hutan kita,” kata Denny, yang akrab dipanggil Densu.

Terinspirasi dari gagasan Pandawara, saya ingin juga mengajukan usul dan mengajak kita semua patungan membeli Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Biar menjadi momentum masyarakat khususnya rakyat Kaltim lebih peduli terhadap hutan dan alam di sekelilingnya.

Sehubungan itu, ada beberapa alasan yang bisa menjadi pertimbangan mengapa kita harus membeli dan menyelamatkan Tahura Bukit Soeharto.

Pertama, lokasinya mudah dijangkau. Persis di pertengahan jalan nasional Balikpapan-Samarinda. Kawasan ini sebenarnya masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tapi lebih dekat dengan Samarinda dan Balikpapan. Malah sekarang masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jadi mudah dilihat, didatangi dan diawasi.

Kedua, potensi hutan Bukit Soeharto sangat istimewa. Karena bagian dari jenis hutan hujan tropis yang kaya dengan pepohonan raksasa jenis Dipterocarpaceae serta satwa liar seperti monyet, orangutan, beruang madu, babi dan payau. Bukit Soeharto bisa menjadi laboratorium alam untuk berbagai penelitian dan pembelajaran lingkungan. Itu sebabnya Fakultas Kehutanan Unmul menjadikan Bukit Soeharto sebagai hutan pendidikan. Menteri LHK Prof Siti Nurbaya juga pernah menyatakan Bukit Soeharto akan menjadi koridor satwa di IKN. Malah di situ ada Wanariset yang menangani peliaran orangutan.

Ketiga, nama Tahura ini diambil dari nama presiden kita ke-2, Soeharto.  Di tahun 1968 dia pernah singgah di sana dalam perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda. Ratu Beatrix dari Belanda juga pernah berkunjung. Ratu sangat memuji dan mengagumi keindahan dan keunikan hutan Bukit Soeharto. Presiden Jokowi juga pernah ke Bukit Soeharto ketika menentukan lokasi IKN. Jadi Bukit Soeharto sangat bersejarah dan penting keberadaannya.

Keempat, ini yang harus menjadi perhatian serius buat kita semua.  Meski berada di pinggir jalan dan mudah dijangkau, kondisi Tahura Bukit Soeharto sangat teraniaya dan menuju kehancuran. Baru-baru ini anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz singgah di sana. Dia sempat menyusuri hutan tersebut dan menunjuk beberapa titik hutan di Bukit Soeharto yang dibabat habis lalu dibakar. Padahal di situ ada pengumuman larangan. “Saya sedih,” katanya.

Pada tahun 2019, Doni Fahroni yang saat itu menjadi Kasi Perencanaan Pemanfaatan Hutan UPTD Tahura mengungkapkan, kawasan hutan Bukit Soeharto memang sudah rusak. Dari puluhan ribu hektare luasnya hanya 4.500-an hektare saja yang masih mengandung vegetasi alami sebuah hutan tropis. Sumber lain menyebut 71 persen dari areal Bukit Soeharto dalam kondisi kritis.

Sejak dulu Bukit Soeharto sudah dirambah tangan-tangan manusia. Survei tahun 2008 saja sudah mengetahui ada 32 ribu penduduk tinggal di sana. Apalagi sekarang. Mereka itu tak sekadar tinggal, tapi juga berkebun dan mencari hasil hutan.

Tahun 70-an masyarakat Bukit Soeharto terkenal sebagai penghasil lada. Sukses dan tiap tahun banyak yang berangkat umrah dan naik haji. Selain lada, ada juga yang menanam buah naga. Turus untuk lada dan buah naga umumnya dari kayu ulin yang mereka tebang semaunya di hutan Bukit Soeharto. Sebagian kayu ulinnya juga dijual ke luar karena harganya mahal. Padahal ulin termasuk jenis kayu yang dilarang ditebang.

Ketika terjadi musim kemarau tahun 1982, 1985, 1993 dan 1998, Bukit Soeharto ikut terbakar. Orang yang melintas di jalan bisa menyaksikan api merambat di mana-mana. Apalagi malam hari. Malah ada yang menjalar di dalam tanah karena ada batu baranya. Sempat ada titik api di lantai hutan berumur lebih 10 tahun.

Sekarang kawasan Bukit Soeharto diamuk dengan perkebunan kelapa sawit dan penambangan batu bara liar. Kabarnya di situ tersimpan 150 juta ton batu bara. Siapa yang tidak ngiler. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkap, kerugian negara akibat tambang liar di Bukit Soeharto mencapai Rp5,7 triliun. Bayangkan, lebih dua atau tiga kali APBD Kaltim.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Dr Myrna Asnawati Safitri mengakui, Tahura Bukit Soeharto sekarang di bawah kewenangan Otorita IKN. Tetapi saat diterima kondisinya sebagian sudah rusak. Perambahan dan alih fungsi terjadi, selain dijadikan permukiman dan kebun masyarakat, juga ada kegiatan penambangan dan perkebunan sawit illegal. Ada juga jual beli lahan.

Menurut Myrna, sejak 2023 sudah dibentuk Satgas Gabungan dari Otorita IKN bersama Polda, Kodam, Kejati, Kemhut, ESDM dan Dishut. Hasilnya sudah ada penindakan. Tersangkanya diseret ke pengadilan. Khusus perambahan dan jual beli lahan dilakukan pendekatan persuasif. “Jika masih bandel ya kita lanjutkan ke Gakkum,” tandasnya.

Berkaitan dengan hutan pendidikan di Bukit Soeharto, kata Myrna, masih menjadi tanggung jawab Unmul. “Kita sudah berkomunikasi dengan Rektor untuk mencari opsi-opsi solusi terbaik,” jelasnya.

TIDAK MEMUNGKINKAN

Bukit Soeharto dirintis menjadi zona pelestarian sejak era Gubernur Kaltim A Wahab Sjahranie dan Erry Soepardjan pada tahun 1976-1978. Luasnya saat itu ditetapkan 33.760 hektare.

Kemudian atas instruksi Presiden Soeharto, Menteri Pertanian mengeluarkan SK Penetapan No 818/Kpts/Um/II/1982 sebagai Hutan Lindung pada 1982 dengan luas agak lebih kecil yaitu 27 ribu hektare.

Pada 1987, bagian dari kawasan Bukit Soeharto seluas 23.800 hektare diubah statusnya menjadi Hutan Wisata Alam (WA). Belakangan melalui SK Menhut luasnya ditingkatkan menjadi 64.850 hektare.

Setelah puluhan tahun berjalan baru pada tahun 2004 status Kawasan Bukit Soeharto diubah menjadi Taman Hutan Raya dengan luas 61.850 hektare. Kemudian luasan itu bertambah di 2009 menjadi 67.766 hektare berdasarkan SK Menhut No 577/Menhut-11/2009.

Bisakah hutan seperti Tahura Bukit Soeharto kita beli? Sepertinya tidak, meski ada  beberapa negara di antaranya Brazil dan Kosta Rika yang memiliki skema pembelian lahan oleh individu atau komunitas.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Dalam UU No 41 Tahun 199 tentang Kehutanan juga menyatakan bahwa seluruh kawasan hutan dalam wilayah Indonesia berada di bawah penguasaan negara.

Sekarang ini orang hanya bisa memanfaatkan hutan. Dulu izin pengusahaan hutan dinamai izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Tapi sekarang diubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).  Sedang mereka yang mengelola tambang bentuk izinnya bernama Izin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk izin Perkebunan kelapa sawit dinamai Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Rata-rata masa berlaku izin tersebut antara 20 sampai 35 tahun. Dan masih bisa diperpanjang.

Kalau kita tak bisa membeli hutan Bukit Soeharto, apa yang harus kita lakukan? Komitmen kita Tahura Bukit Soeharto harus diselamatkan.  Mungkin tata kelolanya harus diperbaiki. Lebih banyak melibatkan masyarakat dan dunia swasta. Soeharto sudah jadi pahlawan nasional, tinggal bukitnya yang kita butuh para pahlawan lingkungan. Siapa tertarik?(*)

« Previous Page — Next Page »