Tak Jadi Salat Id di IKN

Catatan  Rizal Effendi

SAYA kecewa berat. Niat mau salat Idulfitri di Masjid Ibu Kota Nusantara (IKN) 1446 Hijriyah ini batal. Padahal momen itu bakal menjadi peristiwa bersejarah. Saya sudah siap-siap baju koko baru. Pesan di Shopee.  Ini gara-gara bangunan masjidnya belum selesai. Jadi belum bisa sama sekali difungsikan.

Awalnya informasi masjid IKN bisa dipakai salat Id datang dari Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika meninjau proyek tersebut awal Desember 2024. “Tolong perhatikan progress-nya, lebih dipercepat lagi. Saya minta Maret memasuki Ramadan sudah selesai dan bisa digunakan salat Idulfitri di sini,” katanya kepada pelaksana proyek.

Belakangan muncul lagi informasi baru dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. “Ya, masjid IKN bisa digunakan untuk salat tarawih pada Ramadan tahun 2025 ini,” katanya meyakinkan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).

Itu diperkuat lagi dengan keterangan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa. “Betul, Masjid Negara IKN dapat digunakan pada salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriyah,” katanya.

Menurut Hariqo, dengan rampungnya masjid IKN maka status masjid negara tidak lagi melekat pada Masjid Istiqlal Jakarta. “Masjid negara akan berpindah ke IKN,” katanya.

Beberapa waktu kemudian saya sempat bertemu dengan staf PT Adi Karya Tbk, kontraktor BUMN yang mengerjakan proyek tersebut di Balikpapan. “Nggak mungkin bisa difungsikan, Pak, jalan ke sananya saja belum beres, sulit itu,” katanya kepada saya dengan mimik serius.

Ternyata informasi itu benar adanya. Kepastian batalnya masjid IKN untuk salat Id disampaikan  Plt Deputi  Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat, Jumat (7/3) lalu, pas Balikpapan lagi dilanda musibah banjir.

Danis mengakui masjid IKN belum bisa difungsikan. “Saat ini sedang dalam tahap pekerjaan struktur atap dan minaret, rata-rata progres mencapai 53,1 persen, sehingga saat ini belum bisa digunakan untuk salat tarawih dan salat Id,” katanya seperti diberitakan Kompas.com.

Ketika Wamen Diana meninjau, progres masjid IKN dilaporkan telah mencapai 45 persen sejak dilaksanakan ground breaking oleh Presiden Joko Widodo, 18 Januari 2024.

Masjid IKN dibangun di atas lahan 32.125 meter.  Diproyeksi memiliki luas bangunan masjid dan plaza 60.173 meter persegi serta minaret seluas 427 meter.

Tadinya masjid dibangun dengan kapasitas 29 ribu jamaah. Tapi kurator IKN Ridwan Kamil, mantan gubernur Jabar minta diperbesar lagi. Usul itu dipenuhi, sehingga diperluas dengan daya tampung 60 ribu jamaah.

Masjid IKN sangat menarik dan unik. Kubahnya mengambil konsep simbol sorban dan bentukan galaksi andromeda sebagai ketakterhinggaan semesta alam raya.  Bentuk minaretnya atau menara masjid menghadirkan putaran semesta meliuk ke atas menyimbolkan keilahian. Tingginya 99 meter melambangkan asmaul husna.

Semua ini dibangun dengan dana APBN sebesar Rp940 miliar. Hampir mencapai 1 triliun. Mulai dikerjakan PT Adhi Kary dan PT Hutama Karya KSO sejak November 2023 dengan masa waktu pelaksanaan 400 hari kerja. Sepertinya tahap penyelesaian agak meleset dari jadwal.

BASUKI TERKESAN SENDIRIAN

Sementara itu perkembangan pembangunan IKN makin ramai dicermati. Sejak dilantik 20 Oktober sampai sekarang Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka belum pernah berkunjung ke IKN.

Para menteri juga belum ada yang datang. Cuma Wamen PU yang pernah meninjau. Di zaman Jokowi, ada beberapa menteri yang rutin ke IKN. Di antaranya Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) serta Menteri Pertanahan/Kepala BPN dan kurator IKN.

Sekarang ini terkesan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bekerja sendirian di IKN. Mantan menteri PUPR ini memang dipercaya Jokowi membangun IKN sejak awal. Jadi sudah menyatu dan sebagian kariernya dijalani di IKN meski tak lagi sebagai anggota kabinet.

Syukurlah kantor Otorita yang dibangun di jantung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dekat dengan Titik Nol sudah rampung. Sejak Senin (3/3) lalu ada 500 staf pegawai Otorita IKN dari Jakarta dan Balikpapan resmi pindah ke kantor baru di IKN.

Kantor baru Otorita IKN dirancang 5 lantai dengan dilengkapi fasilitas teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang canggih. Di situ dibangun Integrated Command and Control Center (ICCC) atau Pusat Komando Terpadu IKN.

Meski sudah berkantor di IKN, Kantor Perwakilan Otorita IKN di Jakarta tetap dipertahankan. Tugasnya mengakomodasi kepentingan yang terkait dengan kebijakan strategis yang mendukung pembangunan IKN. “Jadi ya tetap beroperasi,” kata Danis.

Saya dengar sebagian besar staf Otorita yang pindah itu adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Sedang CPNS 2024 yang diterima untuk Otorita IKN sepertinya termasuk terkena kebijakan Menteri PANRB yang ditunda pengangkatannya.

Pemerintah memang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024. CPNS baru diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026.

Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, alasan penundaan itu karena pemerintah ingin pengangkatannya serentak antara ASN, non-ASN dan PPPK. Jadi tidak ada perbedaan antara satu ASN dan ASN lainnya karena mereka dilantik di waktu yang sama.

Dengan dibukanya kantor Otorita IKN, kata juru bicara IKN, Troy Pantouw, maka seluruh proses bisnis Otorita IKN kini dilaksanakan sepenuhnya di Nusantara.

Di tengah galaunya kelangsungan pembangunan IKN, ada usul baru dari anggota DPR RI Bambang Haryo. Menurutnya, IKN cocok dijadikan “ibu kota kedua” setelah Jakarta. Jadi tidak ada yang dikorbankan dan bisa berjalan bersama.

“Menurut saya, sebaiknya wilayah IKN ini bukan sebagai pusat pemerintahan, tetapi masih bisa menjadi Ibu Kota Negara yang kedua, yang dilengkapi dengan pusat industri berskala besar. Karena wilayah IKN ini dilewati oleh jalur internasional ALKI 2, sehingga hasil industri bisa dengan mudah diangkut oleh transportasi laut internasional,” ujar Bambang seperti dirilis detikFinance.

Ada usul nyeleneh dari warga Kaltim. Jika memang ibu kota negara tetap di Jakarta, tak salah kalau kawasan IKN dijadikan Ibu Kota Kaltim yang baru. Biar gubernur berkantor di sana. Menarik juga provinsi yang banyak hutannya ini berkantor di tengah hutan. Tentulah penghuni hutan tak ada yang keberatan.(*)

Banjir dan Ujian Pak Bagus

Catatan Rizal Effendi

WALI KOTA Balikpapan Rahmad Mas’ud (RM) dan wakilnya Bagus Susetyo dapat ujian serius belum sebulan setelah dilantik, 20 Februari lalu.  Ketika kita dikagetkan oleh banjir besar di Jabodetabek, ternyata Balikpapan juga mengalami bencana serupa.

Hujan yang berlangsung sejak Kamis (6/3) disambung Jumat membuat Balikpapan tenggelam. Proyek banjir di Jl MT Haryono yang menguras APBD Rp136 miliar seperti tak ada artinya. Kawasan Beller yang sudah menjadi langganan betul-betul dalam kondisi berat.

Selain Beller, ada 9 titik lainnya yang juga diterjang banjir. Yaitu kawasan Gunung Kawi, Gunung Guntur, Sungai Ampal, Sumber Rejo, Gang Mufakat, Gang Al Makmur, Balikpapan Baru (BB), dan Gunung Sari.

Gara-gara banjir, arus lalu lintas menjadi macet. Banyak pegawai terlambat masuk kantor. Sekolah Balikpapan Islamic School (BIS) di BB terpaksa meliburkan muridnya karena sekolah ikut tergenang. Ini belum pernah terjadi selama ini. Jamaah Masjid Namirah terpaksa salat Jumat tanpa pengeras suara karena listrik padam. Sebagian tempat berwudhu airnya ngadat.

Balikpapan jadi viral juga di media sosial. Banyak warganet mencela dan mengkritik. Ribuan warga terganggu sahurnya. Syukur banjir di Balikpapan cepat reda. Air segera surut ke laut sepanjang tidak pasang. “Ini ujian dan tantangan buat pemimpin baru Balikpapan terutama Pak Bagus yang baru ada,” kata mereka.

Apalagi Bagus latar belakangnya insinyur dan berusaha di bidang pengembang. Dia menjadi ketua Real Estate Indonesia (REI) Kaltim. Organisasi yang mewadahi perusahaan pengembang dan permukiman. Dia juga doktor ilmu lingkungan dari Unmul.

Beberapa pejabat Pemkot berharap Bagus membawa perubahan. Meski berlatar belakang pengusaha, tapi tidak menjalankan pemerintahan bermotif bisnis pribadi. Mereka juga melihat Bagus terbilang kritis. Misalnya dalam rapat dinas sejenis FGD di Kantor Bappeda, Selasa (4/3) lalu dia memberi beberapa catatan.

Pertama soal FGD atau Focus Group Discussion. Dia menyindir kenapa masih ada FGD. Padahal itu termasuk yang terkesan pemborosan. Harus sudah ditinggalkan dan tidak diada-adakan.

Dia juga menyinggung penataan lampu jalanan dan papan nama jalan yang beragam. Apalagi ada yang bergaya seperti papan nama jalan di Yogyakarta. Tak sesuai dengan profil kota Balikpapan.

Sayang di situ dia tidak menyinggung kehadiran staf khusus (Stafsus) Henry. Dia adalah tim sukses RM yang bercokol di Pemkot. Ikut bicara di rapat mendampingi Ketua Bappeda, Murni. Seolah-olah lebih tinggi dari kepala dinas.

Mendagri sudah mengeluarkan instruksi semua kepala daerah hasil pelantikan serentak, 20 Februari lalu sudah tidak boleh lagi mengangkat tenaga ahli atau stafsus baik yang ditempelkan di kepala daerah atau di OPD-OPD.

“Mereka yang melanggar akan ditindak tegas,” kata  Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakhrullah.

Pelarangan pengangkatan stafsus dan tenaga ahli itu berkaitan dengan kebijakan Presiden Prabowo tentang pemangkasan dan penghematan anggaran sesuai Inpres No1/2025.

Menurut Zudan, anggaran yang ada sebaiknya difokuskan untuk pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Jadi jangan ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru termasuk staf khusus dan tenaga ahli,” tandasnya.

Dengan keluarnya instruksi Mendagri yang baru, maka semua stafsus dan tenaga ahli yang diangkat kepala daerah sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang baru. Jadi otomotis gugur atau dilakukan penghapusan.

RM sebelumnya juga mengangkat tim asistensi yang disebut Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Kota Balikpapan (2P-KB). Diisi pensiunan pejabat Pemkot dan aktivis. Ada juga mantan wakil wali kota Balikpapan Heru Bambang di sana.

MANAJEMEN PDAM DIPERKETAT

Sementara itu pengetatan tata kelola perusahaan daerah air minum (PDAM) ternyata juga  dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala daerah sebagai kuasa pemilik modal atau Kepala Pemerintah Daerah (KPM) tidak bisa sembarangan mengangkat Dewan Pengawas (Dewas), tenaga ahli dan pekerja baru.

Ada keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 23 Tahun 2024 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025. Jadi kepala daerah terutama wali kota dan bupati yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, 20 Februari lalu langsung terikat dengan Permendagri baru ini.

Sudah menjadi kelaziman manajemen PDAM termasuk yang menjadi inceran tim sukses kepala daerah terpilih terutama berkaitan dengan pengangkatan Dewas sampai pekerja atas dasar titipan tim sukses atau kolega kepala daerah. Tapi dengan adanya Permendagri 23/2024, maka hal itu tidak bisa dilakukan seenaknya lagi.

Permendagri No 23 Tahun 2024 menyangkut tentang Organisasi dan Kepegawaian Badan Usaha  Milik Daerah Air Minum (BUMDAM). Memuat 108 pasal yang ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2024.

Beberapa pasal  dari Permendagri itu patut kita cermati. Misalnya dalam Pasal 28 ayat (2) yang menyangkut pengangkatan anggota Dewas dari unsur pemerintah daerah. Di situ disebutkan adalah  mereka yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Dalam kasus di PDAM Balikpapan atau Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) sepertinya terjadi hal yang harus diubah. Karena KPM mengangkat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rita Latief sebagai anggota Dewas. Padahal Rita sebagai Kadis PU berkaitan dengan pelayanan publik. Lagi pula volume kerja Rita di PU sangat banyak dan berat, sehingga tidak efektif menjadi anggota Dewas.

Melihat dari pasal 28, maka yang bisa diangkat menjadi anggota Dewas dari unsur Pemkot hanya Sekda atau asisten. Karena mereka tidak terlibat langsung dalam urusan pelayanan publik. Sebenarnya ini sudah dilakukan wali kota sebelumnya, baru belakangan wali kota memasukkan  kadis bisa sebagai Dewas.

Dalam Pasal 78 disebutkan Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDAM. Di situ disebutkan, ada pegawai tetap dan pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Sedang dalam pasal 80 disebutkan bahwa Direksi dapat mengangkat pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu. Dijelaskan, yang dimaksud jabatan tertentu itu adalah jabatan setingkat kepala bidang.

Tetapi syaratnya yang bersangkutan harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 tahun, memiliki sertifikasi, usia maksimal 45 tahun serta lulus seleksi secara transparan dan terbuka.

Lalu dalam Pasal 82 disebutkan bahwa Direksi dapat mempekerjakan pekerja dan tenaga ahli berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Khusus pekerja PKWT salah satu syaratnya adalah masih berusia di bawah 35 tahun dan lulus seleksi. Sedang untuk tenaga ahli harus memiliki pengalaman di bidangnya selama 5 tahun  dan lulus seleksi.

Sementara itu dalam Pasal 104 ada penegasan soal pengangkatan pekerja baru. Di situ pada ayat (2) ditegaskan bahwa  setiap orang dalam pengurusan BUMDAM dalam satu daerah baik Direksi maupun Dewan Pengawas, dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.(*)

Ulang Tahun SMSI: Sewindu Mengarungi Disrupsi Multidimensi

Oleh: Firdaus, Ketua Umum SMSI

DISRUPSI teknologi kian menjadi-jadi ketika organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) genap berusia sewindu pada Jumat, 7 Maret 2025.

Disrupsi tidak kunjung mereda, bahkan memasuki babak baru: disrupsi multidimensi. Ciri multidimensi ditandai dengan serangan dari berbagai sisi.

Dari berbagai sisi media dilumpuhkan satu sama lain. Dari sisi bisnis, keredaksian, jurnalisme, distribusi dan sistem pemasaran.

Persaingan antar platform media tidak terelakkan. Persaingan semakin luas antar perusahaan pers, media sosial, dan bahkan media global, seperti google, dan facebook.

Terjadi begal-membegal konten media, tanpa menghiraukan etika. Siapa yang memproduksi konten, dan siapa yang mereguk keuntungan tidak ada aturan main yang jelas.

Media platform cetak tergerus oleh platform televisi dan online. Media televisi terganggu media sosial dengan berbagai layanan aplikasi, seperti youtube.

Media global platform digitial seperti google juga ikut mendistribusikan berita dan mengambil banyak iklan.  Artificial Intelligence (AI) yang mendaur ulang informasi, turut menawarkan kerja jurnalisme, termasuk mengolah informasi menjadi karya tulis.

Sementara informasi yang disampaikan AI banyak yang belum ter-verifikasi kebenarannya. Ini juga ikut menggerus kerja media pers.

Sudah tidak terbilang entah berapa kali AI didiskusikan dan diseminarkan di dalam dan luar negeri, untuk keperluan berbagai bidang pekerjaan, termasuk bidang jurnalisme dan bisnis media.

Akan tetapi masih banyak pertanyaan dan keraguan terhadap kemampuan AI sebagai mesin pendaur ulang informasi yang melimpah-ruah setiap hari.  Keraguan terhadap AI dalam menyeleksi data dan informasi dianggap masih lemah. Antara hoax dan fakta belum dipilah secara meyakinkan.

Di sinilah AI seringkali diletakkan sebagai pihak yang berlawanan dengan kerja jurnalisme yang mengedepankan fakta, data, dan verifikasi ketat terhadap kebenaran informasi sebelum disuguhkan sebagai berita. Selain berlawanan dalam prinsip kebenaran fakta dan data, juga menjadi perlawanan dalam bisnis bermedia.

SMSI tidak kaget dalam situasi seperti sekarang ini. Kelahiran SMSI delapan tahun silam memang menjawab keadaan disrupsi teknologi dan transformasi sosial yang sedang melanda media massa saat itu.

Perusahaan media massa banyak yang bangkrut, sebagian tutup, awak media seperti wartawan dan tenaga pendukung terpaksa dirumahkan, diberhentikan tanpa batas waktu.

Tenaga kerja di bidang pers banyak yang menganggur. Yang masih bertahan bekerja harus beradaptasi dengan cara kerja baru: serba internet.

Mereka yang bisa beradaptasi tetap lanjut bekerja dengan imbalan kesejahteraan yang minimal, karena iklan tidak lagi seperti sebelum terjadi disrupsi.

Keadaan seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok yang medianya disubsidi dana oleh negara.

Tenaga bidang pers yang berantakan tidak terurus seiring datangnya disrupsi, secara alamiah mengalir ke media digital/siber yang paling mudah disiapkan, dengan pola bosnis yang belum jelas.

Jadi bisa dikatakan SMSI adalah anak perubahan era 4.0, hasil dialektika media lama dan baru. Kelahirannya memang di saat disrupsi sedang berlangsung.

SMSI menjadi media alternatif, dan turut menjadi pelaku.

Hari ini, Jumat, 7 Maret 2025, SMSI berulang tahun ke-8. Perjalanannya sebagai organisasi pers yang beranggotakan sekitar 2.700 pengusaha pers media siber  semakin menapak kuat dan kian tangguh di kancah persaingan media.

Namanya semakin dikenal luas, jaringan bisnisnya tidak terbatas pada instansi pemerintah. Jaringan semakin meluas pada banyak sektor swasta, termasuk di bidang industri.

SMSI semakin mengenal lebih dekat ekosistem media. Disrupsi multidimensi tidak bisa dihindarkan. Semua berjalan secara alamiah. Alam sedang berjalan sesuai kodratnya. Tidak ada yang bisa nenolak. Disrupsi teknologi barlangsung tali-temali, menghidupkan dan meruntuhkan.

Kita tidak menyerah pada disrupsi teknologi. Dari awal SMSI tidak mau hanya sekedar mengantisipasi perkembangan teknologi. Itu langkah pengekor. Tetapi semua anggota tahu bahwa SMSI tampil merancang perubahan jauh di depan teknologi itu sendiri.

Sejak awal SMSI  mendidik semua awak bisnis media dan redaksi bekerja di lapangan langsung, bukan mengutip informasi AI yang masih perlu verifikasi. Jurnalisme yang berkualitas menjadi motto SMSI.

Sekilas SMSI

Selasa 7 Maret 2017  menjadi tonggak bersejarah bagi dunia pers tanah air. Hari itu sebuah lembaga yang kemudian diberi nama SMSI diproklamirkan oleh sejumlah pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari berbagai provinsi di Indonesia. Pembentukan SMSI  digagas oleh Ketua PWI Banten, saat itu PWI Banten dipimpin oleh Firdaus.

Dengan diproklamirkannya pendirian SMSI, kemudian diikuti dukungan para ketua PWI Se-Tanah Air, dengan membentuk SMSI di provinsi-provinsi masing-masing.

Maka jadilah SMSI sebagai organisasi pers nasional yang menjadi wadah para pengusaha pers online atau media siber. Sekarang tercatat sekitar 1.700 pengusaha media siber bergabung. Mereka sebagian besar para start-up yang mengembangkan usaha pers.

Tiga tahun berjalan pada 29 Mei 2020 secara resmi SMSI ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers dengan surat keputusan Dewan Pers Nomor 22/SK-DP/V/2020 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers  Mohammad Nuh, 29 Mei 2020.

Dengan ketetapan tersebut maka saat itu jumlah konstituennya menjadi 10, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan SMSI.

Dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) SMSI 26 – 27 September 2020, di Hotel Marbella Anyer, SMSI mengukuhkan arah organisasi dan pemantapan program kerja.

Kemudian dirumuskan secara sistematis, bahwa SMSI menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan anggota dan pengurus.

Untuk 5 tahun pertama, SMSI membagi program menjadi dua program pokok, Pertama, Program Berorientasi kedalam (Internal). Kedua, Program Berorintasi Keluar (Eksternal).

Khusus Internal ada tiga program prioritas internal yaitu Pertama,  Pendataan dan verifikasi anggota setanah air;

Kedua, Tahun 2020 – 2021 diprioritaskan pada  pembangunan infrastruktur SMSI hingga Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia; Ketiga, memperkuat news room yang menjadi  perekat jaringan media siber di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan amanah rakernas tersebut,  dengan keterbatasan di tengah badai pandemi Covid-19, SMSI bergerak membangun siberindo.co sebagai news room terbesar di Tanah Air yang diluncurkan pada 10 Oktober 2020 di Bintaro Tangerang Selatan. Sebelumnya sudah di bangun sin.co.id dan indonesiatoday.co.

Sementara itu, secara eksternal sesuai hasil Rakernas 26 – 27 September 2020, SMSI akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan anggota dan pengurus.

Terkait hal tersebut, SMSI membagi program yang berorientasi eksternal menjadi tiga yaitu Pertama, Membangun hubungan dengan seluruh jajaran pemerintahan dalam rangka memperkuat tatanan pemerintahan  untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kedua, Membangun hubungan dengan Dunia Usaha dan masyarakat pers sebagai komunitas SMSI; Ketiga, Membangun dan memperkuat hubungan SMSI di tataran international. (*)

Kok Pertamini Jadi Sasaran?

Catatan Rizal Effendi

PAK DAHLAN ISKAN, bos saya kirim video razia penjualan BBM eceran di Balikpapan beberapa hari lalu. Ada teksnya yang berbau parodi, yang membuat dia tergelitik. “Ini kenapa ya?” tanyanya kepada saya lewat pesan WhatsApp.

Teksnya memang terkesan nakal. Bunyinya begini: “Yang korupsi pejabat Pertamina, yang jadi sasaran Satpol PP pedagang bensin eceran. Betul-betul amburadul hukum di negeri Konoha ini…”

Ketika saya jelaskan kepada Pak Dahlan bahwa itu operasi penertiban penjual eceran BBM yang dinilai melanggar aturan, dia memberi komentar kecil. “Sepertinya momentumnya kurang pas ya? Jadi bahan paradoks,” katanya begitu.

Belakangan video itu beredar di mana-mana dan jadi viral. Momen sekarang ini memang orang habis-habisan menghujat Pertamina. Sejuta sumpah serapah dialamatkan kepada BUMN yang satu ini. Jadi apa saja yang dianggap terkesan membela atau tidak searah dengan sikap menghukum Pertamina, maka pasti menjadi sasaran alias di-bully.

Kita harus memuji Kejaksaan Agung (Kejagung) setinggi langit. Berkat kejelian dan keberaniannya, terungkap permainan dan penjarahan uang negara dalam tata kelola minyak dan produksi kilang yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga (PPN), anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

Sudah 9 tersangka ditetapkan. Yang membuat ratusan juta rakyat Indonesia kaget karena salah satunya adalah Direktur Utama PPN sendiri, Riva Siahaan. Dia bos besar yang memimpin dan mengatur penjualan BBM Pertamina. Bayangkan kalau juragannya yang bermain, bagaimana dengan yang di bawahnya?

Riva sendiri kabarnya menerima gaji sekitar Rp21,8 miliar per tahun atau Rp1,8 miliar per bulan. Dia dikenal sebagai pejabat bergaya mewah termasuk istri dan keluarganya.

Mitra kejahatan Riva dari pihak swasta juga bukan orang sembarangan. Salah satunya adalah  Muhammad Kerry Andrianto Riza, putra dari pengusaha migas Mohammad Riza Chalid. Sudah anak juragan minyak kakap ternyata jadi “bajingan” juga. Beredar juga video di media sosial dugaan keterlibatan beberapa elite lainnya.

Tak kalah mengagetkan besarnya kerugian negara. Kejagung menyebut sekitar Rp193,7 triliun per tahun. Padahal kejadiannya selama 5 tahun, antara 2018-2023. “Hitung sendiri berapa jadinya,” ujar Jaksa Agung  Prof ST Burhanuddin.

Ramai beredar di media sosial grafis “Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia.” Kasus Pertamina yang baru diungkap langsung menempati puncak klasemen dengan kerugian hampir seribu triliun. Menyusul PT Timah dengan nilai korupsi Rp300 triliun sampai di urutan ke-10 kasus korupsi di Kominfo yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8 triliun.

Yang menarik dan jadi bahan perdebatan adalah modus operandi kejahatan di Pertamina ini. Kejagung mengungkap salah satu modusnya adalah tindakan PPN yang membeli BBM dengan kualitas lebih rendah (RON 90 atau Pertalite), lalu menjualnya seolah-olah sebagai RON 92 atau Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Lalu muncul polemik dan silang pendapat antara istilah blending dan pengoplosan.

Supaya jelas mana yang benar, kita tunggu saja persidangan kasus ini ke depan. Tampaknya Kejaksaan masih terus mengembangkan dan melakukan pemeriksaan lebih jauh. Jangan-jangan masih ada tambahan tersangka baru.

Banyak warganet yang menuntut agar Pertamina dibubarkan saja. Sebagian juga ingin menuntut atau mengajukan class action karena dianggap merugikan rakyat. Dirut Pertamina sendiri, Simon Aloysius Mantiri sudah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku sangat terpukul dengan kasus ini.

KASUS PERTAMINI DI BALIKPAPAN

Lalu apa yang terjadi di Balikpapan?  Jauh sebelum heboh kasus minyak secara nasional, Balikpapan sudah mengalami lebih dulu soal kelangkaan BBM dan antrean di SBPU, sulitnya mendapatkan LPG 3 kg atau gas melon sampai ribut-ribut soal penjualan bensin eceran dan kehadiran Pom Mini yang akrab disebut “Pertamini.”

Masalah ini sampai menjadi topik panas pada debat kampanye Pilwali Balikpapan 2024. Potret yang terjadi di kota penyangga IKN ini benar-benar sebuah paradoks. Karena di sini berdiri kilang minyak Pertamina RU V yang tengah diperbesar produksinya dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu per barel melalui proyek RDMP. Itu terbesar di Indonesia bahkan ASEAN.

Balikpapan sendiri sudah berpuluh tahun di sebut Kota Minyak. Tim sepak bolanya saja,  Persiba sampai digelari “Tim Selicin Minyak.”  Tapi anehnya kelangkaan BBM di Balikpapan lebih parah ketimbang daerah lain.

Akibat keterbatasan SPBU, maka di Balikpapan banyak tumbuh pedagang penjualan BBM eceran khususnya bensin serta berdirinya ratusan stasiun mini atau Pertamini liar yang dilakukan masyarakat. Mereka membeli mesinnya berbentuk dispenser lalu dipasang di toko atau di depan rumahnya tanpa memperhatikan kondisi lingkungan.

BBM yang dijual biasanya hasil ngetap di SPBU. Ada yang dioplos, ada juga yang harganya dinaikkan lebih tinggi. Tapi banyak warga mau tidak mau membelinya ketimbang antre berlama-lama di SPBU.

Mulai tahun kemarin, Pemkot Balikpapan melakukan penertiban karena dianggap membahayakan lingkungan terutama ancaman kebakaran. Ada 300-an Pertamini sempat mendapatkan izin (KBLI 47832) melalui OSS. Tapi belakangan tidak bisa dilanjutkan lagi karena izin yang keluar ternyata tidak sesuai dengan ketentuan lainnya. Padahal masih ada 300-an lagi yang belum mendapatkan izin. Sementara pedagang bensin eceran sama sekali tak bisa ditolerir.

Kepala Satpol PP Balikpapan Boedi Liliono mengatakan pihaknya melaksanakan razia besar-besaran, tidak saja yang berjualan di jalur jalan nasional, tetapi juga di seluruh pelosok kota. “Kami melakukan operasi demi ketertiban dan keamanan kota,” katanya.

Dia juga meminta kepada pengusaha pom mini yang sudah memiliki izin untuk melengkapi peralatan keselamatan dan keamanan sesuai surat edaran terbaru dari wali kota. Kalau tidak akan dilakukan penindakan dan pemusnahan. Penindakan itu yang terlihat di video sampai terjadi cekcok antara petugas dan pedagang.

Dari hasil operasi tahun 2024 dan putusan sidang, ada 37 dispenser pom mini yang mereka musnahkan. Selain itu  ada 100 ton lebih bensin yang dijual di botol plastik hasil sitaan ikut juga dimusnahkan.

Asisten 1 Pemkot Balikpapan Zulkifli mengatakan, dalam rapat koordinasi dengan Pertamina, pihaknya meminta dilakukan penambahan SPBU. Selama ini di Balikpapan hanya memiliki 14 unit, sedang di Samarinda beroperasi 34 unit. “Alhamdulillah sekarang sudah dilakukan penambahan,” jelasnya.

Para pedagang bensin eceran dan pemilik pom mini mengaku kesal dengan penertiban yang dilakukan Satpol PP, meski diakui apa yang dilakukan mereka tanpa izin. “Petugas tak punya perasaan iba, kami kehilangan mata pencaharian dan modal, padahal hanya untuk sesuap nasi. Seharusnya kami dibina,” kata Mansyah, salah seorang pedagang dengan wajah kesal dan muram. Lalu banyak warganet membandingkan ketidakadilannya dengan skandal di Pertamina Patra Niaga.(*)

Hari Pertama Rudy Mas’ud

Catatan Rizal Effendi

PUASA hari ketiga yang berkah. Senin, 3 Maret 2025. Jika tak ada perubahan, ini boleh dibilang hari pertama Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud, SE, ME mengawali tugasnya di Kantor Gubernur, Jl Gajah Mada 2, Samarinda Ulu.

Setelah dilantik serentak di Jakarta, 20 Februari lalu, dia tidak bisa pulang langsung ke Samarinda karena harus mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama seminggu. Hanya Wagub Seno Aji yang bisa langsung ngantor saat itu.

Sebelum ke Magelang, Rudy sempat serah terima jabatan dengan Pj Gubernur Akmal Malik di Kantor Penghubungan Kaltim Jakarta. Kabarnya Akmal akan diundang ke Samarinda dalam acara syukuran dan buka puasa bersama gubernur baru.

Rudy dan istrinya Syarifah Suraidah bersama kakaknya, Rahmad Mas’ud yang juga wali kota Balikpapan baru kembali hari Jumat (28/2). Dia mendarat di Bandara Sepinggan. Mereka sempat bertemu Forkompimda, di antaranya Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto.

Selanjutnya Rudy dan Rahmad bersama istri langsung ziarah ke makam orangtua mereka di TPU Taman Merdeka, Kampung Baru, Balikpapan Barat.

“Seperti juga umat Islam lainnya, ziarah yang kami lakukan sebagai bagian dari tradisi keluarga turun temurun dalam menyambut bulan suci Ramadan sekaligus mendoakan orangtua dan keluarga yang sudah tiada,” kata Rudy.

Kampung Baru adalah kampungnya keluarga Bani Mas’ud. Semua lahir di sana. Ayah ibunya Haji Mas’ud dan Hj Syarifah Ruwaidah Alqadri yang berdarah Sulbar tinggal di sana. Berdagang minyak, sehingga anak-anaknya juga bergerak di bisnis yang ada hubungannya dengan minyak atau BBM.

Masyarakat ramai menyambut Rudy dan Rahmad. Suasana pemakaman penuh sesak. Maklum sekarang dia menjadi orang nomor satu di Kaltim. Sang istri, Syarifah Suraidah atau Bunda Harum tampil menarik dengan gaya kacamata bingkai putih lensa hitam yang modis. Rambutnya yang pirang dipercantik dengan bando bermutiara.

Ibu 13 anak ini punya beban tugas yang tidak ringan. Selain mengurus keluarga, dia juga menjadi ketua TP PKK dan Dekranasda Kaltim. Tapi dia juga anggota Komisi VI DPR RI dapil Kaltim dari Fraksi Golkar, yang membidangi perdagangan, BUMN dan pengawasan persaingan usaha.

Kabarnya Rudy dan keluarga belum bisa tinggal di rumah dinas gubernur di Lamin Etam. Renovasinya belum selesai. Dia juga tidak bisa langsung ngantor di ruang kerja Lantai 5 Gedung Putih, nama populer Kantor Gubernur. Juga belum rampung renovasinya.

Selain di Gedung Putih, Rudy juga bisa bekerja di Lamin Etam. Tapi kabarnya juga belum selesai, jadi kemungkinan dia menggunakan ruang kerja gubernur di Lantai 2.

Rudy dan keluarga selama ini tinggal Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Samarinda. Dia juga punya rumah di Jakarta karena menjadi anggota DPR RI sebelum digantikan istrinya. Perusahaannya banyak bergerak di bidang transportasi bahan bakar, galangan kapal dan penyimpanan bahan bakar.

Beberapa nama perusahaan yang terkait dengan Rudy dan Syarifah Suraidah di antaranya PT Barokah Bersaudara Perkasa, PT Barokah Gemilang Perkasa, PT Istana Gemilang Perkasa,  PT Mas’ud Bersaudara Internasional, PT Cakra Buanamas Utama, PT Barokah Agro Perkasa dan PT Eissu Prima Usaha.

Minggu subuh kemarin, Rudy mengikuti salat subuh berjamaah di Masjid Baitul Muttaqien, Islamic Center Samarinda. Ini rangkaian safari ramadan gubernur bersama jajaran pejabat Pemprov. “Saya ingin masjid ini jadi wadah pendidikan, pengkaderan pemuda Islam dan berbagai kegiatan keagamaan seperti MTQ,” katanya ketika memberikan sambutan.

PROGRAM 100 HARI PERTAMA

Setelah dilantik, pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji (RS) ingin langsung ngegas program Gratis Pol atau Gaspol, yang menjadi andalan mereka waktu kampanye. Sepertinya mereka ingin membuktikan bahwa janji kampanyenya bukan sekadar “omon-omon.”

Waktu 100 hari pertama itu biasanya dihitung mulai saat pelantikan. RS dilantik serentak dengan kepala daerah lainnya 20 Februari lalu. Karena Rudy harus ikut retret selama seminggu di Magelang, jadi efektif dia mulai bekerja Senin ini tanggal 3 Maret. Itu berarti 100 hari pertama anggap saja kita hitung mulai 3 Maret. Jadi berakhirnya sampai 12 Juni mendatang.

Ada 7 program gratis Rudy-Seno. Yaitu pendidikan SMA sampai S3 gratis, berobat dan layanan kesehatan gratis, makan bergizi gratis,  seragam sekolah gratis, wifi gratis desa se-Kaltim, DP rumah biaya admin gratis atau gratis biaya administrasi kepemilikan rumah sampai gratis haji/umrah bagi marbot masjid.

RS ingin ke-7 program itu sudah mulai dijalankan pada 100 hari pertama mereka bekerja sebagai pemimpin Kaltim. Semangat ini boleh saja diapresiasi.

Tapi harus disadari tidak gampang RS memasukkan program di tengah jalan. Soalnya APBD murni Kaltim 2025 sudah diketok atau ditetapkan sebelum mereka resmi jadi gubernur dan wagub. Mereka baru bisa intervensi langsung pada penyusunan APBD Perubahan 2025 yang biasanya dibahas pada semester kedua. Sementara dari penjelasan Seno, program pendidikan gratis misalnya sudah dimulakan Juli ini, pada semester pertama.

Penjelasan Seno bahwa program Gaspol terutama pendidikan gratis dilaksanakan bertahap, lalu belakangan tim transisi merilis ada sejumlah persyaratan akan dilaksanakan menjadi orang bertanya-tanya dengan pernyataan mereka sebelumnya.

Kita sependapat dengan komentar pengamat ekonomi dari Unmul, Purwadi bahwa persiapan pelaksanaan program Gaspol terkesan belum matang. Orang punya persepsi Gaspol itu berarti semuanya gratis.  Semuanya ditanggung tanpa pengecualian. Itu diperkuat dari pernyataan Rudy bahwa gratisnya tidak terkecuali, semua sama rasa dan sama-sama dapat. Tidak seperti program beasiswa ada yang tidak dapat sehingga dianggap pilih kasih.

Kalau Gratispol masih disekat-sekat dengan tahapan, pembatasan (meski sementara) dan soal akreditasi, itu berarti tetap saja terkesan pilih kasih. Atau kecemburuan, kata Purwadi.  Padahal sejak awal mereka mengatakan semua sama rasa dan semua dapat.

Ada yang berpendapat, sebaiknya Rudy-Seno mematangkan dulu ke-7 program yang dia canangkan secara teknis dan detail. Mana yang bisa dilaksanakan langsung tahun ini, mana yang harus ditunda tahun depan. Tapi jangan tanggung-tanggung. Bahas habis teknisnya dengan aparat dan dinas terkait. Lebih baik pelaksanaan Gaspol-nya dimulai 2026, di mana dia terlibat penuh dalam penyusunan APBD Kaltim 2026 jika masih nanggung.

Soalnya mereka sendiri yang menyatakan Gaspol untuk semua bukan sebagian. Mereka sendiri yang bilang uangnya cukup. Jadi tidak terlalu tepat kalau alasannya karena anggaran masih terbatas apalagi karena ada pemangkasan.

Hari pertama Seno di Kantor Gubernur, dia langsung menyatakan program Gaspol sama sekali tidak terpengaruh dengan kebijakan pemangkasan. Adanya pemangkasan sekitar Rp400 miliar tidak membuat APBD Kaltim yang nilainya sekitar Rp21 triliun terganggu.

Dia juga mengatakan, dana pemangkasan yang diambil dari anggaran perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK) di sekretariat Kantor Gubernur dan dinas-dinas dialihkan ke program pendidikan dan kesehatan.

Itu berarti anggaran pendidikan yang sudah disisihkan 20 persen dari besaran APBD bertambah lagi. Jadi lebih leluasa lagi melaksanakan program. Sehingga program Gaspol Rudy-Seno untuk pendidikan dan berobat gratis bisa jalan lebih kuat lagi.

Tujuh program dedikasi RS memang sangat dibutuhkan penjelasan teknisnya secara rinci. Sebagian orang masih bertanya-tanya kebijakan pelaksanaannya seperti apa. Soalnya dinyatakan serba gratis dan tidak pilih kasih. Jadi semuanya bisa dapat.

Sementara itu Tim Transisi RS yang diketuai Rusmadi Wongso terus melakukan pembahasan dengan pihak Pemprov, yang dipimpin Sekdaprov Sri Wahyuni. Kedua pihak sepakat agar program Gaspol Rudy-Seno (RS) bisa berjalan lancar sejak 2025. Apalagi rakyat sudah menunggu.(*)

« Previous Page — Next Page »