IKN Digerayangi Banyak Tikus

Catatan Rizal Effendi

SAYA masih kecewa tak jadi salat Idulfitri di masjid IKN. Soalnya pembangunan masjid itu belum rampung. Masjid IKN bakal menjadi masjid negara menggantikan Istiqlal. Masjid itu didesain oleh perupa Bali I Nyoman Nuarta dengan kapasitas 29 ribu jamaah. Tapi belakangan diperluas lagi  jadi 60 ribu atas usul Ridwan Kamil sebagai kurator.

Tadinya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjanjikan Masjid IKN sudah bisa digunakan untuk salat Id 1 Syawal 1446 Hijriyah. Kenyataannya masjid bernilai hampir Rp1 triliun itu belum rampung. Padahal saya sudah menyiapkan baju koko panjang pesan di Shopee. Seumur-umur baru sekali ini saya punya persiapan khusus menjelang salat Id.

Meski masjidnya belum jadi, IKN sekarang menjadi magnet baru tujuan wisata memanfaatkan libur Lebaran. Mengalahkan pusat-pusat destinasi wisata di Kaltim. Bayangkan, selama 4 hari libur Lebaran, IKN menyedot 64 ribu pengunjung. Pantai Manggar Balikpapan saja hanya didatangi 13 ribu orang.

“Angka 64 ribu itu memang jumlah yang meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada Lebaran tahun lalu,” kata Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi.

Wisatawan yang datang tidak saja dari Kaltim, tetapi juga berbagai daerah di antaranya Kalsel, Kalteng, Kaltara, Sulteng, Sulbar, dan Sulsel. Juga dari Jawa dan Sumatera. Bahkan ada juga dari mancanegara di antaranya dari Brunei, Malaysia, Korsel, dan Eropa.

Mereka yang datang dari Balikpapan sudah bisa menikmati jalan tol IKN dan jembatan Pulau Balang. Hanya pulangnya masih tetap lewat Km 38, Samboja. Soalnya jalan tolnya belum rampung secara keseluruhan. Sebagian masih satu jalur dan belum tembus sampai Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.

Seminggu sebelum Lebaran, jalan tol IKN dibuka dari Pulau Balang ke Balikpapan. Arus barang dan orang dari Kalsel, PPU, dan Paser ke Balikpapan jadi lancar. Sebagian kendaraan tak perlu menyeberang lewat feri Kariangau.

Pengamat politik Hendri Satrio punya pandangan lain soal kabar banyaknya pengunjung ke IKN. “Setiap kali libur panjang, selalu ada berita IKN dibanjiri wisatawan,” katanya dalam akun media sosial X pribadinya.

Menurut Hendri, terkait IKN memang selalu menarik perhatian apa pun dan bagaimana pun jadinya ke depan. “Memang IKN ini selalu menarik apa pun jadinya nanti,,” ujarnya seperti diberitakan FAJAR.CO.ID.

Di sela kekaguman pengunjung dengan suasana hutan dan bangunan unik IKN, ada juga hal yang mengagetkan. Ternyata di sana banyak tikus. Ini tikus beneran. Bukan “tikus” yang menggerogoti uang negara.

Sejumlah pengunjung melihat langsung banyak tikus berkeliaran di kawasan IKN. Bahkan sempat viral di medsos. “Saya kira banyak monyet di IKN, tahunya banyak tikus,” kata Umi, pengunjung dari Banjarmasin menyindir.

Thomas Umbu tak membantah  banyak tikus di IKN. Dia menyebut ada dua penyebabnya. Pertama, kondisi alam. Maklum dulunya di situ kawasan hutan dan perbukitan. Jadi memang banyak sarang tikus. Kedua, ada juga faktor manusia. Banyak pengunjung yang kurang memperhatikan aspek kebersihan. Buang sampah terutama sisa makanan secara sembarangan. Jadi mengundang tikus berdatangan.

Pihak Otorita sudah mengambil langkah pengendalian. Di antaranya meningkatkan upaya kebersihan, menyebar obat pembasmi dan memasang perangkap di berbagai sudut IKN. “Kami tidak tinggal diam, berbagai langkah preventif dilakukan teman-teman dari yang menangani bidang kesehatan dan kebersihan,” tandas Thomas.

BANTAH IKN MANGKRAK

Di tengah banyaknya kunjungan wisatawan ke IKN, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tiba-tiba bicara isu mangkraknya pembangunan IKN. Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Selama ini isu yang beredar adalah melambatnya mesin pembangunan IKN.

Dalam acara pertemuan dan diskusi dengan para wartawan di Samarinda, Rudy membantah kabar yang menyebutkan  pembangunan IKN mangkrak menyusul adanya pergantian kepemimpinan nasional dari Jokowi ke Prabowo.

Rudy menceritakan pada hari ketujuh Lebaran dia diam-diam singgah ke IKN. “Saya menyaksikan langsung pembangunan IKN tetap berlanjut. Itu juga dilihat dari ribuan orang yang datang ke sana, jadi IKN tetap jalan,” ujarnya.

Gubernur juga mengajak wartawan dan pers datang ke kawasan IKN. Dia memberi petunjuk agar masuk lewat Km 13 Balikpapan kemudian menuju IKN melewati jalan tol dan jembatan Pulau Balang. “Biar bisa lebih detail memberitakan kemajuan yang berlangsung di IKN,” ujarnya.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono, Rabu (9/4) lalu datang ke Samarinda. Dia menemui Gubernur Rudy sekaligus melaksanakan rapat koordinasi membahas program pembangunan IKN, baik yang didanai oleh APBN maupun pihak swasta.

Tentu saja juga dibahas memadukan program pembangunan IKN dan pembangunan Provinsi Kaltim. Maklum lokasi IKN ada di Kaltim, sehingga Kaltim, kata Gubernur sangat berkepentingan untuk meningkatkan kemajuan daerah ini dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Basuki, ada 5 investor baru masuk ke IKN dengan nilai investasi mencapai Rp2,5 triliun. Rencana groundbreaking bulan April mendatang, sehingga pada semester I tahun 2026 sudah operasional.

Ada rencana seusai Lebaran ini Presiden Prabowo akan berkunjung ke IKN. Kedatangan Prabowo sangat ditunggu. Soalnya sejak dilantik 20 Oktober menggantikan Jokowi, Prabowo belum pernah menginjakkan kaki di IKN.

Ada yang bilang Prabowo tidak menempatkan pembangunan IKN sebagai prioritas utama. Tapi dalam pernyataan lain dia menegaskan IKN akan resmi menjadi ibu kota negara 2029 dan dia sendiri berkantor di IKN mulai 2028. Apa benar? Ya kita tunggu saja realisasinya.(*)

Komite III DPD RI Persiapkan Langkah Advokasi Kasus Perambahan Hutan Pendidikan Unmul

Oleh: Aji Mirni Mawarni, ST, MM – Anggota Komite III DPD RI

KEGEMBIRAAN masyarakat Kaltim di pekan kedua bulan Syawwal 1446 hijriyah terusik dengan sebuah peristiwa. Yakni dirambahnya hutan pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) oleh aktivitas penambangan batu bara secara ilegal.

Aktivitas melanggar hukum itu telah merusak lahan seluas 3,26 hektare, tepatnya di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan Fakultas Kehutanan Unmul. Padahal area – dengan luas total 299 hektere tersebut – sejak tahun 1974 telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, riset, dan pendidikan lingkungan.

Di saat pemerintah tengah bahu-membahu mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan Indonesia – sampai mendirikan Sekolah Rakyat – ternyata hutan pendidikan di Kaltim justru digerus oleh tambang, yang sarat kepentingan jangka pendek pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saya mengecam keras aktivitas tambang ilegal tersebut. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku; tanpa tebang pilih. Pelaku juga harus mengganti rugi kerusakan lingkungan.

Penegakan hukum secara tegas sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah berulangnya kejadian serupa, terutama di kawasan pendidikan lingkungan, riset, atau area konservasi lainnya.

Pemerintah juga perlu memaksimalkan pengawasan plus pencegahan – secara serius dan terpadu – agar tidak kebobolan lagi oleh eksploitasi ilegal yang bisa merugikan generasi masa depan. Koordinasi lintas sektor di level pusat dan daerah, terutama dengan penegak hukum, harus diperkuat agar hutan pendidikan dapat dipulihkan dan dijaga secara berkelanjutan.

Pasalnya, pihak Fakultas Kehutanan Unmul mengatakan sudah melaporkan tindakan penyerobotan tersebut, namun belum ada tindak lanjut dari pihak berwenang. Belum lagi, pertambangan berpola “hit and run” (gali, ambil, lari) itu telah mengakibatkan longsor di area KHDTK Unmul.

Saya juga mendorong Komite III DPD RI mengawal dan mengadvokasi kasus ini. Saya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Komite III. In syaa Allah hasil advokasi akan direkomendasikan ke Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI untuk ditindaklanjuti.

Kasus penyerobotan hutan diklat/hutan laboratorium Unmul ini harus menjadi momentum introspeksi bagi semua pihak – terutama Pemprov Kaltim – bahwa komitmen terhadap pelindungan lingkungan dan pendidikan harus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.

Sebagai putri Kaltim yang menghargai sejarah, perlu saya sampaikan bahwa secara umum lahan Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) merupakan hibah dari Haji Adji Pangeran Afloes, mantan Gubernur Kalimantan Barat, yang juga cucu dari Sultan Adji Muhammad Sulaiman. Hibah tersebut memiliki visi jangka panjang untuk dunia pendidikan Kaltim.

Sudah semestinya kita semua bersinergi menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ruang pendidikan di Kaltim. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu memaksimalkan peran dan kontribusi dalam mengawal pembangunan berkelanjutan; baik dalam sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. (*)

Kepastian Pemindahan IKN Belum Jelas, Dampak Sosial Sudah Meluas

Oleh: Aji Mirni Mawarni, ST, MM

⁠KEBERLANJUTAN pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) ibarat buah simalakama. Jika pembangunan dilanjutkan, perlu dana yang sangat besar. Sedangkan keuangan negara sedang defisit dan pemerintah pusat memberlakukan plus mewajibkan efisiensi besar-besaran di semua lini.

Pada sisi lain, ketika pembangunan tidak dilanjutkan, maka kawasan yang telah dibangun megah dengan dana puluhan triliun itu – pada tahap pertama – bakal mangkrak. Berbagai “investasi” yang ditanamkan para pemodal swasta juga bakal berujung ketidakjelasan.

Dalam situasi ini, sangat dibutuhkan kejelasan dan ketegasan pemerintah. Kapan pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke IKN di Kaltim? Kapan roda pemerintahan mulai berjalan di Kota Nusantara? Bagaimana strategi penganggaran untuk segera menyelesaikan pembangunan IKN?

Bilamana sikap pemerintah hanya seputar “pada saatnya pemerintahan akan berjalan di IKN ketika semuanya sudah siap”; tentu hanya menjadi pernyataan yang tak memberi kejelasan. Dibutuhkan kepastian agar agenda strategis pemindahan IKN RI bisa bergulir lebih mulus.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI medio Februari 2025, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan progress pembangunan IKN telah mencapai 68,6 persen. Dalam pembangunan tahap I, terdapat 109 paket pekerjaan fisik.

Rinciannya; 5 paket dalam proses lelang, 49 paket proses konstruksi, dan 55 paket sudah selesai. Proyek yang dikerjakan pada periode 2022-2024 ini menghabiskan anggaran Rp89 triliun dari pos anggaran Kementerian PUPR.

Proyek IKN juga sudah resmi masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2025-2029. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Pembangunan IKN bakal dilaksanakan Otorita IKN, Kementerian PU, Kementerian BUMN, serta instansi swasta.

Terkait anggaran, Kepala OIKN mengatakan bentuk dukungan Presiden RI terhadap pembangunan IKN yakni penambahan anggaran Rp8,1 triliun untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya.

Kepala OIKN mengungkapkan, dalam rapat terbatas terkait kelanjutan pembangunan IKN, 21 Februari 2025, Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.

Di tengah berbagai dinamika, ternyata berbagai dampak sosial sudah terasa di kawasan IKN. Secara khusus saya telah berdiskusi dengan pihak Dinas Sosial Kaltim dan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) terkait dampak sosial Pembangunan IKN.

Data yang saya terima; pertama, telah terjadi peningkatkan jumlah penderita HIV/AIDS di sekitar IKN. Kebanyakan merupakan kalangan anak-anak muda. Kemungkinan peningkatan itu diduga kuat karena faktor praktik prostitusi di sekitar IKN.

Kedua, ⁠meningkatnya jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), terutama dari kalangan pendatang. Mereka datang ke Kaltim dengan ekspektasi tinggi mendapatkan pekerjaan. Ternyata, tidak ada pekerjaan yang berhasil didapat. Tercatat sekitar 200-an ODGJ yang sudah dipulangkan ke daerah asalnya.

Ketiga, p⁠erlu diantisipasi serius terkait ASN yang pindah ke IKN tanpa membawa keluarganya. Pasalnya, sangat rentan terjadi perselingkuhan. Dalam kondisi rawan, alih-alih mengharapkan kinerja baik; justru kondisi sebaliknya yang terjadi imbas hancurnya tatanan keluarga. Diketahui, para pegawai OIKN sudah berkantor di IKN tanggal 3 Maret 2025 lalu.

Saya selalu meyakini, bilamana niat baik dijalankan secara baik, maka pasti hasilnya akan baik. Namun melihat dinamika kondisi IKN yang seperti ini, yang jadi berpikir introspektif mendalam: apakah niat pemerintah pusat memindahkan IKN ke Kaltim sudah benar dan kuat? Apakah proses legislasinya sudah benar? Apakah pembangunan IKN sudah dilakukan sungguh-sungguh? Saya yakin waktu akan menjawabnya secara gambang.*

*) Aji Mirni Mawarni ST MM – Anggota MPR RI/DPD RI Dapil Kaltim

Instruksi Gubernur Rudy Mas’ud

Catatan Rizal Effendi

JANGAN main-main dengan Rudy Mas’ud. Namanya gubernur baru, maka banyak perintah atau kebijakan baru yang dia terapkan. Temanya dalam rangka meningkatkan moral serta kinerja dan produktivitas. Dia ingin serius mewujudkan Kaltim Emas, Kaltim yang sejahtera.

Tempo hari pada rapat pertama dengan para pejabat dan kepala dinas dan lembaga di lingkungan Pemprov Kaltim, dia melarang semua yang hadir menyentuh HP. “Jangan main HP, kita mau fokus,” tandasnya.

Sekarang ada beberapa instruksi baru yang dia terapkan. Mulai urusan ibadah, tata tertib bekerja sampai urusan pencapaian kinerja.

Berkaitan dengan ibadah, Sekdaprov Sri Wahyuni sudah mengeluarkan surat edaran. Tentu dalam rangka menindaklanjuti instruksi Gubernur Rudy Mas’ud. Orang Kampung Baru Balikpapan Barat, yang menjadi gubernur ke-16  Kaltim.

Surat edaran bernomor 400.8.1/610/B.KESRA-1/2025 tanggal 11 Maret 2025 itu, bertema tentang Imbauan Salat Berjamaah di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif dan harmonis, maka disampaikan kepada seluruh pegawai dan staf yang beragama Islam untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid atau musala terdekat.

Luar biasa. Berkaitan dengan hal itu, Rudy mengeluarkan 4 instruksi yang perlu dipedomani para pegawai. Pertama, menghentikan dan/atau  menunda sementara seluruh aktivitas, 15 menit sebelum salat fardu dimulai.  Lalu segera menuju ke masjid atau musala terdekat untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah.

Kedua, bagi pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menyampaikan dengan baik dan sopan berkaitan dengan terhentinya pelayanan sementara karena petugas sedang melaksanakan salat berjamaah.

Ketiga, pelaksanaan kegiatan rapat/bimtek/sosialisasi  atau sejenisnya agar dapat menyesuaikan dengan waktu salat fardu.

Keempat, untuk instansi perangkat daerah yang aksesnya jauh dari masjid atau musala, agar dapat menyiapkan sarana ibadah yang memadai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Sebagian pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Kaltim menyambut baik instruksi Gubernur Rudy Mas’ud. Tapi ada juga yang melihat perintah semacam itu terlalu berlebihan dan tak perlu seorang gubernur sampai mengurusi soal ibadah yang menjadi privasi seseorang.

Mereka memahami Gubernur Rudy Mas’ud sangat kuat ibadahnya. Haji dan umrah berkali-kali. Tak ada masalah dengan biaya. Hartanya  ratusan miliar. Awal kerjanya di bulan Ramadan langsung ditandai dengan safari subuh Ramadan. Sebagian pejabat kelabakan karena harus mendampingi.

Dia juga membagi-bagikan seribu takjil tiap hari kepada warga masyarakat dan pengemudi ojek online (ojol). Tak jarang istrinya Hj Syarifah Suraidah yang mendampingi ikut membagi-bagikan amplop. Itu memang kesukaannya.

Salah satu janji kampanye Rudy-Seno adalah menaikkan haji atau umrah gratis kepada marbot atau petugas masjid. Hal yang sama dia berikan juga kepada petugas gereja atau agama lain untuk bisa melaksanakan perjalanan ibadah ke tempat sucinya masing-masing.

Jumlah masjid di Kaltim berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim tercatat 3.134 buah. Sepertinya sekarang sudah bertambah. Data dari Kementerian Agama di Kaltim terdapat 3.306 masjid. Kalau petugas marbotnya ada 3 saja, hampir 10 ribu orang yang akan dihajikan atau diumrahkan pemerintahan Rudy-Seno selama 5 tahun.

WAJIB BERADA DI KANTOR

Sempat beredar kabar Rudy memerintahkan semua kepala OPD absen langsung kepada gubernur tiap Senin hingga Rabu.  Tapi itu dibantah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal.

“Tidak benar seperti itu,” kata Faisal. Tapi dia mengakui ada beberapa instruksi dan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Rudy Mas’ud dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kinerja.

Misalnya tiap Senin dilaksanakan rapat koordinasi di Kantor Gubernur. Semua kepala OPD wajib hadir dan menyampaikan laporan perkembangan program di OPD-nya masing-masing. Lalu gubernur atau wagub akan menyampaikan beberapa petunjuk dan instruksi untuk dilakukan langkah akselerasi.

Selain itu ada lagi rapat pimpinan yang dilaksanakan sebulan sekali. Dipimpin langsung oleh Gubernur Rudy Mas’ud. Jika gubernur lagi bertugas ke luar daerah, maka akan dipimpin Wagub Seno Aji. Kalau juga tidak ada maka didelegasikan kepada Sekdaprov Sri Wahyuni.

Ada lagi instruksi yang patut dicermati. Gubernur Rudy Mas’ud meminta tiap Senin sampai Rabu para kepala dinas atau OPD standby di kantornya masing-masing. Sebab sewaktu-waktu mereka bisa dipanggil gubernur untuk memberikan penjelasan suatu masalah atau program yang dilaksanakan.

Bagaimana dengan mereka yang bertugas ke luar daerah? Menurut Faisal, tak ada masalah jika kondisinya seperti itu. “Yang penting ada izin, jadi tak ada masalah jika tak ada di tempat,” tambahnya.

Dalam suatu acara belum lama ini, Gubernur Rudy Mas’ud mengajak seluruh pihak pemangku kepentingan terutama OPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk mengambil langkah akselerasi, bergerak cepat untuk mewujudkan Kaltim Emas.

Dengan langkah akselerasi itu, dia berpendapat bahwa Kaltim mampu berkembang sejajar dengan negara-negara tetangga yang sudah maju seperti Brunei Darussalam, Singapura, Korea, atau Jepang.

Rudy berpendapat membuat atau memimpikan Kaltim yang maju seperti negara-negara yang dia sebutkan tadi, tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja. “Kita harus mengambil langkah out of the box,  kreatif dan inovatif, supaya kita bisa berakselerasi,” begitu katanya penuh semangat.

Masa bulan madu Rudy-Seno selama 100 hari masih dua bulan lagi. Dia dilantik serentak di Jakarta, 20 Februari lalu. Berarti Kamis (20/3) ini  baru sebulan masa kerjanya. Ibarat mesin masih inreyen (break–in),  wajar kalau masih kuat gas pol-nya.(*)

Rudy-Seno dan Dinosaurus

Catatan Rizal Effendi

GUBERNUR dan wakil gubernur baru kita sangat bersemangat. Itulah Rudy Mas’ud dan Seno Aji (RS). Benar-benar langsung ngegas setelah dilantik serentak 20 Februari lalu dan seminggu ditempa dalam acara retret di Magelang.

Belajar dari sana, Rudy mengatakan dia juga mau bikin program serupa di lingkungan Pemprov Kaltim. Pesertanya seluruh pejabat di Kantor Gubernur berikut para kepala dinas atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Semoga bisa dilaksanakan setelah Ramadan,” katanya.

Seru juga, tapi apa itu tidak pemborosan? Mulai menyiapkan tempat kegiatannya, makannya sampai urusan pakaian seragam militernya. Belum lagi ha hu..ha hu yang lain.

Tapi kata Rudy program retret sangat baik. Melatih disiplin, kekompakan dan kerja sama. “Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk memperkuat kerja sama. Kalau diterapkan di Kaltim, para kepala SKPD bisa lebih solid dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” katanya begitu.

Dalam keterangan terpisah, Wagub Seno Aji menjelaskan, sumber dana untuk pelaksanaan retret Pemprov Kaltim dari CSR (Corporate Social Responsibility). Kalau itu benar, apa tepat penggunaan CSR untuk keperluan semacam itu. Bukankah CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat dan lingkungannya.

Saya dengar dalam beberapa hari ini Kepala SKPD harus kumpul di Lantai 2 Kantor Gubernur. Sebab, gubernur atau wagub bisa mendadak memanggil. Semua harus siap menjelaskan apa yang dikerjakan di SKPD-nya. Tapi para kepala SKPD bingung, kapan begawi-nya?

Dalam rapat pertama, semua pejabat dilarang menyentuh ponsel. Tak ada yang boleh main HP. “Kita mau fokus karena tugas kita melayani masyarakat Kaltim. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam bekerja,” tandasnya.

Rudy juga sudah memanggil sejumlah direksi Perusda. Tersirat dia tidak puas atas kinerja manajemen Perusda. Dia instruksikan lebih banyak lagi berinovasi, sehingga mampu memberi kontribusi yang maksimal bagi pendapatan daerah (PAD).

Struktur APBD Kaltim 2025 terdiri dari pendapatan daerah Rp20,100 triliun dan belanja daerah Rp20,950 triliun. Jadi ada defisit sekitar Rp850 miliar. Separuh dari pendapatan itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Yaitu sekitar Rp10,30 triliun.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sri Wahyuni selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengungkapkan, dari hasil pemangkasan yang dilakukan pihaknya, tersedia dana Rp2,5 triliun yang bisa di-refocusing dalam APBD 2025.

Dari Rp2,5 triliun itu,  ada sekitar Rp1 triliun yang penggunaannya bisa fleksibel. “Jadi bisa diarahkan untuk mewujudkan program 100 hari kerja gubernur dan wagub baru,” ungkapnya.

Menurut Sri, dana pemangkasan bisa dimanfaatkan untuk program Gratis Pol atau Gaspol Rudy-Seno terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain juga ada anggaran yang sudah terplot di APBD dan bisa langsung terkoneksi dengan program Gaspol tadi.

Rudy dan Seno rajin mengeluarkan pernyataan. Terutama berkaitan dengan program Gaspol. Kita belum bisa menyimpulkan karena sepotong-sepotong. Tapi tiap hari ada saja yang mereka lontarkan. Berbunga-bunga. Tapi ada juga yang bilang terkesan ada yang mulai tidak konsisten.

Misalnya soal program gratis sekolah dari SMA sampai S3. Belakangan dikatakan bagi mahasiswa Kaltim yang kuliah di luar daerah atau luar negeri tidak akan di-cover oleh program Gaspol. Namun akan tetap diadakan dengan skema beasiswa. Padahal yang kuliah di luar lebih banyak lagi kebutuhannya.

Sejak kampanye Rudy-Seno mengisyaratkan antibeasiswa. Karena dianggap pilih kasih dan tidak merata. Dia maunya semua merasakan hal yang sama. Gratispol. Tetapi ternyata program beasiswa masih ada. Juga soal ada pembatasan usia. Padahal orang belajar tak mengenal usia. Juga ada klasifikasi program studi.

BERSIH DAN TIDAK KKN

Yang harus digarisbawahi, sukses Rudy dan Seno tidak bisa hanya diukur dari keberhasilan Gaspol-nya saja. Tetapi kita juga akan lihat  dari keteguhan dia menjalankan pemerintahan yang bersih dan anti-KKN.

Tantangan Rudy tidak gampang. Karena suka atau tidak dia berada di lingkaran pemerintahan dinasti. Dua kakaknya ada di Karang Paci. Yaitu Hasanuddin Mas’ud (ketua) dan Hj Syahariah Mas’ud (anggota). Istri Rudy, Hj Syarifah Suraidah adalah anggota DPR RI Komisi X. Satu lagi kakak Rudy, Rahmad Mas’ud menjadi wali kota Balikpapan.

Dinasti memang tidak dilarang. Malah ada yang berpendapat dinasti memperlancar berbagai program. Karena  bisa saling sinerji. Bisa saling mendukung. Tapi beberapa pengalaman juga menunjukkan dinasti cenderung jadi beraroma KKN, penuh keberpihakan dan permainan.

Hasanuddin berjanji akan  profesional bersikap dengan adiknya sebagai gubernur. “Di DPRD sistemnya kolektif kolegial. Artinya bukan berarti ketua bisa mengambil keputusan sesukanya. Jadi bisa saja tidak sejalan dengan kepala daerah,” katanya.

Dia mengatakan tetap konsisten dengan tupoksinya. “Tupoksi kami kan pendelegasian, pengawasan dan pengontrolan kinerja pemerintah. Dan kami akan melaksanakan tupoksi tersebut,” katanya seperti diberitakan akurasi.id.

Ada yang bilang tidak mungkin Gubernur Rudy menerapkan kebijakan KKN karena dia berlatar belakang pengusaha kaya. Duitnya banyak. Meski cukup banyak habis di Pilgub, buktinya tetap berjaya. Kekayaannya sekitar Rp183 miliar. Berada di urutan ke-4 dalam kelompok 10 besar gubernur terkaya di Indonesia.

Seorang teman bilang orang kaya yang jadi penguasa atau masuk ke pemerintahan ada 2 kemungkinan. Pertama, karena dia kaya, maka dia akan menjalankan kekuasaan bisa lebih bersih dan bijak. Sebab dia tidak cari-cari duit lagi. Jadi dia bisa fokus pada pengabdian. Malah sampai ada yang tidak mau mengambil gaji dan insentifnya atau ditabung lalu dibagikan kepada orang lain.

Tapi kedua, malah sebaliknya. Ternyata kekayaan sebanyak apa pun tidak menjamin orang itu puas. Sebab, kepuasan itu tidak terhingga. Jadi ada juga orang kaya yang masuk di kekuasaan, justru dia masih merasa lapar. Lebih lapar dari orang miskin. Berbagai cara dilakukannya untuk menambah kekayaan pribadinya. Jual beli jabatan, memainkan proyek dan kegiatan sampai memanfaatkan orang untuk memperkuat bisnisnya.  Bahkan istrinya pun ikut-ikutan main di antaranya melalui pendanaan kegiatan PKK, Dekranasda sampai pengadaan konsumsi dan perlengkapan di berbagai kegiatan.

Saya kira ada satu pelajaran menarik dari gubernur Kaltim sebelumnya, Isran Noor. Sejak awal boleh dibilang Isran tak pernah cawe-cawe dalam urusan pengadaan proyek. Anaknya sekalipun dilarang ikut main-main.

Dia juga bukan seorang pengusaha. Tak ada jualan apa-apa. Jadi orang yang berhubungan dengannya, tidak mungkin terlibat atau disuruh membeli apa yang dijualnya. Atau “memaksa” usahanya dilibatkan dalam kegiatan usaha orang lain.

Dalam acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Kaltim dari Agus Priyono ke Mochammad Suharyanto, Rudy mengatakan BPK adalah mitra strategis Pemprov Kaltim dalam mengawal tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

Kita juga akan melihat bagaimana kebijakan Rudy-Seno berkaitan dengan kinerja para pejabat atau kepala SKPD. Pemimpin baru pasti ingin punya staf kualifikasi “dream team.” Tak masalah. Wajar saja sepanjang objektif.

Para pejabat harus waspada. Mendagri Tito Karnavian menegaskan, kepala daerah baru diperbolehkan langsung melakukan mutasi atau rotasi tanpa menunggu waktu 6 bulan. Bahkan pejabat baru yang dilantik kepala daerah sebelumnya bisa saja ikut diganti.

“Kami akan izinkan supaya kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh teamwork yang sesuai dan satu chemistry dengan dirinya. Ini demi sebuah organisasi pemerintah yang sehat,” katanya pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI pada 21 Januari lalu.

Sesuai ketentuan, mutasi atau rotasi dilakukan bisa melalui lelang jabatan atau uji kompetensi. Dalam praktiknya lelang atau uji kompetensi bisa dimainkan. Tim seleksi sudah dikondisikan. Tinggal kita lihat apa keluarannya. Ada kecenderungan koncoisme atau kedaerahan tertentu atau lebih kuat objektivitasnya.

Rudy-Seno sangat memungkinkan segera melakukan mutasi. Sebab saat ini ada 4 SKPD atau OPD dijabat pelaksana tugas (Plt). Yaitu Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Irhamsyah, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Ir Ihamsyah, Plt Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Anita Natalia Krisnawati serta Plt Asisten III Riza Indra Riadi.

Selain itu ada 4 pejabat lain yang tahun ini juga memasuki masa pensiun. Yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hj Ismiati, Direktur RSUD Abdul Wabah Sjahranie dr David Hariadi Masjhoer, Direktur RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo dr Edy Iskandar dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Anwar Sanusi.

Rudy menegaskan dia akan menunjuk tim seleksi untuk memilih pejabat definitif. “Jadi belum tentu Plt sekarang bakal jadi definitif. Semua akan kita seleksi,” tandasnya.

Kabarnya Rudy dan keluarga akan melakukan perjalanan umrah dalam waktu dekat ini. Bersama Seno dia rajin melaksanakan Safari Ramadan subuh ke masjid-masjid. Kemarin dia melakukan Safari Ramadan di Balikpapan dan sempat meninjau rencana pengembangan Kaltim Kariangau Terminal (KKT).

Senin lalu dia juga membuka acara Kaltim Berzakat di Gedung Olah Bebaya. Dia memuji Baznas Kaltim tidak hanya mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS), tetapi juga dana CSR.

Ketika pisah sambut dengan Pj Gubernur Akmal Malik, Rudy sempat mengatakan bahwa Kaltim tidak boleh hanya mengandalkan sumber daya alam (SDA) saja, tetapi juga harus memajukan SDM-nya. Sebab, SDA bisa habis atau punah, sedang SDM tak pernah habis.

“Kaltim tidak ingin seperti dinosaurus yang punah karena tidak bisa beradaptasi,” katanya membuat pengandaian. Yang patut dicatat juga, Kaltim tak boleh salah urus. Jangan sampai pemimpinnya tambah gemuk akan tetapi rakyatnya tetap saja kurus-kurus.(*)

« Previous Page — Next Page »