Dari Garong Minyak di Lawe-lawe

Catatan Rizal Effendi

TAHU Lawe-lawe? Itu kelurahan kecil di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dulu Balikpapan Seberang. Letaknya di bibir Teluk Balikpapan dan tak jauh dari lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan luas 7.572,49 hektare. Meski penduduknya hanya 3.285 jiwa, tapi Lawe-lawe bagi Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan sangat besar dan strategis fungsinya.

Di sini ada berdiri fasilitas penerimaan, penyimpanan dan penyaluran minyak mentah Pertamina. Mulai dulu dan bahkan sekarang diperbesar karena ikut mendukung proyek RDMP (Refinery Development Master Plan).  Proyek RDMP bertujuan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang Balikpapan dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari.

Fasilitas single point mooring (SPM) atau single buoy mooring (SBM)  dan jalur pipa berdiameter 52 inci dipasang untuk menghubungkan Terminal Lawe-lawe ke kilang Balikpapan. Ada pipa darat sepanjang 14,4 km dan pipa lepas pantai sepanjang 4,5 km. Di Lawe-lawe juga dibangun dua tangki penampung minyak mentah berkapasitas 2 juta barel.

SPM yang berkapasitas 320 ribu DWT dipasang 13,9 km dari Pantai Tanjung Jumlai dan dirancang untuk menjaga kapal tanker tetap aman selama proses pengiriman minyak mentah.

Awal Oktober 2005 silam terminal Lawe-lawe bikin geger. Ada pencurian minyak mentah sangat besar dan canggih melalui pipa bawah laut. Lalu minyak itu dialirkan ke kapal-kapal tanker kemudian dijual ke penadah di Singapura.

Proses pencurian ini berjalan lancar. Karena kapal tanker yang menerima minyak curian itu dikapteni oleh kapten kapal eks kapal tanker Pertamina. Jadi mereka sudah mengerti seluk beluk pengangkutan minyak mentah di Lawe-lawe termasuk sistem operasinya. Selain juga bekerja sama dengan sejumlah aparat Pertamina lainnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu kaget dan berang. “Saya tidak habis pikir dengan pipa berdiameter 1,5 meter dan panjang 7 mil, BBM itu dengan mudah  dialirkan dan diselundupkan,” kata SBY dengan geram.

Lebih 40 tersangka termasuk 18 orang dalam Pertamina terlibat dalam kasus garong minyak di Lawe-lawe ini. Minyak mentah yang dicuri mencapai 20 ribu barel mengakibatkan negara rugi lebih Rp8 triliun pada masa itu.

Salah seorang tersangkanya Suwardiono, kepala jaga kilang minyak Lawe-lawe. Dia dituntut jaksa seumur hidup. Jaksa menggunakan UU berlapis mulai UU pelayaran, migas, korupsi, money loundering sampai KUHP.

SKANDAL MINYAK OPLOSAN

Peristiwa Lawe-lawe terjadi 20 tahun silam. Sekarang ada lagi kasus permainan minyak di Pertamina yang dahsyat.  Tidak tanggung-tanggung negara dirugikan. Bayangkan mencapai Rp193,7 triliun. Kalau itu masuk ke kas negara, tidak repot-repot Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres No 1/2025 berkaitan efisiensi dan pemangkasan.

Tersangka pelaku kejahatan ini juga tidak tanggung-tanggung yaitu Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Riva Siahaan (RS). Jadi langsung bos utamanya yang bermain. Apa tidak kurang ajar? Dia langsung ditahan dan diborgol Kejaksaan Agung (Kejagung), yang bertindak hebat dan berani mengungkap kasus ini.

Ada 6 “bos zalim” lain yang ikut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Dirut PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi (YF), Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT PIS, dan AP selaku VP Feedstock Management PT PIS.

Lalu ada pihak swasta yang ikut bermain. Yaitu Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa (NK), DW selaku Komisaris PT NK sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim (JM), dan GRJ selaku Komisaris PT JM dan Dirut PT Orbit Terminal Merak (OTM).

MKAR adalah anak taipan minyak Muhammad Riza Chalid yang pernah terseret kasus “Papa Minta Saham” pada 2015. Dia juga Presiden Kidzania, wahana interaktif untuk anak yang menggabungkan bermain dan belajar melalui permainan peran.

Baru sehari lalu, Kejagung menambah dua tersangka baru yaitu Direktur Pemasaran PPN Maya Kusmaya dan Edward Corner, VP Trading Operation PPN. Mereka dijemput paksa karena tidak memenuhi panggilan.

Salah satu modus kasus ini, PPN membuat permainan “sulap.” Mereka diduga membeli atau mengimport produk Pertalite (Ron 90) yang kemudian diblending atau dioplos menjadi Pertamax (Ron 92). Dengan cara mengoplos itu, maka harga pembeliannya jadi tinggi dan itu yang mereka korupsi berjamaah.

Ada juga permainan mark up kontrak shipping yang dilakukan Yoki selaku Dirut PT PIS bekerjasama dengan MKAR. Lalu dikeluarkan fee illegal sebesar 13 hingga 15 persen, sehingga MKAR meraup keuntungan dari transaksi jahat tersebut.

Mereka juga merekayasa perlunya impor minyak mentah, karena harga minyak bumi dari KKKS tidak ekonomis. Sehingga komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan Harga Index Pasar (HIP) BBM yang dijual kepada masyarakat menjadi mahal. Ini dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari APBN.

Permainan atau kesepakatan jahat ini mereka lakukan sejak tahun 2018 sampai 2023. Jika ini terbukti, tidak saja negara dirugikan, tetapi ribuan masyarakat kena tipu karena kendaraan mereka mengkonsumsi Pertamax oplosan, yang membahayakan mesin kendaraan.

Sementara itu, Pertamina membuat bantahan. Mereka menjamin Pertamax yang dijual kepada masyarakat bukan Pertamax yang dioplos dari Pertalite. “Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Presiden Prabowo baru mengeluarkan komentar singkat ketika ditanya wartawan soal korupsi minyak di Pertamina Patra Niaga. “Lagi diurus itu semua, ya lagi diurus semua,” katanya usai meresmikan Layanan Bank Emas, The Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2).

Aksi pencurian minyak mentah (illegal tapping) dan BBM Pertamina bukan sesuatu yang baru. Baik yang dilakukan kecil-kecilan sampai yang bernilai ratusan miliaran rupiah. Sudah berpuluh tahun. Itu terutama terjadi di daerah penghasil minyak seperti Sumatera dan Kalimantan termasuk Kaltim.  Apalagi kilang Balikpapan sekarang menjadi kilang terbesar di Indonesia.

Istilah “minyak kencing” sudah sangat popular di kalangan pemain minyak. Minyak subsidi dicuri lalu dijual mendekati harga minyak industri. Permainanannya ada yang di tengah laut. Konsumennya banyak penambang batu bara illegal. Makanya yang bermain di minyak sama dengan bermain batu bara illegal, rata-rata jadi bos besar. Meski mereka menghianati bangsa dan rakyat.(*)

Siapa Pengganti Edi di Kukar?   

Catatan Rizal Effendi     

LAKSANA diterjang angin puting beliung.  Itulah yang dialami Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah, yang diakronimkan jadi pasangan “Manis”. Soalnya hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (24/2) tidak berbuah manis. Malah sebaliknya benar-benar pahit dan bahkan teramat pahit.

Hakim MK yang diketuai Suhartoyo memutuskan pasangan Manis didiskualifikasi. Otomatis kemenangan mereka dibatalkan. Selanjutnya hakim memerintahkan dilaksanakan Pilkada baru atau pemilihan suara ulang (PSU) di Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu). Tapi dengan catatan pasangan Owena-Stanislaus tidak boleh ikut lagi.

Hakim MK tidak menghukum partai pengusungnya, yaitu Partai Demokrat, PAN, dan PKB. Karena itu mereka tetap boleh ikut PSU dengan mengajukan pasangan baru. Siapa penggantinya masih tanda tanya.

Pilbup Mahulu 2024 diikuti 3 pasangan calon (paslon). Selain Owena-Stanislaus, juga Novita Bulan-Artya Fatra Marthin dan Yohanes Avun- Y Juan Jenau.

Nasib yang sama juga dialami pasangan pemenang sementara Pilbup Kukar, Edi Damansyah-Rendi Solihin. Hakim MK juga menjatuhkan hukuman diskualifikasi. Kemenangan mereka dibatalkan dan harus dilaksanakan PSU di sana.

Yang menarik diskualifikasinya hanya jatuh ke Edi saja. Sedang pasangannya Rendi Solihin tidak. Karena itu Rendi boleh ikut PSU dengan catatan calon bupatinya harus orang baru alias bukan Edi. Pasangan Edi-Rendi sama-sama dari  PDIP.

Kita semua tak bisa membayangkan suasana kebatinan di kubu pasangan Manis di Mahulu dan kubu Edi-Rendi di Kukar. Sedih dan kesal pasti bercampur baur. Mereka pasti tak menyangka putusan hakim MK sefatal dan seberat itu. Kemenangan di depan mata ambyar.

KPU Mahulu sebelumnya memutuskan pasangan Owena-Stanislaus memperoleh suara terbanyak yaitu 9.930 suara. Sedang lawannya Novita Bulan-Artya Fatra Marthin (Prima) 8.319 suara dan Yohanes Avun-Y Juan Jenau (Permata) 3.850 suara.

Tapi Keputusan KPU Mahulu No 601/2024 yang memenangkan Owena-Stanislaus akhirnya dibatalkan MK. Gugatan Prima diterima, karena Owena dinilai terbukti melakukan kontrak politik dan memanfaatkan dukungan sang ayah, Bupati Mahulu aktif Bonifasius Belawan Geh.

Siapa pasangan Novita-Artya yang mengajukan gugatan ke MK? Mereka adalah pasangan yang didukung Partai Gerindra, pemenang Pileg Mahulu. Novita adalah wanita kelahiran Long Apari, 1 April 1979. Ayahnya Yohanes Brahang salah satu tokoh masyarakat adat yang pernah menjadi ketua KONI Mahulu. Sedang pasangannya, Artya Fatra Marthin adalah putra Martin Billa, mantan bupati Malinau yang juga sempat menjadi anggota DPD RI dua periode. Artya sendiri sempat menjadi anggota DPRD Kaltim.

MK memutuskan PSU Pilbup Mahulu tenggang waktunya 3 bulan setelah pembacaan putusan. Itu berarti paling lambat digelar 25 Mei 2025. Peserta PSU yang sudah pasti adalah pasangan Prima dan Permata, sedang pengganti Manis sejauh ini belum ditentukan pasti oleh partai pengusungnya.

EDI TENANGKAN PENDUKUNG

Melalui Keputusan No 1893/2024, KPU Kukar menetapkan pasangan Edi-Rendi memenangkan Pilbup Kukar 2024. Perolehan suaranya sangat telak  259.489 suara. Sedang paslon lainnya Dendi Suryadi-Alif Turiadi 83.513 suara dan Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais  34.763 suara.

Kemenangan Edi-Rendi digugat kedua paslon lainnya. Tapi gugatan Awang Yacoub-Akhmad Zais gugur di putusan dismissal, sedang gugatan Dendi-Alif lanjut sampai akhirnya jatuh putusan MK yang sangat mengejutkan.

Salah satu pertimbangan hakim MK karena Edi dinilai tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilbup karena masa jabatannya sudah dianggap dua periode. Edi sebelumnya wakil bupati dan sempat melanjutkan masa tugas Bupati Rita Widyasari yang terhenti karena terjerat OTT KPK. Polemik soal masa jabatan ini sudah lama berlangsung, tapi KPU Kukar akhirnya memutuskan Edi bisa mencalonkan kembali.

Dalam jumpa persnya, Edi berusaha menenangkan para pendukungnya. Dia minta semua tetap menghormati keputusan MK dan menjaga ketertiban dan keamanan. Siapa penggantinya? “Kita masih merundingkan dengan teman-teman,” katanya ketika saya hubungi lewat video call.

Sepertinya tidak gampang PDIP mencari pengganti Edi. Ada yang mengusulkan istri Edi, Hj Maslianawati Edi Damansyah yang diajukan. Dia sudah berpengalaman mendampingi Edi terutama sebagai ketua PKK dan Dekranasda. Banyak contoh, istri yang sukses di Pilkada menggantikan posisi suami.

Ada juga nama Muhammad Samsun, anggota DPRD Kaltim dapil Kukar dari PDIP. Selentingan ada yang mendorong nama Hadi Mulyadi, ketua DPD Partai Gelora Kaltim yang sempat menjadi calon wagub pendamping Isran Noor. Gelora ikut mendukung Edi-Rendi dalam Pilbup Kukar.

Kubu Dendi-Alif bersyukur gugatannya diterima MK. “Ini bukan urusan menang atau kalah, tapi bagaimana kita menegakkan dan menjunjung tinggi hukum positif yang berlaku secara hirarki di NKRI,” kata Dendi, mantan Danrem 091/ASN dengan pangkat terakhir mayor jenderal (mayjen).

Dendi-Alif maju dengan dukungan banyak partai mulai Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKB, NasDem, PKS, PPP, Bulan Bintang, Partai Perindo, Hanura, PSI dan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

MK juga memutuskan PSU Pilbup Kukar harus dilaksanakan 60 hari sejak putusan diucapkan. Itu berarti paling lambat sudah digelar 25 April 2025 mendatang. Jadwal ini lebih cepat sebulan dari PSU Mahulu. Pesertanya sudah pasti paslon Awang Yacoub-Akhmad Zais dan Dendi-Alif. Sedang Rendi kita tunggu maju kembali dengan nama baru.

Ketua MK Suhartoyo meminta Kepada Kapolda Kaltim, Kapolres Mahulu dan Kapolres Kutai melakukan pengamanan selama proses PSU berlangsung di Mahulu dan Kukar.

Sementara itu gugatan Pilbup Berau tetap dimenangkan pasangan petahana Sri Juarsih-Gamalis. MK menolak dalil yang disampaikan lawannya pasangan Madri Pani-Agus Wahyudi meski selisih perolehan suara mereka sangat kecil, yaitu 696 suara atau 0,53 persen.

Dalam Pilbup Berau 2024, Sri Juniarsih-Gamalis memperoleh 65.590 suara dan pasangan Madri Pani-Agus Wahyudi mendapat 64.894  suara. Tuduhan sejumlah pelanggaran seperti mutasi pejabat, kecurangan pemungutan suara dan pembukaan kotak suara dinilai tidak terbukti. Dengan demikian pasangan Sri Juniarsih-Gamalis resmi menjadi pemenang Pilbup Berau dan tinggal menunggu jadwal pelantikan untuk menjadi bupati dan wakil bupati Berau periode kedua, 2025-2030.(*)

Kirim Sembako atau Pohon

Catatan Rizal Effendi

BANYAK kepala daerah kreatif dan pro-lingkungan.  Sudah tidak zamannya lagi kirim karangan bunga untuk ucapan selamat. Selain menghabiskan uang, juga jadi masalah sampah. Karena itu ada yang minta diganti sembako dan ada juga yang minta diganti dikirimi bibit atau anakan pohon. Malah ada yang minta diganti dengan benih padi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi  menolak dikirimi karangan bunga. “Lebih baik kirim sembako kepada anak-anak yatim atau pihak yang tak mampu di sekeliling kantor atau perusahaan,” katanya menjelang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2).

Menurut Eri, sembako lebih bermanfaat ketimbang karangan bunga. Selain terkesan menghamburkan uang, juga menambah tumpukan sampah. Karena itu lebih baik diganti dengan sembako atau bentuk tanaman maupun bibit pohon yang bermanfaat. “Masih banyak saudara kita yang membutuhkan santunan,” jelasnya.

Dia juga minta kepada stafnya tidak usah kiriman sembako itu dikumpulkan lebih dulu di Pemkot. Repot dan takut  terjadi penyalahgunaan. Jadi biar dikirim langsung ke alamat yang berhak mendapatkan atau menerima. “Kirim foto atau video saja ke saya, nanti saya respon sebagai ucapan terma kasih,” katanya.

Dengan cara seperti itu, kata Eri, malah suasana guyub bisa terwujud. Warga atau pihak yang mampu bisa berbagi dengan warga atau pihak yang membutuhkan. “Jadi kita jauh lebih rukun, karena saling membantu dan menghargai,” katanya.

Hal yang sama juga dilakukan Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana. “Dikirimi bunga hidup atau pohon hidup kami lebih senang karena mengurangi residu sampah ketimbang karangan bunga,” katanya melalui Asisten 1 Lalu Martawang.

Menurut Wali Kota Mohan, jika pihaknya menerima kiriman tanaman hidup apalagi pohon-pohonan, maka akan ditanam di beberapa ruang terbuka hijau. Manfaatnya sangat besar, tidak saja untuk menambah kehijauan dan keindahan kota, tetapi juga akan meningkatkan produksi udara segar atau oksigen yang dibutuhkan manusia. “Jadi sangat baik untuk kesehatan kita,” jelasnya.

Ia juga membantah program pengalihan karangan bunga ke tanaman hidup ada kaitannya dengan kebijakan pemangkasan anggaran.  “Sama sekali tak ada kaitan, tapi benar-benar untuk kepentingan lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan,” jelasnya.

Bupati Magelang Grengseng Pamuji dan wakilnya Sahid punya pemikiran yang sama. “Monggo saja kalau mau kirim ucapan selamat kepada kita. Cuman kalau bisa karangan bunganya diganti dengan tanaman hidup saja,” katanya.

Imbauan bupati ini ternyata langsung direspon masyarakat. Ratusan pohon pelindung dan buah-buahan serta tanaman hidup lainnya berjejer di kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang disertai dengan ucapan selamat.

“Nah itu ‘kan lebih baik. Segera akan kita tanam di tempat-tempat terbuka dan di ruang-ruang publik, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya bersama-sama,” kata Grengseng.

Yang rada kecewa adalah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dia minta masyarakat Jawa Barat yang akan memberikan ucapan selamat atas pelantikannya dengan benih padi, bukan karangan bunga. Tapi faktanya yang datang tetap saja ratusan bahkan ribuan karangan bunga di halaman depan Gedung Sate, Kota Bandung.

“Saya mengajak sebaiknya karangan bunga diganti dengan benih padi. Tujuannya agar benih itu bisa terus tumbuh dan berkembang serta memberikan manfaat bagi banyak orang terutama para petani,” kata Kang Dedi sapaan Dedi Mulyadi.

Fenomena kirim karangan bunga sudah menjadi kultur masyarakat Indonesia. Malah tak jarang tujuannya jadi bergeser. Bukan untuk kepentingan yang punya hajat akan tetapi justru menjadi ajang promosi pengirimnya. Apalagi karangan bunganya terdiri dari bahan kayu, plastik dan styrofoam. Dan akhirnya menambah timbunan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).

Menurut pengamat sosial Arsinah dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (UINSI), pemberian tanaman atau pohon buah sebenarnya bukan gaya baru, tapi bagian dari budaya bangsa yang mulai terlupakan.

Dulu Presiden Soekarno pernah memberi bibit pohon ke Arab Saudi. Sekarang jadi pohon peneduh jamaah haji di padang Arafah. “Jadi sudah lama kita lakukan, malah karangan bungalah yang bukan budaya kita,” ujar Arsinah seperti diberitakan NIAGA.ASIA.

Bagaimana dengan nasib pengusaha karangan bunga? Ada yang menyarankan mereka beralih ke pedagang bunga atau pohon hidup. Lalu dia desain sebaik mungkin, sehingga karangan pohon bisa lebih indah dan menarik sebagai ucapan selamat.

JUGA ADA DI KALTIM

Alhamdulillah, ide ganti karangan bunga dengan tanaman hidup  atau pohon buah untuk ucapan selamat juga terjadi di Kaltim. Setidaknya itu terlihat di halaman gedung Kantor Gubernur Kaltim  di Jl Gajah Mada No 2. Dari ratusan karangan bunga yang dikirim berbagai pihak untuk ucapan selamat kepada Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji, terselip ada 12 pohon buah.

Ternyata pengirimnya para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas-dinas. Tidak diketahui apakah ini inisiatif dari OPD sendiri atau ada imbauan dari Pemprov. Tiap pohon digantungi gambar kedua pemimpin Kaltim itu dibarengi dengan pesan dan komitmen.

Ada 4 bibit pohon jambu dikirim oleh Biro Umum, Kesbangpol, DPMPTSP dan BPSDM Kaltim. Lalu ada 3 bibit sawo datangnya dari Biro Kesejahteraan Rakyat, RSUD A Wahab Sjahranie, dan Dinas Kesehatan Kaltim.

Kemudian ada 2 bibit pohon nangka dari DPTPH dan Bapenda, serta 3 bibit pohon jeruk dari Biro Hukum, RSJD Atma Husada dan BPKAD Kaltim.

Belum ada laporan apakah 5 bupati dan 2 wali kota se-Kaltim yang dilantik Presiden Prabowo juga menjalankan program ganti karangan bunga dengan pohon.

Di Balikpapan, saya lihat banyak karangan bunga berjejer dan bertumpuk di halaman Pemkot. Apalagi sebelumnya sudah ada banyak karangan bunga yang memberikan ucapan selamat  HUT ke-128 Kota Balikpapan, 10 Februari lalu.

Balikpapan adalah salah satu kota bersih terbaik di Indonesia dalam hal program lingkungan dan penataan sampah. Kota ini sudah berkali-kali  meraih Adipura Kencana sebagai bukti  penataan lingkungan dan penanganan sampahnya sudah sangat baik. Pernah menjadi juara menanam pohon terbanyak di Hari Menanam Pohon Indonesia.

Di era Gubernur Isran Noor, Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia menerima dana karbon dari Bank Dunia atas kesediaannya mengurangi penebangan pohon dan sebaliknya menggencarkan kegiatan penanaman atau reboisasi.

Luas hutan Kaltim 9.5 juta hektare. Dikenal sebagai jenis hutan hujan atau hutan tropika basah. Tapi hutan itu tiap tahun menyusut karena berbagai eksploitasi terutama pembalakan, penambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.

Ketika saya mengunjungi taman wisata dan penelitian agronomi Pringgondani milik Pak Surata di Gunung Binjai, Balikpapan Timur minggu lalu, saya didaulat menjadi bapak asuh salah satu pohon Meranti yang tumbuh di sana. “Ini semangat dan bukti kita ikut mengurangi emisi karbon di dunia,” kata Surata.

Seorang undangan Bulan K3 Pertamina Balikpapan di Lapangan Merdeka minggu lalu, pulangnya membawa hadiah pohon mangga. Dia senangnya bukan main karena mangganya sudah berbuah meski masih kecil.

Semasa saya wali kota, saya menganjurkan warga yang menikah, ultah dan berbagai kegiatan seremonial lainnya ditandai dengan menanam pohon. Ketika putri saya menikah, salah satu jujurannya pohon mangga. “Saya nikahi dan kawini putri Bapak dengan mas kawinnya 5 pohon mangga dan seperangkat alat salat,” kata sang suami lantang. Barakallah.(*)

Hanya Neni yang Dilantik

Catatan Rizal Effendi

TIGA  tokoh wanita yang terpilih sebagai kepala daerah di Kaltim, baru seorang yang bisa dilantik di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2). Dia adalah Neni Moerniaeni (64), yang dilantik menjadi wali Kota Bontang 2025-2030. Dia didampingi Agus Haris (53)  sebagai wakil wali kota. Sebelumnya Agus adalah wakil ketua DPRD Bontang dari Partai Gerindra (2019-2024).

Dua tokoh wanita lainnya, yaitu Sri Juniarsih pemenang sementara Pilbup Berau dan Owena Mayang Shari Belawan, pemenang sementara Pilbup Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) masih menunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Neni memang tokoh wanita perkasa. Dia adalah dokter obstetri dan ginekologi (Sp.Og) atau dokter kandungan yang terjun ke politik mengikuti jejak suaminya, dr Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.

Sofyan sempat menjadi wali kota Bontang  (2006-2011). Lalu digantikan Adi Darma. Kemudian Neni maju dan berhasil mengalahkan Adi. Dia menjadi wali Kota Bontang 2016.  Lima tahun kemudian Neni digeser  Basri Rase. Tapi pada Pilbup 2024, Neni revanche. Dia kembali terpilih mengalahkan 2 pasangan lainnya termasuk Basri Rase.

Selain menjadi bupati, Neni sempat menjadi anggota DPR RI dapil Kaltim 2014  mengalahkan Hetifah, yang sekarang menjadi ketua Komisi X. Mereka sama-sama dari Partai Golkar. Tapi dia mundur digantikan Hetifah karena maju di Pilwali Bontang.

Neni bersama suaminya memang hebat. Mereka adalah keluarga dokter sekaligus keluarga politik.  Sofyan adalah dokter spesialis saraf. Selain pernah menjadi wali kota Bontang, sekarang ini dia duduk sebagai anggota DPD RI. Sempat juga berpasangan dengan saya menjadi calon gubernur Kaltim 2018-2023.

Putra mereka yang juga dokter, Andi Satya Saputra duduk sebagai anggota DPRD Kaltim. Sedang kakaknya, Andi Faizal Sofyan menjadi ketua DPRD Bontang. Neni juga sempat menjadi ketua DPRD Bontang (2010-2014).

Saya bersama Neni sempat menjadi pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di bawah kepemimpinan Airin Rachmi Diany. Neni memang lincah dan cerdas. Dia juga jago nyanyi. Mau yang aliran romantis, dangdut apalagi rock, dia siap.

Selain mengalahkan Basri Rase, Neni juga mengalahkan Hj Najirah, SE, yang maju membawa nama besar suaminya Adi Darma. Najirah menjadi wakil wali kota Bontang (2021-2024) mendampingi Basri Rase. Tadinya suaminya yang maju. Di tengah jalan Adi meninggal dunia akibat serangan Covid-19, sehingga Najirah didaulat untuk menggantikan.

Sayangnya pada Pilwali 2024 Basri-Najirah pecah kongsi. Mereka tampil dengan pasangan baru. Basri dengan Chusnul Dhihin dan Najirah dengan Muhammad  Aswar. Keduanya  kalah telak dengan Neni-Agus dalam perolehan suara. Karena itu kedua pasangan ini legowo menerima kekalahan, sehingga tak ada gugatan sampai ke MK.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN 2020 yang dilaporkan pada 29 Januari 2021, total harta kekayaan Neni tercatat Rp8,8 miliar atau tepatnya Rp8.838.979.367. Terbesar bersumber dari tanah dan bangunan Rp7,9 miliar. Selebihnya alat transportasi, harta bergerak lainnya serta  kas dan setara kas. Sedang harta kekayaan Agus tercatat Rp562,8 juta atau tepatnya Rp562.802.000.

HANYA MILIKI 139 JUTA

Sementara itu, Sri Juniarsih-Gamalis adalah pasangan petahana. Mereka adalah bupati Berau dan wakil bupati Berau  2021-2024. Menang kembali di Pilbup 2024. Tapi satu-satunya lawan mereka, pasangan Madri Pani-Agus Wahyudi melakukan gugatan ke MK.

Sri Juniarsih (49) maju dalam Pilbup 2020 menggantikan suaminya, Muharram yang meninggal dunia akibat serangan Covid-19. Muharram menjadi bupati ke-9 Berau masa bakti 2016-2020.

Pilbup Berau 2024 memang seru. Selisih perolehan suara dari kedua pasangan sangat tipis. Sri-Gamalis memperoleh suara 65.590, sedang lawannya Madri-Agus memperoleh 64.894 suara. Jadi hanya selisih 696 suara.

Dalam putusan dismissal, hakim MK bisa menerima alasan gugatan itu, sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti. Siapa yang akhirnya memenangi Pilbup Berau, kita tunggu putusan MK yang direncananya dibacakan hari Senin tanggal 24 Februari ini.

Total harta kekayaan Sri Juniarsih dalam LHKPN 2023 yang dilaporkan pada 4 Januari 2024 tercatat Rp28,3 miliar atau tepatnya Rp28.391.412.636. Bagian terbesar berasal dari tanah dan bangunan yang bernilai sekitar Rp27,3 miliar. Sisanya dari alat transportasi, harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas.

Soal kemenangan yang masih tergantung juga dialami Owena Mayang Shari Belawan (27). Dia calon bupati Mahakam Hulu (Mahulu), yang berpasangan dengan Stanislaus Liah (MaNis). Didukung PAN, PKB dan Demokrat. Mereka meraih 9.930 suara mengalahkan dua pasang calon lainnya yaitu  Novita Bulan-Artya Fathra (Prima) yang mendapat 8.319 suara dan Yohanes Avun-Juan Jenau (Permata) 3.850 suara.

Tak terima dengan kekalahannya, Prima melakukan gugatan ke MK. Alasan mereka bupati aktif Dr Bonifasius Belawan Geh, SH, ME ikut terlibat untuk memenangkan putrinya itu. Putusan dismissal diterima, sehingga hakim MK melanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya.

Kapan diketahui hasil putusan terakhir MK, masih kita tunggu waktunya. Bisa jadi dalam beberapa hari ke depan.

Mengutip pemberitaan Tribunnewsmaker.com, harta kekayaan Owena Mayang yang mereka akses dari laporan LHKPN di laman https://elhkpn.kpk.go.id/ tercatat sangat kecil yaitu hanya Rp138 juta atau tepatnya Rp138.054.870.

Sayang tidak ada rinciannya, kenapa sekecil itu? Owena Mayang Shari adalah putri bupati Mahulu sebelumnya, Bonifasius Belawan Geh. Sang ayah dalam LHKPN terakhir tercatat total harta kekayaannya sebesar Rp25,6 miliar atau tepatnya Rp25.607.725.284.

Kalau Owena memenangi gugatan di MK, maka dia akan menjadi kepala daerah termuda, tercantik dan termiskin di Kaltim. Dia asli  keturunan suku Dayak dari Mahulu. SD dan SMP-nya di Samarinda. Tapi SMA-nya di Surakarta dan S1-nya di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dia meraih gelar sarjana akuntansi (S.Ak). Luar biasa.(*)

Enaknya Bisa “S3 Gratis Pol”        

Catatan Rizal Effendi

WARGA Kaltim sepertinya akan hidup lebih “enak” atau sejahtera. Anak-anaknya tidak repot lagi sekolah memikirkan biaya mulai SD (atau SMA) sampai S3. Semua serba gratis alias “gratis pol” atau “Gaspol.” Bos yang melancarkan program itu baru saja dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Kaltim 2025-2030, di kompleks Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2) pagi pukul 10 WIB. Mereka adalah pasangan Rudy Mas’ud (43) dan Seno Aji (53).

Rudy  menjadi gubernur Kaltim ke-11 setelah Isran Noor. Sedang Seno Aji menjadi wagub ke-9 setelah Hadi Mulyadi. Nama dan gelar lengkap kedua tokoh baru pemimpin Kaltim itu adalah H Rudy Mas’ud, SE, ME dan Ir H Seno Aji, M.Si.

Rudy-Seno dilantik bersama 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah se Indonesia. Di situ juga ada kakak kandung Rudy yaitu Rahmad Mas’ud yang dilantik untuk kedua kalinya menjadi Wali Kota Balikpapan.

“Ini momen bersejarah dilakukan pelantikan bersama dan menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Mari kita mengabdi yang terbaik untuk rakyat kita,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu aksi gratis pol pasangan Rudy-Seno adalah pendidikan gratis dari tingkat dasar sampai S3 untuk generasi emas Kaltim. Diserta peningkatan insentif guru sekolah umum dan pesantren serta penjaga rumah ibadah.

Tidak iuran sekolahnya saja yang dijamin, tapi Rudy-Seno juga akan membagikan seragam sekolah gratis. Jadi orang tua tidak perlu lagi membeli atau mencari ke mana-mana.

Rudy-Seno melihat program bea siswa yang diberikan selama ini belum merata. Ada yang dapat ada yang tidak. Karena itu solusinya lewat Gratis Pol, di mana semua orang berhak mendapatkannya. “Jadi tak pandang kaya atau miskin atau suku,” kata mereka.

Selain itu warga Kaltim tak perlu lagi bayar iuran BPJS, karena Rudy-Seno akan melancarkan program BPJS Gratis. Program ini sudah dilaksanakan Rahmad Mas’ud (RM) di Balikpapan. Tinggal diteruskan ke daerah lain.

Lalu ada juga program makan bergizi gratis. Karena itu sudah menjadi program Presiden Prabowo, maka Rudy-Seno akan fokus pada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan bayi di bawah 2 tahun. Ini dalam rangka menekan tingginya angka stunting di Kaltim.

Mereka yang mengambil rumah kredit, maka biaya administrasi DP-nya juga dijamin gratis. Wah ini pasti disambut baik oleh pengembang. Bakal banyak yang beli rumah. Lalu ada juga wifi setiap desa gratis, biar konektivitas internetnya ke desa dan pedalaman bisa lancar.

Bagi marbot atau petugas yang menjaga dan merawat masjid, maka Rudy-Seno akan memberikan fasilitas berhaji dan umroh gratis. Ini juga berlaku untuk petugas semua agama. Nanti mereka bisa perjalanan ritual ke pusat tempat ibadahnya masing-masing.

Yang menjadi pertanyaan apa bisa program haji gratis dilaksanakan? Soalnya daftar tunggu haji biasa atau regular di Kaltim tahun 2024 bervariasi antara 24 hingga 43 tahun. Rasanya kecil kemungkinan ikut haji plus atau haji furoda yang biayanya di atas ratusan juta rupiah.

Semua program ini mencerminkan tagline Rudy-Seno yaitu generasi emas atau Gemas. Maksudnya warga Kaltim memasuki Era Masyarakat Sejahtera. Rudy-Seno yakin dengan APBD Kaltim di atas 20 atau 25 miliar, maka semua bisa dilaksanakan.

Tapi harus diingat APBD Kaltim yang ditetapkan Rp20 triliun pada tahun 2025 bisa berkurang lebih dari Rp4 triliun buntut dari pemangkasan yang dilaksanakan Presiden Prabowo. “Kemungkinan besar APBD kita tahun 2025 hanya berkisar Rp13-14 triliun saja,” kata Samsun, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dari Fraksi PDIP seperti diberitakan Niaga Asia.

Juru bicara Rudy-Seno, Sudarno menegaskan bahwa program Gratis Pol tidak terpengaruh dengan program efisiensi atau pemangkasan. “Itu merupakan prioritas dan wajib dijalankan, namun masih bertahap,” katanya seperti diberitakan KBRN.

Menurut Sudarno, pihaknya tengah mengupayakan penyediaan seragam sekolah bagi anak-anak SMA, SMK, MA hingga sekolah swasta di bulan Juni 2025 nanti. “Ini masih dalam proses,” ujarnya.

Termasuk juga untuk mahasiswa baru yang akan memasuki perguruan tinggi pada bulan Juni nanti. Mereka akan memperoleh fasilitas minimal berupa pengurangan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai bagian dari program tersebut.

Menurut Rudy, dengan program Gratis Pol yang fokus pada pendidikan akan mampu memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu, pendidikan ditempatkan pada posisi utama dan pertama. Mulai dengan jenjang SMA, S1, S2 hingga S3.

“Jadi SMA, S1, S2, S3 itu semua sekolahnya gratis dan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kaltim,” kata Rudy seperti diberitakan Kompas.com.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya Rudy-Seno bisa masuk ke APBD 2025, mengingat pembahasan dan penetapan APBD sebelum dia menjadi gubernur. Padahal dia menegaskan akan langsung melaksanakan program 100 hari.

Jika melihat mekanisme anggaran, Rudy-Seno baru bisa intervensi program pada pembahasan anggaran perubahan 2025.  Itu pun waktunya sangat terbatas hanya sekitar 3-5 bulan saja. Belum lagi soal turunnya anggaran akibat pemangkasan.

BERKANTOR DI LANTAI 5

Pengamat politik Kaltim Syaiful Bachtiar minta agar program Gratis Pol diperjelas dan dirinci lebih jauh agar tidak terjadi keraguan dari masyarakat. ”Perlu adanya hitung-hitungan yang rinci,” katanya seperti diberitakan Kaltim Aktual.

Dia minta dijelaskan bagaimana skemanya? “Misalnya gratis dari SMA sampai S3 itu berlaku secara umum dengan persyaratan yang mudah atau yang sulit. Berapa ribu anak sekolah yang akan dibiayai? Berapa ribu mahasiswa S1, sekian ribu S2, lalu S3 yang akan dibiayai,” tanyanya.

Berkaitan dengan masalah ini, Sudarno menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun syarat-syarat untuk program Gratis Pol agar semua kalangan dapat terakomodasi, khususnya dalam bidang pendidikan.

Rudy Mas’ud pernah mengatakan ada anggaran pendidikan sekitar Rp5 triliun, yaitu 20 persen dari APBD Kaltim Rp25 triliun.  “Jika total mahasiswa Kaltim mencapai 15 ribu dengan SPP di kisaran Rp10 juta per orang, maka perlu Rp1,5 triliun. Dari total uang pendidikan tadi, seharusnya bisa,” jelasnya dalam , akurasi.id.

Dari brosur yang pernah beredar waktu kampanye, ada juga angka yang disebut. Perhitungan anggaran Gratis Pol pendidikan SMA sampai kuliah S3 berkisar Rp1,7 triliun pertahun. Itu bisa dicover dari APBD Kaltim yang mencapai Rp20-25 triliun. Apalagi selama ini disebutkan ada anggaran yang tidak terserap sekitar Rp6,5 triliun per tahun.

Tapi banyak pihak terkesima dengan penjelasan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang juga kakak kandung Rudy. Menurut Hasanuddin, kewenangan provinsi untuk pendidikan gratis hanya bagi SMA sederajat. “Untuk strata satu (S1) hingga doktor (S3) biasanya diberikan bantuan berupa beasiswa,” katanya kepada awak media seperti diberitakan katakaltim.com.

Hasanuddin janji akan menagih program yang dijanjikan gubernur terpilih dan akan mencari regulasi yang tepat untuk merealisasikan program tersebut. “Itu nanti kita kejar, apakah melalui beasiswa yang ditambahkan ataukah CSR. Nanti kita lihatlah, saya juga belum tahu itu,” katanya.

Ada yang bilang kalau bagi S1 sampai S3 dibantu beasiswa, apa bedanya dengan program gubernur sebelumnya. Padahal Rudy-Seno berjanji mereka yang studi sampai S3 mendapat bantuan biaya gratis. Sama rata.

Selain program Gratis Pol, pasangan Rudy-Seno juga punya program unggulan lainnya. Yaitu peningkatan UMKM untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan fasilitas kesehatan serta memastikan rumah sakit Islam (RSI) beroperasi, peningkatan ketahanan pangan untuk swasembada serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur se Kaltim termasuk jalan  tol Bontang-Kutim, kereta api dan pelabuhan internasional, hilirisasi industri dengan membangun pabrik-pabrik oleh investor.

Rudy dilahirkan di Balikpapan, 7 Desember 1981. Orang tuanya Haji Mas’ud dan Syarifah Ruwaidah Alqadri. Keduanya sudah tiada. Buah perkawinan Rudy dengan Syarifah Suraidah, mereka memiliki 13 anak. Suraidah menggantikan Rudy sebagai anggota DPR RI dapil Kaltim dan juga menjadi Ketua PKK Kaltim.

Pertama kali sekolah di SD 008 Balikpapan. Lalu lanjut ke SMP 4 Samarinda. Kembali ke SMA 2 Balikpapan. Kemudian S1 dan S2 di Fakultas Ekonomi Unmul. Sekarang menempuh S3 bidang hukum di Universitas Trisakti Jakarta.

Sebelum ke politik, Rudy berbisnis minyak. Sampai sekarang. Empat dari 8 saudaranya juga bisnis yang sama. Maklum itu bisnis turunan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir, Rudy memiliki kekayaan Rp183,3 miliar dan utang Rp137,7 miliar.

Sedang Seno Aji dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah, 12 November 1971. Meraih S1 Geologi di UPN Veteran Yogyakarta dan S2 di Universitas Mulawarman. Dia menikah dengan Wahyu Hernaningsih dan memperoleh dua anak.

Seno sempat menjabat Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Partai Gerindra. Sebelumnya pernah bekerja sebagai ahli geologi perusahaan tambang emas di Kubar, terus pindah ke Samarinda memulai bisnis pertambangan dan alat berat. Lalu terjun ke politik sampai menjadi anggota DPRD Kaltim dapil Kukar. Sekarang dia dipercaya Prabowo sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim. Berdasarkan LHKPN 2024, Seno Aji memiliki kekayaan sekitar Rp20,2 miliar.

Selesai mengikuti pelantikan serentak di Istana Negara, Rudy langsung serah terima jabatan dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Kantor Penghubung Kaltim, Kramat Kwitang Jakarta. Termasuk serah terima jabatan Ketua PKK Kaltim dari dr Yulia Zubir Akmal kepada Hj Syarifah Suraidah.

Puluhan pejabat dan Pemprov Kaltim terbang ke sana untuk menghadiri. Serah terima itu penting agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di provinsi. “Supaya gubernur dan wagub terpilih segera bisa bekerja,” kata Sekdaprov Sri Wahyuni.

Menurut Sri, bersama Pak Akmal masih ada acara pisah sambut. Direncanakan dilaksanakan antara tanggal 3-5 Maret 2025 bersamaan acara buka puasa bersama.

Usai serah terima jabatan,  Rudy bersama kepala daerah lainnya langsung berangkat ke Magelang untuk mengikuti program retret atau pembekalan. Sedang Seno Aji bisa pulang ke Samarinda untuk memulai tugasnya. Karena para wakil kepala daerah tidak disertakan program tersebut.

Seno bersama keluarga akan menempati rumah dinas Wakil Gubernur di Jl Milono. Sedang Rudy sepulang dari Magelang akan tinggal di Lamin Etam bersama istri dan 13 anaknya. Rudy minta disiapkan ruang kerjanya di Lantai 5, bukan di Lantai 2 yang pernah ditempati Isran Noor.

Untuk membantu kelancaran pemerintahan, Rudy-Seno menunjuk mantan wakil wali kota Samarinda Rusmadi Wongso sebagai Ketua Tim Transisi. Dia pengalaman karena pernah menjadi Sekdaprov Kaltim. Ada indikasi mau dibentuk tim percepatan. Tapi rencana ini kemungkinan gagal, karena Mendagri melarang pengangkatan staf khusus atau tim ahli. Para tim sukses mungkin bisa mengincar direktur atau dewan pengawas Perusda atau BUMD milik Pemprov Kaltim.(*)

« Previous Page — Next Page »