Akreditasi LAMEMBA untuk IKN

Catatan Rizal Effendi

APA itu LAMEMBA? Ada yang mengira itu judul lagu rakyat Meksiko La Bamba yang dipopulerkan Riitchie Valens. Ternyata tidak. Maklum baru pertama kali datang ke Kaltim. Yang membawanya bukan penyanyi. Tapi Prof Eddy R Rasyid, MCom (Hons), PhD, guru besar ilmu akuntansi Universitas Andalas Padang, yang sekarang dipercaya sebagai Sekretaris Dewan Eksekutif LAMEMBA Jakarta.

LAMEMBA adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Dibentuk 27 Agustus 2019 oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Peran LAMEMBA menjadi penting sejak dikeluarkannya Peraturan BAN-PT No 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Salah satu LAM yang siap melaksanakan peran itu adalah LAMEMBA. “LAMEMBA memang kita bentuk untuk membantu menaikkan standar dan kualitas Program Studi (Prodi) Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA) di seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum ISEI Perry Warjiyo, yang juga gubernur Bank Indonesia (BI).

Semua orang tahu betapa pentingnya akreditasi termasuk dalam dunia pendidikan dan perguruan tinggi. Makin tinggi status akreditasinya, baik atau unggul, maka semakin menunjukkan jaminan mutu pendidikan sebuah universitas atau fakultas. Pasti akan ramai diburu orang atau mahasiswa dan diakui kelas dan kualitasnya.

Akreditasi juga memberikan pengakuan gelar akademik seseorang. Menjadi persyaratan beasiswa dan kemudahan transfer kredit, memudahkan universitas bekerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri, serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas kepada mahasiswa yang sudah lulus.

Sosialisasi LAMEMBA dengan tema Menuju Prodi Terakreditasi Unggul berlangsung di Conferences Room Universitas Balikpapan (Uniba), Jumat (6/12). Tidak kurang 100 dosen dan penyelenggara prodi EMBA termasuk dekan FEB di berbagai perguruan tingi di Kaltim terutama Balikpapan, Samarinda, dan Kukar hadir.

Acara ini digelar atas kerjasama LAMEMBA dengan ISEI Balikpapan, Perwakilan BI Balikpapan dan Uniba. “Menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), maka para  sarjana EB lulusan perguruan tinggi di Kaltim harus mampu bersaing,” kata saya selaku ketua ISEI Balikpapan ketika didaulat membuka acara.

Hal yang sama juga disampaikan Dr Manaseh, M.Eng, Wakil Rektor Bidang Akademik Uniba. “Kita menyambut baik sosialisasi LAMEMBA yang sangat penting ini untuk meningkatkan kualitas FEB atau prodi EMBA yang ada di perguruan tinggi kita,” katanya.

Manaseh hadir bersama  Dr Rihfenti Ernayani, SE, M.Ak, Wakil Rektor Bidang SDM, Umum dan Keuangan dan Dekan FEB Uniba Dr Tamzil Yusuf. “Mohon maaf Pak Rektor Dr Isradi Zainal lagi mengikuti Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PPI),” jelasnya.

DEMI KOMPETENSI LULUSAN

Menurut Prof Eddy Rasyid, penyelenggara termasuk dosen prodi EMBA harus memahami betul Permendikbudristek No 53/2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang meliputi transformasi pencapaian mutu yang lebih leluasa tergantung dari tujuan dan target setiap perguruan tinggi.

“Pendekatan berdasarkan  luaran (Outcome Base) dan standar luaran berupa kompetensi lulusan menjadi acuan utama kita,” tambahnya.

Dia juga menekankan, ada empat karakteristik utama yang perlu diperhatikan. Pertama, berbasis disiplin ilmu EMBA. Kedua, berbasis visi dan misi. Ketiga, berbasis luaran dan capaian bidang ilmu EMBA. Dan keempat, berbasis proses akreditasi LAMEMBA, yang dilakukan dengan mengintegrasikan  pendekatan retrospektif dan prospektif.

Dalam masa transisi berkenaan dengan diberlakukannya Permendikbudristek No 53/2023, kata Prof Rasyid, maka diprediksi banyak program studi yang akan melakukan reakreditasi pada akhir tahun 2024 ini. Karena semua mengharapkan hasil reakreditasi bisa mencapai peringkat akreditasi “baik sekali” atau “unggul.”

“Untuk mengantisipasi harapan tersebut, LAMEMBA sudah mempersiapkan batch atau kelompok khusus,” jelasnya.

Guru besar ilmu akuntansi ini juga membuka rahasia jika penyelenggara prodi EMBA ingin mencapai peringkat akreditasi “unggul.” Pertama, pencapaian atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi melampaui SN-Dikti (melampaui 15 dimensi). Kedua, pencapaian atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi melampaui target yang ditetapkan pada rencana strategis (melampaui 12 dimensi). Ketiga, lebih 18 dimensi terpilih memiliki daya saing internasional serta 6-8 dimensi lainnya serendah-rendahnya memiliki daya saing nasional. Dan keempat, ada 6 dimensi pada klaster output dan outcome memiliki daya saing internasional.

Para peserta mengaku puas atas penjelasan Prof Eddy Rasyid. “Tentu kita semua punya semangat yang sama agar prodi EMBA di perguruan tinggi Kaltim mencapai peringkat baik atau unggul,” kata Dekan FEB Uniba Dr Tamzil Yusuf.

Sosialisasi akreditasi LAMEMBA hanya berlangsung sehari. “Sebelum balik ke Jakarta kalau sempat saya ingin juga lihat lokasi IKN di Sepaku,” kata Prof Eddy R Rasyid bersemangat.(*)

Transformasi Ekonomi Dipandu Si Cantik Chacha

Catatan Rizal Effendi

TRANSFORMASI Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur dipacu lagi. Antara lain ditandai dengan dibentuknya Tim Percepatan Transformasi Ekonomi Kaltim (TPTEK). Ketuanya dipercayakan kepada  Dr Aji Sofyan Effendi, SE, M.Si. Dia dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (FEB Unmul), yang juga ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Samarinda.

Hasil kajian TPTEK dipaparkan Aji Sofyan dalam Seminar Nasional Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur di Aula Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim,  Rabu (4/11) kemarin. Seminar ini adalah hasil kolaborasi BI Kaltim bersama Pemprov Kaltim dan ISEI Samarinda. Dibuka oleh AFF Sembiring, Staf Ahli Gubernur Bidang Polhukkam dan sambutan pembuka dari Kepala Perwakilan BI Kaltim Budi Widihartanto.

“Transformasi ekonomi bagi Kaltim sangat penting dan mendesak,” kata Sembiring membacakan sambutan tertulis Pj Gubernur Akmal Malik.

Sebelumnya peserta seminar menyaksikan tari jepen bagenjoh dari Sanggar Bakti Nusantara Samarinda. Seminar lebih hidup dan menarik karena dipandu mantan presenter cantik tvOne, Chacha Annisa. “Sekarang saya tidak di TV lagi, tapi menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan,” katanya menjelaskan.

Chacha, yang juga dosen, selain cantik juga dikenal cerdas dalam memandu acara. “Selama ini saya cuma lihat di TV, baru sekali lihat langsung orangnya. Memang cantik,” kata Aji Sofyan bercanda.

Ketika foto bersama, Staf Ahli Sembiring sempat mengajak Chacha berdiri di sampingnya. Diapit Kepala Perwakilan BI. Sembiring juga yang memberikan plakat kepada Chacha sambil tersenyum.

Chacha lebih dulu memperkenalkan para pembicara. Selain Aji Sofyan, juga Eka Chandra Buana (Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas RI) dan Direktur Bioenergi Edi Wibowo mewakili Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Prof Eniya Listiani Dewi. Sedang penanggapnya adalah Jaya Wahono (Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan KADIN Indonesia) dan Prof Dr H Priyagus, SE, M.Si (Guru Besar FEB Unmul).

Hadir sejumlah pejabat perbankan, OJK, Kanwil Pajak, akademisi, dan para mahasiswa. Juga datang Dr Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, mantan Pj Sekprov Kaltim Dr Meiliana, Kepala Perwakilan BI Balikpapan Robi Ariadi dan beberapa kepala dinas dan instansi terkait. Sebagai ketua ISEI Balikpapan saya juga hadir.

Menurut Budi Widihartanto, ada tiga hal urgen mengapa transformasi ekonomi penting bagi Kaltim. Yaitu adanya risiko ketidakpastian ekonomi global semakin besar, dukungan IKN yang diperlukan dan komitmen net zero emission (NZE) Indonesia dan dunia.

Edi Wibowo mengungkapkan, potensi energi baru terbarukan (EBT) di Kaltim mencapai 7145,37 MW. Pemerintah juga membuat revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN). Selain strategi untuk tetap menjaga ketahanan energi, transisi energi mencapai puncak emisi di 2035 dan NZE pada tahun 2060 serta penguatan dana dekarbonisasi sektor energi dan ketahanan energi.

Sementara itu, Eka Chandra Buana menjelaskan, dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045, maka agenda tranformasi Indonesia diarahkan kepada transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi sosial budaya dan ekologi.

Menurut dia, khusus pada transformasi ekonomi, maka programnya ditumpukan pada iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi. Selain juga penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Balikpapan dan Samarinda masuk dalam kelompok 5 kota perdagangan di Indonesia,” tambahnya.

Banyak pihak menilai transformasi ekonomi Kaltim terasa berjalan stagnan. “Sepertinya masih sebatas seminar dan konsep. Belum ada roadmap atau peta jalan yang jelas,” kata Aji Sofyan.

Beberapa identifikasi mengungkapkan bahwa transformasi ekonomi belum dikenal luas dan belum relevan di masyarakat termasuk dunia usaha. Selain juga kebijakan pemerintah dan aspirasi sektor swasta belum tersinkronisasi secara optimal.

Identifikasi lain menyebutkan investasi sektor non-migas dan non-batu bara belum meningkat secara signifikan. Serta instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan transformasi ekonomi belum tersedia secara jelas dan progresif.

Direktur Perencanaan Makro Badan Otorita IKN, Dr Agustomi  Masih, M.Dev.Plg memberikan testimoni, Menurut dia, transformasi ekonomi merupakan  upaya untuk mencapai  mimpi besar dan cita-cita  mulia untuk  menjadikan Kaltim  bersama IKN  sebagai penggerak ekonomi  Indonesia di  masa depan. Oleh karena itu, implementasinya  memang harus dipercepat.

PERDA BATASI TAMBANG

Menurut Aji Sofyan, ada beberapa poin penting dari hasil kajian dan kesimpulan yang dibahas tim transformasi ekonomi Kaltim yang perlu segera ditindaklanjuti. Dia dan timnya memandang perlu segera dilakukan percepatan sebelum potensi sumber daya alam (SDA) Kaltim keburu habis.

Pertama, pengembangan infrastruktur  untuk sektor pertanian dan industri pengolahan. Dengan akses infrastruktur yang baik, maka biaya produksi dan distribusi akan berkurang, yang dapat meningkatkan daya saing produk lokal serta  mengurangi ketergantungan pada sektor tambang.

Kedua, rehabilitasi dan pengelolaan lahan  bekas tambang untuk  pertanian, peternakan dan EBT. Rehabilitas ini akan mengurangi  dampak lingkungan  dan mengubah lahan yang sebelumnya  terdegradasi menjadi  sumber produktivitas  baru serta mendukung pencapaian target energi terbarukan.

Ketiga, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam diversifikasi ekonomi. Masyarakat yang memiliki  keterampilan akan lebih  siap menghadapi perubahan ekonomi dan berkontribusi pada keberhasilan diversifikasi  sektor ekonomi.

Keempat, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan pembiayaan hijau.  Meningkatnya penggunaan EBT akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, meningkatkan ketahanan  energi, serta mengurangi emisi karbon.

Kelima, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan wisata lahan bekas tambang.  Diversifikasi ini akan  membuka lapangan kerja baru, meningkatkan  pendapatan daerah dari sektor pariwisata, dan  memberikan alternatif  ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor tambang.

Keenam, penguatan perdagangan dan logistik untuk mendukung sektor pengolahan. Akses pasar yang lebih luas dan efisien akan meningkatkan kapasitas  produksi sektor pengolahan dan mempercepat distribusi produk, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Ketujuh, kerjasama akademisi, industri, dan pemerintah dalam inovasi teknologi.  Adopsi teknologi baru  akan meningkatkan efisiensi sektor-sektor alternatif, mempercepat transformasi ekonomi, serta menciptakan solusi inovatif yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di Kaltim.

Kedelapan, penyusunan regulasi daerah tentang pembatasan usaha pertambangan dan percepatan transformasi ekonomi. Perda Pembatasan Pertambangan akan mengarahkan pengurangan ketergantungan  ekonomi pada sektor tambang, sementara Perda Transformasi Ekonomi akan mempercepat  pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan.

Para peserta baik yang hadir langsung maupun tidak (daring dan luring) mengapresiasi digelarnya seminar transformasi ekonomi Kaltim. “Mudah-mudahan implementasinya semua pihak komitmen dan cepat. Bukan karena ada Chacha,” kata seorang peserta tersenyum.(*)

Sejak jadi Presiden, Prabowo Belum ke IKN

Catatan Rizal Effendi

SUDAH  sebulan lebih Prabowo Subianto menjadi presiden, belum sekalipun datang ke lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Saya dengar wakilnya, Gibran Rakabuming Raka ada rencana datang, tapi jadwalnya juga belum bisa dipastikan.

Ketika meresmikan Istana Negara IKN di akhir masa jabatannya, Jumat (11/10), Jokowi berjanji tetap sering datang ke IKN. Tapi sejauh ini belum terdengar ada rencana dia mau belusukan atau glamping ke IKN sebagai pensiunan kepala negara. Juga tidak terdengar komentar baru Jokowi tentang nasib IKN di era Prabowo.

Kalau tidak salah Prabowo terakhir ke IKN sebelum pelantikan dia menjadi presiden. Prabowo dalam statusnya sebagai menteri pertahanan datang saat Jokowi menggelar Sidang Kabinet Terakhir di Istana Garuda IKN pada Jumat (13/9), dua bulan lalu.

Ada yang bilang memang ada perubahan kebijakan dalam pembangunan IKN dari Jokowi ke Prabowo. Setidaknya itu terungkap dari penjelasan Menteri PU Kabinet Merah Putih, Dody Hanggodo setelah bertemu Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

Menurut Dody, pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak akan secepat era Jokowi. Alasannya, karena perhatian Prabowo saat ini tertuju pada situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah, serta tantangan untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia.

“Saat ini kita masih bergantung pada pasokan beras dari berbagai sumber, dan itu bisa memicu masalah sosial yang lebih besar. Oleh karena itu ketahanan pangan menjadi fokus utama,” kata Dody.

Dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025 tercatat bahwa alokasi anggaran untuk IKN di tahun pertama kepemimpinan Prabowo hanya sebesar Rp143,1 miliar. Tapi Wamenkeu II Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo mengatakan, alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam APBN 2025 mencapai Rp15 triliun.

Dalam keterangan terpisah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan penandatanganan Keppres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Sepaku akan molor. “Pembangunan infrastrukturnya  belum sempurna, jadi ibu kota sementara tetap di Jakarta,” jelasnya.

Meski penandatanganan Keppres-nya akan molor, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa komitmen Prabowo terhadap IKN tetap konsisten. Malah Prabowo menargetkan pembangunan IKN rampung dalam 4 tahun semasa jabatannya.

“Presiden minta dalam tiga atau empat tahun ke depan harus selesai pembangunan infrastrukturnya,” kata Prasetyo kepada  awak media.

Dalam bagian arahannya, Presiden Prabowo menekankan agar di IKN juga segera dibangun gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif. “Supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” tambahnya.

Ketika menghadiri KTT G20 di Rio Janeiro, Brasil, Selasa 19 November 2024, Prabowo sempat menyinggung alasan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke IKN Sepaku, Kaltim. Salah satu alasannya karena Indonesia tengah merasakan dampak perubahan iklim hingga perlu segera memindahkan ibu kota.

Dia menyebut Jakarta bisa tenggelam karena permukaan laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa naik hingga lima sentimeter per tahun. “Wilayah pesisir kami mulai terendam akibat naiknya permukaan laut. Kami bahkan terpaksa memindahkan ibu kota negara,” jelasnya.

BICARA IKN DI ITK

Berkaitan dengan perayaan Dies Natalis X Institut Teknologi Kalimantan (ITK), saya diundang bicara IKN di depan ratusan mahasiswa ITK termasuk undangan dari mahasiswa Uniba dan Universitas Mulia. Temanya tentang Peran Generasi Muda dalam Menyebarkan Informasi dan Membangun Narasi Positif tentang IKN dengan moderator Dr Steven Audy Luntungan.

Acara yang berlangsung di  Auditorium Laboratorium Terpadu ITK di Km 15, Karang Joang Balikpapan Utara, Jumat (28//11),  dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Erma Suryani, ST, MT, Ph.D. “ITK yang sangat dekat dengan IKN, sehingga ITK harus memberi kontribusi,” katanya.

Saya bilang lulusan ITK harus banyak menyuplai kebutuhan SDM IKN. Jangan sampai hanya jadi penonton dan kalah bersaing dengan lulusan institut teknologi (IT) dari luar Kaltim seperti ITB dan ITS, yang juga induk semangnya ITK.

ITK juga harus diperjuangkan oleh semua pihak di Kaltim untuk masuk dalam program Proyek Strategis Nasional (PSN). Jadi ada percepatan dan prioritas dalam pembangunannya, mulai soal gedung berikut fasilitas lainnya termasuk juga peningkatan dan pengadaan dosennya yang terbaik. Supaya ITK sama kelasnya atau lebih baik dari IT yang ada di Indonesia.

Menurut saya dalam memberikan narasi positif tentang IKN, tidak berarti mahasiswa kehilangan daya kritisnya. Mahasiswa juga harus ikut menyoroti masalah dampak lingkungan, kesempatan berusaha dan bekerja warga lokal, kasus pertanahan sampai penyediaan air bersih baik untuk IKN maupun daerah sekitarnya.

Saya tak menyangka banyak mahasiswa yang tertarik dan bertanya soal IKN. Mulai soal pertanahan, kesempatan berkarier di Otorita IKN sampai menjadi ASN di sana.

Yang perlu kita catat, meski speed pembangunan IKN pada era Prabowo agak mengendur,  minat masyarakat mengunjungi IKN ternyata terus melonjak. “Pengunjung atau wisatawan yang datang ke IKN mencapai tiga ribu sampai lima ribu orang setiap harinya,” kata Lazuardi Nasution, direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN.

Menurut Lazuardi, IKN menjadi objek wisata baru yang sangat diminati di Kaltim. Pengunjung yang datang tidak saja warga Kaltim, tapi juga warga dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada juga wisatawan dari luar negeri.

Setelah terpilih menjadi ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim yang baru dan dilantik oleh Shinta Kamdani (ketua Umum DPN Apindo),  Dr Abriantinus membawa peserta Musprov IX Apindo Kaltim ke lokasi IKN di Kecamatan Sepaku, PPU, Kamis (28/11) kemarin. Ikut juga sejumlah pengurus DPP dan ketua lama, Slamet Brotosiswoyo. “Ini komitmen kita untuk IKN,” kata Abriantinus, yang juga panglima Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo (KOPPAD Borneo) dan ketua Umum BPD Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Kaltim.(*)

Aksi Tolak Uang di Balikpapan

Catatan Rizal Effendi

SEHARI sebelum pencoblosan berlangsung aksi tolak uang atau money politik. Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang menamakan kelompoknya Aliansi Mahasiswa Penyelamat Demokrasi (AMPD) bergerak ke Kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Balikpapan di Jl MT Haryono, Selasa (26/11/2024).

Mereka meneriakkan yel-yel anti sogokan uang atau money politik dalam Pilkada Serentak Kaltim 2024 khususnya Pilwali Balikpapan.

Sejumlah poster mereka usung. Di antaranya bertuliskan: “Pemilu Damai Tanpa Money Politics. Jangan Tukar Masa Depanmu dengan Uang 200. Tolak & Lawan Politik Uang.”

Korlaps Aksi Tolak Money Politik Bung Anes mengatakan, dia dan rekan-rekannya melakukan aksi ke Bawaslu untuk mengingatkan Bawaslu, Paslon dan Masyarakat agar menjunjung tinggi semangat Pilkada yang jujur dan sehat.

Mereka minta agar Bawaslu benar-benar menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan menindak mereka yang melakukan kecurangan di antaranya yang melakukan serangan fajar. Juga mengingatkan Paslon karena politik uang adalah perbuatan curang dan ada sanksi hukumnya. Masyarakat juga jangan mau mempertaruhkan kota dan daerahnya dengan dibayar Rp200 ribu atau dengan nilai uang tertentu.

Menurut Bung Anes, mereka terpaksa turun ke jalan dan melakukan aksi ke Bawaslu di hari tenang karena didorong keresahan yang terjadi di masyarakat. “Karena sudah banyak terjadi money politik di RT-RT sekarang ini,” katanya.

Ia menegaskan tidak ada konsekwensi hukum jika kita berani menolak money politik. Justru kita harus berani memilih pemimpin yang bersih, amanah dan sesuai dengan hati nurani.

Agus Sudirman, Komisioner Bawaslu Balikpapan ketika berdialog dengan mahasiswa meminta semua pihak termasuk mahasiswa untuk mengawal Pilwali Balikpapan agar bebas dari perbuatan money politik.

Dalam keterangan kepada media sebelumnya, Ketua Bawaslu Balikpapan Wasanti mengatkan, pihaknya membuka posko pengaduan yang beroperasi 24 jam. “Politik uang atau money politics memang rawan terjadi pada masa tenang sebelum pencoblosan,” katanya seperti diberitakan Kompas.com.

Posko pengaduan dibuka Bawaslu di setiap kecamatan dan Bawaslu siap menerima laporan aduan masyarakat maupun informasi yang diberikan oleh masyarakat. Hanya saja dia minta agar Masyarakat memahami mekanisme pengaduan.

Dia mengakui masa tenang bagi Bawaslu adalah masa tidak tenang karena potensi terjadinya politik uang sangat besar. “Masa tenang menjadi momentum berlangsungnya serangan fajar,” tandasnya.

Ancaman pidana untuk politik uang didasarkan pada UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pada Pasal 187A ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang yang terlibat money politics bisa dipindana penjara. Selanjutnya Pasal 73 ayat (4) disebutkan, pidana penjara diberikan paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda  paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Menurut Putut Gunawarman Fitrianta, anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, sanksi pidana tidak hanya menjerat pelaksana peserta dan atau tim kampanye saja, tetapi seluruhnya termasuk yang menerima.

Berbagai tokoh masyarakat termasuk ustaz dan ulama mengingatkan bahwa perbuatan sogok menyogok atau membeli suara dalam Pilkada termasuk perbuatan yang diharamkan dan membuat pelakunya masuk neraka.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Anwar Iskandar menegaskan, umat Islam tidak boleh menerima suap, politik uang dan ikut serta dalam berbuat kecurangan, korupsi, oligarki, dinasti politik dan hal-hal yang terlarang secara syar’i. “Pilih calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar yang beriman dan bertaqwa,” tandasnya.(*)

Pilgub Kaltim Habiskan Dana Rp434 Miliar

Catatan Rizal Effendi

BESOK, hari yang dinanti  tiba. Rabu, 27 November 2024. Mulai pukul 07.00 pagi hingga pukul 13.00 kita melakukan pencoblosan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Kaltim serta bupati/wali kota di 10 kabupaten/kota se-Kaltim untuk masa bakti 2025-2030.

Pemilih Kaltim yang jumlahnya 2.821.202 orang akan mendatangi 6.262 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 10 kabupaten/kota. “Jumlah TPS yang kita sediakan tidak sebanyak waktu Pileg dan Pilpres lalu,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Fahmi Idris.

Berdasarkan PKPU No 7 Tahun 2024, maka satu TPS di Pilkada Serentak 2024 harus terdapat 600 pemilih. Jadi rata-rata 1 TPS di Pilkada bisa melayani lebih dari satu RT atau gabungan beberapa RT.

Pemilih terbanyak terdapat di Kota Samarinda. Jumlahnya 612.072 orang dilayani 1.201 TPS. Ini lebih kecil dibanding Kukar dengan 552.469 pemilih tapi dilayani 1.443 TPS.

Sedang Balikpapan dengan 520.896 pemilih dilayani 998 TPS,  Kutai Timur (Kutim) 297.994 pemilih dilayani 701 TPS, Paser 211.299 pemilih dilayani 484 TPS, Berau 198.347 pemilih dilayani 469 TPS, PPU 137.495 pemilih dilayani  293 TPS, Bontang 134.567 pemilih dilayani 277 TPS, Kutai Barat 128.104 pemilih dilayani 321 TPS serta Mahulu dengan 27.869 pemilih dilayani 77 TPS.

Dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2024, KPU Kaltim mendapat anggaran APBD Kaltim sebesar Rp300 miliar lebih. Sedang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim mendapat Rp134 miliar lebih. Ini belum termasuk anggaran yang disisihkan dari APBD di 10 kabupaten/kota.

Biaya Pilwali Balikpapan tercatat Rp80 miliar terdiri dari Rp63 miliar untuk KPU dan Rp17 miliar untuk Bawaslu. Belum termasuk anggaran pengamanan. Samarinda menghabiskan dana Rp87 miliar terdiri dari Rp54 miliar untuk KPU, Rp17 miliar untuk Bawaslu, Rp12 miliar untuk Polri dan Rp4 miliar untuk TNI.

Kukar menyisihkan anggaran Pilbup Rp91,5 miliar terdiri dari Rp76 miliar untuk KPU dan Rp15,4 miliar untuk Bawaslu. Itu belum termasuk anggaran untuk keamanan yang terdiri Rp8,1 miliar untuk Polres Kukar dan Rp2 miliar untuk Kodim 0906/KKR.

Anggaran untuk Pilbup PPU sebesar Rp32,6 miliar terdiri dari jatah KPU Rp22,8 miliar dan Bawaslu sekitar Rp9,8 miliar. Sedang anggaran pengamanannya Rp4,1 miliar untuk Polres dan Rp2,1 miliar untuk Kodim.

Total anggaran Pilbup Paser Rp48,8 miliar terdiri untuk KPU Rp29,2 miliar dan Bawaslu Rp13,6 miliar. Sedang anggaran pengamanannya tercatat Rp8,5 miliar.

Dari APBD Kubar, disisihkan dana Rp 42 miliar untuk membiayai KPU Rp22 miliar dan Bawaslu Rp19 miliar. Selain itu ada juga anggaran untuk keamanan. Polres Kubar mendapat Rp4 miliar dan Kodim sebesar Rp3 miliar.

Hibah Pemkab Mahulu untuk Pilbup sebesar Rp28,3 miliar. Terdiri Rp21,5 miliar untuk KPU, Rp5,2 miliar untuk Bawaslu, Rp1,5 miliar untuk Polres dan Rp1 miliar untuk Kodim 0912/Kubar.

APBD Pemkot Bontang menyisihkan anggaran Pilwali 2024 sebesar Rp25,6 miliar untuk KPU dan Rp9,2 miliar untuk Bawaslu. Belum termasuk anggaran untuk pengamanan.

Pemkab Kutim mengeluarkan APBD sebesar Rp80,6 miliar untuk Pilbup 2024. Dana itu didistribusikan ke KPU, Bawaslu, Bakesbangpol, TNI/Polri,  dan Satpol PP.

Sedang Pemkab Berau menyisihkan dari APBD sebesar Rp55,9 miliar terbagi untuk KPU Rp37,9 miliar dan Bawaslu Rp18 miliar. Selain itu juga ada hibah Rp11 miliar untuk Polres Berau dan Rp3 miliar untuk Kodim 0902/Berau. APBD Berau juga mengeluarkan dana sekitar Rp180 juta untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas KPPS dan pengawas.

Selain anggaran dari APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi, Pemerintah Pusat melalui APBN juga menyisihkan anggaran sebesar Rp 37,43 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia.

Dari laman Kemenkeu.go.id disebutkan dana APBN tadi diperuntukkan bagi pembiayaan logistik dan administrasi, pelatihan dan sosialisasi, pengawasan dan keamanan, teknologi informasi dan sistem pemilihan serta pengawasan dan audit.

ANGGARAN KPPS  DAN TPS

Penyelenggara pencoblosan di TPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Mereka ini mendapat anggaran dan biaya operasional.

Dilansir dari Buku Panduan KPPS, maka besarnya honor yang diterima ketua KPPS adalah Rp900 ribu dan anggotanya (6 orang) Rp850 ribu per orang. Sedang 2 petugas Linmas mendapat honor Rp650 ribu per orang.

Biaya pembuatan TPS dipukul rata Rp2 juta per TPS. Sedang biaya operasional KPPS sebesar Rp500 ribu per TPS.

Jika merujuk pada penyaluran Biaya Operasional (BOP) KPPS Kecamatan, maka total bersih BOP yang disalurkan yang dikenai pajak PPh 23 adalah sebesar Rp4.777.000. Itu terdiri dari biaya pembuatan TPS Rp2 juta, sewa printer/scanner Rp500 ribu, kebutuhan operasional KPPS (alat tulis, storage transportasi) Rp1 juta dan konsumsi KPPS Rp1.314.000.

Anggota KPPS menerima santunan jika terjadi kecelakaan dengan rincian meninggal dunia Rp36 juta per orang, cacat permanen Rp30.800.000, luka berat Rp16.500.000, luka sedang Rp8.250.000 dan bantuan biaya pemakaman Rp10 juta per orang.

Menurut Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Pilkada Serentak 2024 diikuti 1.556 pasangan calon (paslon) kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

Dari 1.556 paslon itu, terdiri 103 paslon gubernur-wakil gubernur,  284 paslon wali kota dan wakil wali kota serta 1.168 paslon bupati dan wakil bupati.

Dari jumlah paslon yang ada, terdapat 54 paslon jalur perseorangan atau independen dengan rincian 1 paslon pada pemilihan gubernur, 42 paslon bupati-wakil bupati dan 12 paslon perseorangan dari pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Selain itu, juga terdapat calon tunggal di 37 daerah pada Pilkada Serentak 2024. Satu calon tunggal melawan kotak kosong di pemilihan gubernur, 31 calon tunggal pada pemilihan bupati-wakil bupati dan 5 calon tunggal di pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Pilkada Serentak 2024 juga diwarnai musibah dan kematian calon kepala daerah. Calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos tewas saat speedboat yang ditumpanginya meledak. Cawagub Aceh, Muhammad Yusuf A Wahab meninggal dunia karena sakit. Hal yang sama juga dialami Cawagub Papua Selatan Petrus Sapan.

Dua hari menjelang pencoblosan, calon Wakil Bupati Ciamis, H Yana Diana Putra meninggal dunia akibat serangan jantung.

Selain itu, ada juga calon kepala daerah yang terkena jeratan hukum dari pengadilan dan KPK. Calon Wakil Wali Kota Metro Qomaru Zaman diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kota Metro karena melakukan tindak pidana Pemilu, yaitu membagi-bagikan sembako. Dia dihukum denda Rp6 juta subsider satu bulan penjara.

Yang mengejutkan cagub petahana Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah terkena OTT KPK hanya beberapa hari menjelang pencoblosan. Dia diduga mengumpulkan dana dari stafnya untuk keperluan Pilkada. Nasib berat juga dialami calon wakil bupati PPU, DF bersama sang ayah. “Kita dizalimi,” katanya mengeluh.

Dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran Pilkada Serentak 2024, Polda Kaltim menurunkan 1.631 personel Polda dan 4.326 personel dari jajaran Polres. Belum lagi dari personel TNI dan satuan Linmas. “Kita siap menjaga dan menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kaltim berjalan aman dan tertib,” kata Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto.(*)

« Previous Page — Next Page »