Mutasi “Ketahanan Pangan”

Catatan Rizal Effendi

SAYA membaca dari media online TRIBUNKALTIM.CO. Kebijakan mutasi yang dilakukan Pj Gubernur Akmal Malik dalam rangka menindaklanjuti keinginan Presiden Jokowi agar Pemprov Kaltim mengakselerasi terkait ketahanan pangan Kaltim, yang nantinya ke depan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini berkaitan dengan tema kita ke depan, Presiden Jokowi mengatakan, kita membutuhkan Kaltim sebagai daerah ketahanan pangan IKN Nusantara. Itu kenapa yang kita refresh berkaitan dengan isu-isu ini,” begitu kata Akmal, yang juga menjabat sebagai direktur jenderal  Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri.

Mutasi atau rotasi yang dilakukan Akmal berlangsung Kamis (21/3) lalu. Ada 8 kepala dinas yang bergeser. Fahmi Prima Laksana dari kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bergeser ke kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pejabat lama DPMPTSP Puguh Harjanto menjadi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Dia menggantikan Anwar Sanusi, yang dirotasi ke kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).  Pejabat lamanya, Encek Achmad Rafiddin  menjadi kepala Dinas Perkebunan.

Yang menarik Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Munawwar digeser menjadi kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sedang pejabat lama  Arih Frananta Filipus Sembiring menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang I Politik, Hukum dan Keamanan. Staf ahli gubernur yang lama, Ririn Sari Dewi menjadi kepala Dinas Pariwisata.

Lalu siapa yang menjadi kepala Dinas ESDM? Akmal masih mengosongkannya. “Untuk sementara kepala Dinas ESDM dirangkap dulu oleh salah satu asisten,” jelasnya. Juga belum diketahui apakah Akmal masih akan melakukan mutasi atau rotasi lanjutan?

Rotasi pejabat Eselon II ini menarik perhatian karena sebelumnya ada komentar dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kaltim Nanang Sulaiman, yang meminta agar Pj Gubernur Akmal Malik mempertimbangkan kembali rencana tersebut.

Saya tidak tahu kenapa Nanang yang akrab “dikiau” Abah Nanang memberi perhatian serius soal ini. Bukankah mutasi atau rotasi sesuatu yang biasa dalam organisasi? Tapi saya dengar memang ada riak yang tidak sedap, sehingga dia bereaksi untuk menyikapinya.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Abah Nanang mengatakan, ada dua alasan mengapa dia perlu mengingatkan Akmal. Pertama, dia menyinggung peraturan yang ada, yang melarang Pj atau Plt melakukan mutasi. Kedua, suhu politik pasca-Pileg  belum redup, sehingga daerah perlu menjaga kondusivitas.

Ada yang ngeh  kalau alasan rotasi berkaitan urusan ketahanan pangan. Sebab, sebagian pejabat yang dirotasi tidak berhubungan langsung dengan kebijakan ketahanan pangan. Memang jabatan kepala Dinas Perkebunan berganti, tapi kepala Dinas Perdagangan dan kepala Dinas Tanaman Pangan tidak ikut digeser.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan di suatu wilayah dengan tidak mempersoalkan pasokannya datang dari mana saja. Beda dengan kemandirian pangan, di mana pasokan pangan diharapkan datang dari produksi sendiri.

Menurut Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Siti Farisyah Yana, kondisi ketahanan pangan Kaltim jika direfleksikan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), maka masih di atas nasional. Artinya masih cukup baik, meski ada juga daerah yang terbilang rawan terutama dari sisi kecukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) yaitu Kabupaten Mahulu, Kubar, dan Kutim.

Sejauh ini Kaltim memang belum mampu menegakkan kemandirian atau kedaulatan pangan. Karena produksi pertanian Kaltim masih terbatas, sehingga pasokan pangan datang dari beberapa wilayah di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulbar, Sulsel, dan Kalsel.

Memang kebutuhan pangan Kaltim naik drastis apalagi jika dikaitkan dengan IKN. Di situ ada ribuan pekerja konstruksi. Belum ditambah lagi rencana hijrahnya 6.000 ASN dari Jakarta tahun ini. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bisa terjadi kelangkaan yang menyulut kenaikan harga dan inflasi.

Tapi sejauh ini saya tak mendengar ada kelangkaan pangan yang ekstrem misalnya di Balikpapan, yang sangat dekat dengan IKN. IPK Balikpapan sangat baik. Padahal di kota ini selain memasok pangan untuk kebutuhan IKN, juga melayani puluhan ribu pekerja RDMP Pertamina. Itu artinya pasokan bahan pangan berlangsung lancar.

Ada yang berpendapat tidak gampang bagi Kaltim untuk mencapai swasembada pangan. Pertama, lahannya yang luas tidak terlalu subur dan konturnya banyak berbukit. Kedua karakter masyarakatnya tidak berorientasi ke pertanian. Selama ini hidup dari migas, menebang kayu dan mengorek batu bara. Syukur dulu ada program transmigran dari petani Jawa. Pengalaman program food estate di Kalteng menunjukkan memang tidak gampang membangun pertanian di Kalimantan.

Jadi ketahanan pangan di Kaltim memang sangat tergantung dari daerah-daerah sekitarnya. Sehingga program ketahanan pangan di daerah ini harus menjadi kesatuan dengan pembangunan pertanian di wilayah tetangga yang potensial seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan atau Kalimantan Selatan.

Dalam acara bincang dengan wartawan di kediaman resminya, Odah Etam,  Akmal menyatakan, dalam jangka panjang Kaltim perlu membudayakan semangat bertani. Sebab sampai kapan kekuatan fiskal kita diperuntukkan untuk penyediaan pangan dari luar. Dia menyarankan dikembangkannya pertanian modern.

PERLU KAKI YANG KUAT

Dalam penjelasannya soal mutasi, Akmal mengemukakan ada dua alasan. Pertama karena dibutuhkan penyegaran untuk peningkatan kinerja. Kedua, dia berpandangan kebijakan atau kewenangan itu bisa dia lakukan sepanjang mendapat izin dari Mendagri sesuai Permendagri 4/2023. “Nah saya kan sudah mendapat persetujuan dari Mendagri, juga KASN dan BKN,” jelasnya.

Tapi ada yang berpandangan mutasi yang diizinkan itu, jika ada kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya karena ada jabatan yang lowong. Kalau tidak, sebaiknya Pj tidak mengutak-atik formasi yang ada karena bisa menimbulkan keresahan atau tafsir yang lain. Apalagi masa kerja Pj cuma setahun.

Dalam Sidang Paripurna ke-41 DPRD Kaltim, Akmal menjelaskan bahwa dia perlu punya kaki yang kuat untuk pijakan bekerja. Jadi kalau dia lihat ada OPD yang tidak seayun kakinya, maka pilihannya ya harus angkat kaki. “Tapi tidak saya nonjobkan, hanya dipindahkan saja. Kemarin juga saya berjanji ke Pak Isran tidak akan mengganggu kabinetnya, tapi saya butuh akselerasi dan lari kencang,” jelasnya.

Riak mutasi akhirnya berbuntut munculnya aksi demo dan pernyataan sikap Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK), yang menuntut agar Presiden Jokowi mencopot Akmal Malik dari kursi Pj Gubernur Kaltim.

Aksi demo berlangsung Jumat (22/3) kemarin di depan Kantor Gubernur. Sementara melalui salah seorang penggagasnya, Selamat Said Sanib, FSTMK menyampaikan 6 hal atau tuntutan yang membuat mereka berkesimpulan Akmal perlu dievaluasi keras.

Ke-6 hal itu berkaitan dengan soal mutasi yang dianggap meresahkan, anggapan tidak mendukung kebijakan pemberian beasiswa, menggradasi program ketahanan pangan, memotong rencana pemberian bantuan sosial/hibah, memperpanjang usulan proyek dan kasus warga Pemaluan dengan IKN di mana Pj Gubernur dianggap tidak berperan aktif mengomunikasikannya.

“Pj Gubernur Akmal Malik tidak menghargai kebijakan terdahulu, kemudian melukai hati masyarakat Kaltim. Itu sebabnya FSTMK sebagai representasi kalangan mantan birokrat, pengusaha, akademisi dan pihak lainnya mengeluarkan sikap,” kata Selamat Said didampingi tokoh lainnya, Iswan Priady.

Akmal sepertinya perlu hati-hati dan arif mengambil kebijakan dan pernyataan. Apalagi kalau berkaitan dengan kinerja gubernur lama. Sebab mereka bakal maju lagi dalam Pilkada serentak 27 November nanti. Karena itu Akmal bisa dianggap bermain atau membawa pesan politik yang beraroma mendiskreditkan atau memperlemah posisi petahana. Itu memang mengundang reaksi, karena ada yang curiga jangan-jangan dia mau maju atau ada order lain.(*)

6.800 Undangan ke IKN

Catatan Rizal Effendi

UPACARA HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai dipersiapkan. Waktunya tinggal 5 bulan lagi. Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan, setidaknya 6.800 orang bakal diundang dalam upacara yang sangat bersejarah itu. Maklum pertama kali upacara di lokasi IKN. Pasti khidmat, sakral, dan tidak bisa dilupakan seumur hidup.

Bambang belum merinci siapa saja yang diundang. Yang pasti upacara itu dipimpin langsung Presiden Jokowi. Seperti biasa, umumnya semua pejabat tinggi negara dihadirkan. Termasuk para duta besar dan berbagai pimpinan lembaga dalam dan luar negeri. Juga sebagian pengusaha dan berbagai tokoh mulai tokoh politik, pendidik, agama, adat, dan budaya.

Pasti ada artis yang juga didatangkan untuk memeriahkan. Pada peringatan tahun 2023 lalu di Istana Merdeka, undangan dihibur oleh sejumlah penyanyi di antaranya Putri Ariani, yang menjadi salah satu pemenang America’s Got Talent 2023. Maunya saya nanti ditampilkan Putri juga. Tapi ini penyanyi dangdut asal Balikpapan. Namanya Putri Isnari, jebolan Dangdut Academy Indosiar ke-4. Putri viral karena dilamar putra pengusaha tambang dengan uang panai atau jujuran sebesar Rp2 miliar.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana saya usulkan mengenakan baju adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.  Sebab, sebagian wilayah IKN selain masuk di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), juga di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Sultan Kutai ke-21, yang sekarang bertakhta adalah  Aji Muhammad Arifin. Sultan sering mengenakan baju adat takwo. Ini memang warisan Kesultanan Kutai. Terbuat dari kain beludru atau linen. Bagi kaum bangsawan biasanya juga dilengkapi dengan aksesoris berupa pin dari Kesultanan.

Saya tidak tahu apa saya dapat undangan. Maklum cuma pensiunan. Rasanya tidak, walaupun sangat berharap. Apa “nyelinap” jadi wartawan saja?.  Bertugas meliput. Tapi sebagian tokoh-tokoh Kaltim pasti mendapat kehormatan termasuk Pak Isran Noor, mantan gubernur Kaltim yang sangat membela IKN mati-matian.

“Panitianya dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), tapi kami diminta menyiapkan upacaranya,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Berkaitan dengan itu, kata Bambang, pihaknya terus melakukan monitoring mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur IKN terutama Istana Negara dan lapangan upacara, yang hampir mencapai 60 persen.

Dia menunjuk kondisi sekitar lapangan upacara yang berada di depan Istana. Suasananya semakin hijau. Di bagian kiri kanannya sudah ditumbuhi pepohonan dengan ukuran yang besar dan tinggi. “Harapan kami nanti pada tanggal 17 Agustus 2024, di sana sudah berada pada posisi di mana enak dan elok dipandang,” jelasnya.

Sementara itu informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), per Maret ini progres pembangunan IKN batch atau kelompok 1 telah tembus 77 persen.  Sejumlah proyek mulai dari proyek pemerintah hingga investor swasta ditargetkan rampung pada Agusutus nanti.

Untuk meyakinkan persiapan di lapangan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendadak datang ke lokasi IKN  Senin (18/3) lalu. Dengan mengenakan topi koboi dan dikawal ajudannya yang ngetop, Mayor Teddy, dia dengan serius memerhatikan penjelasan dari Tim Konstruksi IKN.

“Jadi, kalau bisa diairin sebelum mataharinya naik,” ujar Prabowo kepada para pekerja yang berada di sekitar proyek lapangan upacara, saat melihat pertumbuhan rumput di lapangan itu.

Ketika berlangsung Detik-Detik Proklamasi di Istana Negara IKN 17 Agustus 2024 nanti, Prabowo masih sebagai Menhan. Dia baru dilantik sebagai Presiden RI ke-8  menggantikan Joko Widodo pada 20 Oktober. Tentu dia dilantik bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.

Belum ada keterangan apakah Prabowo langsung berkantor di Istana IKN atau masih di  Jakarta? Presiden Jokowi sendiri pernah menyatakan, jika jalan tol dan bandara VVIP IKN rampung, dia akan berkantor di IKN. “Saya nunggu airport jadi, jalan tol jadi,” katanya saat memberikan keterangan pers di IKN, akhir Februari lalu.

Mendahului Presiden, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa dia dan istrinya akan lebih dulu tinggal di IKN. “Mungkin Juli karena air sudah masuk,” katanya. Dia akan menjadi menteri pertama yang tinggal di kompleks perumahan menteri di IKN, yang pembangunannya saat ini sudah mencapai 70 persen.

Kompleks perumahan menteri ini sempat disorot Presiden Jokowi karena dinilai agak mepet. Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) juga kaget ketika melihat rumah menteri di IKN yang dinilainya lebih kecil dari rumah menteri di Widya Chandra Jakarta. Tapi biaya pembangunannya tidak bisa dibilang kecil. Bayangkan, Rp14 miliar per unit.

Lebih cepat dari Menteri PUPR adalah 6.000 ASN termasuk aparat TNI dan Polri. Menurut jadwal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), mereka dipindahkan dari Jakarta ke IKN pada bulan Juni. Sudah ada 12 tower apartemen hunian ASN rampung untuk tempat tinggal mereka. Saya dengar ada pengusaha dan UMKM Balikpapan dapat orderan membuat bantal dan guling.

PADAT DAN RUWET

Saya tidak bisa membayangkan bagaimana padat dan ruwetnya proses kedatangan 6.800 undangan yang sebagian besar dari Jakarta. Terutama urusan penerbangan, akomodasi hotel, transportasi  darat sampai urusan perut.

Para tamu VIP di antaranya yang datang dengan pesawat pribadi atau carteran. Sebagian mendarat di bandara VVIP IKN (kalau rampung), tapi sebagian lagi di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan atau APT Pranoto Samarinda. Warga Kaltim, kalau tidak penting jangan dulu ke luar daerah pada bulan Agustus. Pesawat pasti penuh dan mahal. Belum tentu juga bisa dapat tiket atau tidak.

Tamu-tamu itu umumnya 3 hari berada di Kaltim. Datang sehari sebelum upacara dan pulang sehari setelah upacara. Tentu mereka tidak semua bisa tinggal di lokasi IKN, jadi menginapnya sebagian besar di Balikpapan atau Samarinda. Mungkin ada juga yang pulang setelah upacara.

Di lokasi IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), memang ada dua hotel dibangun dan diperkirakan jadi sebelum 17 Agustus. Yaitu Hotel Nusantara dan Hotel Qubika masing-masing dengan kapasitas 200 kamar.

Pembangunan Hotel Nusantara berlantai 9 itu merupakan hasil investasi konsorsium yang diinisiasi Aguan, bos Agung Sedaya Group (ASG) dengan melibatkan sembilan perusahaan swasta dalam negeri dengan nilai Rp20 triliun. Di situ antara lain ada Adaro Group, Alfamart Group, Astra Group, Barito Pacific, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulauintan, Salim Group, dan Sinarmas.

Sedang Hotel Qubika adalah hotel bintang tiga yang unik. Ini merupakan satu dari sekian proyek PT Karya BSH Mandiri, yang tergabung dalam BSH Community Hub IKN. Konstruksi bangunan hotel ini terdiri dari kontainer bekas yang disusun ke atas. “Fasilitasnya lengkap dengan layanan terbaik, Qubika Boutique di IKN siap menjadi pilihan utama para wisatawan,” begitu tulis Hotel Qubika dalam laman resminya.

Menurut data tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, jumlah hotel di Balikpapan  ada 48 dengan jumlah kamar 4.981. Sedang di Samarinda ada 20 hotel dengan kamar 2.545. Dapat dibayangkan betapa sesaknya nanti. Bisa jadi tamu pada berebut. Kalau tidak order mulai sekarang, bakalan gelar kemah di IKN. Tidur di bawah pohon eucalyptus, he.

Mudah-mudahan ada kapal pesiar atau hotel terapung merapat di Teluk Balikpapan. Pasti sangat diperlukan untuk mengantisipasi meledaknya jumlah tamu ke IKN. Bisa jadi tamu-tamu sekelas “Sembilan Naga” tinggal di “yacht” pribadinya.

Yang juga cuan menyambut 17 Agustus di IKN adalah perusahaan penyewaaan kendaraan, restoran dan rumah makan.  Kalau ribuan kendaraan dibutuhkan, dari mana ya didatangkan? Mungkin nanti ada yang suplai dari Surabaya, Kalsel atau Sulawesi. Bisa jadi juga ada sebagian kendaraan pribadi “diimpor” dari Jakarta.

Ampun saya membayangkan bagaimana kroditnya kota Balikpapan dan Samarinda. Sekarang saja sudah macet di mana-mana, apalagi nanti pada bulan Agustus. Kalau Pertamina tidak mengantisipasi urusan SPBU, pasti kacau balau pengisian BBM. Kita akan menyaksikan mengularnya antrean kendaraan berhari-hari.

Kita belum tahu sistem transportasi di IKN, yang kabarnya berbasis listrik untuk pengurangan emisi karbon. Apa nanti undangan 17-an banyak jalan kaki, naik sepeda, hanya mobil listrik,  menggunakan MRT atau LRT atau taksi terbang yang pernah disampaikan Ketua OIKN Bambang Susantono? Kalau sesat di IKN bisa tanya dengan “tiang Listrik” yang bisa menjawab arah. Tapi ada juga warganet yang menyentil. “Kok di kota IKN yang modern masih ada tiang listrik?.”

Mungkin perlu diimbau warga Balikpapan dan Samarinda. Jika tidak ada keperluan, maka pada tanggal 16, 17 dan 18 Agustus itu tidak perlu ke luar rumah, supaya tidak terjebak kemacetan. Nyepi seperti di Bali. Kantor pemerintah, swasta dan sekolah sebaiknya diliburkan saja, kecuali untuk upacara.

Pasokan pangan dan bahan makanan juga masalah logistik yang tidak gampang. Pasokan lokal tidak cukup. Selama ini sebagian dipasok dari Surabaya, Sulbar, Sulteng, Sulsel dan Kalsel. Mudah-mudahan lancar, sehingga restoran atau rumah makan bisa melayani tamu sebanyak ribuan itu.

Tidak bisa kita bayangkan betapa sesaknya restoran kepiting Dandito di Gunung Bakaran. Atau Bondy, Teluk Bayur dan Warung Jogya. Juga Laut Biru dan Torani serta restoran Blue Sky di Balikpapan Barat. Hal yang sama pasti terjadi juga di Samarinda. Makanan fast food atau siap jadi seperti McDonald’s atau KFC bakal diserbu habis-habisan.

Makanan camilan dan oleh-oleh pasti jadi rebutan. Jangan lupa produksi yang banyak kerupuk amplang dan kuku macan. Boleh juga pasak bumi untuk bapak-bapak, yang tersedia di Pasar Inpres Kebun Sayur. Sepertinya pasar itu harus segera dibenahi agar lebih cantik dan memadai.

Saya punya teman pengusaha makanan. Saya memanggilnya Ko Acang.  Cerdas juga dia mengantisipasi kebutuhan IKN. Dia sudah buka restorannya di dekat lokasi IKN di Sepaku. Sekaligus menjadi chef-nya. Penampilannya unik dengan rambut panjang. Tapi sangat cekatan membuat makanan cepat dan enak. Saya sering dikirimi makanan gratis ke rumah.  “Ya kita harus menangkap peluang emas di IKN,” katanya ketika saya hubungi.

Hari-hari ini saya membayangkan betapa maha berat dan peliknya masalah yang dihadapi Otorita IKN, Kementerian PUPR,  Perhubungan dan KemenpanRB. Maklum kejar target dengan tugasnya masing-masing menjelang 17 Agustus.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang baru saja bertugas juga diuji. Masalah pertanahan di IKN tidak segampang yang diperkirakan. Mulai heboh belakangan ini. Setidaknya dalam kasus rencana penggusuran permukiman warga Pemaluan, yang membuat sejumlah organisasi masyarakat sipil bereaksi. Kalau hal ini tidak ditangani hati-hati dan bijaksana, justru bisa membuat malu IKN.(*)

Presiden Setuju Jatah Kaltim

Catatan Rizal Effendi

ALHAMDULILLAH ada kabar baik buat putra-putri Kaltim. Presiden Joko Widodo menyetujui pemberian jatah atau kuota kepada putra daerah dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  yang ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Kabar itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di sela-sela Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (14/3). “Arahan Presiden meminta ada formasi yang dialokasikan secara khusus. Untuk IKN dapat mengajukan afirmasi untuk penduduk setempat,” jelasnya.

Sebelumnya soal ini sudah disinggung oleh Pj Gubernur Akmal Malik. Dia meminta kepada Presiden memberikan kebijakan afirmasi berkaitan penerimaan PNS di IKN. Besarnya dia usulkan antara 1 sampai 7 persen. “Supaya di IKN jangan sampai gedungnya saja yang bagus, tapi ngga ada sama sekali anak-anak dari Kaltim,” katanya.

Menpan sebelumnya menjelaskan, Pemerintah akan membuka seleksi CPNS untuk ditempatkan di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) yang berkantor di IKN. “Berdasarkan perhitungan kita terakhir, ada sekitar 200 ribu formasi yang disiapkan untuk IKN,” jelasnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Menpan menegaskan Pemerintah akan memberikan kebijakan afirmatif untuk memberikan kuota khusus untuk putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur serta mutasi pegawai ASN dari Pemda-Pemda se-Kaltim ke IKN.

Sejauh ini Anas belum mengungkapkan berapa banyak jatah yang diberikan untuk Kaltim termasuk  petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.  Tapi dia mengisyaratkan salah satu syarat untuk CPNS adalah fresh graduate  (lulusan baru dari perguruan tinggi) yang bertalenta digital.

Jika kita berandai-andai jatah yang diberikan Presiden sampai 7 persen, maka ada 14 ribu putra-putri Kaltim yang bakal diterima menjadi PNS di IKN. Sesuatu yang besar dan membanggakan serta membuka harapan baru bagi anak-anak Kaltim mengabdi dan berkarier di IKN. Dengan jatah khusus itu, harapan kita seleksinya juga dilakukan antarputra Kaltim sendiri.

Ketua Bidang Politik Kebijakan Publik dan Ketenagakerjaan Ikatan Alumni (IKA) Unmul, Viko Januardhy menyambut baik adanya persetujuan Presiden Jokowi yang mengakomodir putra daerah. “Kebijakan afirmasi bagi masyarakat lokal (Kaltim) sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) IKN lampiran 2. Tinggal ditunggu petunjuk teknisnya,” katanya seperti diberitakan infosatu.co.

Berkaitan dengan petunjuk teknis dan persyaratan, menurutnya perlu ada perlakuan khusus dan tidak sama dengan syarat-syarat yang berlaku secara nasional. Misalnya syarat TOEFL, jangan dulu di atas 500. Bagi sarjana Kaltim cukup dipatok 425 sampai 450. Nanti kalau sudah 1-2 tahun bekerja di IKN, baru ditingkatkan sesuai standar 500.

“Syarat penguasaan bahasa Inggris dapat dilihat dari urgensinya. Instansi perizinan atau Kementerian Luar Negeri memang mutlak, tapi jangan samakan dengan mereka yang bakal bertugas sebagai Linmas atau Satpol PP,” ujar Viko memberikan perbandingan.

Dia juga minta Pemda dan perguruan tinggi di Kaltim menangkap peluang ini dengan baik. Jangan sampai lengah. Standar kelulusan juga harus benar-benar dijaga. Viko menunjuk Unmul saja setiap tahun menghasilkan 5.000 sarjana. Pasti sebagian tidak terakomodasi dengan peluang kerja yang ada. Karena itu kuota khusus di IKN menjadi peluang emas, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

TIDAK DIRESPON BAIK

Di tengah gencarnya kita meminta jatah untuk Kaltim, ada kabar yang tak enak dari Otorita IKN. Kabar itu bertolak belakang dengan harapan kita. Sebab, informasi dari Otorita IKN mengungkapkan  tidak gampang mengajak orang daerah masuk ke IKN. Misalnya dalam urusan mutasi. Otorita sudah menghubungi Pemda-Pemda, tetapi tidak mendapat respons yang positif.

Malah ada tenaga Analis SDM Aparatur Ahli Muda dari Pemda PPU yang diminta Otorita IKN terkesan  tidak diizinkan oleh Pj Bupati Makmur Marbun. Sikap semacam itu juga terjadi di Pemda-Pemda lainnya termasuk dari Pemprov.

Kalau informasi itu benar, Pemprov dan Pemda se-Kaltim perlu duduk satu meja. Perlu disamakan persepsinya bahwa  putra daerah atau ASN lokal yang bergabung atau ditarik ke Otorita IKN atau berbagai instansi di sana adalah kehormatan dan kebanggaan besar. Sekaligus untuk menepis kesan kita hanya menjadi penonton. Jadi Pemprov atau Pemda harus ikhlas melepas PNS-nya ke IKN.

Saya kira perlu dibentuk satu badan semipemerintah. Kolaborasi Pemprov, Pemda dan perguruan tinggi yang tugasnya menginventarisir dan menyiapkan putra-putri terbaik daerah, yang bisa didorong untuk bergabung ke Otorita atau berbagai instansi pemerintah yang segera berkantor di Sepaku.

Ada yang berpandangan sejumlah anak daerah kurang “pede” berkompetisi di IKN. Karena kalah kualitas atau ada alasan lain.  Sehingga perlu diberikan motivasi dan semangat. Apalagi Presiden sudah setuju Kaltim diberikan jatah khusus. Jadi tidak perlu lagi takut bersaing, karena sudah ada keistimewaan.

Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Drs H Alimuddin, M.Si dan Deputi  Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dr Myrna Asnawati Safitri, SH, M.Si adalah dua kader terbaik dari Kaltim yang sekarang ini duduk di Otorita.

Alimuddin sebelumnya kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sedang Myrna, putri tokoh politik dan pers Kaltim H Fuad Arieph sebelumnya berkarier di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Kedua deputi ini mengaku berusaha menjembatani aspirasi daerah terutama berkaitan dengan perekrutan tenaga daerah. “Maunya kita banyak anak-anak lokal bergabung,  tentu kita senang. Tapi kita berharap Pemprov dan Pemda memberikan respons yang kuat untuk kepentingan ini,” kata mereka.

Sejauh ini, di badan Otorita terdapat dua direktur asal daerah. Satu masih Plt dan satu dari Kaltara. Ada juga tenaga berpendidikan S3 dari PPU dan beberapa lagi dari Kukar.  PNS lokal yang mutasi ke IKN masih bisa dihitung dengan jari. Dari Balikpapan, Berau dan Bontang masing-masing baru satu, sedang dari PPU terbilang banyak kabarnya. Juga dari Kaltara.

Maunya kita putra-putri Kaltim dari 10 kabupaten/kota benar-benar terwakili di IKN. Tidak saja mengisi formasi di badan Otorita tapi juga di berbagai kementerian dan lembaga yang berkantor di sana. Kita ingin ada putra Kaltim berkarier di Kementerian Luar Negeri, di Sekneg yang dekat dengan lingkaran Presiden, di Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan lembaga lainnya.

Sembari menunggu kapan dimulai pendaftarannya, kita berharap putra-putri Kaltim sudah menyiapkan diri mulai sekarang. Harus kerja keras mempersiapkan diri. Pasti waktunya tidak terlalu lama lagi. Karena Presiden Jokowi sudah ingin berkantor di sana.

Dari tulisan sebelumnya, saya berharap kuota untuk anak lokal tidak saja untuk instansi pemerintah, tetapi juga diakomodir oleh investasi swasta yang masuk ke IKN. Kalau ada yang mengabaikannya, boleh juga kita meminjam ucapan mantan gubernur Isran Noor. Kata Isran yang dikenal sebagai Si Raja Naga: “Kalau ada yang menolak IKN,  umurnya pendek.” Ayo siapa berani?(*)

Jejak Karbon Isran dan Gibran

Catatan Rizal Effendi

CATATAN saya, ada dua tokoh yang memopulerkan soal perdagangan karbon. Yaitu Isran Noor dan Gibran Rakabuming Raka. Isran adalah gubernur Kaltim (2018-2023) dan Gibran, wali Kota Solo, putra sulung Presiden Jokowi yang menjadi calon wakil presiden  (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

Gibran heboh dengan pertanyaannya soal carbon capture and storage (CCS) di arena debat cawapres, sedang Isran sebelumnya sudah terlibat dalam proses perdagangan karbon, baik ketika masih menjadi gubernur Kaltim maupun di masa sekarang meski tak lagi menjadi kepala daerah.

Soal penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS sudah dijawab Presiden Jokowi dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan Karbon, yang ditetapkan 30 Januari 2024.

Perpres itu menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai wilayah penyimpanan karbon dan berpotensi menjadi lokasi penangkapan di tingkat nasional maupun regional. Sehingga meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan nilai ekonomi dari proses bisnis penangkapan, pengangkutan dan penyimpanan karbon.

Menyusul terbitnya Perpres itu, Indonesia langsung menandatangani kerjasama dengan Singapura di bidang proyek CCS.  Singapura sendiri saat ini membangun pabrik penghilang karbon dioksida berbasis laut terbesar di dunia, yang dijuluki Equatic-1 dengan nilai 20 juta US dolar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Indonesia siap menjadi pusat teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon di dunia.  Dia mengklaim Indonesia mempunyai potensi penyimpanan karbon sebesar 400 gigaton (satu gigaton sama dengan satu miliar metrik ton).

Pemerintah Indonesia menargetkan penerapan teknologi CCS atau penyimpanan karbon dioksida (CO2) di reservoir bawah tanah bekas sumur minyak dan gas bumi (migas) akan dimulakan pada 2030.

Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, ada 10 lokasi di Indonesia yang berpotensi menjadi tempat dilakukannya CSS. Salah satunya di Kaltim, dengan potensi penyimpanan 139,5 juta ton CO2-e (equivalent).

Kalau kita mengutip dari Wikipedia, penangkapan dan penyimpanan karbon diartikan sebagai suatu proses penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida (CO2) selama persiapan bahan bakar fosil  maupun dari limbah hasil pembakarannya. Setelah ditangkap, karbon disimpan dalam waktu yang lama di tempat penyimpanannya yang jauh dari atmosfer.

Penangkapan karbon dapat mencapai 14 persen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) global yang dibutuhkan pada tahun 2050 dan dipandang sebagai satu-satunya cara praktis untuk mencapai dekarbonisasi mendalam di sektor industri.

GRK adalah gas-gas di atmosfer bumi yang memerangkap panas.  Gas-gas tersebut bertindak seperti dinding kaca rumah kaca. Karena itu disebut gas rumah kaca atau greenhouse gas. Para ilmuwan sepakat bahwa GRK adalah penyebab pemanasan global dan perubahan iklim.

GRK dapat dikurangi dengan menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak dan gas. Serta beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.

MENHUT PUJI KALTIM

Saya kaget ketika bertemu Isran. Dia mengatakan lagi terlibat serius dalam bisnis karbon atau carbon trading. Dia sudah ke Brazil belajar perdagangan karbon. Juga datang langsung ke markas Bank Dunia di Washington D.C. “Ini ladang bisnis baru yang sangat menjanjikan. Apalagi Kaltim punya kawasan hutan yang luas, yang bisa menyerap karbon lebih  besar,” katanya.

Isran memang sudah membuktikan kerjanya. Berkat kegigihan dan perjuangannya ketika menjadi gubernur, Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mendapat pembayaran karbon (Carbon Fund)  sebesar 110 juta dolar AS atau sekitar Rp1,7 triliun.

Dana itu sebagian sudah diterima dan dibagi-bagi ke daerah termasuk masyarakat adat di sekitar hutan. Maklum insentif karbon itu berkat komitmen Kaltim yang tidak menghabiskan hutannya. Itu sebabnya Isran pernah mengancam dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB, COP26 di Glasgow, Skotlandia tahun 2021, kalau insentif tidak diberikan lebih baik hutan di Kaltim dia tebang habis saja. Ancaman itu ternyata membuahkan hasil.

Hebatnya emisi karbon yang diproduksi Kaltim melebihi target. Kaltim mampu meraih 32 juta CO2-e. Padahal targetnya 22 juta ton, sehingga ada kelebihan 10 juta ton. Isran ingin kelebihan itu dijual di pasar bebas, karena harganya jauh lebih tinggi, sehingga lebih besar lagi pendapatan yang diraup.

Data terbaru yang diungkapkan Isran, Kaltim mampu menyerap 500 juta ton CO2-e. Harganya di pasaran tidak 5 dolar, tapi bisa mencapai 40-an dolar. Itu berarti dari perdagangan karbon Kaltim bisa meraup pendapatan sampai Rp300 triliun. Lebih 10 kali lipat dari APBD Kaltim. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dan terbayangkan besarnya. Itu salah satu bukti hasil Kaltim Berdaulat.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya memuji  langkah yang dilakukan Kaltim. Dia mengakui  dalam praktiknya daerah ini telah lebih dulu bekerja terkait mitigasi iklim dan urusan karbon melalui kegiatan fasilitas kemitraan karbon hutan atau Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) World Bank.

PCFP adalah mendukung upaya suksesnya program REDD+. Ini singkatan dari Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. REDD+ merupakan tipe pembayaran jasa lingkungan yang secara teori dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat hutan, termasuk masyarakat adat yang mengandalkan hutan bagi penghidupan mereka.

Menyusul Kaltim adalah Proyek BioCF Jambi, di mana kemudian kedua provinsi ini menjadi tempat belajar untuk mitigasi iklim, penurunan emisi CO2 dan skema prestasi penurunan emisi dengan mekanisme Result Based Paymen (RBP) atau pembayaran berbasis hasil.

RBP dimaksudkan sebagai skema pembayaran dari pihak lain yang memiliki kewajiban menurunkan emisi GRK dalam Perjanjian Paris 2015. Cara menurunkan emisi salah satunya dengan menekan deforestasi dan konservasi. Tidak membabat hutan dan menjaga kelestarian alam.

Banyak yang tanya apa itu karbon? Soalnya di masa lalu kita hanya kenal istilah kertas karbon atau karbon jahit. Kertas karbon digunakan untuk membuat salinan naskah terutama ketika mengetik di mesin tik, sedang karbon jahit digunakan untuk menjiplak suatu pola pakaian pada kain.

Kertas karbon sudah jarang digunakan karena sudah tergantikan oleh mesin fotokopi dan printer komputer. Malah belakangan juga disisihkan dengan kehadiran telepon pintar atau HP, yang bisa mengirim dengan cepat berbagai naskah kepada pihak lain.

Lalu apa yang dimaksud dengan istilah karbon atau emisi karbon? Apalagi mulai ramai diperdagangkan sebagai komoditas baru berorientasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Bahkan sudah menjadi kesepakatan 195 negara termasuk Indonesia dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement), yang ditandatangani 12 Desember 2015. Jauh sebelumnya dalam Protokol Kyoto tahun 2005 juga sudah diatur soal perdagangan karbon.

Di situ disebutkan dalam Pasal 17 Protokol Kyoto, negara-negara yang mampu menyerap lebih banyak emisi karbon dioksida (CO2) dapat menjualnya kepada negara-negara yang mengeluarkan banyak emisi.

Jadi karbon yang diperdagangkan sekarang sudah pasti bukan kertas karbon. Ini karbon dioksida atau CO2. Perdagangan karbon adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan nilai ekonomi karbon. Istilah lain terkadang disebut sistem cap-and-trade atau Emission Trading System (ETS).

Sesuai namanya, model ini merupakan pendekatan berbasis pasar. Di satu sisi dimaksudkan membatasi dan mengontrol polusi, di sisi lain menyediakan insentif ekonomi untuk upaya peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi dan juga transisi energi.

Dua cara lain yang juga bisa diterapkan untuk menurunkan emisi karbon adalah penerapan pajak karbon atau pungutan karbon (carbon levy) serta kredit karbon atau dikenal juga sebagai kompensasi karbon (carbon offset).

Pajak karbon merupakan harga yang harus dibayar oleh mereka atau emiten yang melepaskan emisi karbon ke alam. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membuat orang lebih enggan untuk menimbulkan emisi karena mesti menanggung biaya pajak.

Sedang carbon effset mengandalkan aktivitas yang persis berkebalikan dari emisi karbon, yakni reduksi karbon seperti penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan, reforestasi, carbon capture dan proyek pengurangan emisi lainnya.

Perdagangan karbon di Indonesia makin menarik menyusul terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomo 14 Tahun 2023 yang mengatur tentang perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia. OJK menunjuk PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggaranya dan sudah diresmikan Presiden Jokowi, 26 September lalu.

Bursa karbon adalah sistem perdagangan karbon dalam bentuk kredit karbon atau izin emisi. Perusahaan yang berhasil mengurangi emisinya hingga di bawah target, maka diberikan izin untuk menjual emisi berlebih yang mereka punya kepada perusahaan lain yang emisinya melebihi target.

Jadi ini semacam insentif yang diberikan kepada perusahaan dan sektor-sektor lain untuk mencari cara-cara inovatif dan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi, yang menyebabkan perubahan iklim dan perusakan lingkungan.(*)

Kaesang Cawali Balikpapan?

Catatan Rizal Effendi

TERSIAR kabar setidaknya di media sosial, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, yang juga putra bungsu Presiden Jokowi akan maju di pemilihan wali kota (Pilwali) Balikpapan tahun 2024 ini.

Kabar itu cukup santer. Malah di Instagram sudah ada yang berani membuat vote. Itu dilakukan @media.bpn.  Kaesang diadu dengan petahana Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) dan calon anggota DPD RI dari Balikpapan, Rendi Susiswo Ismail. Hasilnya, dari 3.468 tanggapan,  Kaesang menang telak dengan meraih 69 persen. Menyusul Rendi 19 persen dan terakhir RM  mendapat 12 persen.

Apakah Kaesang benar-benar mau menjadi cawali Balikpapan?  Menurut saya tidak terlalu besar kemungkinannya. Sebab, Kaesang tidak begitu akrab dengan kota ini. Jauh dari Jakarta. Memang ada magnet yang bisa membuat dia melirik, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sangat dekat jaraknya. Sehingga Balikpapan menjadi kota penyangga utama yang sangat strategis.

Dua bulan lalu saya pernah diberitahu seorang pengusaha.. Katanya dia sedang melakukan pendekatan agar Kaesang mau tertarik masuk dalam perebutan kursi Wali Kota Balikpapan. “Biar lebih seru dan insyaallah menang kalau dia bersedia turun ke tempat kita,” jelasnya.

Kaesang pernah ke Balikpapan, 22 Desember tahun lalu dalam rangkaian safari politik ke Kalimantan. Ia malah sempat nobar di Pasar Segar menyaksikan Debat Cawapres yang menampilkan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo. Ia ditemani sang istri, Erina Gudono yang sekarang didorong-dorong menjadi calon bupati Sleman, Yogyakarta.

Sebelum menjadi ketua umum PSI, Kaesang sempat di-endorse menjadi cawali Depok. Sejumlah baliho sudah terpasang di mana-mana. Belakangan, Kaesang menegaskan tidak akan maju. Termasuk dari ayahnya sendiri, Presiden Jokowi. “Saya mau fokus sebagai  ketua umum PSI saja,” tandasnya.

Kaesang juga sempat masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Tapi sepertinya dia tersandung dengan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 berkaitan soal usia calon.

Sesuai ketentuan tadi, usia calon gubernur minimal 30 tahun. Sedang Kaesang baru berusia 30 tahun pada akhir Desember 2024 setelah Pilkada serentak digelar.  Jadi belum memenuhi syarat, karena dia dilahirkan pada 25 Desember 1994.

Sekretaris  PSI Balikpapan Satriani menepis isu Kaesang menjadi calon wali kota. “Mas Kaesang itu ketum Partai, levelnya nasional. Masa iya mau maju menjadi calon wali kota? Kalau calon gubernur masih mungkinlah,” jelasnya kepada SEKITARKALTIM.ID.

Sementara itu, PSI kembali gagal meraih kursi di DPRD Balikpapan. Ini hal yang sama terulang seperti pada Pemilu 2019.  Target mereka meningkatkan suara pada Pileg 2024 dan minimal meraih satu kursi ternyata tidak kesampaian.

CALON YANG LAIN

Terlepas soal Kaesang, pembicaraan warga Balikpapan sudah mulai ramai. Siapa yang bakal menjadi lawan petahana? RM sudah pasti  maju untuk kedua kalinya. Apalagi Golkar sangat sukses meraup kursi di DPRD Kota dengan perolehan 16 kursi. Jadi tidak perlu koalisi sudah bisa maju sendiri.

Jumlah kursi di DPRD Balikpapan ada 45. Kalau dikurangi 16, berarti sisa 29. Jika syarat menjadi calon wali kota minimal 9 kursi, maka masih mungkin ada tiga calon lagi, yang bisa maju ke arena kontestasi melalui gabungan partai atau koalisi.

Tapi patut diduga RM akan memborong partai lagi. Bisa jadi ingin mengulang model Pilkada tahun 2020 yang lalu. Lawannya hanya Kotak Kosong (KK). Tapi beberapa pihak memprediksi, sekali ini jika hal itu terjadi Kotak Kosong berpeluang menang. Sebab, banyak yang menilai cara kerja sang wali kota bisa mendegradasi faktor elektoralnya. Pada Pilwali 2020, RM memperoleh 160.929 suara, sedang KK 96.642 suara.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018, apabila perolehan suara pada kolom kosong (istilah yang benar bukan kotak kosong) lebih banyak, maka KPU akan menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali.

Kalau dilihat hasil Pileg yang baru lalu, Partai Nasdem membuat kejutan. Dari 3 kursi menjadi 7. Pemenang kedua setelah Golkar. Tinggal 2 lagi sudah bisa mengajukan calon wali kota. Sayangnya sang ketua, Ahmad Basir (AHB) yang digadang-gadang gagal mendapat kursi. Padahal sudah tersedia kursi wakil ketua DPRD untuknya dan jembatan mulus ke cawali. Saat ini Basir lagi melakukan gugatan ke Bawaslu karena merasa ada kecurangan. AHB tetap berpeluang diajukan Nasdem ke Pilwali.

Calon dari ketua partai lainnya, bisa jadi Ketua Partai Gerindra Balikpapan Muhammad Taqwa atau kakaknya  Sabaruddin Panrecalle.  Juga  Ketua PDIP Budiono. Tapi aksi mereka sejauh ini belum terlihat. Sabaruddin sekarang lolos ke DPRD Kaltim, Taqwa dan Budiono bertahan di DPRD Balikpapan. Sayangnya PDIP melorot dari 8 kursi menjadi 4. Sedang Gerindra tetap bertahan dengan 6 kursi.

Nama dari luar ketua partai juga mulai muncul. Selain Rendi Ismail (ketua Dewan Pembina Yayasan Uniba), ada juga nama drg Syukri Wahid dan Ir Adam Sinte, anggota DPRD Kaltim yang juga ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).  Ketiganya memang punya bobot dan kapasitas bagus. Sangat berpengalaman, meski sama-sama tak sukses pada  Pileg yang lalu. Syukri pada Pilwali 2016 pernah didorong oleh PKS, sebelum dia hijrah ke Partai Gelora saat ini.

Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat juga harus diperhitungkan. Putra Ketua Pemuda Pancasila H Syahrir HM Taher ini pada Pilwali 2020 sudah santer terdengar mau maju. Waktu itu sudah rajin melakukan sosialisasi. Tapi kali ini memang tidak terlihat gelagatnya, meski tetap saja berpeluang dan bisa membuat kejutan.

Ada satu nama dari Jakarta yang bisa ikut meramaikan Pilwali Balikpapan, yaitu Farhat Brachma. Dia mantan menantu Wali Kota Balikpapan H Imdaad Hamid. Balihonya sempat terpasang di sudut persimpangan Dome mengucapkan HUT ke-127 Kota Balikpapan. Farhat sekarang menempati posisi penting. Dia Tim Ahli Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Komisaris PT Pupuk Indonesia. Dia juga salah satu kader terbaik PDIP.

Adakah yang akan menggunakan jalur perseorangan atau independen? Sejauh ini belum ada berisiknya. Tapi saya dengar sudah ada yang menjajaki. Persyaratannya harus mengumpulkan KTP dukungan sebanyak 7,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).  Jika DPT Balikpapan sekitar 509 ribu, maka dibutuhkan sekitar 40 sampai 45 ribu dukungan.

Yang harus diingat jika melalui jalur perseorangan, maka harus kerja keras dan cepat. Sebab jadwal pendaftaran dan pemenuhan persyaratan sudah dimulai 5 Mei – 19 Agustus, sedang pasangan calon melalui partai pendaftarannya 27-29 Agustus 2024. Jadwal kampanye 25 September – 23 November, lalu  pemungutan suara 27 November. Mudah-mudahan tidak terjadi rencana Pilkada serentak dimajukan pada bulan September. Sebab lebih grasa-grusu lagi pelaksanaannya.

Selain bursa wali kota, orang juga mulai ramai melirik beberapa nama yang bisa menjadi calon wakil wali kota (Cawawali). Ada yang menyebut-nyebut nama Ketua DPC PPP Iwan Wahyudi, anggota DPRD yang juga Ketua Hipmi. Nama Muhaimin, Sekda sekarang juga dibicarakan. Malah ada yang mendorong pengusaha muda Glen Nirwan, putra pengusaha Roy Nirwan, yang pernah menjadi ketua Hipmi.

Dari keterwakilan perempuan, ada nama tokoh budaya Mei Christy, Mieke Henny (anggota DPRD dari Demokrat) dan Risti Utami, yang sekarang belum jadi-jadi diusulkan sebagai pendamping RM sepeninggal suaminya. Malah ada yang datang meminta istri saya, Bunda Arita juga agar berkenan dimajukan sebagai bakal cawawali.

Siapa calon pendamping RM? Saya dengar timnya lagi memantau. Bisa dari unsur pimpinan partai, bisa juga dari luar itu. Bahkan ada yang dijaring melalui jalur birokrasi. RM mungkin juga membuat kejutan, dengan memasang istrinya, Hj Nurlena sebagai cawawali. Apalagi balihonya selama ini selalu berdua. Kasus seperti ini pernah dilakukan kader PKS, pasangan Abdul Hakim-Wahidah yang mengikuti Pilwali Balikpapan tahun 2011.

Tapi ada juga yang berseloroh, jika memungkinkan RM akan maju tanpa pendamping. Jadi sendiri saja. Istilah di sepakbola “solo run.”  Seperti sekarang ini, di mana sudah hampir 3 tahun dia bekerja tanpa wakil wali kota sepeninggal almarhum Thohari Aziz.(*)

« Previous Page — Next Page »