Kaesang Cawali Balikpapan?

Catatan Rizal Effendi

TERSIAR kabar setidaknya di media sosial, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, yang juga putra bungsu Presiden Jokowi akan maju di pemilihan wali kota (Pilwali) Balikpapan tahun 2024 ini.

Kabar itu cukup santer. Malah di Instagram sudah ada yang berani membuat vote. Itu dilakukan @media.bpn.  Kaesang diadu dengan petahana Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) dan calon anggota DPD RI dari Balikpapan, Rendi Susiswo Ismail. Hasilnya, dari 3.468 tanggapan,  Kaesang menang telak dengan meraih 69 persen. Menyusul Rendi 19 persen dan terakhir RM  mendapat 12 persen.

Apakah Kaesang benar-benar mau menjadi cawali Balikpapan?  Menurut saya tidak terlalu besar kemungkinannya. Sebab, Kaesang tidak begitu akrab dengan kota ini. Jauh dari Jakarta. Memang ada magnet yang bisa membuat dia melirik, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sangat dekat jaraknya. Sehingga Balikpapan menjadi kota penyangga utama yang sangat strategis.

Dua bulan lalu saya pernah diberitahu seorang pengusaha.. Katanya dia sedang melakukan pendekatan agar Kaesang mau tertarik masuk dalam perebutan kursi Wali Kota Balikpapan. “Biar lebih seru dan insyaallah menang kalau dia bersedia turun ke tempat kita,” jelasnya.

Kaesang pernah ke Balikpapan, 22 Desember tahun lalu dalam rangkaian safari politik ke Kalimantan. Ia malah sempat nobar di Pasar Segar menyaksikan Debat Cawapres yang menampilkan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo. Ia ditemani sang istri, Erina Gudono yang sekarang didorong-dorong menjadi calon bupati Sleman, Yogyakarta.

Sebelum menjadi ketua umum PSI, Kaesang sempat di-endorse menjadi cawali Depok. Sejumlah baliho sudah terpasang di mana-mana. Belakangan, Kaesang menegaskan tidak akan maju. Termasuk dari ayahnya sendiri, Presiden Jokowi. “Saya mau fokus sebagai  ketua umum PSI saja,” tandasnya.

Kaesang juga sempat masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Tapi sepertinya dia tersandung dengan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 berkaitan soal usia calon.

Sesuai ketentuan tadi, usia calon gubernur minimal 30 tahun. Sedang Kaesang baru berusia 30 tahun pada akhir Desember 2024 setelah Pilkada serentak digelar.  Jadi belum memenuhi syarat, karena dia dilahirkan pada 25 Desember 1994.

Sekretaris  PSI Balikpapan Satriani menepis isu Kaesang menjadi calon wali kota. “Mas Kaesang itu ketum Partai, levelnya nasional. Masa iya mau maju menjadi calon wali kota? Kalau calon gubernur masih mungkinlah,” jelasnya kepada SEKITARKALTIM.ID.

Sementara itu, PSI kembali gagal meraih kursi di DPRD Balikpapan. Ini hal yang sama terulang seperti pada Pemilu 2019.  Target mereka meningkatkan suara pada Pileg 2024 dan minimal meraih satu kursi ternyata tidak kesampaian.

CALON YANG LAIN

Terlepas soal Kaesang, pembicaraan warga Balikpapan sudah mulai ramai. Siapa yang bakal menjadi lawan petahana? RM sudah pasti  maju untuk kedua kalinya. Apalagi Golkar sangat sukses meraup kursi di DPRD Kota dengan perolehan 16 kursi. Jadi tidak perlu koalisi sudah bisa maju sendiri.

Jumlah kursi di DPRD Balikpapan ada 45. Kalau dikurangi 16, berarti sisa 29. Jika syarat menjadi calon wali kota minimal 9 kursi, maka masih mungkin ada tiga calon lagi, yang bisa maju ke arena kontestasi melalui gabungan partai atau koalisi.

Tapi patut diduga RM akan memborong partai lagi. Bisa jadi ingin mengulang model Pilkada tahun 2020 yang lalu. Lawannya hanya Kotak Kosong (KK). Tapi beberapa pihak memprediksi, sekali ini jika hal itu terjadi Kotak Kosong berpeluang menang. Sebab, banyak yang menilai cara kerja sang wali kota bisa mendegradasi faktor elektoralnya. Pada Pilwali 2020, RM memperoleh 160.929 suara, sedang KK 96.642 suara.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018, apabila perolehan suara pada kolom kosong (istilah yang benar bukan kotak kosong) lebih banyak, maka KPU akan menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali.

Kalau dilihat hasil Pileg yang baru lalu, Partai Nasdem membuat kejutan. Dari 3 kursi menjadi 7. Pemenang kedua setelah Golkar. Tinggal 2 lagi sudah bisa mengajukan calon wali kota. Sayangnya sang ketua, Ahmad Basir (AHB) yang digadang-gadang gagal mendapat kursi. Padahal sudah tersedia kursi wakil ketua DPRD untuknya dan jembatan mulus ke cawali. Saat ini Basir lagi melakukan gugatan ke Bawaslu karena merasa ada kecurangan. AHB tetap berpeluang diajukan Nasdem ke Pilwali.

Calon dari ketua partai lainnya, bisa jadi Ketua Partai Gerindra Balikpapan Muhammad Taqwa atau kakaknya  Sabaruddin Panrecalle.  Juga  Ketua PDIP Budiono. Tapi aksi mereka sejauh ini belum terlihat. Sabaruddin sekarang lolos ke DPRD Kaltim, Taqwa dan Budiono bertahan di DPRD Balikpapan. Sayangnya PDIP melorot dari 8 kursi menjadi 4. Sedang Gerindra tetap bertahan dengan 6 kursi.

Nama dari luar ketua partai juga mulai muncul. Selain Rendi Ismail (ketua Dewan Pembina Yayasan Uniba), ada juga nama drg Syukri Wahid dan Ir Adam Sinte, anggota DPRD Kaltim yang juga ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).  Ketiganya memang punya bobot dan kapasitas bagus. Sangat berpengalaman, meski sama-sama tak sukses pada  Pileg yang lalu. Syukri pada Pilwali 2016 pernah didorong oleh PKS, sebelum dia hijrah ke Partai Gelora saat ini.

Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat juga harus diperhitungkan. Putra Ketua Pemuda Pancasila H Syahrir HM Taher ini pada Pilwali 2020 sudah santer terdengar mau maju. Waktu itu sudah rajin melakukan sosialisasi. Tapi kali ini memang tidak terlihat gelagatnya, meski tetap saja berpeluang dan bisa membuat kejutan.

Ada satu nama dari Jakarta yang bisa ikut meramaikan Pilwali Balikpapan, yaitu Farhat Brachma. Dia mantan menantu Wali Kota Balikpapan H Imdaad Hamid. Balihonya sempat terpasang di sudut persimpangan Dome mengucapkan HUT ke-127 Kota Balikpapan. Farhat sekarang menempati posisi penting. Dia Tim Ahli Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Komisaris PT Pupuk Indonesia. Dia juga salah satu kader terbaik PDIP.

Adakah yang akan menggunakan jalur perseorangan atau independen? Sejauh ini belum ada berisiknya. Tapi saya dengar sudah ada yang menjajaki. Persyaratannya harus mengumpulkan KTP dukungan sebanyak 7,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).  Jika DPT Balikpapan sekitar 509 ribu, maka dibutuhkan sekitar 40 sampai 45 ribu dukungan.

Yang harus diingat jika melalui jalur perseorangan, maka harus kerja keras dan cepat. Sebab jadwal pendaftaran dan pemenuhan persyaratan sudah dimulai 5 Mei – 19 Agustus, sedang pasangan calon melalui partai pendaftarannya 27-29 Agustus 2024. Jadwal kampanye 25 September – 23 November, lalu  pemungutan suara 27 November. Mudah-mudahan tidak terjadi rencana Pilkada serentak dimajukan pada bulan September. Sebab lebih grasa-grusu lagi pelaksanaannya.

Selain bursa wali kota, orang juga mulai ramai melirik beberapa nama yang bisa menjadi calon wakil wali kota (Cawawali). Ada yang menyebut-nyebut nama Ketua DPC PPP Iwan Wahyudi, anggota DPRD yang juga Ketua Hipmi. Nama Muhaimin, Sekda sekarang juga dibicarakan. Malah ada yang mendorong pengusaha muda Glen Nirwan, putra pengusaha Roy Nirwan, yang pernah menjadi ketua Hipmi.

Dari keterwakilan perempuan, ada nama tokoh budaya Mei Christy, Mieke Henny (anggota DPRD dari Demokrat) dan Risti Utami, yang sekarang belum jadi-jadi diusulkan sebagai pendamping RM sepeninggal suaminya. Malah ada yang datang meminta istri saya, Bunda Arita juga agar berkenan dimajukan sebagai bakal cawawali.

Siapa calon pendamping RM? Saya dengar timnya lagi memantau. Bisa dari unsur pimpinan partai, bisa juga dari luar itu. Bahkan ada yang dijaring melalui jalur birokrasi. RM mungkin juga membuat kejutan, dengan memasang istrinya, Hj Nurlena sebagai cawawali. Apalagi balihonya selama ini selalu berdua. Kasus seperti ini pernah dilakukan kader PKS, pasangan Abdul Hakim-Wahidah yang mengikuti Pilwali Balikpapan tahun 2011.

Tapi ada juga yang berseloroh, jika memungkinkan RM akan maju tanpa pendamping. Jadi sendiri saja. Istilah di sepakbola “solo run.”  Seperti sekarang ini, di mana sudah hampir 3 tahun dia bekerja tanpa wakil wali kota sepeninggal almarhum Thohari Aziz.(*)

Beli Motor Yamaha, Raih Kesempatan Jadi Miliarder Yamaha

50 tahun hadir di Indonesia, Yamaha Indonesia konsisten dipercaya masyarakat dalam mendukung mobilitas berkendara. Dalam rangka merayakan hal tersebut, Yamaha menghadirkan program Miliarder Yamaha 2024. Program ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membeli sepeda motor Yamaha periode bulan Februari hingga Juni 2024.

“Yamaha berupaya terus mendukung produktivitas masyarakat Indonesia, baik melalui produk unggulan maupun kegiatan positif. Dan pada tahun ini, selain menjalani rutinitas harian semakin mudah bersama produk unggulan Yamaha, Yamaha menghadirkan program Miliarder Yamaha 2024 dengan hadiah uang tunai hingga Rp 1 M. Program ini sebagai apresiasi konsumen Yamaha sekaligus turut meramaikan 50th anniversary Yamaha Indonesia. Kami harap kesempatan untuk mendapatkan hadiah menjadi Milliarder Yamaha 2024 ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia khususnya konsumen loyal Yamaha,”ungkap Hendri Kartono selaku Asst. GM Sales PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

 Hadiah 1 Milliar Yamaha

Melalui program Miliarder Yamaha 2024, seluruh masyarakat Indonesia berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai sebesar Rp 1 Miliar. Untuk mengikutinya sangatlah mudah, dimana setiap konsumen yang membeli motor Yamaha periode Februari-Juni 2024 akan mendapatkan 1 nomor undian dan berlaku kelipatan. Maka semakin banyak nomor undian yang terdaftar kemungkinan menang akan semakin besar. Seluruh pengundian akan dilaksanakan di bulan Juli 2024. Konsumen dapat mengecek notifikasi informasi terkait partisipasi dalam program undian melalui aplikasi My Yamaha Motor.

If I become a Billionaire

Selain konsumen yang membeli sepeda motor Yamaha, masyarakat Indonesia juga bisa mendapatkan merchandise menarik. Caranya mudah hanya dengan memberikan testimonial jawaban “If I become a Billionaire”  berupa video pesan singkat saat mengunjungi event Yamaha di kota anda. Selain itu, terdapat kompetisi lainnya berupa posting foto atau video dengan caption terbaik menceritakan journey with Yamaha dengan menggunakan hastag #YamahaIndonesia50thAnniversary dan tag @yamahaindonesia di chanel Instagram, Tiktok, dan Facebook.

Jatah Kaltim di PNS IKN

Catatan Rizal Effendi

RASANYA tidak banyak orang Kaltim bertugas atau bekerja di Otorita Ibu Kota Nusantara. Sesuai dengan UU IKN, di jajaran deputi hanya ada dua. Kalau di level direktur rasanya tidak ada. Di pos lain hanya ada satu dua. Selebihnya dari luar.

Kalau tidak dicermati dengan baik dan serius, kita bakal jadi penonton dan dongkol. Nanti berbagai kantor di IKN, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, sebagian besar staf dan karyawannya dari luar. Apalagi di jajaran top management.  Anak-anak Kaltim bakalan gigit jari. Alasan utama karena kita tidak lolos seleksi. Kenapa tidak lolos seleksi, ya karena kita kalah kelas alias kualitas.

Padahal di sana dibutuhkan ratusan ribu tenaga kerja. Ada yang di kantor pemerintahan, ada juga di kantor swasta. Seperti kita ketahui, sejumlah kantor bank dibangun. Belum lagi fasilitas lain seperti hotel, mal, dan rumah sakit.

Itu sebabnya dalam berbagai kesempatan saya sering bilang harus ada treatment khusus untuk menyiapkan putra-putri terbaik Kaltim bila ingin berkompetisi di IKN. Caranya setidaknya ada dua. Pertama, kita harus upgrade kualitasnya. Lalu kedua harus ada keberpihakan regulasi dengan memberi jatah atau kuota kepada anak-anak Kaltim.

Upaya meng-upgrade anak-anak Kaltim harus dilakukan secara masif. Ada yang dilakukan pemerintah, ada yang dilakukan swasta. Atau barengan. Harus cepat dan massal. Berbagai lembaga pendidikan formal maupun informalnya harus dipacu dan didukung. Kalau tidak kita ketinggalan kereta.

Pemberian beasiswa dan studi ke luar dilakukan sebanyak-banyaknya. Terutama dikaitkan dengan spesialisasi yang dibutuhkan pasar. Balai Latihan Kerja (BLK) harus ditambah dan dikembangkan di tiap kota. Lembaga sertifikasi harus dibuka dan diberikan subsidi. Sehingga anak daerah yang tidak mampu bisa terbantu. Modal kerja sekarang tidak cukup ijazah, tapi juga sertifikasi keahlian.

Cara terobosan yang dilakukan Gubernur Awang Faroek tempo hari patut juga dicontoh.  Ketika kerjasama pembangunan kereta api Pemprov Kaltim dengan Rusia ditandatangani tahun 2014, Gubernur mengirim ratusan anak Kaltim belajar ilmu kereta api di Rusia. Meski akhirnya proyek kereta apinya tidak jadi, tapi  ada 150 anak Kaltim yang sudah terdidik dan siap pakai terutama di bidang perkeretaapian.

Ketika pembangunan kampus Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Km 15 Karang Joang baru dimulakan tahun 2012, Gubernur Awang nekat sudah menerima 100 mahasiswa baru. Kuliah dan tempat tinggalnya dibiayai Pemprov Kaltim karena mereka dititipkan di kampus Institut Teknologi Surabaya (ITS) di Surabaya sambil menunggu pembangunan kampusnya di Balikpapan rampung.

Pak Awang berani melakukan terobosan. Sebab kalau dengan cara normal dan biasa-biasa saja tak mungkin Kaltim kuat di-SDM-nya. Kita sudah dininabobokan dengan kekayaan sumber daya alam (SDA). Mulai main di minyak, kayu sampai batu bara seperti sekarang ini.

Pemprov Kaltim bersama 10 kabupaten/kota harus bersama-sama menyiapkan kader terbaik daerah untuk IKN. Harus berani menyisihkan dana APBD-nya khusus untuk membangun SDM yang dipersiapkan untuk berkompetisi di IKN. Biar di situ anak-anak lokal tak kalah bobotnya. Maunya di IKN ada terwakili anak-anak dari PPU, Paser, Balikpapan, Samarinda, Kukar, Kubar, Mahulu, Bontang,  Kutim, dan Berau.

Sekali-kali ketika Bupati Berau meninjau IKN bisa ketemu anak-anak dari Tanjung Redeb dan Maratua. Kalau Bupati Kutim ke sana ketemu anak-anak dari Sangkulirang, tempat kelahiran Gubernur Isran Noor. Kalau Bupati Kukar ke IKN, bisa ketemu anak-anak dari Tenggarong dan Jahab. Begitu juga dengan yang lainnya. Biar kita bangga dan lega bahwa IKN juga memberi tempat terbaik bagi putra-putri daerah.

Sekarang ini, kalau kita ke IKN, pasti yang terbanyak kita ketemu sama anak-anak dari luar. Mulai pekerja lapangan sampai kelas manajer. Hampir tak ada “bubuhan etam.” Apalagi yang “babinian.” Kalaupun ada hanya satu dua.  Sedih juga kita melihatnya.

MINTA KUOTA KHUSUS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas akhir Januari lalu mengungkapkan, Pemerintah akan membuka seleksi CPNS untuk ditempatkan di seluruh Kementerian/Lembaga (KL) yang berkantor di IKN.

“Berdasarkan perhitungan kita terakhir, ada sekitar 200 ribu formasi disiapkan untuk CPNS IKN. Yang kita terima adalah lulusan baru atau fresh graduate,” kata Azwar kepada wartawan.

Para CPNS itu nantinya lebih dulu berada di Jakarta. Lalu secara bertahap dipindahkan ke IKN disesuaikan dengan kesiapan lembaga di mana mereka ditempatkan. Bisa jadi di Sekretariat Negara, Bappenas, PUPR, Perhubungan,  lebih dulu “ditransmigrankan” ke IKN, baru menyusul yang lain.

Tapi yang harus dicatat lebih serius, Azwar menegaskan CPNS yang bakal diterima untuk IKN adalah mereka yang punya kapasitas dan kualitas tinggi. Karena konsep pemindahan PNS ke IKN tidak hanya memindahkan SDM semata, tetapi juga dalam rangka  menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital.

Ini menjadi tantangan berat bagi SDM Kaltim. Sudah tergambar betapa tidak gampangnya masuk ke IKN. Seleksinya terbilang ketat. Tapi saya setuju dengan langkah yang akan diambil Pj Gubernur Akmal Malik. Tanpa mengurangi standar yang dibutuhkan IKN, Akmal akan mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi agar Kaltim diberi jatah khusus.

“Ya kita berharap ada kuota khusus untuk putra/putri wilayah Kaltim. Saya akan memohon kepada Presiden, apakah 1 persen, 2 persen, 5 persen atau 7 persen. Agar ada afirmasi. Karena beliau juga memberi afirmasi di Papua. Supaya di IKN jangan sampai gedungnya bagus,  tapi nggak ada sama sekali anak Kaltim,” kata Akmal seperti diberitakan kaltimpost.id.

Pernyataan Akmal “jangan sampai gedungnya bagus, tapi nggak ada sama sekali anak Kaltim” harus menjadi perhatian kita. Itu yang selama ini kita resahkan. Jangan sampai kita hanya sekadar membangga-banggakan lokasi IKN di Kaltim, tapi penghuninya tak ada orang Kaltim. Itu yang namanya mati di sarang sendiri.

Sikap Pj Gubernur sudah benar dan harus kita bela mati-matian. Satu persen saja kita diberi jatah, itu sudah sekitar dua ribu orang anak Kaltim yang bisa masuk menjadi PNS IKN. Apalagi kalau sampai 7 persen. Berarti jumlah jatahnya bisa mencapai 14 ribu orang. Pasti 10 daerah kabupaten/kota bisa terwakili.

Soal jatah khusus itu, tidak saja di kantor pemerintahan. Kita juga berharap Presiden Joko Widodo menginstruksikan investasi swasta termasuk BUMN di IKN juga wajib mengakomodasi putra daerah. Harapan kita kelak ada direktur BUMN,  bank atau manajer hotel di IKN berdarah orang Kaltim. Nah, itu baru yang namanya IKN juga hebat untuk Kaltim.(*)

Keterwakilan Perempuan dalam Politik Demokrasi

Oleh: Ria Atia Dewi, S.I.Kom, M.Sos

Pesta demokrasi diselenggarakan dalam proses pemilihan umum (pemilu), menjadi system bernegara yang memartabatkan manusia. Demokrasi diharapkan dapat memberikan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan, dan mampu mengubah kehidupan yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dalam praktik kebebasan berpolitik.

Salah satu kebijakan pemilu yang mewajibkan 30 persen keterwakilan perempuan menjadi salah satu bentuk kesetaraan yang diberikan dalam pesta demokrasi. Peran strategis yang dimiliki mampu menjunjung tinggi hak asasi perempuan berbasis kesetaraan dan keadilan gender.

Peran perempuan dalam pesta demokrasi, hadir untuk menjaga legitimasi politik pemilih, serta mewujudkan pemilu yang demokratis. Salah satunya prinsip adil, yang berarti pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga kehadiran perempuan dalam politik tidak lagi terkurung dalam kegelapan intelektual.

Posisi perempuan yang dulunya mendapatkan banyak penolakan dan tidak diperkenankan sekolah, dan hanya melakukan tugas dalam rumah tangga. Namun kini, perempuan dapat mencicipi akses pendidikan, bahkan ikut serta dalam pembahasan arah kemajuan bangsanya.

Tujuan kehadiran perempuan dalam politik dengan cara yang kompetitif, pemilu diharapkan dapat berjalan dengan cara yang bebas dari segala bentuk mobilisasi politik, baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir.

Melalui sistem pemilu terbuka yang dilaksanakan, dapat diartikan sebagai pemilu yang mampu melibatkan semua pihak, sehingga pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif. Peran Perempuan dalam pesta demokrasi dengan tujuan untuk menjaga legitimasi politik pemilih, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

Namun, dalam representasi perempuan dalam bidang politik saat ini dapat dikatakan pada posisi yang jauh dari harapan, perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan latar belakang, budaya patriarki, serta perbedaan gender. Meskipun sampai saat ini selalu ada upaya untuk memperbaiki persoalan tersebut, melalui keterwakilan perempuan di parlemen, nyatanya masih jauh dari kata memuaskan.

Undang-undang no.10 tahun 2008 pasal 55 ayat 2 menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Angka tersebut tidak sepenuhnya tercapai, justru menimbulkan pro dan kontra dalam partai. Hal ini kemudian menimbulkan persepsi posisi perempuan yang ikut bertarung dalam ranah politik masih begitu sulit.

Hal ini tidak terlepas pada pengaruh budaya patriarki masih sangat kuat terjadi. Sistem patriarki saat ini masih kuat dalam kehidupan masyarakat, anggapan yang menyatakan posisi perempuan masih berada pada posisi kedua setelah laki-laki. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah dan harus dilindungi, dan perlakukan sesuai dengan kemauan laki-laki.*

 

Kaltim Berdaulat 2

Catatan Rizal Effendi

USAI Pilpres dan Pileg 2024, kita sudah ditunggu melaksanakan Pilkada serentak. Pendaftaran dijadwalkan 27 Agustus mendatang dan pencoblosannya 27 November. Hanya tiga bulan prosesnya. Masa kampanyenya juga sangat singkat. Tidak sampai dua bulan, yaitu 25 September sampai 23 November.

Di Kaltim sudah pasti dilaksanakan pemilihan gubernur. Sebab masa bakti pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi   sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim memang sudah berakhir 30 September 2023 lalu. Karena itu Presiden Jokowi menunjuk  Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur.

Jika tak ada perubahan maka jadwal Pilkada 10 kabupaten/kota di Kaltim juga 27 November. Tapi kalau gugatan 11 kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) diterima, bisa jadi ada  Pilkada serentak gelombang kedua tahun depan. Mungkin hanya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang jadwalnya sama dengan gubernur. Karena masa jabatan bupati PPU juga sudah berakhir.

Orang sudah banyak bertanya siapa calon gubernur Kaltim untuk lima tahun mendatang, periode 2024-2029? Apakah Isran maju lagi atau ada  calon lain yang siap merebut kursi Kaltim 1 yang lagi “kosong?” Kita semua masih menunggu perkembangannya beberapa bulan ke depan.

Setidaknya kita masih menunggu hasil final pembagian kursi DPRD Kaltim hasil Pileg 14 Februari lalu. Pilkada beda dengn Pilpres. Jika Pilpres menggunakan suara atau kursi DPR RI hasil Pemilu 2018, sedang Pilkada menggunakan hasil Pileg terbaru.

Syarat partai atau gabungan partai mengajukan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), sesuai pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 2016 harus memiliki 20 persen dari jumlah kursi atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah. Karena kursi DPRD Kaltim sebanyak 55, maka minimal kursi yang dibutuhkan sebanyak 11. Itu berarti maksimal ada 5 pasangan calon yang bisa maju. Pilgub Kaltim 2018 ada 4 pasang calon yang maju.

Jika melalui jalur perseorangan atau independen, maka bagi Provinsi Kaltim yang berpenduduk sekitar 4 juta jiwa, syarat persentase dukungan yang dibutuhkan mencapai 8,5 persen. Itu dihitung dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih atau tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika DPT Kaltim sebanyak 2.778.644 pemilih, maka dibutuhkan sekitar 236 ribu dukungan untuk mencukupi persyaratan. Pendaftaran calon perseorangan juga lebih cepat, yaitu 5 Mei sampai 19 Agustus 2024.

Beberapa nama bakal cagub sudah mulai disebut-sebut. Yang santer sekali tentu saja Isran, yang sering juga disebut “Si Raja Naga.” Jika dia terpilih, maka itu masa jabatannya yang kedua bagi mantan bupati Kutai Timur ini.  Isran dinilai sebagai calon yang paling kuat pada saat ini.

Dari kantong PDIP ada dua nama yang beredar, yaitu Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin dan Ketua DPC PDIP Kukar, Edi Damansyah, yang juga bupati Kukar. Safaruddin pernah berpasangan dengan Rusmadi (sekarang wakil Wali Kota Samarinda) pada Pilgub 2018. Hasilnya mereka menempati urutan kedua, kalah dari Isran – Hadi.

Sementara dari Golkar sudah pasti “dikuasai” Bani Mas’ud terutama Rudy Mas’ud yang saat ini menjadi ketua DPD Golkar Kaltim dan anggota DPR RI. Ada selentingan juga, dua saudaranya, Rahmad Mas’ud (wali kota/ketua DPD Golkar Balikpapan) dan Hasanuddin Mas’ud (ketua DPRD Kaltim/ketua DPD Golkar Kukar) siap dimajukan jika terjadi perubahan peta politik atau adanya strategi lain.

Wali Kota Samarinda Andi Harun juga sangat mungkin ikut ke gelanggang. Hasil jajak pendapat beberapa waktu lalu sempat menempatkan namanya di urutan teratas. Apalagi dia ketua DPD Gerindra Kaltim. Segala hal bisa terjadi, meski dia pernah memberikan pernyataan masih fokus sebagai orang nomor 1 di Kota Samarinda.

Selain nama-nama tadi, ada juga disebut-sebut beberapa nama lain. Di antaranya mantan gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, dan mantan Kabinda Kaltim Mayjen TNI Soedarmo.

Mahyudin mengatakan, jika warga Kaltim memintanya untuk maju tentu akan dia pertimbangkan. “Kalau tidak, ya saya sudahi panggung politik saya, cukup memperbanyak ibadah, kegiatan sosial dan bisnis,” kata mantan bupati Kutai Timur ini.

Sempat beredar isu yang menyebutkan Pj Gubernur Akmal Malik ikut tertarik berkompetisi. Tapi pagi-pagi sudah dibantahnya. “Tugas saya di sini hanya sebagai Pj Gubernur, selanjutnya saya kembali ke Kemendagri. Saya pejabat eselon I. Karier saya masih enam tahun lagi, jadi masih panjang,” jelasnya.

MAUNYA TAK BERUBAH

Relawan Isran berharap pasangan Isran–Hadi  tidak berubah. Menurut mereka ini pasangan ideal dan sukses dalam menjalankan tugas mereka selama 5 tahun (2018-2023). Hebatnya lagi mereka tetap rukun dan hampir tidak pernah terjadi gesekan. Jadi wajar kalau diusung kembali dengan tema: “Kaltim Berdaulat 2.”

Sejumlah baliho dan poster Isran sudah mulai ditebar oleh Relawan Isran, baik di jalan atau lewat media sosial. Yang menarik ada baliho bertuliskan: “Wakanda No More, IKN Forever.” Ada juga bertuliskan: “Segera tayang di IKN Nusantara – Kaltim Berdaulat II.”

Isran sudah memberi isyarat dia bakal  tetap berpasangan. Hadi pun menegaskan dia tetap setia mendampingi. Kepada wartawan yang menanyainya, Hadi mengatakan tidak akan maju sebagai cagub sepanjang Isran masih maju. Dan dia cukup sebagai wakil saja.

Apakah benar pasangan tersebut solid? Dalam politik, perubahan juga gampang terjadi. Tantangan Isran dan Hadi di antaranya dari sisi partai atau kursi. Isran sudah meninggalkan jabatan ketua DPW Nasdem Kaltim dan Hadi dari PKS beralih ke Partai Gelora yang tidak terlalu sukses di Pileg kemarin.

Jika mereka maju melalui partai, maka mereka harus mencari partai yang mau mengusungnya. Di situ terkadang ada usulan dan kejutan, yang bisa membuat pasangan berubah-ubah. Kalau lewat jalur independen, maka mereka harus mengumpulkan sejumlah dukungan dari warga yang punya  hak pilih. Jumlahnya cukup besar seperti disebutkan sebelumnya.

Ada kemungkinan salah satu partai yang menjadi perahu  Isran maju ke Pilgub adalah Gerindra. Dalam Pilpres kemarin, Isran memberikan dukungan kepada pasangan No 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dan menang telak di Kaltim. Karena Partai Gerindra milik Prabowo, jadi sangat terbuka kesempatan Isran menggunakannya sebagai kendaraan utama kembali ke KT 1.

Selain Gerindra, beberapa partai lain sangat mungkin ditarik Isran. Di antaranya  PAN, Demokrat dan PPP. Koalisi ini sudah pasti kursinya mencapai 11, sehingga memenuhi syarat bagi Isran-Hadi untuk mendaftar ke KPU.

Analisis lain mengungkapkan bisa saja Golkar menawarkan perahunya untuk Isran dengan catatan Rudy Mas’ud sebagai wakilnya. Rudy didorong menggunakan strategi “politik bersabar.” Lima tahun mengalah. Cukup menjadi wagub saja. Baru kemudian menjadi calon kuat gubernur di tahun 2029 setelah Isran tamat dua periode. Apalagi dia masih muda dan kariernya masih panjang.

Dari kubu partai beringin ini, ada pernyataan Sekretaris DPD Golkar Kaltim M Husni Fachruddin, yang akrab dipanggil Ayub. “Hasil konsolidasi partai, kami sepakat mengusung Pak Rudy Mas’ud sebagai calon tunggal Pilgub 2024,” tandasnya.

Isran sendiri tidak terlalu pusing urusan partai pengusung. “Tidak usah dipikirin itu. Kalau mau maju, ya kita jalani dengan bismillah. Insyaallah pasti ada partai pengusung yang bersedia,” katanya dengan melempar senyum.

Sementara itu, Relawan Isran sepertinya tidak ikhlas jika Isran berganti pasangan. “Pokoknya harus Isran–Hadi. Segera kita proklamirkan. Itu sudah harga mati,” begitu saya baca di WAG “Relawan Isran Noor Gubernurku.”

Pekan lalu Isran baru pulang dari umrah ke Tanah Suci. Wajahnya teduh. Sejumlah kegiatan dan silaturahmi langsung menunggunya. Dia dan Hadi tampak hadir  dalam acara ultah ke-75 tokoh pengusaha Haji Muhammad Hifnie Syarkawie yang ditandai dengan peluncuran buku. Sejumlah tokoh juga hadir di sana. Semuanya menyalami dia.

Sekarang Isran juga rajin melempar pantun banjar di media sosial. Saya ikut tersenyum mendengarnya. Ujar Julak Isran: “Cuka lahang, di dalam cupak. Kolang kaling buah timbatu, takurasam takurihing simpak,  handak bujang tapilih nang balu.”

Saya sendiri ada yang tidak paham dengan pantunnya. Maklum bahasa Banjarnya sangat dalam. Tapi kalimat terakhir membuat saya tanda tanya sambil tersenyum. “Handak bujang tapilih yang balu.” Itu maksudnya ada seseorang yang ingin beristri wanita bujang ternyata terpilih yang balu alias janda. Makanya dia takurihing alias tersenyum kecut. Siapa orangnya? Yang saya tahu Isran sering menyebut dirinya “duren” alias duda keren.(*)

« Previous Page — Next Page »