Samarinda dan Balikpapan

Catatan Rizal Effendi

SAMARINDA dan Balikpapan itu “saudara kembar.” Mereka lahir dari rahim yang sama. Setelah Provinsi Kaltim terbentuk 1956, terbit UU No 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, yang di antaranya mengenai daerah kotamadya (sekarang kota) dan kabupaten di Kaltim.

Dalam Lembaran Negara No 72 Tahun 1959 disebutkan Provinsi Kaltim terdiri dari 2 kotamadya dan 4 kabupaten. Dua kotamadya itu adalah  Samarinda dan Balikpapan. Sedang 4 kabupatennya adalah Kabupaten Kutai, Kabupaten Pasir, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Bulungan.

Kecuali Berau, Kabupaten Kutai dan Pasir sudah dimekarkan. Sementara Kabupaten Bulungan sekarang masuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kutai induk sudah menjadi Kutai Kartanegara (Kukar), sedang Pasir dipecah dua dengan perubahan sebutan dari Pasir menjadi Paser.

Meski lahir dari rahim yang sama, HUT Kota Samarinda dan Balikpapan tidak sama. Memang tanggal dan bulannya agak berurutan. Tapi tahunnya berbeda jauh. HUT Provinsi Kaltim ditetapkan tanggal 9 Januari 1957 saat pemekaran Provinsi Kalimantan, sedang HUT Kota Samarinda berpatokan tanggal 21 Januari 1668 dan HUT Kota Balikpapan pada 10 Februari 1897.

Penetapan tanggal 21 Januari 1668 oleh Wali Kota Samarinda HM Waris Husain (1985-1995) berdasarkan cerita datangnya rombongan Bugis Wajo yang dipimpin La Mohang Daeng Mangkona. Sedang penetapan 10 Februari 1897 buat Balikpapan ditandai dengan pengeboran pertama sumur minyak yang diberi nama Mathilda.

Selain merayakan HUT kotanya, Samarinda tetap merayakan hari jadi sebagai kotamadya atau pemerintah kota (Pemkot). Karena itu perayaan tahun 2024 ini, Samarinda memperingati hari jadi kota yang ke-356 sekaligus HUT Pemkot ke-64. Sedang Balikpapan hanya merayakan hari jadinya saja, yang tahun 2024 ini memasuki HUT ke-127.

Peringatan HUT ke-127 Kota Balikpapan, Sabtu (10/2) persis pada perayaan tahun baru Imlek 2575 Kongzili. Tahun baru Imlek 2024 merupakan tahun kelahiran shio Naga. Tahun ini, shio Naga didampingi oleh elemen kayu. Maknanya, menunjukkan tahun yang diprediksi penuh dengan keberanian, pertumbuhan, dan inovasi.

Orang yang lahir dalam tahun ini, kemungkinan diberkahi dengan sifat-sifat kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, dan keberuntungan dalam usaha mereka.

Empat hari setelah peringatan HUT Kota Balikpapan, kita melaksanakan Pilpres dan Pileg. Tanggal 14 Februari 2024, jatuh hari Rabu legi. Itu juga Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Mudah-mudahan Pemilu kita penuh kasih sayang, jurdil, dan tidak gontok-gontokan apalagi rusuh.

Sementara itu, HUT ke-67 Provinsi Kaltim di antaranya ditandai dengan pemberian penghargaan panji keberhasilan pembangunan kepada 10 kabupaten/kota dan penghargaan kepada 23 tokoh daerah. Hanya saja sudah lama berembus ketidakpuasan atas penghargaan tersebut.

Misalnya dalam hal panji keberhasilan pembangunan, seyogianya  disertai pula pemberian insentif khusus. Misalnya dinaikkannya bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi atau tambahan program di sektor yang dimenangi oleh kabupaten dan kota. Biar daerah penerima lebih termotivasi.

Dalam hal pemberian penghargaan kepada tokoh daerah yang berjasa, Pemprov Kaltim hanya memberikan selembar piagam penghargaan saja dalam Rapat Paripurna DPRD. Itu sudah dilakukan bertahun-tahun.

Tokoh penerima penghargaan dari Pemkot Balikpapan hatinya lebih berbunga-bunga. Sebab, selain menerima piagam penghargaan mereka juga mendapatkan pin emas seberat 10 gram dan dana penghargaan sekitar Rp10 juta.

Saya sangat iba ketika mendengar apa yang disampaikan tokoh Pramuka Balikpapan Drs Soekarno. Dia penerima penghargaan pada HUT ke-66 Provinsi Kaltim tahun 2023 lalu. Kebetulan saya juga menerima penghargaan yang sama waktu itu.

Soekarno datang ke Karangpaci, “markas” DPRD Kaltim menggunakan mobil sewaan. Dia kira dalam penghargaan yang diterimanya disertai uang penghargaan. Bisa untuk bayar ongkos mobil. Ternyata tidak. “Saya bingung harus menyewa mobil lagi  untuk pulang ke Balikpapan,” katanya dengan murung.

Menurut saya, Pemprov Kaltim harus memberi perhatian khusus kepada tokoh berjasa penerima penghargaan. Tidak semua penerima penghargaan itu mempunyai kemampuan materi. Ada juga dari warga biasa, yang berharap lebih. Selain piagam, sudah selayaknya mereka mendapat tali asih atau sejenisnya.

SALING BERPACU

Samarinda dan Balikpapan saling berpacu membenahi kota. Mulai urusan banjir, pasar, penataan jalan lingkungan serta pemasangan lampu jalan untuk menambah keindahan kota. Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud sama-sama punya misi. Samarinda bertekad menjadi kota peradaban dan Balikpapan ingin mempertahankan julukan kota yang nyaman dihuni.

Dari HUT Provinsi Kaltim ke-67, Balikpapan tetap bertahan sebagai penerima penghargaan panji keberhasilan terbanyak, yaitu sebanyak 17 panji. Samarinda mendapatkan 7, sama dengan Berau. Di bawah Balikpapan adalah Kukar dengan 13 panji.

Balikpapan lagi membenahi Pasar Klandasan, sementara Samarinda sedang merevitalisasi Pasar Pagi, yang penuh sejarah. Riak di Pasar Klandasan tidak seberapa, meski ada lagi yang mengklaim tanah di dalamnya. Tapi pembenahan total Pasar Pagi sepertinya Andi Harun menghadapi perlawanan berat terutama dari sebagian pedagang.

Tapi dalam hal pembenahan jalan dan banjir, Balikpapan sangat bergejolak. Penataan DAS (Daerah Aliran Sungai) Ampal termasuk penataan jalan dan saluran  drainase di Jl MT Haryono sampai sekarang penuh sorotan. Malah sampai dilaporkan ke KPK. Proyek bernilai Rp136 miliar itu berlangsung molor, sudah setahun warga tersiksa melintas di jalur itu.

Balikpapan memecahkan rekor terlama tidak memiliki wakil wali kota (Wawali). Sejak meninggalnya calon wawali terpilih Thohari Aziz, 27 Januari 2021, sampai sekarang belum juga terisi. Proses pengisiannya tertunda lagi sejak salah satu calonnya Budiono, wakil ketua DPRD ditarik kembali oleh partainya, PDIP. Sementara itu juga tidak terdengar kelanjutan gugatan Peradi, Apatisi, Forsiladi dan ADRI ke Pengadilan Negeri atas kekosongan jabatan tersebut.

Samarinda membuat kejutan dengan megaproyek jalan terowongan (tunnel), yang menyerap dana APBD sebesar Rp400 miliar. Tunnel sepanjang 700 meter itu menghubungkan Jl Sultan Alimuddin dengan Jl Kakap, yang di antaranya bertujuan untuk mengurai kemacetan di sekitar Gunung Manggah.

Uniknya, pembangunan terowongan ini berseteru dengan Pemprov Kaltim. Gara-gara Pemkot Samarinda pernah menyegel lahan Pemprov di kawasan Vorvo dibalas dengan penyegelan proyek tunnel di segmen Jl Kakap karena menabrak lahan Pemprov.

Pj Gubernur Akmal Malik bertindak bijak. Dia mengundang Wali Kota Andi Harun dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Fahmi Prima Laksana. Akhirnya dicapai kesepakatan. “Kita semua satu, jadi harus punya kesepahaman yang sama dalam urusan pembangunan,” kata Akmal.

Pemkot Samarinda juga merenovasi kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Segiri. Itu sebabnya Borneo FC yang menempati ranking teratas di Liga1 memindahkan home base-nya ke Stadion Batakan Balikpapan. Sayang Persiba sendiri  sudah pasti melorot ke Liga 3 dan menjadi kado tak nyaman buat HUT ke-127 Kota Beriman.

Di tengah semangatnya Andi Harun melakukan pembangunan fisik, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani bin Husain mengingatkan.  Pemkot masih memiliki pekerjaan rumah (PR) di sektor pendidikan dan kesehatan. “Infrastruktur memang penting, tetapi jangan sampai ada anak yang tidak sekolah dan kurang gizi,” jelasnya seperti diberitakan tribunnews.com.(*)

Ibu Oemy dan dr Meniek

Catatan Rizal Effendi

BALIKPAPAN kehilangan dua tokoh wanita yang sangat berjasa. Yaitu Ibu Oemy Pacessly B, SH, M.Si mantan kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) dan dr Suryani Trismiasih, Sp.PK, kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB), yang juga menjabat kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Balikpapan.

Saya mendengar kabar Ibu Oemy meninggal dunia dari WA yang dikirim Ibu Eeng, beberapa menit setelah dia mendapat kabar dari Malang, Minggu (28/1) malam. “Innaalillaahi wainna ilayhi raaji’uun, Bunda Oemy tadi meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, pukul 21.23 WIB,” begitu pesan yang disampaikan kepada saya.

Ibu Oemy sudah lama menderita sakit. Dia mendapat serangan stroke, sehingga kondisi kesehatannya perlu penanganan serius.  Belakangan dia  pindah ke Malang, sampai akhirnya  meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Jenazah Ibu Oemy dimakamkan  dalam suasana haru dihadiri anak cucunya dan keluarga terdekat.

Bagi Bu Eeng, yang dikenal sebagai pelaku UMKM kuliner tak bisa melupakan jasa Ibu Oemy.. “Saya kehilangan mentor juga sahabat yang sangat istimewa. Selamat jalan, Ibu Oemy,” katanya penuh kesedihan.

Pada peringatan HUT ke-123 Kota Balikpapan, 10 Februari 2020, sebagai wali kota saya sempat memberikan penghargaan kepada Ibu Oemy dan Ibu Eeng. Kedua-duanya termasuk tokoh yang sangat berjasa bagi Balikpapan di bidang kepariwisataan.

“Beliau orang baik, dan sangat berjasa bagi Balikpapan. Ibu Oemy tidak sekadar pejabat, tetapi juga seniman yang penuh kreativitas. Banyak tarian kolosal dan karya budaya bernuansa daerah yang dia ciptakan. Selamat jalan, Ibu Oemy, insyallah husnul khotimah,” kata Bunda Arita, istri saya mengenang.

Selain kepala Disporapar, sebelumnya dia juga pernah menjadi kabag Humas, sekretaris Bapedalda, kepala Badan Kepegawaian Daerah serta  kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Setelah 29 tahun mengabdi sebagai PNS dia memasuki masa pensiun.

Jabatan terlama yang diembannya memang kepala Disporapar selama 5 tahun (2014-2019). Tapi sebelumnya ketika Disporapar masih berstatus sebagai kantor, yaitu Kantor Pariwisata, Ibu Oemy sudah bertugas di sana selama 5 tahun juga (2004-2009).

Saya dan Bunda Arita cukup akrab dengan Ibu Oemy. Dalam acara HUT Kota, dia banyak memecahkan rekor dalam pertunjukan tarian masal. “Beliau spesialis rekor MURI,” kata Christian Frisky Natanae, anak muda yang banyak dibinanya.

Founder Markplus Inc, Hermawan Kartajaya sempat memberikan penghargaan kepada Ibu Oemy dalam acara Marketeers of The Year Balikpapan 2016 sebagai Marketing Champion 2016 kategori Pemerintahan. ”Dia banyak menginisiasi pemecahan rekor MURI, memperkenalkan majalah wisata Discover Balikpapan sampai ke luar negeri dan mendorong event organizer daerah berkembang,” kata Hermawan memujinya.

Meski dia dilahirkan di Bogor, Ibu Oemy  sudah seperti orang Kaltim. Banyak tarian yang diciptakannya  berwarna Kaltim. Termasuk Tarian Eksotika Borneo, yang banyak mendapat perhatian dan bahan penelitian mahasiswa seni tari. Dia juga mempunyai suara bagus dan sering diminta membawa acara atau mengisi suara untuk suatu pertunjukan.

MANASIK HAJI

Berita berpulangnya dr Meniek, panggilan akrab dr Suryani ketika saya berjumpa Ketua PMI Ambo Aja saat sama-sama ikut senam pagi, Minggu.   “Kita lagi berduka dan sangat kehilangan setelah menerima kabar dr Meniek meninggal dunia,” katanya.

Menurut Ambo, dr Meniek lagi “pulang” ke Makassar. Suaminya AKBP dr Imam Fatkhurrohman, Sp.PD bertugas di RS Bhayangkari Makassar. Selain itu dia lagi mengikuti manasik haji. Kabarnya waktu manasik itu dia mengalami gangguan kesehatan. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, Allah berkehendak lain. Dia mengembuskan napas terakhir, Sabtu (27/1) malam pukul 21.30 WIT dalam usia 54 tahun.

Jenazahnya diterbangkan ke Jogyakarta. Lalu dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah, Kulon Progo, Minggu (28/1). Kebetulan ketiga anaknya juga tinggal di Jawa. Salah satunya di Jogya. “Kita semua berduka dan saya sempat melayat,” kata drg Dyah Muryani, mantan ketua PMI Balikpapan yang ikut mengantarkan jenazahnya di Jogyakarta.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur RSPB dr MN Khairuddin, Sp.B, MPH. “Kami di RSPB sangat bersedih dan sangat kehilangan beliau,” ucapnya, yang juga sempat ikut mengangkat peti jenazah almarhumah sebelum dimakamkan.

Saya sering berkomunikasi dengan dr Meniek terutama dalam urusan stok darah di PMI. Sebab, kebutuhan darah itu berkaitan dengan nyawa manusia. Biasanya dibutuhkan darah berkaitan dengan ibu melahirkan, kecelakaan atau operasi yang berat.

Stok darah ada kecenderungan menurun di bulan Ramadan. Maklum orang lagi berpuasa. Sehingga PMI bekerjasama dengan pengurus masjid membuka kegiatan donoh darah di halaman masjid sepulang jamaah salat tarawih. Juga mengajak pendonor dari prajurit TNI dan kepolisian.

Sewaktu Covid 19 tempo hari, stok darah juga bermasalah. Banyak pendonor tak berani menyumbangkan darahnya takut tertular Covid. Begitu juga warga yang membutuhkan darah. Meski PMI menjamin pelaksanaan donor sangat hati-hati dan aman dari penularan Covid.

Dr Meniek juga cukup sibuk karena meningkatnya  kebutuhan darah plasma konvalesen untuk pengobatan Covid. Terapi plasma konvalesen diakui salah satu cara atau terapi dengan menggunakan plasma orang yang sudah sembuh diberikan kepada orang yang sedang menderita.

Selain di RSPB dan PMI, dr Meniek juga bertugas di Klinik dan Lab Khatulistiwa. Dia spesialis patologi. Itu ilmu yang mempelajari penyakit dan bagaimana suatu penyakit terjadi. Dalam dunia medis, patologi berperan untuk membantu dokter mendiagnosis berbagai penyakit.

Wanita yang suka gowes dan bernyanyi ini, awalnya bercita-cita jadi arsitek. Tapi dari hasil jalur penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) justru dia diterima menjadi mahasiswa kedokteran. Akrab dengan urusan darah, justru dia mendapat cobaan. Anak bungsunya menderita leukemia dan meninggal.

Leukemia adalah penyakit kanker jaringan pembentuk darah, yang menghambat kemampuan tubuh melawan infeksi. Dari pengalaman itu, dr Meniek jadi bersemangat menjadi ahli patologi yang andal untuk menolong orang lain.

Selamat jalan Ibu Oemy dan dr Meniek. Insyallah Tuhan memberi tempat yang terbaik untuk ibu berdua. Menyambut HUT ke-127 Kota Balikpapan sebaiknya Pemkot memberikan penghargaan khusus kepada kedua wanita perkasa itu.(*)

Pemilu 2024 dan PWI

Catatan Hendry Ch Bangun

Inilah pertama saya mengikuti Pemilihan Umum yakni Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif (DPD, DPR, DPRD) dalam status sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung, tetapi dapat dikatakan juga ada. Sebab saat menyampaikan visi misi di Kongres PWI di Bandung, 25-26 September 2023 lalu, saya menyatakan PWI akan terlibat dalam urusan bangsa dan negara, untuk ikut berkontribusi memberikan solusi,   minimal pemikiran dan gagasan, dan kalau bisa berupa tindakan. Termasuk di hajat besar seperti Pemilu 2024 ini.

Keterlibatan ini sesuai dengan khittah, jati dirinya. Organisasi PWI dalam sejarahnya terlibat dalam perjuangan bangsa dan negara. Anggotanya wartawan, yang terkadang juga ikut dalam kancah pertempuran. Dalam Kongres PWI 9-10 Februari 1946 di Solo, peserta yang hadir berbicara mengenai gagasan besar, bukan soal-soal remeh temeh. Indonesia sedang dalam kondisi dijajah kembali oleh Belanda, sebagian besar republik sudah mereka kuasai termasuk Jakarta sehingga ibukota pindah ke Yogyakarta. Mereka yang dinilai kaum republiken, hidup dalam kondisi tertekan, terintimidasi, karena tidak ada penjajah di depan mata, tetap setia untuk mengabarkan melalui radio ke luar negeri dan konsolidasi perjuangan tentara dan rakyat ke berbagai penjuru Indonesia.

Kantor Harian Merdeka yang dikelola BM Diah rutin diteror, digeledah tentara NICA. Manai Sophiaan tidak leluasa menjalankan tugas jurnalistiknya di Makassar karena alasan serupa. Urusan percetakan dan pengadaan kertas koran dipersulit. Tujuannya satu, agar berita-berita yang disiarkan untuk menyatakan Republik Indonesia masih eksis, dibungkam, dan timbul kesan Belanda sudah seutuhnya menggenggam Indonesia.

Ada berbagai persoalan di dunia pers saat itu seperti banyak media tumbuh “bagai cendawan di musim hujan”, setelah Jepang berhenti menjajah Indonesia. Banyak media baru itu produk jurnalistiknya dipertanyakan, tidak bermutu. Pengadaan jatah kertas untuk media belum rapikarena belum ada organisasi yang mengaturnya. Tetapi peserta kongres fokus untuk hal yang lebih penting, yakni bangsa dan negaranya. Sebagaimana diberitakan Kedaulatan Rakyat terbitan 11 Februari 1946 dalam kongres ditegaskan bahwa,”Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi kepentingan Tanah Air dan bangsa dengan senantiasa mengingat akan persatuan bangsa dan kedaulatan negara.”

Di Harian Merdeka terbitan 12 Februari 1946, dituliskan,”Kongres Wartawan Indonesia yang dilangsungkan di Solo pada tgl 9 dan 10 ini dan dikunjungi wartawan seluruh Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan, menegaskan sikap wartawan adalah: Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi kepentingan Tanah Air dan Bangsa serta selalu mengingat akan Persatuan Bangsa dan  Kedaulatan Negara.”

Berita di dua suratkabar berwibawa itu menunjukkan apa dan bagaimana PWI yang terlibat sejak awal sejak republik ini berdiri. Hari lahirnya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pers Nasional berawal dari sejarah ini.  Penetapan HPN bukan sekadar diskusi pengurus PWI saat kongres di Padang tahun 1978, diusulkan ke pemerintah dan yang ditetapkan dengan Keppres No 5  tahun 1985 oleh Presiden Soeharto sebagaimana sering disampaikan sebagai argument oleh wartawan antiHPN. Tanggal 9 Februari sangat jelas maknanya bagi bangsa Indonesia. Baca. Bacalah. Jangan amnesia sejarah. *

Hal pertama yang terkait urusan negara ini adalah PWI dengan kesadaran sendiri memundurkan perayaan Hari Pers Nasional yang selalu diadakan pada 9 Februari, menjadi 20 Februari 2024 agar pesta raya wartawan itu tidak “mengganggu” hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. PWI ingin anggotanya tetap bekerja sebagai wartawan peliput pemilu, menjalankan kewajiban sebagai warga negara untuk memilih, dan juga agar HPN tidak mengusik konsentrasi apparat penegak hukum terkait hadirnya sekitar 2000-an wartawan dan keluarga di Jakarta. Sekaligus juga menghindarkan HPN dijadikan sebagai tempat kampanye bagi siapapun seandainya diselenggarakan sebelum Pemilu.

Sebelum itu PWI mengundang tiga Calon Presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, untuk menyampaikan visi misi dan gagasan mereka di Kantor PWI Pusat, kepada para pengurus dan anggota PWI—termasuk via zoom dan Youtube—di Jakarta maupun di 38 provinsi, yang artinya melibatkan ribuan wartawan di seluruh pelosok Indonesia. Mereka hadir dalam rentang waktu November, Desember tahun 2023, dan Januari 2024.

Sebagai organisasi tertua dengan anggota terbanyak, PWI ingin agar ketiga calon presiden untuk menyampaikan secara langsung gagasan-gagasan dan program kerja mereka apabila kelak terpilih memimpin Republik Indonesia. Sebab sejak masih berstatus bakal calon maupun setelah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, kerap pendapat dan gagasan mereka ditangkap sepotong-sepotong. Berbicara langsung kepada wartawan, maka pemikiran orisinal  dapat dikemukakan terbuka apa adanya, dan media akan menyampaikan informasi itu ke masyarakat. Hak masyarakat untuk tahu terpenuhi.

Jadi, PWI sebagai organisasi wartawan memfungsikan dirinya sebagai medium. Sekaligus membantu para juru warta yang ingin tatap muka, bertanya langsung khususnya bagi mereka yang hadir di kantor PWI di Gedung Dewan Pers. Suasana wawancara cegat yang melibatkan sampai seratusan wartawan di lantai 4 maupan dalam perjalanan Capres naik ke kendaraannya menunjukkan PWI berhasil membantu kerja wartawan, dan secara tidak langsung membantu penyelenggara dan peserta Pemilu.

Kegiatan PWI ini sekaligus menunjukkan ketidak-berpihakan kepada calon. Dalam setiap kesempatan saya katakan—walau tampaknya klise, tapi ini fakta—ketiga calon dan wakilnya adalah orang-orang terbaik, yang disokong koalisi partai-partai politik . Sebelum penetapan masyarakat sempat disuguhi nama-nama yang terlontar,  baik untuk siapa capres maupun siapa yang bakal dijodohkan sebagai wakil. Tapi faktanya, mereka yang hadir di PWI bersama wakilnya itu yang akan dicoblos di hari pemungutan suara.

Dengan menghadirkan ketiganya, maka PWI seperti restoran yang menyiapkan hidangan ke para pemilih, siapa yang dianggap paling baik, silakan dicoblos gambarnya di tempat pemilihan suara pada 14 Februari nanti. PWI tidak berpretensi menunjukkan calon ini lebih baik dan diperlakukan lebih istimewa dibanding yang lainnya. Yang saya sampaikan adalah bagi PWI yang utama adalah siapapun yang nanti memimpin Indonesia lima tahun ke depan, dia harus mampu membangun bangsa ini untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. *

Seperti di pemilihan umum sebelumnya, PWI selalu berusaha bersikap independen dan para pengurusnya tidak terlibat dalam politik praktis. Melalui surat pemberitahuan ke PWI Provinsi diingatkan bahwa para pengurus yang mencalonkan diri ataupun terlibat sebagai tim sukses, diwajibkan mundur dari jabatannya. Kalau dia anggota, dia juga wajib membuat surat cuti, agar tidak membawa-bawa nama PWI. Sejauh pemantauan Pengurus Pusat PWI, ini sudah berjalan baik. Kalau ada gossip, isyu, seketika dicek ke pengurus di daerah, dan sejauh ini jelas tidak ada pelanggaran Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

Tidak seperti organisasi wartawannya, PWI yang keanggotaannya terdapat di 38 provinsi, kerap ingin dimanfaatkan pihak-pihak baik itu di pemilihan umum seperti sekarang ini atau di pemilihan kepala daerah. Tidak sedikit pula pengurus PWI atau anggota PWI yang sudah mendapatkan “nama” karena kiprahnya di PWI, terpikat juga menjadi calon anggota legislatif. Inilah yang harus diatur agar tidak menyeret-nyeret PWI, yang membolehkan anggotanya menjadi anggota partai politik, tetapi diharamkan menjadi pengurus. Itu sebabnya PWI Pusat berupaya dengan segala kemampuannya agar organisasi ini bebas dari pengaruh manapun dan bekerja hanya untuk kepentingan profesionalisme, serta kepentingan bangsa dan negara.

PWI tidak perlu malu untuk ikut campur dan berkontribusi pemikiran dan gagasan untuk kedaulatan dan kemajuan Indonesia. Wartawan tidak hidup di ruang hampa, tidak berkarya di lingkungan sosial budaya yang kosong. Dia merasakan langsung degup jantung, keprihatinan, aspirasi yang terjadi di sekelilingnya. Dia mendengarkan keluhan dan penderitaan, harapan dan cita-cita, setiap kali dia terjun ke lapangan.

Wujud terbaiknya bisa jadi karya-karya jurnalistik unggulan yang melulu merupakan amanat hati nurani rakyat. Tapi dapat pula berupa gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan sebagai bentuk nyata upaya menjadikan Indonesia yang maju dan rakyatnya sejahtera.

PWI dan masyarakat Indonesia sangat berharap pemimpin yang kini berkontestasi, dapat mewujudkan program kerja pro rakyat yang mereka sampaikan dalam kampanye. Demi kemajuan Indonesia. *

Akhirnya Ada Kantor Otorita IKN

Catatan Rizal Effendi

SAYA pernah menyindir. Aneh juga, di tengah masifnya pembangunan berbagai gedung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), belum terdengar pembangunan kantor Otorita IKN (OIKN). Padahal Otorita IKN adalah tuan rumahnya.  Masa terus menerus menyewa di kompleks perumahan Mentari di Batakan, Balikpapan?

Untunglah pertanyaan itu akhirnya sudah terjawab. Dalam acara groundbreaking ke-4 sejumlah proyek investasi di IKN, Sepaku, Rabu (17/1) lalu,  Presiden Jokowi juga meletakkan batu pertama pembangunan gedung Otorita IKN.

“Pada siang hari ini, peletakan batu pertama pembangunan Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai,” ujar Presiden sambil menekan tombol sirine bersama sejumlah menteri dan Ketua Otorita IKN Bambang Susantono.

Wajah Bambang tampak ceria. “Terima kasih, Bapak Presiden,” katanya ketika bersalaman. Hanya saja gedung yang dibangun di atas lahan seluas 28 ribu meter persegi dengan biaya Rp 509 miliar itu, sepertinya belum rampung menjelang 17 Agustus nanti di saat Presiden dan para menteri sudah berkantor dan melaksanakan Upacara HUT Kemerdekaan di sana.

Jokowi tidak menyebutkan secara langsung kapan kantor itu rampung. Dia hanya berujar: “Saya harap gedung kantor OIKN dapat segera diselesaikan dan seluruh kegiatan OIKN makin terorganisir, terpusat dan optimal. Serta karyawan bekerja lebih nyaman dan produktif serta profesional,” tandasnya.

Tapi dalam keterangan terpisah kepada wartawan, Bambang menjelaskan, kantor OIKN yang juga berfungsi sebagai “City Hall” atau Balai Kota itu, dijadwalkan selesai pembangunannya pada Desember 2024 nanti.

Pembangunan gedung kantor OIKN pada tahap pertama terdiri dari gedung utama dengan kapasitas tampung 600 orang staf. Selain itu, juga dilengkapi dengan data center dan command center serta urban gallery untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara real time.

Menurut Bambang, gedung data center dan command center sangat penting dan strategis. “Data center inilah yang menjadi pusat kendali ‘smart city’ atau kota cerdas di IKN. Kantor OIKN juga akan menerapkan konsep smart, green dan sustainable office, yang mendorong budaya dan cara kerja baru serta menjadi contoh untuk kantor-kantor di Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim pernah menjelaskan, Balai Kota IKN didesain dengan jumlah 6-7 lantai. Sesuai dengan aturan pembangunan gedung di IKN yang disesuaikan dengan kondisi alamnya.

Lokasi kantor OIKN berada di kawasan persil WP.1A 104.03 Titik Nol, yang masuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Seorang staf OIKN yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, dirinya agak malu dan sedih kenapa kantor OIKN lambat dibangun. “Sangat tidak enak  kalau kita masih menyewa atau menumpang, sementara Presiden sudah beraktivitas di Istana Nusantara,” ungkapnya. Pasti juga berimplikasi terhadap kinerja  OIKN dalam melaksanakan tugasnya.

MASJID IKN

Selain peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor OIKN, Presiden Jokowi juga melaksanakan groundbreaking pembangunan Masjid Negara Nusantara di lokasi IKN. Sama seperti kantor OIKN, masjid negara tersebut juga dijadwalkan selesai akhir 2024.

Masjid Negara Nusantara dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero), BUMN yang cukup berpengalaman dalam membangun gedung besar. HK bekerjasama dengan PT Adhi Karya.  Biayanya hampir satu triliun atau tepatnya Rp940 miliar. Dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektare dengan daya tampung 61 ribu jamaah.

Dibanding Istiqlal, daya tampung Masjid Negara Nusantara tidak sampai sepertiganya. Soalnya Istiqlal yang dibangun pada era presiden pertama Bung Karno mempunyai kapasitas sampai 200 ribu orang. Itu masjid terbesar di Asia Tenggara dan nomor 5 di dunia setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Imam Reza, dan Masjid Faisal.

“Saya berharap Masjid Negara di IKN dapat menjadi contoh pembangunan masjid di dunia sekaligus merepresentasikan kemajemukan Indonesia serta sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT,” harap Jokowi.

Dalam keterangan kepada wartawan, Executive Vice President (EVP) HK, Tjahjo Purnomo mengatakan, Masjid Negara IKN dirancang sebagai green building, sehingga pengerjaannya menggunakan material ramah lingkungan serta minim waste material.

Dia mengakui dalam proses pengerjaan, tim lapangan akan menghadapi banyak tantangan, di antaranya ketika mengerjakan kubah masjid yang memiliki desain mirip surban. Oleh sebab itu, teknik khusus diperlukan untuk memastikan bahwa hasil dan kualitas bangunan sesuai dengan rancangan awal.

Masjid Negara di IKN terdiri dari area masjid seluas 32.125 meter persegi, area komersial seluas 2.221 meter persegi, dan area kolam retensi seluas 123.502 meter persegi. Sementara itu, luas total bangunannya mencapai 59.081 meter persegi.

Desain Masjid IKN sangat ikonik, modern dan futuristik. Bentuk masjid terinspirasi dari lekuk dan putaran surban yang identik dengan umat Islam. Bangunan masjid ini juga memiliki menara dengan ketinggian 99 meter, sesuai jumlah Asmaul Husna.

Menurut Presiden, Masjid IKN juga menampilkan kekhasan asli Nusantara. Dia membayangkan masjid ini akan indah dari luar dan dalam karena dikelilingi oleh air dan embung buatan. “Nantinya, kita tidak hanya membangun masjid,  tapi juga rumah ibadah umat lainnya seperti  Basilica (Katotilk), Vihara (Budha), Pura (Hindu), Gereja (Kristen) dan Klenteng (Konghucu),” jelasnya.

Perlu juga kita ketahui,  Kementerian Agama membagi  masjid di Indonesia dalam 8 tingkatan. Ada Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya,  Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah dan Masjid di tempat publik.

Masjid Negara difungsikan sebagai pusat keagamaan Islam di tingkat kenegaraan. Sekarang ini, Masjid Istiqlal berstatus sebagai masjid negara. Kalau nanti masjid negara di IKN sudah jadi dan pemerintahan pindah ke Sepaku, ada kemungkinan Istiqlal menjadi Masjid Nasional seperti status Masjid Nasional Al-Akbar di Surabaya.

Masjid Raya adalah pusat kegiatan umat Islam di tingkat provinsi, yang penetapannya dilakukan oleh gubernur. Sedang Masjid Agung untuk di tingkat kabupaten dan kota. Saya sempat menjadi ketua Masjid Agung At Taqwa Balikpapan setelah tak jadi wali kota.

Sedang masjid besar ditetapkan oleh pemerintah kecamatan atas rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Masjid Jami di tingkat pedesaan atau kelurahan, masjid bersejarah adalah masjid peninggalan kerajaan atau wali penyebar agama, sedang masjid publik adalah masjid di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.

Para pekerja di IKN berharap Masjid Negara IKN segera rampung. Biar mereka lebih nyaman melaksanakan ibadah. Seperti ditegaskan Presiden Jokowi, kehadiran Masjid Negara di IKN membuktikan bahwa kita tidak hanya membangun aspek kemajuan fisik bangsa saja, tetapi juga aspek spiritualnya. Sesuatu yang kita harapkan bersama. Insyaallah(*)

Maafkan Persiba!

Catatan Rizal Effendi

MAAFKAN Persiba! Saya tahu kita semua sakit hati. Kecewa dan gemas. Maklum hampir pasti Persiba jatuh ke jurang Liga 3, menyusul kekalahan 0-1 dari Sulut United di babak play off Liga 2 di Stadion Kalabat, Manado, Senin (22/1).

Ini kekalahan yang keempat tim Beruang Madu ketika bertemu Sulut United. Lima hari sebelumnya, Persiba ditekuk Sulut United 1-2 di kandang sendiri, Stadion Persiba Batakan, Rabu (17/1).

Saya sempat menonton. Persiba unggul di babak pertama, antiklimaks di babak kedua. Akhirnya kalah 1-2. Lalu kita sempat dipertontonkan pertandingan jenis lain. Berkelahi. Seru, ada pukulan dan tendangan. Untunglah akhirnya bisa dilerai dan para pemain mau bersalaman tanda mereka sudah damai.

Memang mengherankan, Persiba benar-benar tidak berkutik jika berhadapan dengan Sulut United. Main di kandang sendiri pun rontok. Siapa bilang “bubur manado” alias tinutuan makanan lembut? Apalagi Sulut United dijuluki Tim Hiu Utara. Tim kita benar-benar kelimpungan. Tidak berkutik. Akhirnya harus terlempar ke titik nadir paling rendah.

Liga 3 itu adalah kompetisi tingkat ketiga dalam sistem liga sepak bola Indonesia, yang digulirkan sejak tahun 2014. Itu tingkat kompetisi Liga Indonesia paling bawah, setelah sebuah tim terlempar dari Liga 1 dan Liga 2.

Bagi tim yang yang duduk di Liga 3, maka perjuangannya naik ke Liga 2 sangat berat dan panjang. Sebab, sistem pertandingannya  dibagi dua babak. Pertama, harus mengikuti babak kualifikasi di tingkat provinsi. Kalau keluar sebagai juara baru bisa mengikuti  babak selanjutnya, yaitu putaran tingkat nasional.

Sebelum Persiba, Mitra Kukar lebih dulu terperosok ke Liga 3. Tapi tim kebanggaan warga Tenggarong itu memutuskan tidak mengikuti putaran Liga 3 di tahun kemarin. Malah kabar terakhir dilaporkan sudah bubar.

Persiba memang masih menyisakan dua pertandingan play off lagi. Yaitu lawan Persijap Jepara di Stadion Batakan, Sabtu (27/1) dan mengakhiri laga pamungkas lawan Persipa Pati di Stadion Joyo Kusumo, Pati, Sabtu (3/2).

Ada yang menghitung-hitung. Kalau Persiba memenangi dua pertandingan terakhir itu, maka asa Persiba terbuka sedikit untuk bertahan di Liga 2. Tapi dengan catatan, Sulut United kalah terus dalam dua pertandingan terakhir serta Persipa Pati juga sekali kandas. Sehingga posisi Persiba bisa di urutan kedua klasemen. Sesuatu yang rasanya sulit terjadi.

Dalam klasemen Grup C, Persiba di urutan buncit dengan poin 3 hasil sekali menang. Sedang Persijap menduduki posisi puncak dengan poin 9, menyusul Sulut United 7 dan  Persipa 4. Dua tim di papan atas mendapat kehormatan bertahan di Liga 2. Masing-masing tim menyisakan dua pertandingan lagi.

PASTI MURUNG

Jika Wali Kota Kol CZI Syarifuddin Yoes masih hidup, pasti wajahnya sangat murung. Wali Kota Balikpapan ke-6 ini (1981-1989) dikenal sebagai wali kota yang sangat gigih dan berhasil memperjuangkan Persiba masuk ke kelas elite.

Saya masih menjadi wartawan Jawa Pos dan ManuntunG (Kaltim Post), yang banyak meliput Persiba. Termasuk wartawan senior Haris Syamtah dan Sofyan Asnawi (almarhum), yang dikenal saat itu sangat akrab dengan Pak Yoes.

Dalam pengalaman bertugas, saya pernah “dihukum” Pak Yoes tidak boleh meliput Persiba gara-gara ada berita Jawa Pos yang dianggap sangat melecehkan Persiba. Mungkin gara-gara itu, ternyata ada hikmahnya. Saya bisa juga menjadi wali Kota Balikpapan sejak 2011.

Pak Yoes berani mengontrak pelatih Ronny Pattinasarany, yang mengangkat Persiba sampai ke Divisi Utama. Persiba sempat dijuluki “Tim Selicin Minyak” karena kelas permainannya sangat liat. Pelatih nasional Bima Sakti sempat bermain untuk Persiba. Apalagi stadionnya, Stadion Parikesit persis berada di samping kilang minyak Balikpapan.

Tapi pada akhir masa tugas Pak Yoes, Persiba sempat turun kasta ke Divisi 1 dan baru musim kompetisi 2004 naik lagi ke Divisi Utama era Wali Kota Imdaad Hamid melalui perjuangan luar biasa.

Semangat saya mencintai Persiba memang tidak sama dengan Pak Yoes dan wali kota di atas saya. Sebab, di era kepemimpinan saya, Pemerintah Daerah (Pemda) sudah dilarang membantu pendanaan tim perserikatan, yang berubah menjadi tim profesional berbadan hukum. Tapi saya tetap menonton Persiba sampai sekarang dan ikhlas membeli tiket masuk duduk bersama “pasukan” Balistik di pintu Selatan Stadion Batakan.

Sejak musim kompetisi 2017, Persiba terdegradasi ke Liga 2 karena hasil pertandingannya tidak memuaskan. Persiba di urutan ke-17. Upaya untuk naik ke Liga 1 buyar sekarang karena Persiba harus menerima kenyataan tengah “OTW” menuju  Liga 3.

Dari segi manajemen, Persiba juga mengalami pergantian. Setelah Persiba berbadan hukum, maka saham Persiba sempat dimiliki H Syahril HM Taher, ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Balikpapan, yang cukup lama mengurusi Persiba. Belakangan sempat akan dilepas ke Rahmad Mas’ud, yang waktu itu masih wakil wali kota. Tapi karena sesuatu hal, berujung batal dan akhirnya masuk Gede Widiade, pengusaha yang juga aktif di persepakbolaan nasional menjadi penyelamat.

Belakangan Gede juga angkat tangan. Apalagi biaya pengelolaan Persiba makin berat tanpa mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kepala UPTD BPKAD Djogeh Permana pernah mengungkapkan Persiba sempat menunggak pembayaran sewa stadion Rp300 juta.

Gede melepas sahamnya dan muncullah pengelola baru sejak 13 November 2023. Manajemen baru itu dipimpin Mohammad Rafii Perdana (MRP), yang disebut-sebut adalah putra mantan Wakapolri Komjen (Purn) Dr (HC) Syafruddin Kambo.

MRP bukan orang baru di persepakbolaan nasional. Dia pernah menjadi COO (Chief Operating Officer) Persija di tahun 2016-2018. Bersama Gede dia berhasil mempersembahkan hadiah terbaik untuk warga Jakarta dengan menjuarai Liga 1 Tahun 2018/2019, Piala Presiden 2018, trofi Boost Fix Super Cup 2018 di Malaysia dan semifinalis AFC Cup 2018.

Sayang MRP masuk ke Persiba di ujung kompetisi Liga 2. Dia tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan nasib Persiba. Tetap saja Beruang Madu tak berbuah manis. Apakah MRP tetap bertahan? Ini yang masih menjadi tanya besar.

Saya lihat di media sosial beragam pendapat dan komen tentang Persiba. Ada yang menyerang, ada juga yang tetap membela. Tapi, saya bersama Balistik tentu tetap mencintai Persiba dalam kondisi apa pun. Kita berjuang lagi, meski harus merangkak dan terseok-seok.(*)

« Previous Page — Next Page »