Bankaltimtara v Andi Harun

Catatan Rizal Effendi

TAMPAKNYA ada suasana tak nyaman antara Bankaltimtara dengan Wali Kota Samarinda Dr Andi Harun. Ramai di ruang publik tersiar kabar Andi Harun mengancam akan memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkot Samarinda ke bank lain. Alasannya, soal kecilnya  keuntungan yang diterima dari Bankaltimtara.

“Konteksnya soal bank mana yang dapat memberikan nilai atau keuntungan lebih tinggi. Jika Bankaltimtara dapat memenuhi layanan seperti bank lain, maka rekening Pemkot tetap di sana,” kata Andi Harun kepada wartawan.

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Sesuai dengan petunjuk, RKUD sifatnya single rekening. Pemda tidak dibolehkan membuka lebih dari satu rekening. Jika sudah ditetapkan di Bankaltimtara seperti sekarang ini, maka tidak boleh lagi membuka RKUD di bank lain. Kecuali hengkang dari Bankaltimtara seperti yang mau dilakukan Pemkot Samarinda.

Menurut Andi Harun, keputusannya soal pemindahan itu belum final. Masih dilakukan pembahasan. “Saya sudah minta kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) beserta asisten untuk membahas lebih teknis sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Tidak terungkap ada alasan lain. Tapi banyak pihak menilai pasti ada sesuatu yang tidak mengenakkan, sehingga Wali Kota Samarinda itu uring-uringan. Karena itu, ada yang menyarankan agar kedua pihak duduk bersama untuk membicarakan masalah yang terjadi.

“Saran saya sebaiknya Dirut Bankaltimtara Pak Yamin menemui Wali Kota Samarinda Andi Harun. Kalau hal pokoknya soal besaran jasa giro, ya dibicarakan. Kan tak masalah kalau itu dibahas oleh direksi dengan pemegang saham,” kata Nidya Listiyono, ketua Komisi II DPRD Kaltim kepada Niaga Asia beberapa waktu lalu.

Pemkot Samarinda memang salah satu dari 17 daerah pemegang saham Bankaltimtara. Kalau tidak ada perubahan atau penyetoran modal baru, Pemkot Samarinda berada di urutan ke-16. Pemegang saham terbesar adalah Pemprov Kaltim, menyusul Pemkab Kukar, Berau, dan Bulungan. Pemprov Kaltara, pendatang baru hanya di urutan ke-5 dan menyusul Pemkot Balikpapan.

Data akhir tahun 2020 menunjukkan setoran modal Pemkot Samarinda hanya sekitar Rp50 miliar atau 1,45 persen dari total modal yang disetor. Sedang Pemprov Kaltim mencapai Rp1,3 triliun atau sekitar 38 persen. Di atas Samarinda ada Pemkab PPU di urutan ke-15 dengan modal disetor Rp57,6 miliar atau sekitar 1,67 persen.

Ada 8 pemerintah daerah yang penyertaan modalnya di atas Rp 100 miliar. Selain Pemprov Kaltim, juga Kukar hampir Rp 500 miliar, Berau lebih Rp 300 miliar, Bulungan Rp 250 miliar, Kaltara Rp 190 miliar, Balikpapan Rp 127 miliar, Paser Rp 110 miliar, dan Tanah Tidung Rp 100 miliar lebih.

Menurut Tiyo, panggilan akrab Nidya Listiyono, ada dampak psikologis jika Pemkot Samarinda sampai memindahkan dananya ke bank lain. Apalagi perputaran dananya yang bersumber dari APBD cukup besar.  Mungkin sampai Rp3,5 triliunan. “Kita khawatir kalau hal itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat atau nasabah kepada Bankaltimtara,” tandasnya.

Ia juga menyarankan agar Direksi Bankaltimtara sering bertemu dengan pemegang saham untuk membahas berbagai masalah baik yang menyangkut kepentingan perluasan usaha Bankaltimtara maupun berkaitan peran Bankaltimtara dalam memajukan perekonomian daerah. “Jangan hanya sekali setahun tiap RUPS saja,” tambahnya.

BELA MILIK SENDIRI

Kita  setuju usul Tiyo, yang juga anggota Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD Kaltim itu. Sebaiknya Pak Yamin dan Pak Andi Harun bertemu dan bermusyawarah. Tak ada yang pas jika kebijakan Wali Kota Samarinda itu dilaksanakan.

Bisa jadi Pak Wali puas karena mendapat keuntungan lebih besar dibanding dari Bankaltimtara. Tapi pasti banyak orang bertanya, ada bank sendiri (bank daerah) kok tidak dibela-belain? Padahal daerah lain habis-habisan membela bank daerahnya. Bahkan ada bank daerah seperti Bank DKI dan Bank BJB (Jawa Barat) malah sudah merambah sampai ke Kaltim.

Sepengetahuan saya, dana daerah ditempatkan di bank daerah melalui dua pola. Sebagian dalam bentuk giro untuk mempercepat dan mempermudah proses pengambilan kapan saja dan sebagian lagi dalam bentuk deposito. Umumnya jasa giro memang kecil karena bank tidak sempat memutar dana tersebut. Beda dengan deposito, di mana nasabah memperoleh bunga deposito yang lebih besar.

Bank umum pemerintah banyak yang merayu pemerintah daerah agar menempatkan dananya di bank mereka. Biasanya bunga deposito yang ditawarkan lebih tinggi plus fasilitas lain, sehingga pemerintah daerah banyak yang tertarik.

Rasanya penempatan dana pemerintah tidak diperbolehkan atau tidak direkomendasikan di bank swasta. Karena risiko yang lebih tinggi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beda dengan bank pemerintah, yang memang mendapat jaminan langsung dari Pemerintah.

Pilih bunga deposito besar atau pilih bela bank daerah? Pilihan yang tidak gampang. Maunya kalau bisa pilih dua-duanya. Sayangnya di lapangan tidak bisa begitu. Selalu bunga deposito bank daerah lebih kecil. Banyak faktor penyebabnya. Kelas banknya juga berbeda.

Dulu saya atas nama pemerintah kota pilih bank  daerah. Kapan lagi kita membela milik sendiri. Kalaupun ada penempatan dana di bank umum pemerintah lainnya sifatnya hanya terbatas tidak dalam jumlah yang  besar.

Harus diingat ada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 131 ayat 2 disebutkan bahwa deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke RKUD paling lambat 31 Desember. Jadi dana pemerintah tidak boleh lama disimpan.

Pemerintah Pusat juga sering menegur pemerintah daerah soal penempatan uang atau dana  ke bank. Seharusnya secepatnya dibelanjakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Belanja pembangunan itu mendorong kegiatan ekonomi di daerah dan sebagian dinikmati masyarakat sebagai pendapatan. Kalau masyarakat mempunyai duit, maka punya kemampuan belanja dan konsumsi jadi meningkat. Jadi uang pemerintah daerah tidak boleh berlama-lama ngendon di bank.

Perlu kita ketahui, reputasi dan prestasi Bankaltimtara sejauh ini cukup baik. Dalam ajang 1st Indonesia Government Public Relation Award 2023 (1st IGA 2023) yang dilaksanakan Humas se-Indonesia, Dirut Bankaltimtara Muhammad Yamin menerima apresiasi sebagai salah satu Pemimpin Bank Terpopuler di Media Pemberitaan Online.

Begitu juga dalam ajang penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEA) 2023 yang dilaksanakan Majalah Infobank di Jakarta, Bankaltimtara menerima dua penghargaan. Yaitu The 2nd Best Social Media dan The 2nd Best Internet Banking, yang diterima oleh Direktur Bisnis dan Syariah Bankaltimtara Muhammad Edwin.

BSEA diadakan untuk mengukur kualitas layanan bank di mata nasabahnya, baik nasabah yang datang ke kantor cabang secara tatap muka, maupun nasabah yang memanfaatkan layanan digital banking.

Dalam forum lain yang dilaksanakan Infobank juga, Direktur Kredit Bankaltimtara Siti Aisyah meraih anugerah “Top 100 Most Outstanding Women 2023.” Siti Aisyah yang dikerap dipanggil Aay dinilai mempunyai reputasi istimewa dan memberikan kontribusi terbaiknya kepada institusi tempatnya berkarier.

Pada Tahun 2022 dalam ajang TOP BUMD Award 2022 di Jakarta, Bankaltimtara menyabet 3 penghargaan. Yaitu penghargaan TOP BUMD Award 2022 Bintang 4 untuk kategori BPD, TOP CEO BUMD 2022 untuk Dirut M Yamin serta TOP Pembina BUMD untuk Gubernur Kaltim Isran Noor dan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.

Dalam RUPS Tahun Buku 2022,  Bankaltimtara membagikan deviden sebesar Rp 173 miliar atau 51,95 persen dari laba bersih realisasi Desember 2022. Bankaltimtara pada usianya ke-57 mampu tumbuh dengan baik dan meraih Sertifikasi ISO 27001 Information Security Management Systems.(*)

“Rektor Bonek” untuk ITK

Catatan Rizal Effendi

AYA baru sekali bertemu, tapi saya mendapat kesan dia cocok menjadi rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Dia adalah Prof Dr rer nat Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc (58) yang dilantik menjadi rektor ke-3 ITK di  Kemendikbud Jakarta, 21 Desember 2022 menggantikan Prof Dr Budi Santoso, Ph.D.

ITK satu saudara dengan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) di Lampung. Didirikan pada tahun 2014 sebagai bagian dari program strategis MP3EI Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginginkan ada institut teknologi di Kalimantan dan Sumatera yang diharapkan kelak berkembang seperti ITB dan ITS. Itu sebabnya ITS ditetapkan sebagai bapak asuhnya ITK dan ITB mengasuh ITERA.

Kampus ITK di Km 15 Balikpapan. Penetapan lokasi itu terbilang spontan ketika Menteri Pendidikan Prof Muhammad Nuh meresmikan status negeri bagi Politeknik Balikpapan (Poltekba), 9 September 2011. Dia langsung melempar ide pendirian ITK, yang dengan sigap disambar Gubernur Kaltim Dr Awang Faroek Ishak. Saat itu saya masih menjadi wali Kota Balikpapan.

Syarat pemerintah tentang pengadaan lahan seluas 300 hektare disanggupi Gubernur, meski sampai sekarang belum semuanya terpenuhi. “Pak Rektor harus rajin mengingatkan Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim masih ada ‘utang’ lahan,” kata saya kepada sang rektor.

Gubernur Awang Faroek sangat bersemangat menyambut kehadiran ITK. Bayangkan, meski kampusnya belum jadi, dia sudah mengirim dan menitipkan 100 mahasiswa ITK di kampus ITS Surabaya. Semua dibiayai melalui beasiswa yang disediakan Pemprov Kaltim.

Prof Agus Rubiyanto adalah  asli arek Surabaya. Lahir 19 Juni 1965. Akrab dipanggil Prof Rubi.  Ketika bertemu saya dia mengeluarkan kartu anggota pendukung alias suporter Persebaya. Wah, dia ternyata anggota bonek, bondo nekat, cocok dengan kebutuhan ITK, yang memang perlu punya pemimpin bergaya bonek. Biar kemajuan ITK bisa diakselerasi selekasnya.

Agak tak lazim juga gelar Dr rer nat, yang tersemat di depan namanya. Ternyata itu gelar bagi mereka yang berhasil menempuh pendidikan S3 di Jerman. Dr rer nat adalah kependekan dari Doctor rerum naturalium, yang artinya Doktor Ilmu Sains atau gelar berbasis riset di ilmu alam. Gelar Dr rer nat diraih Rubi ketika menempuh studi applied physycs di University of Paderborn, di negara bagian North Rhine-Westphalia, Jerman.

Agus Rubiyanto tak sekadar kuliah di Negeri Panzer. Dia juga cukup lama bertugas di KBRI Berlin. Mulai menjadi Asisten Atase Pendidikan dan Kebudayaan  (2006-2009) sampai akhirnya dipromosikan menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan (2012-2016).

Dengan tugasnya  di kedutaan itu, dia banyak memfasilitasi kerjasama perguruan tinggi di Indonesia termasuk ITK dengan universitas dan berbagai lembaga di Jerman. Karena itu, sedikit banyaknya dia sudah mengenal ITK, institut teknologi negeri pertama di Kalimantan.

Sebelum bertugas di Balikpapan, guru besar Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD) ITS ini, sempat menjadi dekan Fakultas Sains ITS (2017-2019) dan kepala Program Studi Magister  Fisika ITS pada tahun 2022.

Ayah 3 anak hasil perkawinannya dengan wanita bernama Halimah Siwihadi ini pernah menerima penghargaan  sebagai Ilmuwan Kontributor Fisika Terbaik 2012 dan Paper Internasional Terbaik di Italia pada tahun 1999.

BELUM BANYAK DIKENAL

Saya bilang kepada Rektor Rubi, meski sudah berusia 9 tahun, ITK belum banyak dikenal di Kaltim. Di Samarinda, orang tahunya hanya ada Unmul atau Untag. Di Balikpapan, ya Uniba atau Universitas Mulia, dan Untri. Bahkan Gubernur Isran Noor rasanya belum pernah singgah ke kampus ITK. Padahal saat ini Isran sering belusukan ke berbagai kampus di Indonesia menjelaskan pembangunan Kaltim dikaitkan dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya sudah menghadap Pak Gubernur, meski agak dimarahi saya cuek aja. Yang penting ITK bisa didukung Pemprov Kaltim. Saya siap berkolaborasi apa saja demi kemajuan ITK,” kata Rektor dengan gaya boneknya.

Menurut Rubi, sebenarnya dia sudah mengenal Pak Isran ketika berkunjung ke Jerman. Isran sempat singgah ke Kedutaan dan bertemu sejumlah mahasiswa.

“Saya mengapresiasi dan respek terhadap beliau, bahasa Jermannya cukup baik,” tambahnya.

Saya bilang Rektor ITK harus banyak roadshow ke semua wilayah Kaltim. Datang ke Samarinda, Kukar, Kubar, Mahulu, Bontang, Kutim, dan Berau. Selain juga di Balikpapan, PPU, dan Paser. Upayakan Rektor bisa hadir dalam berbagai pertemuan dan juga membuat diskusi dan kajian-kajian teknologi di daerah ini terutama dengan pihak swasta.

Berkaitan dengan kehadiran IKN,  saya bilang ini peluang besar bagi ITK. Pertama, lulusan ITK bisa terserap karena menjadi kampus paling dekat dengan lokasi IKN. Kedua, kesempatan mengajukan ITK sebagai proyek strategis nasional kepada Presiden, sehingga pembangunan kampus dan pengadaan dosen serta fasilitas lainnya bisa lebih besar dan prioritas melalui APBN.

Kedua peluang itu sangat mungkin terwujud sepanjang ITK dan rektornya mau bekerja keras dan berani melakukan berbagai terobosan. Serta didukung penuh Pemprov Kaltim. Karena ITK seperti juga Unmul, boleh dibilang anak kandung Kaltim. “Saya sudah siap berjuang, ini memang tantangan buat kami, buat sivitas akademika ITK,” kata Rubi.

Ketika mengikuti uji kompetensi rektor ITK, Rubi memaparkan visi misinya jika terpilih. Dia mengenalkan program unggulan 4I+E. Yaitu meliputi internal enhancement, innovation action, international collaboration, ibadah dan environmental insight. “Dengan demikian diharapkan ITK akan memiliki transformasi di sisi digital dan spiritual. Itu program saya untuk ITK Mapan, Maju, dan Terdepan,” tandasnya.

Rubi bertekad dan siap menjadi pendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kaltim. Apalagi ini menjadi tantangan buat Kaltim untuk mengantisipasi dan memanfaatkan berkah IKN. Tema besarnya jangan sampai jadi penonton.  “Saya ingin masyarakat Kaltim bangga dan mempunyai rasa memiliki terhadap ITK,” katanya.

Saya bertemu Prof Rubi dan timnya di restoran kepiting Dandito milik Pak Rudy di Gunung Bakaran. Dia sengaja memilih tempat di sana bukan di kampus ITK. Hadir juga Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Erma Suyani, ST, MT, Ph.D dan Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Ir. Khakim Ghozali, M.MT. Mungkin maksudnya, biar ITK ke depan bisa lebih kuat “menyapitnya.” Oke saja kalau begitu.(*)

*) Rizal Effendi

– Wartawan Senior Kalimantan Timur

– Wali Kota Balikpapan dua periode (2011-2024).

Aparat Keamanan Pastikan Kawal Bantuan Korban Kekeringan Meski Ada Ancaman KST Papua

Oleh : Alvaro Hukubun )*

Aparat keamanan memastikan akan mengawal seluruh bantuan untuk para korban kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah meskipun ancaman KST Papua masih ada. Hal tersebut sama sekali tidak meredam bagaimana semangat yang dimiliki oleh seluruh jajaran aparat keamanan demi memastikan seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih hidup dengan aman dan nyaman.

Seperti yang diketahui, beberapa daerah di Papua, khususnya Kabupaten Puncak, Papua Tengah mengalami bencana kekeringan dalam satu pekan terakhir. Kekeringan yang melanda Papua ini menyebabkan warga setempat turut mengalami beberapa penyakit bahkan dilaporkan ada enam orang yang meninggal dunia.

Pemerintah RI telah menyalurkan bantuan untuk warga setempat, namun memang akses disana dikatakan cukup sulit ditengah-tengah ancaman Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua yang masih berkeliaran. Sehingga membuat bantuan tidak bisa langsung menggunakan pesawat terbang, melainkan dijangkau dengan berjalan kaki dari Distrik Sinak menuju distrik yang lainnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa potensi gangguan keamanan dari KST Papua itu memang ada faktor-faktor ancaman yang datang dari Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua pimpinan Egianus Kogoya, namun aparat keamanan akan memastikan bahwa mereka mengawal bantuan agar sampai ke para korban dan tidak ada bantuan yang diambil oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

Bantuan yang datang tersebut berupa bahan-bahan pokok yang didistribusikan ke Distrik Sinak sebagai posko utama, kemudian disalurkan ke Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume dengan berjalan kaki. Pasalnya, menurut Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhri menyebutkan bahwa distrik tersebut tergolong rawan, karena keduanya merupakan perlintasan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua. Oleh karenanya, agar tidak terjadi gangguan keamanan lebih lanjut, pengantaran bantuan disalurkan dengan berjalan kaki.

Sementara itu, menurut Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman, pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat terpaksa meminta warga yang terdampak kekeringan untuk mengambil bantuan ke Sinak. Sebelumnya, Bupati Puncak, Willem Wandik menyatakan kekeringan tersebut telah memakan korban kelaparan hingga meninggal dunia. Korban-korban yang meninggal dunia diantaranya yakni Yenis Telenggen (38), Yemina Murib (42), Ater Tabuni (46), Tenus Murib (46), Tera Murib (39), dan bayi yang bernama Ila Telenggen.

Sebagai informasi, kekeringan yang melanda Papua ini dipicu oleh cuaca yang ekstrem dengan temperatur suhu rendah, bahkan tanpa hujan yang menerpa di Papua Tengah. Sehingga, kondisi tersebutlah yang membuat tanah-tanah di Papua kering sejak bulan Mei 2023 lalu. Para petani ubi dan keladi mengalami gagal panen dan warga setempat akhirnya kurang pasokan makanan sampai kelaparan. Mereka terpaksa mengonsumsi tanaman umbi-umbian yang telah busuk akibat gagal panen, akibatnya lagi mereka terkena penyakit-penyakit seperti diare, panas dalam, sariawan, dan sakit kepala.

Sebenarnya, sesaat setelah terjadi musibah bencana kekeringan yang melanda warga masyarakat di Kabupaten Puncak Papua itu, Pemerintah Republik Indonesia (RI) juga langsung bergerak dengan sangat cepat tanggap. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos RI) dan TNI, penyaluran bantuan berupa bahan makanan langsung dilakukan ke lokasi bencana.

Akan tetapi memang karena serangkaian ulah dan tindak keji yang terus dilakukan oleh gerombolan separatis Papua itu, membuat eksekusi dari penyaluran bantuan menjadi sempat terhambat karena menimbang adanya faktor keamanan. Sampai saat ini bantuan dikirimkan hingga ke Dstrik Sinak.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Mathius D Fakhiri mengungkapkan bahwa terdapat 2 (dua) distrik di Bumi Cenderawasih yang menjadi titik sangat rawan karena disana biasanya memang tergolong masuk ke dalam wilayah perlintasan KST Papua biasanya di 3 (tiga) kabupaten, yakni di Puncak, Puncak Jaya serta Lanny Jaya.

Tentunya dengan mengetahui kondisi titik lokasi yang sangat rawan tersebut, kemudian pihak Kepolisian sangat menginginkan agar supaya proses pengantaran bantuan kepada para korban bencana kekeringan tidak sampai terganggu akan proses keamanannya yang justru mampu menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Terlebih, untuk bisa mencapai ke titik lokasi itu hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki saja atau menggunakan pesawat kecil. Namun pihak aparat keamanan berkomitmen

Penuh untuk memberikan bantuan dan bisa memastikan seluruh penyaluran kepada korban kekeringan berjalan dengan lancar. Solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan mobilisasi masyarakat untuk datang ke Sinak.

Penjagaan keamanan juga tentunya pasti akan sangat diperketat agar masyarakat yang mengambil bahan bantuan dari Pemerintah RI tersebut tidak terganggu oleh keberadaan dan ulah dari KST Papua sehingga mereka pun bisa mendapatkan hak mereka dengan maksimal.

Meski terdapat ancaman yang sangat serius dari pihak KST Papua, namun kerja keras dari seluruh jajaran aparat keamanan personel gabungan patut untuk mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi karena sama sekali tidak mengenal lelah untuk bisa menyalurkan seluruh bantuan bagi warga masyarakat terdampak korban bencana kekeringan di Kabupaten Puncak.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta

Tindak Tegas Pelaku Ujaran Kebencian Ganggu Kondusivitas Pemilu

Oleh : Devi Putri Anjani )*

Masyarakat mendukung penuh bagaimana upaya aparat keamanan untuk bisa menindak dengan sangat tegas seluruh pelaku ujaran kebencian yang jelas sekali sangat mengganggu situasi kondusif, utamanya menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang menjadi hajat besar bangsa. Jangan sampai pesta demokrasi itu dinodai oleh sekelompok pihak yang mengacaukan kedamaian masyarakat.

Salah seorang pengamat politik bernama Rocky Gerung kini telah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Hal tersebut dikarenakan dirinya dinilai telah melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi negara.

Pihak yang melaporkan pengamat politik tersebut adalah Relawan Jokowi lantaran Rocky memang selama ini kerap menebarkan ujaran kebencian, termasuk juga adu domba, sentimen kesukuan, bahkan pula berita bohong hingga provokasi kepada masyarakat.

Mengenai bagaimana pelaporan tersebut, Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani menjelaskan bahwa kini laporan yang dilayangkan oleh pihaknya terhadap Rocky Gerung memang sudah disampaikan kepada pihak kepolisian. Kemudian, Polri pun telah menerima adanya laporan itu.

Tentunya bukan tanpa alasan mengapa pengamat politik yang tenar namanya itu sampai dilaporkan ke Bareskrim Polri. Pasalnya, diketahui bahwa dirinya memang seringkali melayangkan sejumlah narasi yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Beberapa bukti dari bagaimana tindakan filsuf tersebut juga telah tersedia seperti rekaman video.

Lebih lanjut, Relawan Jokowi telah mengetahui seperti apa motif di balik tindakan yang dilakukan oleh Rocky Gerung, yang mana memang selama ini kerap kali melontarkan banyak hinaan serta ujaran kebencian bahkan kepada sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pihak Barikade 98 mengklaim bahwa saat ini pengamat politik itu tengah memainkan perannya sesuai dengan order yang didapatkan dari proxy internasional, yang mana tujuannya adalah agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini terus memanas dan berkonflik. Memang diketahui pula terdapat sejumlah kelompok internasional yang sama sekali tidak suka dengan bagaimana kemajuan Tanah Air selama ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, termasuk juga bagaimana peningkatan pesat yang berhasil dilakukan oleh bangsa ini dengan adanya banyak tanda kemajuan meningkat drastis demi persiapan menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.

Maka dari itu, pihak Relawan Jokowi menyebut Rocky Gerung sebagai komprador asing karena sejatinya memang pihak asing sama sekali tidak menginginkan Indonesia bisa menjadi jauh lebih maju dan menjadi lebih kuat lagi, khususnya ketika di bawah kepemimpinan Presiden ketujuh tersebut. Terdapat sejumlah kelompok dari asing yang sama sekali tidak menginginkan Indonesia bisa menjadi negara besar dan maju.

Sementara itu, bagaimana ujaran kebencian yang terus dilontarkan oleh filsuf itu juga mendapatkan tanggapan secara langsung dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDI-P), Hasto Kristiyanto yang kemudian menuntut agar sang pengamat politik segera meminta maaf.

Tentunya pihak PDI Perjuangan sama sekali tidak menerima akan bagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Rocky Gerung itu. Bahkan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh sang filsuf sudah termasuk ke dalam delik penghinaan kepada Presiden dan sama sekali tidak bisa dikategorikan lagi sebagai sebuah kritik, bahkan juga sudah masuk ke dalam kategori ujaran kebencian.

Jelas sekali pihak PDI Perjuangan langsung memberikan protes yang sangat keras kepada pria berusia 64 tahun itu. Selama ini, Presiden Jokowi justru telah membangun sebuah kultur yang sangat baik pada bangsa ini, yakni dengan kultur demokrasi yang penuh akan sopan santun serta respect antar satu sama lain.

Betapa kebaikan hati yang dimiliki oleh Presiden Jokowi justru dimanfaatkan oleh sejumlah pihak termasuk Rocky Gerung dengan dalih kebebasan berpendapat dan berorganisasi, namun dirinya memakainya untuk mencela sosok Kepala Negara dengan beragam cara yang sama sekali tidak beradab.

Sebelumnya, diketahui bahwa pengamat politik itu sempat memberikan tudingan yang serius dan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo, yang mana kala itu sempat melakukan kunjungan ke China dan dituding olehnya hanya menawarkan proyek besar Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan.

Tidak tanggung-tanggung, dalam pernyataannya itu Rocky Gerung juga menilai bahwa Kepala Negara tetap akan tamak apabila nantinya beliau sudah tidak menjabat lagi menjadi Presiden RI karena periode kepemimpinannya memang akan berakhir pada tahun 2024 nanti.

Ditambah lagi, sebentar lagi Indonesia akan melaksanakan perhelatan kontestasi politik dengan digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang. Maka dari itu, hendaknya seluruh pihak harus mampu bekerja sama dalam mewujudkan situasi yang kondusif. Termasuk pula, apabila terdapat pihak yang justru terus melakukan ujaran kebencian, aparat keamanan juga harus sesegera mungkin menindak tegas para pelaku agar suasana kondusif kembali dan terus terjaga di NKRI.

 

)* Penulis adalah Kontributor Duta Media

DOB Papua Mempercepat Penyelesaian Pelanggaran HAM

Oleh : Ixtusya Engresya )*

DOB (Daerah Otonomi Baru) mampu mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Papua. Penyebabnya karena ada lebih banyak kantor pemerintah daerah sehingga masyarakat lebih mudah untuk melaporkan jika ada pelanggaranhak asasi manusia(HAM).

Penambahan DOB membawa angin perubahan yang positif bagi masyarakat Papua. Tidak hanya pembangunan secara fisik tetapi juga penyelesaian berbagai permasalahan seperti ekonomi. Masalah-masalah sosial seperti pelanggaran HAM juga bisa diselesaikan setelah ada 4 DOB di Bumi Cendrawasih.

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua Willem Frans Ansanay mengapresiasi dibentuknya DOB di Papua, dan menyebut DOB akan memudahkan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Kalau dulu sangat sulit mengikuti penyelesaian pelanggaran HAM, benang kusutnya terlalu rumit; sekarang dengan DOB, rentang kendali birokrasi diperpendek dan pelayanan publik dimaksimalkan.

Dalam artian, penambahan provinsi memiliki banyak dampak positif, di antaranya rentang kendali pemerintahan yang diperpendek. Ketika ada provinsi-provinsi baru maka dibangunlah gedung-gedung pemerintah daerah. Gedung tersebut bukan hanya sekadar bangunan, tetapi digunakan untuk pelayanan masyarakat, juga untuk mengatasi pelanggaran HAM yang ada di Papua.

Willem Frans melanjutkan, akselerasi pembangunan yang digencarkan oleh pemerintah juga diyakininya akan membuat masa depan Papua menjadi lebih baik dan menumbuhkan banyak harapan baru di daerah itu. Kemudian, masalah pelanggaran HAM di Papua harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perbuatan Pelanggaran HAM yang bisa terjadi terhadap hak-hak hidup orang lain, baik pribadi, kelompok, maupun institusi.

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM adalah persoalan Papua yang dulu bernama Irian Barat. Padahal, persoalan tersebut telah selesai dan Papua sepenuhnya bagian dari NKRI.Papua adalah bagian yang sah dari Indonesia, baik menurut hukum nasional maupun internasional, karena seluruh wilayah Hindia Belanda (bekas jajahan Belanda) otomatis menjadi wilayah Indonesia.

Willem melanjutkan, jika masih ada kekecewaan sehingga meletus dan melebar kepada keinginan yang tidak sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara, maka inilah yang kadang-kadang menciptakan terjadinya pelanggaran HAM baik disengaja atau tidak, baik pribadi perorangan atau kelompok.

Dalam artian, kekecewaan diungkapkan dengan cara kekerasan dan pelaku utamanya adalah KST (Kelompok Separatis dan Teroris). Mereka melakukan penyerangan, baik ke warga Papua maupun aparat keamanan. KST menjadi musuh bersama karena melakukan kekerasan tanpa alasan, dan jika tertangkap katanya yang diserang adalah mata-mata aparat, padahal hanya warga biasa.

KST menjadi pelanggar HAM paling berat di Papua oleh karena itu wajib diberantas. Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh KST sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia, apalagi korbannya banyak dari rakyat sipil. Pembunuhan, dengan alasan apapun, tak bisa dibenarkan. Jika ada anggota KST yang tertangkap maka sudah ditunggu hukuman maksimal seumur hidup, akibat perbuatan mereka.

Yan Permenas sendiri yang juga merupakan orang asli Papua (OAP) tidak suka melihat keberadaan KST, karena mereka selalu menebar kebencian dan meneror masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Bumi Cendrawasih sendiri tidak menyetujui tindakan KST, karena mereka bersikap barbar dan membuat kekacauan di Papua.

KST juga membuat ulah dengan menyerang warga dan menimbulkan korban jiwa. Penyerangan yang dilakukan KST melanggar HAM karena mereka menembak (dengan senjata api illegal), menghilangkan nyawa orang lain dengan panah, bahkan menjadikan OAP sebagai tameng hidup ketika menyerang aparat keamanan.

Saat ada penyerangan, penduduk mengungsi ke tempat lain yang lebih aman, agar tidak terkena amukan KST. Sementara aparat terus menelusuri di mana markas-markas KST, untuk mengejar mereka langsung ke sarangnya. Mereka memiliki beberapa markas yang terus ditelusuri keberadaannya, agar anggota-anggota KST cepat ditangkap.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KST sangat berat karena mereka menghilangkan nyawa orang lain, oleh karena itu masyarakat setuju jika HAM ditegakkan dengan cara pemberantasan KST. Salah satu cara untuk mengatasi KST adalah memperbanyak jumlah aparat keamanan di Papua. Selain untuk menanggulangi KST, juga untuk menjaga rakyat agar situasi selalu aman.

Oleh karena itu ketika ada 4 DOB, yang dibangun tidak hanya gedung pemerintahan, jalan raya, sekolah, dll. Namun juga markas aparat seperti KODAM (Komando Daerah Militer) dan Polda (Kepolisian Daerah Republik Indonesia). Dengan gedung Polda, KODAM, dan penambahan aparat maka akan memberantas KST sekaligus mencegah pelanggaran HAM di Papua.

Saat ini ada 4 DOB di Papua yakni Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Penambahan DOB sangat bermanfaat, salah satunya untuk mempercepat penyelesaian kasus HAM di Papua, karena birokrasi dipermudah dan dipercepat. Selain itu, Papua makin aman dari pelanggaran HAM oleh KST karena ada 4 KODAM dan Polda baru.

 

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Manado

« Previous Page — Next Page »