UU Kesehatan Wajibkan Perusahaan Jamin Pekerja dan Tanggung Biaya

Oleh :Stefanus Putra Imanuel )*

Undang-undang Kesehatan yang baru mewajibkan perusahaan atau kepada pemberi pekerja untuk menjamin kesehatan bagi para pekerjanya dan menanggung biaya pemeliharaan kesehatan.

Kunci untuk menciptakan negara yang maju dan tumbuh salah satunya terletak pada kesehatan para rakyatnya. Apabila rakyatnya sehat secara lahir dan batin, suatu negara juga mendapatkan jaminan yang makmur dan maju.Kesehatan menjadi titik utama kehidupan manusia, oleh sebab itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Pemerintah RI berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengesahan UU Kesehatan yang mengatur seluruh hal mengenai kesehatan.

Bahkan, secara terperinci termasuk kesehatan bagi para pekerja atau buruh yang mendapatkan jaminan dari perusahaan atau pemberi kerja dengan dilindungi oleh Undang-undang Kesehatan baru ini.

Sesuai dengan bunyi Pasal 10 ayat (1) draf rancangan UU (RUU) Kesehatan yang baru, dalam tersebut termaktub bahwa pekerja wajib mendapatkan jaminan kesehatan dari pemberi kerja.“Pemberi pekerja wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya,”

Dalam pasal yang sama, juga menyebutkan bahwa setiap pekerja atau setiap orang yang berada di seluruh wilayah atau lingkungan tempat kerja wajib menjaga lingkungan dengan menaati peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku.Tanggungan biaya yang dimaksud dalam pasal tersebut bagi pemberi kerja yaitu, apabila pekerja mengalami penyakit akibat pekerjaan, gangguan kesehatan, hingga cedera akibat kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bunyi Pasal 100 ayat (4) UU Kesehatan yaitu “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja,”Merujuk pada Pasal 98, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemberi kerja, dan pengurus atau pengelola tempat kerja memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan upaya kesehatan kerja yang terintegrasi dengan kesehatan kerja dan sistem keselamatan kerja.

Adanya upaya kesehatan kerja yang dimaksudkan yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan pengetahuan kesadaran dan kemampuan perilaku hidup yang sehat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan tersebut juga bermaksud untuk melindungi pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar aman, hidup sehat, hingga terbebas dari gangguan kesehatan.

Masih pada RUU Kesehatan, dalam Pasal 99 ayat (6) UU Kesehatan berbunyi “Pemberi kerja dan pengurus atau pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja dan penyakit akibat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” Kemudian, untuk ketentuan-ketentuan lainnya lebih lanjut mengenai upaya kesehatan kerja ini akan diatur dengan peraturan pemerintah. Seperti yang diketahui, memang UU Kesehatan ini baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna.

Mengenai hal tersebut, UU Kesehatan yang baru disahkan ini tentu saja menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemberi kerja atau perusahaan dan juga kepada pekerja yang mendapatkan jaminan.Pasalnya, dalam UU Kesehatan tersebut juga terdapat syarat-syarat yang juga harus dipenuhi pekerja dan juga pemberi kerja, tidak serta-merta menguntungkan salah satu pihak saja, melainkan keduanya harus sama-sama diuntungkan.

 

Dalam UU Kesehatan tersebut, memang pekerja diberikan keuntungan melalui jaminan-jaminan kesehatan yang wajib diberikan oleh pemberi kerja, bahkan upaya-upaya terkait dengan keselamatan kerja.Sementara itu, Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Prof Dr. dr Budi SantosoSpOGSubsp FER yang juga Dekan FK Unair itu turut menanggapi terkait dengan UU Kesehatan yang baru disahkan itu.

Prof Dr. dr Budi SantosoSpOGSubsp FER menyebutkan bahwa mereka siap berkomitmen untuk menjaga kualitas dan mengembangkan pendidikan kedokteran di Indonesia bersama dengan AIPKI.Dirinya juga mengatakan bahwa sikap yang diambil terkait dengan UU Kesehatan yang baru saja disahkan oleh DPR ini untuk mengawal dan sama-sama memastikan sistem pendidikan dokter spesialis dan sub spesialis yang tetap berkualitas.

Kendati demikian, Undang-undang Kesehatan ini berfokus mencegah daripada mengobati, akses layanan kesehatan yang dipermudah, hingga industri kesehatan yang nantinya mandiri di dalam negeri.Mengenai pembiayaan-pembiayaan, menurut Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan, pembiayaan yang tidak efisien ini diubah agar menjadi lebih transparan dan efektif, tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup merata dan sistem informasi yang terintegrasi.

Usai disahkannya UU Kesehatan ini, diharapkan memang masyarakat dapat memberikan respon positif, bahkan sosialisasi UU Kesehatan kepada masyarakat ini perlu digencarkan agar seluruhnya memahami manfaat positif dari UU tersebut.UU Kesehatan juga digadang-gadang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, tak hanya dari sektor kesehatan, melainkan dari berbagai macam sektor yang menjadi pioner untuk menciptakan Indonesia Generasi Emas 2045.

Dengan demikian, UU Kesehatan yang pro terhadap rakyat demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya jaminan untuk para pekerja yang mendapatkan jaminan kesehatan lebih baik.

)*Penulis adalah Kontributor Citaprasada Institute

Aktif Berorganisasi Sejak Muda, Ganjar Pranowo Miliki Jiwa Kepemimpinan Matang

Oleh : Galih Firmansyah )*

Tak perlu diragukan lagi calon presiden usungan PDI Perjuangan satu ini, Ganjar Pranowo yang memiliki banyak latar belakang kepemimpinan yang baik, dirinya bahkan aktif berorganisasi sejak masih muda, sehingga jiwa kepemimpinan tersebut sudah terbentuk dan sangatlah matang, sebab inilah dirinya dianggap mampu menjadi pemimpin Indonesia berikutnya.

Jiwa kepemimpinan seseorang memang tidak lahir begitu saja, soft skill tersebut memanglah harus diasah mulai dini, sama seperti calon presiden Ganjar Pranowo yang mengasah jiwa kepemimpinannya sejak masih muda. Tak sia-sia, hasil yang diperolehnya hingga di titik ini dirinya menjadi pemimpin Provinsi Jawa Tengah, kemudian dicalonkan sebagai pemimpin negara Indonesia.

Kepemimpinan Ganjar Pranowo yang hingga saat inipun diakui oleh Ketua DPP Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Partai Perindo, Yusuf Lakaseng. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang mudah bergaul dan merakyat. Sejak mahasiswa, jiwa kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu sudah ditempa, tumbuh dari bawah, dan kemampuannya bukan main-main lagi.

Yusuf Lakaseng juga menambahkan bahwa Ganjar aktif berorganisasi pecinta alam di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sama seperti Presiden Joko Widodo, sehingga keduanya dinilai memiliki kesamaan visi dan misi, bahkan karakter yang merakyat. Keduanya sama-sama pernah menjadi aktivis pecinta alam di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dengan memiliki latar belakang pecinta alam, Ganjar bisa membangun lingkungan dengan kesadaran dan cinta terhadap alam yang kuat sebagai sosok pemimpin. Pasalnya, apabila pembangunan ekonomi tidak dibarengi dengan kesadaran pelestarian alam, juga akan menimbulkan dampak-dampak negatif seperti eksploitasi yang berlebihan hingga rusaknya alam yang dapat membahayakan keberlangsungan makhluk hidup. Maka dari itu, dengan latar belakang yang dimilikinya ini memiliki manfaat yang luar biasa. Bagaimana tidak, memang dibutuhkan keseimbangan antara lingkungan dan manusia bukan? Sehingga, apabila keduanya seimbang, bisa mencapai keharmonisan.

Meskipun dengan latar belakang pecinta alam, namun Ganjar Pranowo juga berhasil menurunkan angka stunting di Provinsi Jawa Tengah yang dipimpinnya itu. Artinya bahwa, Ganjar memang tak hanya fokus pada satu sektor saja, melainkan di berbagai macam sektor pun bisa dicakup olehnya. Hal-hal seperti inilah yang membuat dirinya mendapatkan elektabilitas tinggi di mata masyarakat atas kerja kerasnya untuk membangun kesejahteraan dan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab.

Sebab hal tersebut, Partai Perindo memberikan apresiasi kepada calon presiden dari PDI Perjuangan itu yang berhasil menurunkan angka stunting dengan baik dan bahkan terjun langsung ke lapangan untuk memastikan agar program yang dibuatnya ini berjalan dengan baik. Untuk mengentaskan angka stunting memang tak hanya di daerah saja, melainkan sudah seharusnya hal ini menjadi skala nasional.

Untuk itu, menurut Juru Nasional DPP Partai Perindo, Ike Julies Tiati pemerintah pusat bisa memulai menurunkan angka stunting dari tingkat desa, seperti halnya yang dilakukan oleh Gubernur Jateng itu. Program yang diusung oleh pemimpin yang identik dengan rambut putih ini dianggap bagus sehingga, bisa menjadi contoh dan diimplementasikan di seluruh daerah Indonesia.

Pasalnya, stunting merupakan persoalan yang memang harus diselesaikan dengan sesegera mungkin. Seluruh pihak terbawah yakni, posyandu juga memiliki peran penting untuk menurunkan stunting agar berjalan dengan maksimal. Sebagai informasi tambahan, penurunan stunting di Jawa Tengah sudah dimulai dari tingkat desa, Ganjar Pranowo sebagai pemimpin itu langsung terjun ke lapangan untuk memastikan programnya berjalan dengan baik.

Sementara itu, dalam kesempatan lain, Ganjar mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang, termasuk Presiden Joko Widodo yang dikatakan juga turut mendukung Ganjar. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi membentuk Tim 7 untuk mengembangkan strategi pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Lebih lanjut, Hasto menambahkan, Presiden Jokowi dianggap ‘cawe-cawe’ dalam mengatur strategi komunikasi dan narasi besar untuk Ganjar, dukungan tersebut berbentuk pembentukan Tim 7 yang sudah memasuki rancangan adanya mesin ide. Mesin ide ini nantinya akan mengerluarkan narasi-narasi kepemimpinan Ganjar sebagai penerus Presiden Joko Widodo.

Akan tetapi, nama-nama dalam Tim 7, bentukan Presiden Jokowi itu masih dirahasiakan. Meskipun demikian, Hasto membocorkan sedikit bahwa Tim 7 tersebut merupakan orang-orang yang sudah mendampingi kepemimpinan Jokowi, setidaknya dalam 7 tahun ke belakang. Bahkan, mereka terlibat secara aktif dalam membangun komunikasi yang aktif dari Pak Jokowi ke rakyat. Bocoran lainnya yakni, anggota tersebut berasal dari berbagai kalangan, diantaranya profesor, pakar sosial media, ahli branding, hingga pembuat humor.

Kendati demikian, sosok Ganjar Pranowo bukan hanya mendapatkan dukungan lantaran dari sisi politik saja, melainkan memang kemampuan dan prestasi yang dimilikinya itulah yang mengantarkan dirinya hingga saat ini. Sehingga, tak heran jika jiwa kepemimpinannya yang ditempa dari bawah itu kini telah matang dan siap memimpin Indonesia periode berikutnya.

 

)* Penulis adalah kontributor Gerakan Ganjar Pranowo Menang (Gagasan)

Gaul Humanis Kajati Kaltim

Catatan Rizal Effendi

DALAM urusan penegakan hukum aparat kejaksaan memang tegas. Tapi tak berarti tak ada lagi karakter humanis. Itu yang ditunjukkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Hari Setiyono, SH, MH. Di tengah tugasnya yang berat dan strategis, dia masih sempat menyalurkan hobinya  menyanyi sekaligus menghibur orang lain.

Selasa malam (25/7) kemarin, dia menghadiri launching buku “Bu Mei untuk  Kalimantan Timur” di Baritone Café & Lounge, Sidodadi Samarinda. Kajati datang bersama sang istri, Ibu RR Etty Meiriani. Juga buah hati mereka, Ananta Adhyaksa H dan Inesya W.

Hadir juga Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dan sejumlah tokoh di antaranya Zairin Zain, Rudi Meru, dan Hj Aminah Amins, istri mantan wali kota Samarinda Drs Achmad Amins serta Siti Rahmawati Isran, anak kedua Gubernur Isran Noor.

Sesuai dengan judulnya, itu buku milik Bu Mei atau lengkapnya Dr Hj Meiliana, SE, MM, yang sekarang ini menjadi  ketua Tim Pelaksana Percepatan Kerjasama Pengembangan  Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua dan komisaris utama (Komut) PT Jamkrida Kaltim. Bu Mei purnatugas dari PNS dengan jabatan terakhir Pj Sekdaprov Kaltim tahun 2019.

Buku setebal 82 halaman itu, memuat sebagian perjalanan hidup dan karier Bu Mei. Mulai berkiprah di dunia pemerintahan, di berbagai organisasi sampai niatnya ingin berjuang meraih kursi  di Karang Paci, menjadi anggota DPRD Kaltim pada Pemilu 2024.

“Wah, Ibu Mei mendahului buku saya di-launching. Selamat dan saya salut Bu Mei memang salah satu tokoh perempuan di Kaltim yang tak kenal lelah dalam berkarya dan menjadi inspirasi kita,” kata Wagub Hadi, yang tanggal dan bulan kelahirannya sama dengan Bu Mei, kecuali tahunnya. Mereka sama-sama dilahirkan di Samarinda. Bu Mei tanggal 9 Mei 1959, sedang Hadi 9 Mei 1968. Terpaut 9 tahun.

Kajati juga memuji perjalanan karier Bu Mei yang dtuangkan dalam  buku “Bu Mei untuk Kalimantan Timur.” Apalagi salah satu bagian tulisan dari buku tersebut menceriterakan pertemanan Bu Mei dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan beberapa pejabat di lingkungan Kejagung termasuk dengan Hari Setiyono sendiri.

“Buku yang menarik. Salut dengan semangat kerja yang tak kenal lelah dari Bu Mei. Ini  saya jadikan role model bagi saya dan jajaran  Kejaksaan Tinggi Kaltim,” katanya bersemangat.

Pak Hari dilantik menjadi Kajati Kaltim pada hari Selasa, 7 Februari 2023  bersama 28 pejabat lainnya oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di gedung utama Kejagung Jakarta. Dia menggantikan pejabat sebelumnya  Deden Riki Hayatul Firman, yang memasuki masa purnabakti.

Hari mengaku “pulang kampung” karena sebelumnya ia pernah bertugas sebagai Asisten Pembinaan di Kejati Kaltim tahun 2007-2010. Selepas bertugas dari Samarinda, dia pernah ditempatkan sebagai kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) dan direktur Pembangunan Pengamanan Strategis Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen) di Kejagung RI.

Tugasnya di Kaltim berorientasi pada 3 pesan dan amanat yang disampaikan Jaksa Agung. Pertama, bersinergi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Kaltim. Kedua, akselerasi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum yang menjadi kewenangan Kejati Kaltim. Dan ketiga, mengawal penanganan perkara yang taat prosedur.

Berkaitan dengan penanganan masalah rasuah, Hari Setiyono menegaskan dia berpedoman  pada arahan Presiden Jokowi dan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar kejaksaan lebih fokus pada upaya pencegahan korupsi, selain juga penindakan.

“BENTO BARU”

Peluncuran buku “Bu Mei untuk Kalimantan Timur” berlangsung meriah ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bu Mei. Tumpeng itu dipesan dari  Desy Nataliyana, putri mantan ketua Bappeda Kaltim Asli Amin era Gubernur HM Ardans, SH.

Di masa pensiun Pak Asli Amin sempat buka restoran Kutai, Warung Selera Acil Inun di Jl HM Kadrie Oening. Sayang belakangan tutup padahal sangat digemari terutama masakan berbahan ikan-ikan air tawarnya seperti haruan, baung, dan lais. “Desy mau buka lagi bulan depan, nanti kita undang ya? Namanya Warung Khas Kutai Acil Inun di Jl Kalian 100,” kata Desy bersemangat.

Ada juga kiriman buket bunga dari sahabatnya, Bu Awi, putri Ambo Dalle dari PT Kams Travel. “Selamat atas peluncuran buku Bu Mei,” katanya. Ucapan yang sama juga dari anggota Ganbatte, kelompok kongkow-kongkownya.

Secara khusus Bu Mei menyerahkan bukunya kepada Wagub, Kajati,  Zairin, Ibu Aminah, dan Rahmawati, yang akrab dipanggil Rahmi. Buku itu dibawa oleh Andi Natasya Priyanka Jonsen Simanjuntak, Putri Indonesia Kaltim 2023. “Saya juga suka menulis,” kata Priyanka, yang sempat masuk 15 besar pemilihan Putri Indonesia di Jakarta.

“Alhamdulillah buku saya sudah banyak yang pesan,” kata Bu Mei. Termasuk dari Pak Kajati, Direktur RSKD Balikpapan dr Edy, Kepala SKK Migas Pak Azhari dan Sekda PPU. “Yang mau beli bisa juga datang ke Toko Buku Aziz dan Toko Bagus Samarinda,” tambahnya.

Yang menarik, Bu Mei, Wagub, dan Kajati bersama istri bernyanyi habis-habisan. Terkadang bersama dan ada juga menyanyi masing-masing. Undangan tak menyangka Kajati benar-benar jago menyanyi dan gaul dengan lagu yang dibawakan.

Predikat “bentonya” Kaltim kepada Bu Mei agaknya bisa bergeser.  Sebab, Pak Hari juga piawai menyanyikan lagu milik Iwan Fals itu.  “Wah, ada Bento baru di Kaltim,” kata Bung Syafril Teha Noor (STN), wartawan dan seniman yang terlibat dalam penyusunan Buku Bu Mei bersama Sjarifuddin Hs, Suhartono, dan Romdhon.

Lagu lain yang dibawakan Kajati termasuk juga I saw her standing there dari The Beatles dan Neng Geulis, yang dikenal sebagai lagu Sunda. Sedang Wagub membawakan beberapa lagu andalannya termasuk lagu Batak Sai Anju Ma’au dan  Anak Sekolah-nya Chrisye. Bu Mei membuka dengan lagu hits Chrisye “Andai Aku Bisa,” yang belakangan dipopulerkan lagi oleh Tulus. Sementara Bu Kajati seru juga dengan menyanyikan “Cantik”-nya Kahitna.

Mereka diringi grup musik Starkustik dengan vokalisnya Irma. “Mereka sering mengisi live music di café kami,” kata owner Baritone, Ira Nindya Ramadhan, keponakan Bu Mei.

Kajati Hari Setyono mengatakan, dia sekarang ini lagi menghidupkan beberapa kegiatan olahraga di lingkungan kejaksaan di antaranya olahraga tenis, golf, dan sepeda. “Di kantor ada dua lapangan tenis,” katanya. Dia baru saja menggelar turnamen tenis veteran. “Saya sempat berpasangan dengan Abdul Kahar Mim, alhamdulillah menang,” katanya bersemangat.

Kahar adalah mantan petenis nasional kelahiran Samarinda. Prestasinya cukup mentereng. Pernah juara PON tahun 1989 dan sebelumnya meraih medali emas pada SEA Games 1987. Dia pernah dihadapkan dengan petenis juara dunia Jerman, Boris Becker.

Dulu tenis dan golf  sempat berkembang pesat di lingkungan Kejati Kaltim. Terutama pada era Pak Andhi Nirwanto menjadi Kajati Kaltim tahun 2006 dan juga Pak Monthe. Selepas dari Kaltim, Pak Andhi sempat menjadi Kajati DKI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Wakil Jaksa Agung 2013. Sepertinya pada era Pak Hari, kegiatan olahraga dan nyanyi bangkit kembali. “Biar bekerjanya tetap semangat dan sarat prestasi,” tandasnya memotivasi.(*)

 

Rekor “Kakak” Pecah di GBK

Catatan Rizal Effendi

PARTAI NasDem memecahkan rekor. Ratusan ribu “kakak-kakak” berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (16/7). Mereka adalah kader NasDem dari seluruh penjuru Tanah Air, yang menyatukan tekad dalam Apel Siaga Perubahan (ASP) menyambut Pemilu dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Dalam pergaulan keluarga besar Partai NasDem semua kader mulai yang di bawah sampai  Ketua Umum Surya Paloh (SP) dipanggil “kakak.” Tidak ada di partai lain. Itu adat Nasdem mempererat tali persaudaraan dan membuat tidak ada kader yang merasa direndahkan.

Dalam Rakernas Partai NasDem beberapa tahun lalu, Presiden Jokowi malah memanggil SP dengan sebutan “Kakanda.”  Dalam kamus KBBI dijelaskan bahwa kakanda adalah panggilan lebih hormat atau lebih mesra dari kakak.

Yang menarik ASP  digelar persis pada hari ulang tahun ke-72 kakak SP. Ia dilahirkan di Banda Aceh, 16 Juli 1951. Karena itu ketika tiba di GBK, SP disambut grup band Jamrud dengan lagu “Selamat Ulang Tahun.” Sangat meriah. SP tampak bahagia dan surprised didampingi sang istri, Rosita Barack, yang akrab dipanggil Mamitha.

Mamitha ada hubungan darah dengan Kaltim. Dia orang Samarinda. Ayah ibunya, pasangan Omar Barack dan Aisyah pengusaha besar yang tinggal di kampung HBS, Pasar Pagi. Mamitha adalah tante dari Reino Barack, suami  artis populer Syahrini.

SP dan Rosita menikah pada tahun 1984 dan memiliki seorang anak semata wayang bernama Prananda Surya Paloh. Prananda ikut memegang peranan penting di Partai NasDem. Selain menjadi ketua Garda Pemuda, dia juga ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Partai NasDem 2024.

Sebelum ke GBK, SP sudah dicegat seribu kader dan relawan di NasDem Tower.  Mereka membawa 72 tumpeng berisi aneka penganan khas Indonesia. Ada juga datang ibu-ibu majelis taklim menyanyikan “Mabruk alfa mabruk” diiringi musik rebana. SP juga menerima gelar “Guru Rakyat” atas keberanian dan keteladanannya menjaga demokrasi Indonesia dari Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI)

“Ya Allah Yang Maha Menerangi, berikanlah usia yang panjang, beri kesehatan sempurna, berilah hati yang bahagia kepada abang kami, kepada mentor kami, kepada pemimpin kami, yang hari ini memperingati miladnya yang ke-72,” kata Anies, yang datang ke SP juga bersama istri, Hj Fery Farhati Ganis.

“Selamat ulang tahun, Kakak SP. Kami adalah anak-anak Bapak. Kami tegak lurus di barisan Bapak. Kami tidak akan pernah meninggalkan Bapak atas keputusan yang sudah diambil. Karena ini adalah kewajiban kami sebagai kader,” tandas Ahmad Ali, wakil ketua umum Partai NasDem sebagai koordinator ASP.

PAKAI SERAUNG

Di tengah warna biru yang meronai sekujur GBK, juga hadir kader NasDem dari Kalimantan Timur (Kaltim). Ketika tampil di acara defile, semua menggunakan seraung Dayak. Ketua Umum DPW Isran Noor yang juga gubernur Kaltim tidak bisa hadir karena melakukan kunjungan kerja ke Belanda. Tapi sejumlah pengurus lainnya turun ke lapangan di antaranya sekretaris Fatimah Asyari, Wakil Ketua Bappilu Syarifuddin Tangalindo dan Ketua DPW Garda NasDem Celni Pita Sari.

Sejumlah ketua DPD juga datang. Di antaranya Ketua DPD Balikpapan Ahmad Basir, Ketua DPD PPU Nanang Ali, dan Ketua DPD Samarinda H Joha Fajal. Ada juga beberapa bacaleg, Nabil Said Amin (bacaleg DPR RI), Andi Burhanuddin Solong (bacaleg DPRD Kaltim), Aco Kamaruddin (bacaleg DPRD Kaltim Balikpapan), H Syahabudin (bacaleg DPRD Kaltim dapil Kukar) serta bacaleg lainnya dari kabupaten dan kota.

Di kursi undangan VIP, selain kehadiran Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, yang  menarik soal kehadiran ada 3 “utusan khusus” Partai Golkar yaitu Ketua DPP Christina Aryani, Ketua Bakumham Supriansa dan Waketum Rizal Mallarangeng. “Beri tepuk tangan atas kehadiran mereka,” kata SP.

“Itu biasa saja, karena Bang Surya alumnus Golkar. Pak Prabowo juga alumnus Golkar,” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditanya wartawan. “Kehadiran kami sebagai bentuk penghargaan atas undangan yang dilayangkan Partai NasDem,” ujar Christina.

Ketika diminta menyampaikan pidato politiknya, Anies Baswedan membuat kejutan. Sebab, sebagian besar disampaikan dalam bentuk doa. Anies berdoa agar Partai NasDem dan dirinya dilindungi dari kedengkian dan kezaliman, serta tak menjadi sasaran fitnah.

“Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, Yang Mahakuat, dalam perjalanan ke depan lindungi kami dari kedengkian dan kezaliman, jangan jadikan kami sasaran fitnah, sibukkanlah orang zalim dengan yang zalim lainnya selamatkan kami dari tipu daya dan kejahatan, limpahkanlah kesabaran kami dan teguhkanlah pendirian kami,” ujarnya dengan khusyuk.

Dia juga mendoakan bangsa Indonesia mulai rakyat sampai pemimpinnya termasuk para penyelenggara negara, aparat sipil, penegak hukum, tenaga pendidikan dan kesehatan juga anak-anak mendapatkah berkah dalam mengatasi berbagai persoalan tugas dan hidup.

Anies juga berdoa untuk kedamaian. “Ya Allah lindungi masyarakat kami, jadikan kampung kami kampung yang rukun, jadikan desa kami desa yang guyub yang saling menolong saling melindungi. Jadikan perbedaan antara kami sebagai penguat bukan sebagai pemisah,” ujarnya.

Ada juga bagian doa Anies bagi mereka yang berutang. “Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, Yang Maha Melepas, dan Maha Mencukupkan, berikan kepada kami yang sedang terlilit utang, baik utang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir, kami berlindung kepada-Mu dari lemah dan sedih, dari lemah dan malas dari lilitan utang dan penipuan serta tindakan kesewenang-wenangan,” katanya.

Sementara itu dalam orasi politiknya, ada beberapa hal penting disampaikan Kakak SP. Mulai soal hilangnya budaya gotong royong, soal revolusi mental era Jokowi yang belum berhasil sampai alasan mendukung Jokowi dan memilih Anies Baswedan menjadi capres 2024.

Dia menyebut bangsa Indonesia kini semakin jauh dari budaya kegotongroyongan dan berubah menjadi bangsa yang individual, pragmatis, dan penuh kepura-puraan.

Revolusi mental yang digerakkan Presiden Jokowi senapas,  sebangun, dan sejalan dengan misi gerakan perubahan atau restorasi Partai NasDem. “Tapi sayang seribu kali sayang, sayang seribu kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani yang kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki?” kata SP.

Dalam bagian lain dia menegaskan bahwa Partai NasDem konsisten mendukung Anies karea dianggap sosok yang menghormati pluralisme. “Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan, pluralisme yang kita hargai bukan hanya di bibir, tapi juga dalam praktik kehidupan yang nyata,” tandasnya.

Pluralisme diartikan orang sebagai paham yang menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan atau memperbolehkan kelompok berbeda itu tetap menjaga keunikan budayanya sebagai ciri khas masing-masing.

Sehari setelah gelar ASP, di Istana berlangsung reshuffle kabinet. Yang menarik, sorenya Surya Paloh diterima Presiden Jokowi. Sudah lama mereka tidak bertemu. “Mungkin hari Senin hari baik sehingga saya diundang ke Istana,” jelasnya.

Di tengah suasana perbincangan yang tidak terlalu formal itu, SP mengakui Jokowi sempat menanyakan sosok cawapres dari Anies Baswedan. Dia menjelaskan bahwa sosok cawapres masih berada di genggaman Anies. Tidak tertutup kemungkinan juga bakal ada pertemuan antara Jokowi dan Anies.

Sebelum berangkat ke Istana, pagi-pagi SP sudah berada di NasDem Tower. Sejumlah kader NasDem dari berbagai daerah yang datang ke sana termasuk dari Balikpapan sempat bertemu. “Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kakak SP, semoga sehat dan terus memimpin kami,” kata Ahmad Basir.(*)

“Perang” Baru di  Sidrap

Catatan Rizal Effendi

SIDRAP itu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Lengkapnya, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ibu kotanya Pangkajene Sidenreng. Wilayahnya yang berbatasan dengan Enrekang, Barru, Parepare, dan Pinrang dikenal dengan kincir anginnya yang menghasilkan tenaga listrik 75 megawatt.

Tapi nama Sidrap juga ada di Kalimantan Timur (Kaltim). Meskipun wilayahnya hanya setingkat dusun atau kampung, yang letaknya di antara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan Kota Bontang. Mungkin juga nama itu diberikan oleh orang-orang Sidrap yang merantau ke sana. Sesekali memang ada makanan khas Sidrap, nasu palekko.

Yang menarik, kampung Sidrap itu menjadi pusat sengketa batas wilayah di antara dua daerah tingkat dua tadi. Perselisihan itu berlangsung cukup lama. Sekitar 18 tahun, yakni sejak 2005. Bayangkan. Dan selalu memuncak jika menjelang Pemilu terutama pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemantiknya tiada lain karena berkaitan dengan urusan hak pilih warganya.

Waktu Pilkada serentak 2020 termasuk pemilihan wali kota (Pilwali) Bontang dan pemilihan bupati (Pilbup) Kutim, sebagian besar warga Sidrap ikut mencoblos ke TPS Bontang bukan ke TPS di Kutim. Meski wilayahnya secara resmi berada di Kutim.

Sidrap memanas lagi pekan ini menyusul keputusan Pemerintah Kota Bontang menggandeng kuasa hukum Hamdan Zoelva  melakukan gugatan  ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) untuk memenangi perebutan Kampung Sidrap.

Hamdan Zoelva atau lengkapnya Dr Hamdan Zoelva, SH, MH adalah ketua MK periode 2013-2015. Orang semua tahu dia tokoh hukum dan politik yang sudah malang melintang dengan profesinya. Karena itu gugatan yang dilakukan Pemkot Bontang tidak main-main. Apalagi APBD Pemkot Bontang menyisihkan anggaran Rp 3,7 miliar untuk menyukseskan gugatan tersebut.

Menurut Kabag Hukum Pemkot Bontang Saifullah, pihaknya juga menyiapkan 165 dokumen untuk memperkuat data dalam memenangkan gugatan. Dokumen itu mereka serahkan kepada Hamdan Zoelva, yang telah ditunjuk sebagai kuasa hukum.

Penunjukan Hamdan Zoelva ditandai dengan penandatanganan surat kuasa dari Pemkot Bontang yang berlangsung di kediaman resmi Wali Kota Bontang Basri Rase, Minggu (9/7) lalu. Basri Rase bersama  Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan  menandatangani surat kuasa tersebut lalu menyerahkan kepada Hamdan Zoelva.

“Apa pun hasilnya nanti, Pemkot Bontang siap menghargai keputusan hukum. Tapi kita percaya Pak Hamdan sudah berpengalaman. Kita minta doa dari masyarakat Sidrap, agar hasilnya sesuai harapan kita semua,” kata Basri bersemangat.

Hamdan sendiri menegaskan, mereka akan melakukan dua gugatan sekaligus. Satu ke MK berkaitan dengan gugatan judicial review terhadap perundang-undangan tapal batas. Yang kedua ke MA terkait Permendagri yang menetapkan tapal batas Sidrap.  “Kita meyakini gugatan ini memberikan hasil yang terbaik bagi Bontang dan Sidrap,” jelasnya.

Dia memperkirakan keputusan hukum tentang Kampung Sidrap turun sebelum akhir tahun 2023, sehingga kepastian statusnya sudah jelas sebelum Pemilu serentak Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mendukung penuh gugatan tersebut. Maklum dia tinggal di Kampung Sidrap tapi memiliki KTP Bontang. “Kami merasakan sulitnya mendapat dukungan pembangunan seperti pembangunan jalan, kesehatan dan pendidikan dari Pemkot Bontang karena terbentur regulasi dari Pemkab Kutim,” jelas politisi Gerindra ini.

Dalam beberapa kali pertemuan di tingkat provinsi, hampir disepakati kalau Kampung Sidrap masuk wilayah Bontang. Pada bulan Oktober 2021 lalu, Gubernur Isran Noor pernah menyatakan bahwa  Sidrap memang layak masuk wilayah Bontang. Pemprov Kaltim juga sudah bersurat ke Mendagri.   “Jadi tidak ada alasan lagi bagi Kutim menghalangi proses pemindahan status wilayah,” jelasnya.

Menurut Gubernur, secara geografis Kampung Sidrap lebih dekat dengan kota Bontang. Karena itu wajar kalau masuk ke wilayah tersebut. “Kasihan masyarakat kalau mengurus administrasi harus pergi jauh ke Kutim,” ujar mantan bupati Kutim tersebut.

KUTIM NGOTOT LAGI

Pemkab Kutim yang tadinya hampir menerima kesepakatan itu, belakangan berubah lagi. Terutama karena reaksi yang keras dari tokoh dan masyarakatnya. “Kita yang memperjuangkan Sidrap lepas dari Taman Nasional Kutai (TNK), jadi tidak bisa Bontang seenaknya mengambil wilayah tersebut. Kalau pertimbangannya faktor kedekatan, sekalian aja ambil Kecamatan Teluk Pandan,” sindir warga Kutim, Irwan.

Ketua DPRD Kutim Joni juga menegaskan, secara hukum kampung Sidrap merupakan bagian wilayah Kutim. Itu sesuai dengan Permendagri No 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah antara Kota Bontang dengan Kutim dan Kutai Kartanegara (Kukar).

“Karena itu kami tetap mempertahankan Kampung Sidrap, yang telah disepakati bersama dan dikuatkan oleh Permendagri tadi, kecuali ada keputusan lain,” jelasnya.

Dalam Permedagri itu ditegaskan, Kampung Sidrap seluas 164 hektare masuk wilayah Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutim.

Pada awalnya sesuai data Disdukcapil Kutim, hanya ada 4 RT di wilayah Sidrap. Karena itu statusnya  disebut dusun. Namun belakangan wilayah tersebut dimekarkan menjadi 7 RT.  dan berubah menjadi Kampung Sidrap.

Yang unik, sejumlah warga Sidrap memegang KTP Bontang. Sesuai data 2010, diketahui sudah ada 2.000 jiwa warga Sidrap mencatatkan diri sebagai warga Bontang dan melakukan perekaman E-KTP Bontang. Angka ini sudah pasti bertambah dan diperkirakan jumlah lebih 3.000 orang.

Sekkab Kutim Trisno menyatakan mustahil Kampung Sidrap  bisa masuk ke wilayah Bontang. “Kita merasa tidak ada permasalahan batas antara Kutim dan Bontang. Yang ada masalah ekonomi dan politik,” tandasnya.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan, pihaknya tidak akan melepas wilayah Sidrap ke Pemkot Bontang. Dia berpatokan dengan Permendagri No 25 Tahun 2005 tentang penentuan batas wilayah Bontang, Kutim, dan Kukar. “Warga Sidrap harus menyadari kalau wilayahnya ada di Kutim. Kita juga siap membangun Sidrap,” tandasnya.

Menyaksikan “perang” perebutan wilayah Sidrap, saya jadi teringat perseteruan Pemkot Balikpapan dengan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dalam perebutan wilayah Kelurahan Mentawir.     Untunglah sengketa itu berakhir damai, meski sempat ada gugatan juga dari PPU ke MA.

Seorang teman kirim pantun kepada saya. “Dari Sidrap sampai Mentawir. Jangan lupa beli sirap dan kecipir. Kalau Bontang dan Kutim tak saling cibir. Urusan Sidrap insya Allah akan manis berakhir.”(*)

« Previous Page — Next Page »