Dirayakan, Tapi Tak Diberdayakan: Potret Ketimpangan Gender di Kalimantan Timur

Oleh : Riyawan S.Hut

Hari Ibu setiap 22 Desember kerap dirayakan dengan bunga, ucapan manis, dan narasi pengorbanan tanpa henti. Namun, di balik gemerlap simbol kasih sayang itu, tersimpan sejarah panjang perlawanan perempuan yang kerap terlupakan. Hari Ibu di Indonesia bukan lahir dari tradisi domestik, melainkan dari keberanian perempuan menantang ketidakadilan sosial dan politik.

Penetapan Hari Ibu dilakukan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Nomor 316 Tahun 1959 sebagai penanda Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta pada 1928. Kongres tersebut menjadi ruang konsolidasi penting bagi perempuan dari berbagai latar belakang untuk membicarakan isu besar: kemerdekaan bangsa, keadilan sosial, pendidikan perempuan, serta martabat yang selama ini terpinggirkan. Sejak awal, Hari Ibu adalah simbol perjuangan dan kesadaran politik, bukan sekadar perayaan seremonial.

Hari Ibu dan Akar Perlawanan Perempuan

Sejarah mencatat bahwa perempuan Indonesia pernah secara kolektif melawan pembatasan peran yang membelenggu ruang hidup mereka. Mereka keluar dari batas dapur dan rumah tangga, menuntut pengakuan sebagai subjek bangsa yang memiliki hak berpikir, bersuara, dan menentukan masa depan.

Namun seiring berjalannya waktu, makna politis Hari Ibu perlahan menyempit. Ia lebih sering direduksi menjadi simbol kelembutan, pengabdian, dan pengorbanan, alih-alih perlawanan dan daya tawar. Padahal, esensi Hari Ibu justru bertumpu pada kesadaran gender.

Gender bukan kodrat biologis, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma, budaya, dan relasi kuasa. Ia menentukan siapa yang berhak memimpin, siapa yang bekerja di ranah publik, dan siapa yang memikul beban domestik tanpa pengakuan ekonomi. Ketika pembagian peran ini diterima tanpa kritik, ketimpangan pun diwariskan lintas generasi atas nama tradisi.

Di sinilah Hari Ibu seharusnya menjadi momentum refleksi kritis: apakah sistem sosial yang kita rawat benar-benar adil bagi perempuan, atau justru terus membatasi ruang gerak dan suaranya?

IDG Kalimantan Timur Turun Tajam, Perempuan Kehilangan Kuasa

Pertanyaan tentang keadilan gender tidak cukup dijawab lewat wacana normatif. Negara mengukurnya melalui data. Badan Pusat Statistik menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk melihat sejauh mana perempuan memiliki peran nyata dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik.

Data terbaru menunjukkan IDG Kalimantan Timur tahun 2024 berada di angka 61,41 poin, turun drastis 7,55 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 68,96. Penurunan ini mencerminkan melemahnya posisi perempuan di ruang-ruang strategis, terutama dalam politik.

Keterlibatan perempuan dalam politik di Kalimantan Timur tercatat hanya sekitar 12 persen, angka yang jauh dari ideal untuk mencerminkan pemberdayaan. Rendahnya representasi ini berdampak langsung pada minimnya perspektif perempuan dalam perumusan kebijakan publik dan arah pembangunan daerah.

Meski demikian, capaian perempuan di sektor kesehatan dan pendidikan relatif lebih baik. Harapan hidup perempuan tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki, begitu pula harapan lama sekolah. Namun, realitasnya masih timpang. Rata-rata lama sekolah perempuan baru mencapai 10,2 tahun, belum menyentuh standar kelulusan SMA, yang berdampak pada peluang kerja dan posisi ekonomi.

Kesenjangan juga terlihat jelas pada aspek pendapatan per kapita. Di sejumlah kabupaten dan kota, pendapatan perempuan jauh tertinggal dibanding laki-laki. Fakta ini menempatkan Kalimantan Timur dalam kategori capaian pembangunan gender yang masih rendah dan timpang, perempuan hadir dalam pembangunan, tetapi belum memiliki kuasa yang setara.

IPG Mendekati Setara, Keadilan Masih Jauh

Selain IDG, Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur kesenjangan capaian dasar pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kalimantan Timur tahun 2024 tercatat 87,46, mendekati angka 100 yang menandakan kesetaraan.

Namun angka ini perlu dibaca secara kritis. IPG yang relatif tinggi tidak otomatis berarti keadilan gender telah tercapai. Perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan belum diimbangi dengan pemberdayaan di bidang ekonomi dan politik. Selama perempuan masih tertinggal dalam pendapatan dan minim terlibat dalam pengambilan keputusan, kesetaraan tersebut masih bersifat semu.

Pada akhirnya, indikator gender bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan potret jujur tentang wajah keadilan sosial. Selama perempuan belum diberi ruang setara dalam menentukan arah pembangunan, maka pembangunan yang adil dan inklusif hanya akan menjadi slogan.

Tokoh-tokoh dunia seperti Ruth Bader Ginsburg, Malala Yousafzai, Hillary Clinton, Audre Lorde, dan Maya Angelou telah lama mengingatkan bahwa keadilan gender bukan slogan manis, melainkan fondasi demokrasi.

Hari Ibu seharusnya menjadi alarm pembangunan. Sebab ketika satu perempuan kehilangan kuasa, keadilan sosial sejatinya belum pernah benar-benar hadir.

Demokrasi Tak Hanya Politik, Pasar dan Dunia Usaha Ikut Dibahas

KUKAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur terus mendorong penguatan pemahaman demokrasi di seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang menyasar kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Upaya ini dilakukan agar praktik demokrasi di daerah berjalan sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Penguatan Demokrasi ke-12 yang digelar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (20/12/2025), mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Pasar dan Dunia Usaha”.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menegaskan pentingnya peran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat, termasuk di sektor ekonomi dan usaha.

Menurutnya, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses politik, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya bagaimana pasar dan pelaku usaha menjalankan hak dan kewajibannya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

“Demokrasi juga harus diterapkan dalam pasar dan dunia usaha, dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara, Rinda Desianti, memaparkan peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, aturan hukum, serta kepentingan publik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Sementara itu, akademisi Masrani, menyoroti pentingnya kesadaran pelaku pasar dan dunia usaha terhadap nilai-nilai demokrasi, termasuk keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial.

Menurutnya, pasar yang sehat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hak dan kewajiban semua pihak dijalankan secara seimbang.

“Pasar yang sehat lahir dari keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan,” terangnya. (intan)

Ayo! Kita Beli Hutan Bukit Soeharto

Catatan Rizal Effendi

LAGI seru di jagat media sosial isu ajakan membeli hutan. Datangnya dari kelompok pelestari lingkungan, Pandawara Group. Mereka melempar ide itu melalui akun Instagram, @pandawaragroup, hari Jumat (5/12) lalu.

“Lagi ngelamun, tiba-tiba aja kepikiran gimana kalo masyarakat Indonesia bersatu berdonasi beli hutan agar tidak dialihfungsikan,” tulis mereka.

Pandawara Group adalah kelompok pemuda inspiratif dari Bandung yang terkenal karena aksi bersih-bersih lingkungan (sungai dan pantai), yang mereka viralkan di medsos. Pandawa berarti lima saudara, sedang wara dalam bahasa Sunda artinya baik. Jadi Pandawara itu adalah “lima kebaikan.”

Masyarakat terutama warga netizen pasti mahfum. Ide membeli hutan muncul lantaran adanya keprihatinan melihat nasib hutan di Indonesia yang sudah “terjual” dan “tergadai,” hingga menimbulkan bencana dan korban seperti terjadi di Sumatra.

Ternyata ide tersebut disambut antusias dari sejumlah kalangan artis dan pesohor. Penyanyi Vidi Aldiano dan Atta Halilintar tertarik ikut serta. Bahkan aktor Denny Sumargo sudah menyiapkan dana Rp1 miliar pertama untuk membeli hutan tersebut.

“Kalau kemudian akhirnya gagasan ini bisa terwujud, lucu juga ya. Gue punya saham hutan Rp1 miliar dan enggak akan gue tebang sama sekali. Ya karena untuk menjaga hutan kita,” kata Denny, yang akrab dipanggil Densu.

Terinspirasi dari gagasan Pandawara, saya ingin juga mengajukan usul dan mengajak kita semua patungan membeli Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Biar menjadi momentum masyarakat khususnya rakyat Kaltim lebih peduli terhadap hutan dan alam di sekelilingnya.

Sehubungan itu, ada beberapa alasan yang bisa menjadi pertimbangan mengapa kita harus membeli dan menyelamatkan Tahura Bukit Soeharto.

Pertama, lokasinya mudah dijangkau. Persis di pertengahan jalan nasional Balikpapan-Samarinda. Kawasan ini sebenarnya masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tapi lebih dekat dengan Samarinda dan Balikpapan. Malah sekarang masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jadi mudah dilihat, didatangi dan diawasi.

Kedua, potensi hutan Bukit Soeharto sangat istimewa. Karena bagian dari jenis hutan hujan tropis yang kaya dengan pepohonan raksasa jenis Dipterocarpaceae serta satwa liar seperti monyet, orangutan, beruang madu, babi dan payau. Bukit Soeharto bisa menjadi laboratorium alam untuk berbagai penelitian dan pembelajaran lingkungan. Itu sebabnya Fakultas Kehutanan Unmul menjadikan Bukit Soeharto sebagai hutan pendidikan. Menteri LHK Prof Siti Nurbaya juga pernah menyatakan Bukit Soeharto akan menjadi koridor satwa di IKN. Malah di situ ada Wanariset yang menangani peliaran orangutan.

Ketiga, nama Tahura ini diambil dari nama presiden kita ke-2, Soeharto.  Di tahun 1968 dia pernah singgah di sana dalam perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda. Ratu Beatrix dari Belanda juga pernah berkunjung. Ratu sangat memuji dan mengagumi keindahan dan keunikan hutan Bukit Soeharto. Presiden Jokowi juga pernah ke Bukit Soeharto ketika menentukan lokasi IKN. Jadi Bukit Soeharto sangat bersejarah dan penting keberadaannya.

Keempat, ini yang harus menjadi perhatian serius buat kita semua.  Meski berada di pinggir jalan dan mudah dijangkau, kondisi Tahura Bukit Soeharto sangat teraniaya dan menuju kehancuran. Baru-baru ini anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz singgah di sana. Dia sempat menyusuri hutan tersebut dan menunjuk beberapa titik hutan di Bukit Soeharto yang dibabat habis lalu dibakar. Padahal di situ ada pengumuman larangan. “Saya sedih,” katanya.

Pada tahun 2019, Doni Fahroni yang saat itu menjadi Kasi Perencanaan Pemanfaatan Hutan UPTD Tahura mengungkapkan, kawasan hutan Bukit Soeharto memang sudah rusak. Dari puluhan ribu hektare luasnya hanya 4.500-an hektare saja yang masih mengandung vegetasi alami sebuah hutan tropis. Sumber lain menyebut 71 persen dari areal Bukit Soeharto dalam kondisi kritis.

Sejak dulu Bukit Soeharto sudah dirambah tangan-tangan manusia. Survei tahun 2008 saja sudah mengetahui ada 32 ribu penduduk tinggal di sana. Apalagi sekarang. Mereka itu tak sekadar tinggal, tapi juga berkebun dan mencari hasil hutan.

Tahun 70-an masyarakat Bukit Soeharto terkenal sebagai penghasil lada. Sukses dan tiap tahun banyak yang berangkat umrah dan naik haji. Selain lada, ada juga yang menanam buah naga. Turus untuk lada dan buah naga umumnya dari kayu ulin yang mereka tebang semaunya di hutan Bukit Soeharto. Sebagian kayu ulinnya juga dijual ke luar karena harganya mahal. Padahal ulin termasuk jenis kayu yang dilarang ditebang.

Ketika terjadi musim kemarau tahun 1982, 1985, 1993 dan 1998, Bukit Soeharto ikut terbakar. Orang yang melintas di jalan bisa menyaksikan api merambat di mana-mana. Apalagi malam hari. Malah ada yang menjalar di dalam tanah karena ada batu baranya. Sempat ada titik api di lantai hutan berumur lebih 10 tahun.

Sekarang kawasan Bukit Soeharto diamuk dengan perkebunan kelapa sawit dan penambangan batu bara liar. Kabarnya di situ tersimpan 150 juta ton batu bara. Siapa yang tidak ngiler. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkap, kerugian negara akibat tambang liar di Bukit Soeharto mencapai Rp5,7 triliun. Bayangkan, lebih dua atau tiga kali APBD Kaltim.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Dr Myrna Asnawati Safitri mengakui, Tahura Bukit Soeharto sekarang di bawah kewenangan Otorita IKN. Tetapi saat diterima kondisinya sebagian sudah rusak. Perambahan dan alih fungsi terjadi, selain dijadikan permukiman dan kebun masyarakat, juga ada kegiatan penambangan dan perkebunan sawit illegal. Ada juga jual beli lahan.

Menurut Myrna, sejak 2023 sudah dibentuk Satgas Gabungan dari Otorita IKN bersama Polda, Kodam, Kejati, Kemhut, ESDM dan Dishut. Hasilnya sudah ada penindakan. Tersangkanya diseret ke pengadilan. Khusus perambahan dan jual beli lahan dilakukan pendekatan persuasif. “Jika masih bandel ya kita lanjutkan ke Gakkum,” tandasnya.

Berkaitan dengan hutan pendidikan di Bukit Soeharto, kata Myrna, masih menjadi tanggung jawab Unmul. “Kita sudah berkomunikasi dengan Rektor untuk mencari opsi-opsi solusi terbaik,” jelasnya.

TIDAK MEMUNGKINKAN

Bukit Soeharto dirintis menjadi zona pelestarian sejak era Gubernur Kaltim A Wahab Sjahranie dan Erry Soepardjan pada tahun 1976-1978. Luasnya saat itu ditetapkan 33.760 hektare.

Kemudian atas instruksi Presiden Soeharto, Menteri Pertanian mengeluarkan SK Penetapan No 818/Kpts/Um/II/1982 sebagai Hutan Lindung pada 1982 dengan luas agak lebih kecil yaitu 27 ribu hektare.

Pada 1987, bagian dari kawasan Bukit Soeharto seluas 23.800 hektare diubah statusnya menjadi Hutan Wisata Alam (WA). Belakangan melalui SK Menhut luasnya ditingkatkan menjadi 64.850 hektare.

Setelah puluhan tahun berjalan baru pada tahun 2004 status Kawasan Bukit Soeharto diubah menjadi Taman Hutan Raya dengan luas 61.850 hektare. Kemudian luasan itu bertambah di 2009 menjadi 67.766 hektare berdasarkan SK Menhut No 577/Menhut-11/2009.

Bisakah hutan seperti Tahura Bukit Soeharto kita beli? Sepertinya tidak, meski ada  beberapa negara di antaranya Brazil dan Kosta Rika yang memiliki skema pembelian lahan oleh individu atau komunitas.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Dalam UU No 41 Tahun 199 tentang Kehutanan juga menyatakan bahwa seluruh kawasan hutan dalam wilayah Indonesia berada di bawah penguasaan negara.

Sekarang ini orang hanya bisa memanfaatkan hutan. Dulu izin pengusahaan hutan dinamai izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Tapi sekarang diubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).  Sedang mereka yang mengelola tambang bentuk izinnya bernama Izin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk izin Perkebunan kelapa sawit dinamai Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Rata-rata masa berlaku izin tersebut antara 20 sampai 35 tahun. Dan masih bisa diperpanjang.

Kalau kita tak bisa membeli hutan Bukit Soeharto, apa yang harus kita lakukan? Komitmen kita Tahura Bukit Soeharto harus diselamatkan.  Mungkin tata kelolanya harus diperbaiki. Lebih banyak melibatkan masyarakat dan dunia swasta. Soeharto sudah jadi pahlawan nasional, tinggal bukitnya yang kita butuh para pahlawan lingkungan. Siapa tertarik?(*)

Tujuh Tahun “Mulianya” UM

Catatan Rizal Effendi

UNIVERSITAS MULIA (UM) Balikpapan merayakan dies natalisnya ke-7, Kamis (18/12) pagi. Acara berlangsung di dalam kampus, di ballroom yang mereka beri nama Cheng Ho. Bangunan yang bergaya kekaisaran Tiongkok dengan warna menyala. Cheng Ho adalah laksamana armada terhebat pada masa Dinasti Ming, yang sempat menjelajah Indonesia.

Sebelum Cheng Ho berdiri, UM sudah memiliki gedung utama yang juga ikonik. Namanya gedung White Campus. Terilhami desain Museum Nasional Singapura. Jadi agak bergaya bangunan Eropa. Yang meresmikannya Gubernur Kaltim Prof Awang Faroek Ishak dan Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal pada 15 November 2014. Saya juga hadir sebagai Wali Kota Balikpapan.

Ada yang tanya apa artinya dies natalis? Istilah itu dari bahasa Latin. Artinya hari kelahiran atau hari jadi. Lazimnya frasa ini digunakan pada perayaan hari jadi sebuah perguruan tinggi.

Suasana perayaan dies natalis UM berlangsung meriah. Ada berbagai kegiatan dilakukan. Di antaranya berbagai pertandingan olahraga seperti bulutangkis, catur dan tenis meja antarcivitas akademika. Juga digelar jualan kaki lima yang dinamakan “Pasar Pagi Mulia.” Dan pemberian penghargaan khusus kepada civitas akademika.

Terpilih sebagai Fakultas Kerjasama Terbaik 2025 adalah Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Prodi dengan AMI Terbaik diberikan kepada S1 Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Prodi dengan Penggunaan Lentera Terbaik adalah S1 Sistem Informasi PSDKU Samarinda, Dosen Terbaik Agus Wijayanto, S.Kom, M.Kom serta Tenaga Kependidikan Terbaik, Aslina Dua Beda, S.Ak.

“Alhamdulillah tidak terasa usia UM sudah tujuh tahun. Kami bersyukur ada beberapa kado Istimewa kami terima, yang menunjukkan UM makin maju dan berkembang,” kata Rektor UM Prof Dr Ir Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si penuh kebahagiaan.

Kado istimewa itu antara lain, UM menerima hasil akreditasi dengan nilai “baik sekali.” “Kabar itu baru kami terima kemarin, jadi benar-benar menjadi kado Istimewa. Kami bertekad ke depan UM harus mampu meraih akreditasi unggul,” kata Rektor disambut tepuk tangan undangan yang hadir.

Selain itu, UM juga punya tambahan gedung baru berlantai 3. Lokasinya di belakang gedung Cheng Ho. Gedung baru itu menambah kapasitas UM untuk menerima mahasiswa baru.

Dengan adanya program Gratispol dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, UM seperti perguruan tinggi lainnya mengalami peningkatan jumlah mahasiswa yang masuk. “Soalnya sekarang gratis, jadi yang tidak mampu bisa kuliah. Terima kasih Pak Gubernur,” kata Direktur Eksekutif UM Dr Agung Sakti, SH, MH.

Gubernur sendiri tak bisa hadir. Tapi dia mengutus Staf Ahli drh. Arief Murdiyatno untuk membacakan sambutannya. “Gubernur berterima kasih program Gratispol bisa berjalan dengan baik. “Tahun 2026 ada 124 ribu mahasiswa yang bakal mendapat program Gratispol,” jelasnya.

Turut hadir yang mewakili Pangdam VI/MW dan Kapolda Kaltim. Juga wakil dari Forkompida Balikpapan.

PROGRAM KULIAH RT

UM yang mempunyai tagline “Mulia dalam Riset, Unggul dalam Inovasi” juga membuka program khusus yang menarik. Yaitu kuliah S1 bagi ketua RT pada tahun ajaran 2025/2026. Ada 27 RT yang berpartisipasi. Ada yang mengambil prodi hukum, ada juga yang mengeluti manajemen. “Mereka sangat bersemangat,” kata Muslimin, yang ditugasi UM menjelaskan program ini kepada  para RT.

Kampus UM yang bercokol di Jl ZA Maulani No 9, Balikpapan Selatan  berdiri tujuh tahun lalu menyusul terbitnya SK pendirian No 1149 dari Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) pada tanggal 18 Desember 2018.

UM sendiri adalah gabungan dari tiga perguruan tinggi milik Yayasan Airlangga yaitu STMIK Balikpapan, STMIK Sentra Pendidikan Bisnis (SPB) Samarinda dan ASMI Airlangga Balikpapan. Pendiri dan ketua Yayasan Airlangga pertama adalah alm H Hasyim Machmud, ayah kandung Agung Sakti. Sekarang ketua yayasan diteruskan kakak kandung Agung, Hj Mulia Hayati Deviantie.

Haji Hasyim punya niat dan semangat yang mulia. Dia mengabdikan hidupnya bergerak di bidang pendidikan. Karena itu saya selaku wali kota pernah menganugerahi penghargaan Warga Kota Terbaik pada HUT Kota Balikpapan beberapa tahun lalu.

Dies Natalis UM ke-7 diwarnai juga dengan orasi ilmiah yang disampaikan Rafly Muzady, ST, MT dari Kediputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Orasinya menarik dan menggambarkan wajah IKN ke depan yang benar-benar didesain dengan teknologi digital. Judulnya: “Pengembangan Infrastruktur Kota Cerdas Menuju IKN Sebagai Pusat Pemerintahan Digital.”

Selain itu juga ditandangani kerjasama penelitian fakultas UM dengan Badan Riset dan Inovasi Provinsi Kaltim. Hadir langsung Kepala Badan Riset dan Inovasi Kaltim Dr M Fitriansyah, ST, MM.

Dewan Pembina Yayasan Airlangga Drs Satria Dharma memberikan cinderamata buku karyanya kepada pejabat yang hadir. Sementara Dr Agung juga menyerahkan buku tentang Kelangkaan Air Bersih di Kota Balikpapan hasil Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan UM bekerjasama dengan Balikpapan Water Forum.

Sebelum merayakan dies natalis, UM persis 1 Desember lalu menggelar wisuda ke-7 di Hotel Novotel Balikpapan yang diikuti 361 wisudawan. Dari jumlah itu, 54 persen meraih predikat cumlaude dan 45 persen meraih nilai tinggi.

Saat itu, UM juga menandatangani MoU dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kaltim dalam rangka memperluas jejaring akademik dan kontribusi pendidikan di daerah ini.

Sebelum pulang saya bersama undangan lainnya termasuk Rektor STIEPAN Prof Suhartono dijamu Rektor UM Prof Ahsin dan Direktur Eksekutif Dr Agung Sakti. Prof Suhartono memuji kemajuan yang dicapai UM. “Perguruan tinggi di daerah ini harus makin maju karena kita berada di wilayah IKN.,” kata Suhartono, yang pernah menjadi Komisaris Utama Bankaltimtara.(*)

Reformasi Polisi di Kaltim

Catatan Rizal Effendi

KETUA Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Prof Jimly Asshiddiqie datang ke Kaltim, Selasa (16/12). Tujuannya untuk menyerap aspirasi daerah. Dia didampingi anggota tim, Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri, yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

Karena keterbatasan waktu acara digelar di Balikpapan. Kampus oranye Universitas Balikpapan (Uniba) di Jl Pupuk yang dipilih. “Kita senang Uniba diberi kepercayaan sebagai tuan rumah,” kata Rektor Uniba Dr Isradi Zainal dan Ketua Yayasan, Dr Rendy Ismail.

Rektor menyediakan ruangan Putri Karang Melenu di lantai 8 gedung Fakultas Kedokteran. Uniba baru saja membuka Fakultas Kedokteran. Surprised, soalnya ini fakultas kedokteran pertama di Balikpapan dan kedua di Kaltim setelah Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

Seperti diketahui, KPRP dibentuk Presiden Prabowo untuk merespon tuntutan masyarakat menyusul adanya kerusuhan yang terjadi pada bulan Agustus silam di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Anggota tim di antaranya ada Prof Mahfud MD, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit serta mantan Kapolri Jend Pol (Purn) Idham Azis dan Jend Pol (Purn) Badrodin Haiti.

Menurut Jimly, komisi yang dipimpinnya saat ini terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk di Kaltim. Apalagi di sini ada Ibu Kota Nusantara (IKN). “Jadi kita sangat perlu mendapat masukan, pasti ada hal baru,” jelasnya.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo tidak memberi batas waktu kepada Komisi dalam menjalankan tugasnya. “Tapi kita harapkan tiga bulan sudah selesai,” ujarnya.

Tapi saya bilang karena namanya komisi percepatan, maka tentu rakyat berharap hasilnya bisa lebih cepat. Kalau bisa awal tahun 2026 sudah diumumkan. Bahkan kalau bisa bersamaan dengan pimpinan Polri yang baru, biar bisa langsung melaksanakan rekomendasi Komisi.

Ketika bertemu sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan perguruan tinggi, Prof Jimly juga didampingi Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, SH, SIK, CFE, MH. Endar sebelum bertugas di Kaltim adalah perwira tinggi di Bareskrim Polri yang mendapat penugasan sebagai direktur Penyelidikan KPK.

Kepada Prof Jimly dan Ahmad Dofiri, Kapolda melaporkan situasi Kaltim yang sangat kondusif. Kaltim dengan penduduk sekitar 4,2 juta jiwa dilayani 10.900 polisi, yang bertugas di 2 Polresta dan 8 Polres. “Kejahatan yang menonjol adalah pidana narkoba dan masalah pertanahan. Secara statistik sekitar 60 persen dari jumlah tahanan di Polda Kaltim merupakan kasus narkotika,” jelas Endar.

Secara spontan Prof Jimly melemparkan gagasannya menjadikan Polda Kaltim menjadi role model kepolisian terbaik di Indonesia.  Soalnya Polda Kaltim ke depan menjadi Polda yang sangat strategis menyusul ditetapkannya IKN sebagai Ibu Kota Politik sejak 2028 nanti.

Sayang Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono tak bisa hadir. Padahal dia juga diundang. Kabarnya lagi bertugas ke luar negeri. Juga Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. “Katanya ke Jakarta,” kata Prof Jimly, yang pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

ASPIRASI PUTRA KALTIM

Acara serap aspirasi KPRP di Kaltim dihadiri sejumlah tokoh, termasuk tokoh adat dan tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi dan dekan fakultas hukum. Ada juga perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Uniba, ITK, dan Universitas Mulia (UM).

Saya hadir bersama mantan Wali Kota Samarinda Dr Syaharie Jaang, SH, M.Si. Dia sekarang menjadi dosen, ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan ketua umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT). Juga pernah menjadi ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kaltim 2019-2014. “Waktu itu yang melantik Prof Jimly ketika menjadi ketua Umum ICMI Pusat,” ujarnya.

Jaang sempat memuji peran Kapolda Irjen Endar yang melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat termasuk ketika menyelesaikan konflik pertanahan di Jahab, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dia juga menyinggung pembicaraan di warung kopi tentang polisi. Di satu pihak masyarakat mengakui sangat membutuhkan polisi, tapi di sisi lain ada narasi negatif sekitar soal adanya sogok menyogok dalam berurusan dengan polisi.

Jaang juga meminta agar diberikan perhatian khusus untuk putra daerah termasuk putra pedalaman dan Dayak untuk mengikuti program penerimaan bintara polisi.

Kapolda mengatakan, jika ada masyarakat yang dirugikan oleh aparat kepolisian termasuk permintaan uang segera laporkan ke pihaknya. “Kita akan tindak,” tegas Endar.

Berkaitan dengan rekrutmen putra daerah, Kapolda mengatakan dia sempat menerima aspirasi dari Kabupaten Mahulu. Ada 6 orang yang berhasil diterima. Syaratnya dia harus mau bertugas dan kembali ke daerahnya.

Prof Jimly sepertinya memahami perlunya putra daerah mendapat kesempatan dalam rekrutmen anggota kepolisian. Saya sempat memberi informasi dan contoh kepadanya. Di IKN, ada dua deputi yang diberikan kepada putra Kaltim. Selain itu waktu penerimaan 40 ribu CPNS IKN tempo hari, 5 persen dialokasikan untuk putra-putri Kaltim.

Tokoh Dayak lainnya yang hadir adalah Dr Abriantinus. Dia juga ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kaltim.  Selain itu ada perwakilan Sultan Gunung Tabur Berau dan Sultan Paser.

Dari unsur perguruan tinggi di antaranya Direktur Eksekutif Universitas Mulia (UM) Balikpapan Dr Agung Sakti, Purek Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Wakil Rektor Unmul, Rektor UNTAG Samarinda dan Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomiu Balikpapan (STIEPAN) Balikpapan Prof Suhartono. Ada juga sejumlah dekan fakultas hukum.

Saya sempat mengusulkan agar Kompolnas dibentuk di daerah. Namanya Komisi Kepolisian Daerah atau Kompolda. Tugasnya selain melakukan pengawasan, juga memberikan masukan kepada Kompolnas dan pimpinan kepolisian di daerah.

Mengingat Kaltim termasuk daerah yang rawan dengan kejahatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan, saya meminta agar Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) atau Direktorat Sumber Daya Energi dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Polda Kaltim diperkuat. Saya juga meminta agar penanganan tambang batu bara liar di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang masuk wilayah IKN terus digencarkan.

Ahmad Dofiri selain menjelaskan tujuan dilakukannya reformasi Polri, dia juga menyinggung soal putusan MK No 114/2025 tentang larangan polisi di jabatan sipil dan Perpol No 10/2025 yang menyebutkan ada 17 kementerian/lembaga yang dapat diduduki anggota Polri. “Nanti penyelesaiannya kita serahkan ke Pak Jimly,” katanya begitu.

Menurut Prof Jimly, kerusuhan Agustus tidak semata-mata diarahkan kepada polisi. Dia menunjuk adanya penjarahan di rumah Menkeu Sri Mulyani karena berkaitan dengan kebijakan fiskal. Sedang penjarahan  di rumah beberapa anggota DPR gara-gara mereka berjoget. “Berjoget boleh saja, asal tahu tempatnya. Kalau tidak yang jadi masalah,” katanya agak tersenyum.

Di sela-sela acara, Rektor Uniba Dr Isradi sempat menyerahkan buku tentang IKN kepada Prof Jimly, Ahmad Dofiri dan Kapolda Kaltim. “Kita sangat mendukung IKN mulai berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028,” ucapnya.(*)

« Previous Page — Next Page »