HARUM “Puluhan Tahun”

Catatan Rizal Effendi

GUBERNUR Haji Rudi Mas’ud (HARUM) harus tahu. Sekarang ini semua ucapan, tindakan termasuk gestur tubuhnya selalu dibaca orang. Sejak skandal mobil dinas yang mahal dan mewah Rp8,5 miliar itu, masyarakat terutama para netizen selalu mengikuti dan menguliti gerak geriknya. Karena mereka sudah tahu ada yang tidak pas konsep berpikir Gubernur dengan rakyatnya.

Ucapan terakhir HARUM yang menyebutkan alasan pengalokasian anggaran Rp25 miliar untuk penunjang fasilitas kerja dan renovasi rumah jabatan dianggap tidak sesuai dengan kenyataan.

Kepada wartawan, Gubernur menjelaskan bahwa kondisi rumah jabatan saat ini memerlukan banyak perbaikan karena lama tidak ditempati. “Perlu saya sampaikan bahwa rumah jabatan ini sudah puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi,” jelasnya.

Puluhan tahun artinya satuan waktu yang jumlahnya antara 10 sampai 99 tahun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “puluhan” berarti bilangan kelipatan sepuluh, jadi bisa 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya sampai 99 tahun.

Apa benar rumah jabatan gubernur yang disebut Lamin Etam itu sudah puluhan tahun tidak ditempati? Faktanya tidak begitu.

Ayo Pak Gub buka data. Memang benar di era Gubernur Isran Noor, 2018-2023, Lamin Etam kosong selama 5 tahun. Isran memilih tinggal di rumah pribadinya di Sungai Kunjang. Tapi ketika Akmal Malik menjadi penjabat (Pj) Gubernur (2023-2025), dia tinggal di sana. Karena itu pasti ada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan saat itu.

Jadi tidak benar ucapan HARUM yang menyebut Lamin Etam tidak ditempati selama puluhan tahun. Sebelum Isran, Gubernur Awang Faroek Ishak selama 10 tahun tinggal di rumah dinas yang berada di samping Kantor Gubernur tersebut.

Selain soal waktu, Gubernur Rudy Mas’ud juga menyebutkan bahwa angka 25 M itu diputuskan melalui tahapan penganggaran yang sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Proses tersebut melibatkan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga tingkat legislatif sampai persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya ada juga penjelasan dari Wagub Seno Aji. Dia menyebutkan, penganggaran 25 M itu telah sesuai dengan ketentuan PP No 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurutnya, rumah jabatan dan ruang kerja bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan untuk mendukung tugas pelayanan publik. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi rehabilitasi bangunan berusia puluhan tahun, peningkatan sistem keamanan serta pengadaan perlengkapan pendukung.

Yang perlu dipahami Gubernur dan Wagub, dalam penganggaran yang memakai uang rakyat, pada saat ini rakyat punya ukuran tambahan. Ukurannya tidak saja sesuai aturan dan SOP, tetapi juga harus memperhitungkan aspek keadilan dan kepantasan. Ini norma lebih tinggi dari SOP.

Ketika Gubernur menjelaskan pengadaan mobil Ranger Rover, kekuatan CC-nya memang masih di bawah ukuran yang ditentukan Mendagri.  Jadi sesuai SOP. Tetapi dari sisi harga, itu yang menjadi persoalan. Adil dan pantaskah Gubernur menaiki mobil semahal itu?. Makanya Presiden Prabowo ikut menyentil. “Mobil Maung Presiden saja dengan anti pelurunya hanya sekitar satu miliar rupiah, kok ada mobil kepala daerah sampai 8 miliar rupiah,” sindirnya.

Di saat keuangan negara atau daerah tidak baik-baik saja, ditambah lagi ada kebijakan efisiensi atau penghematan, maka rakyat sangat peka dengan pengeluaran yang sangat tidak krusial dan terkesan mengada-ada. Misalnya ada anggaran pembuatan naskah pidato, sampai urusan tetek bengek di rumah jabatan kepala daerah.

Awan, founder Selasar.co membuat sindiran ketika dilihatnya ada anggaran pengadaan videotron indoor di rumah jabatan Rp782 juta. “Wah enak ini untuk menonton film Kuyang, menyeramkan,” katanya nakal.

Begitu juga ketika diamatinya ada anggaran aquarium air laut sebesar Rp198 juta. “Mungkin aquarium itu untuk memelihara bintang laut, Patrick,” ucapnya lagi.

Dia juga mengomentari anggaran dua kali pengadaan alat dapur. Yang pertama 500 juta, yang kedua  162 juta. “Bisa ini untuk syuting master chef,” katanya dengan polos.

TAGUPP INVESTASI DAERAH?

Dalam keterangan sebelumnya, Gubernur HARUM juga menjelaskan soal kehadiran Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang berkekuatan 43 orang.

Dia meminta semua pihak jangan salah persepsi. “Sebenarnya dengan adanya Tim Ahli Gubernur, ini bukan cost tapi bagian dari investasi agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala daerah betul-betul berpihak dan tepat sasaran kepada masyarakat,” jelasnya.

“Berapa duit kalau salah kebijakan, berapa duit yang harus hilang . APBD kita puluhan triliunan. Jangan sampai tidak berpihak kepada masyarakat kita, terutama di bidang pertumbuhan ekonomi dan kebijakan lain yang berpihak kepada masyarakat,” lanjutnya lagi.

HARUM juga menegaskan pembentukan TAGUPP sudah melalui SOP dan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Ketika ditanya awak media terkesan gemuk dan bukan ahli, dia bilang masih jauh jika dibandingkan dengan daerah lain. “Saya rasa di sini, orang-orang yang ada di dalam punya kompetensi, mereka orang-orang  expert,” katanya sambil tertawa kecil.

Seorang teman saya bingung, apa kaitannya investasi dengan TAGUPP. Bagaimana mungkin TAGUPP bisa dinilai positif. Mulai pembentukannya terkesan melanggar peringatan Kemendagri, personilnya  kebanyakan dan bukan standar ahli, sampai upahnya yang tinggi sampai menghabiskan APBD di atas Rp10 miliar. Ini bukan investasi, tapi pemborosan. Cenderung menjadi lembaga untuk balas budi terhadap Tim Sukses.

Gubernur lupa, ada lembaga resmi yang punya kewenangan pengawasan yaitu DPRD. Dewan yang seharusnya menjaga agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak ke masyarakat. Sayang DPRD-nya dinilai tak begitu efektif, karena ketua dewannya, Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) adalah kakak kandungnya HARUM sendiri.

Kasus percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara juga ramai. Selain alasannya masih diperdebatkan, ada ucapan Gubernur yang tidak enak berkaitan soal putra daerah dalam seleksi Dirut Bankaltimtara. Dia terkesan melempar tanggung jawab.

“Itu yang menjadi masalah, kenapa putra daerah ngga ada yang daftar. Kan sudah dibuka secara umum. Kemana putra daerah kita ini?. Jangan tanya ke kita dong. Yang salah kalau kami tidak membuka pendaftaran. Masa yang daftar orang luar. Ada sih putra daerah yang daftar, tetapi dalam seleksi di pansel gugur,” katanya kencang.

Orang meragukan ketulusan HARUM berpihak ke orang daerah, meski dia sendiri boleh dibilang putra daerah karena lahir di Balikpapan. Tapi darah orang tuanya berasal dari Sulbar. Dia alumnus Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Unmul. Mulai S1, S2 sampai S3.

Tapi dalam kasus pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD milik Pemprov Kaltim, HARUM lebih ikhlas memilih orang luar. Padahal kita punya orang lokal yang memenuhi syarat.  Unmul, almamaternya  juga punya ahli di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM).

Pak Gub harus belajar dan membaca Peraturan Presiden (Perpres) No 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (OIK). Dalam Pasal 14 ayat (4) disebutkan: Paling sedikit 2 (dua) Deputi OIKN   diutamakan dari unsur masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Perpres saja memberi tempat terhormat terhadap orang lokal atau daerah.

Ke depan Gubernur HARUM harus lebih arif bertindak dan mengambil kebijakan. Sebab, saya lihat di medsos sudah ada konten atau gerakan yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Misinya, menyetop pemimpin yang tidak membawa marwah nurani masyarakat Kaltim dengan jujur dan harum.(*)

Dapat Tawaran Jadi Ketua Harian KONI Kaltim, Pilih Membantu di Luar Struktur

​Oleh: Rusdiansyah Aras

​KAMIS (2/4) siang, matahari Samarinda terasa cukup menyengat. Namun, suasana di sebuah ruangan di kawasan Jalan Juanda terasa sejuk dan penuh kehangatan. Saya hadir memenuhi undangan Haji Anderiy Syachrum, sosok yang kini tengah bersiap menyongsong amanah besar sebagai kandidat Ketua KONI Kaltim masa bakti 2026-2030.

​Di sana, Haji Anderiy tidak sendirian. Ia didampingi oleh Arief Rachman Hakim, Ketua Harian Pengprov Perbasi Kaltim. Kami bertiga larut dalam diskusi panjang. Fokusnya satu: bagaimana masa depan pembinaan olahraga prestasi di Bumi Etam.

​Kami membedah peta jalan menuju BK PON hingga muaranya di PON 2028 mendatang. Saya menangkap getaran ambisi yang positif dari Haji Anderiy. Beliau punya mimpi besar agar olahraga Kaltim tidak sekadar jago kandang, tapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi prestasi Indonesia di level internasional. Sebuah visi yang tentu harus kita amini dan dukung bersama.

​Namun, di tengah diskusi yang mengalir itu, Haji Anderiy menyampaikan sebuah harapan yang cukup mengejutkan bagi saya. Beliau meminta saya untuk mendampinginya secara langsung di struktur kepengurusan sebagai Ketua Harian KONI Kaltim periode mendatang.

​Mendengar permintaan itu, saya menarik napas sejenak. Ada rasa bangga dan terima kasih yang mendalam atas kepercayaan tersebut. Menjadi bagian dari gerbong perubahan adalah kehormatan bagi siapa pun. Namun, hati kecil saya memiliki pertimbangan lain yang lebih mendasar—sebuah prinsip yang saya pegang teguh sebagai pelaku olahraga dan jurnalis.

​Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf. Saya menyatakan siap membantu beliau kapan saja, memberikan pemikiran atau masukan, namun tidak dalam struktur kepengurusan.

​Mengapa? Bagi saya, ini adalah soal integritas dan tanggung jawab moral.
​Diatas kertas, capaian kita di PON XXI 2024 Aceh-Sumut sebenarnya tidaklah buruk, bahkan menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Jika kita menoleh ke belakang, pada PON XX 2021 di Papua, Kaltim meraih 25 medali emas, 33 perak, dan 42 perunggu (peringkat 7). Di PON 2024 lalu, raihan kita melonjak tajam menjadi 30 medali emas, 55 perak, dan 69 perunggu. Artinya, ada kenaikan jumlah medali sebesar 54 persen.

​Pun jika dibandingkan dengan hasil PON XIX 2016 di Jawa Barat—saat Kaltim meraih 25 emas, 44 perak, dan 73 perunggu—perolehan emas kita di 2024 tetap mengalami kenaikan sekitar 12 persen.
​Namun, olahraga bukan sekadar deretan angka statistik di atas meja. Olahraga adalah tentang target dan kehormatan. Saya harus jujur pada diri sendiri dan masyarakat olahraga Kaltim: saya gagal menghantarkan kontingen menembus target 5 besar yang kita canangkan.

​Dalam dunia olahraga, kita diajarkan untuk sportif. Jika target besar tidak tercapai, maka harus ada evaluasi yang jujur, termasuk evaluasi terhadap diri sendiri sebagai nakhoda.

​Rasanya menjadi “tidak elok” jika saya menyatakan tidak mencalonkan diri kembali sebagai ketua karena alasan tanggung jawab moral, namun di sisi lain masih ingin “bercokol” di kursi strategis seperti ketua harian. Kepemimpinan butuh regenerasi total. Harus ada wajah baru, energi baru, dan semangat baru untuk membawa kapal besar KONI Kaltim berlayar lebih jauh dan lebih cepat.

​Kaltim tidak kekurangan stok putra-putri terbaik. Masih banyak figur yang memiliki kapabilitas, dedikasi, dan integritas untuk memajukan olahraga prestasi di daerah ini. Mereka harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berekspresi dan membuktikan diri tanpa bayang-bayang masa lalu.

​Olahraga mengajarkan kita tentang kejujuran dan keberanian mengakui realita. Biarlah saya berada di luar pagar struktur. Meski tanpa jabatan formal, jiwa saya tidak akan pernah pergi dari dunia yang membesarkan saya ini. Hingga akhir hayat, saya akan tetap menjadi pelaku olahraga—meski kini peran itu lebih banyak saya jalankan lewat goresan pena sebagai seorang jurnalis.

​Terima kasih, Haji Anderiy. Selamat berjuang. Mari kita jaga api semangat olahraga Kaltim agar terus menyala, dengan cara dan peran kita masing-masing. (rd)

KONI Kaltim: Muara Belajar yang Paripurna

​Oleh: Rusdiansyah Aras

​Perjalanan waktu sering kali melaju lebih cepat dari yang kita duga. Tidak terasa, sudah empat tahun dua bulan saya mengemban amanah sebagai nakhoda di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur. Bagi saya, gedung ini bukan sekadar kantor organisasi, melainkan sebuah tempat belajar yang paripurna.

​Dunia media adalah akar saya. Sejak memulai karier sebagai jurnalis pada Januari 1988 di SKH Manuntung—yang kini bertransformasi menjadi Kaltim Post—hingga dipercaya menjadi Direktur selama 17 tahun, saya mengira telah melihat segalanya tentang kepemimpinan.

Namun, KONI Kaltim memberikan dimensi baru dalam hidup saya.
​Mengelola olahraga di Bumi Etam ibarat menakhodai kapal besar dengan awak kapal (ABK) yang memiliki latar belakang yang sangat beragam.

Di sini, saya bertemu dengan kawan-kawan pengurus yang multi-talenta, dengan karakter dan ego sektoral yang berbeda-beda. Namun, berkat pengalaman panjang di dunia pers, saya belajar untuk memahami setiap frekuensi tersebut.

​Meski latar belakang kita berbeda, kapal ini tetap melaju lurus karena satu kompas yang sama: Membawa prestasi olahraga Kalimantan Timur menjadi yang terbaik di luar Pulau Jawa.

​Kita patut bersyukur, di tengah dinamika yang ada, semangat kebersamaan itulah yang membuat Kaltim tetap disegani di kancah nasional. Saya merasa bangga dan terhormat bisa berada di tengah-tengah kawan-kawan yang super hebat—para patriot olahraga yang mewakafkan waktu dan pikirannya demi martabat daerah.

​Namun, sebagai manusia biasa, saya menyadari bahwa dalam masa kepemimpinan ini, tentu ada “salah langkah” yang saya ambil. Ada ucapan yang mungkin menyinggung, ada laku yang kurang berkenan, serta kebijakan yang mungkin tidak memuaskan semua pihak. Dari hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan tersebut.

​Jabatan ada batasnya, namun dedikasi tidak mengenal titik henti. Saya mungkin akan menepi dari kursi pimpinan, tetapi identitas saya tidak akan berubah: Saya adalah seorang jurnalis dan saya adalah pelaku olahraga hingga akhir hayat.

​Terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan KONI Kaltim, para Ketua dan Wakil Ketua Bidang, serta seluruh anggota pengurus yang telah bahu-membahu selama ini.
​Teruslah melaju, teruslah berprestasi. Salam hormat saya untuk kalian semua.

​Samarinda, Maret 2026

Pak Gub, Ingat Unmul Dong!

Catatan Rizal Effendi

UNIVERSITAS MULAWARMAN (UNMUL) itu memang hebat. Tiga gubernur Kaltim terakhir semuanya orang Unmul. Mereka adalah Prof Dr Awang Faroek Ishak, Dr Isran Noor dan Dr H Rudy Mas’ud (HARUM).

Mantan Gubernur Kaltara, Dr Irianto Lambrie, yang sekarang menjadi Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim juga dari Unmul. Sejumlah wali kota dan bupati di Kaltim juga alumni Unmul.

Itu menunjukkan bahwa Unmul bukan universitas kaleng-kaleng. Bisa mencetak pemimpin daerah yang andal. Tidak saja di jabatan pemerintahan tapi juga di berbagi lembaga. Saya bersyukur juga menjadi alumnus Unmul dan sekarang dipercaya teman-teman menjadi Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB).

Hasil pengukuran dan pencatatan Webometrics, Unmul konsisten masuk dalam daftar universitas terbaik di Indonesia, termasuk peringkat 36 dari ribuan perguruan tinggi di Tanah Air.

Unmul juga berhasil meraih akreditasi “Unggul” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  (BAN-PT), yang menempatkannya dalam jajaran 5 persen perguruan tinggi terbaik  di Indonesia.

Akreditasi unggul itu adalah peringkat tertinggi dalam sistem akreditasi perguruan tinggi/prodi di Indonesia yang ditetapkan BAN-PT. Predikat ini menunjukkan kualitas Unmul luar biasa, memenuhi 9 standar evaluasi dan inovatif.

Laporan Rektor menyebutkan, 30 program studi di Unmul telah meraih predikat unggul, sementara 7 lainnya telah terakreditasi secara internasional.

Unmul diakui sebagai salah satu universitas teratas di Pulau Kalimantan dengan jumlah mahasiswa terbanyak, yaitu mencapai sekitar 37 ribu orang. Tiap tahun Unmul tidak kurang menerima 6.000 mahasiswa baru.

Rektor Unmul Prof Abdunnur atau lengkapnya Prof Dr Ir H Abdunnur, M.Si, IPU, ASEAN.Eng dinobatkan sebagai salah satu dari “25 Tokoh Pilihan Kampus Indonesia 2025” oleh Majalah Kampus Indonesia. Abdunnur adalah putra daerah, kelahiran Bulungan, 7 Maret 1967. Dia rektor pertama alumnus Fakultas Pertanian Unmul.

Komitmen Awang Faroek dan Isran Noor terhadap Unmul sangat kuat. Baik dalam dukungan dana hibah dan program infrastruktur maupun penggunaan SDM Unmul. Banyak lulusan Unmul menjadi tulang punggung di jajaran Pemprov Kaltim. Awang Faroek pernah menjadi Pembantu Rektor (Purek) III dan Isran Noor sampai sekarang mengabdi sebagai Ketua Umum IKA Unmul.

Menjadi pertanyaan kita bagaimana dengan HARUM? Perlu kita ketahui, gelar kesarjanaan Rudy Mas’ud mulai S1, S2 atau magister sampai S3 atau doktor semuanya diraih di FEB Unmul. Jadi “darah sarjananya” full  dari kampus Unmul Gunung Kelua.

Hal yang sama juga dijalani kakak kandungnya, Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) yang sekarang Ketua DPRD Kaltim. Dia meraih S1 di Fakultas Kehutanan, lalu S2 dan S3 di FEB. Begitu juga dengan Rahmad Mas’ud (RM) yang sekarang Wali Kota Balikpapan. Dia juga meraih S2 dan S3-nya di FEB Unmul. Sedang S1 Rahmad dari Universitas Tridharma (Untri) Balikpapan.

Saat meraih gelar S2 di FEB Unmul, anggota Bani Mas’ud malah berlima. Rekor menarik dan luar biasa. Selain HARUM, HAMAS dan RM, juga Hj Siti Aisyah Mas’ud dan Hj Yuliana Mas’ud. Saya belum tahu apakah Aisyah dan Yuli juga mengambil program S3.

TIGA KASUS MENONJOL

Saat ini ada 3 kasus menonjol yang membuat orang mempertanyakan komitmen atau kepedulian Gubernur HARUM dengan almamaternya.

Pertama, soal pengangkatan dua dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) Makassar, Dr Syahrir A Pasinringi sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD A Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan  Dr Fridawaty Rivai sebagai anggota Dewas  RSUD dr Kanujoso Balikpapan.

Kebijakan ini jadi sorotan baik dari DPRD maupun akademisi. Dekan FKM Unmul Prof Iwan Muhammad Ramdan menyayangkan karena ahli lokal sangat mampu dan lebih memahami karateristik masyarakat Kaltim. Jadi mengapa harus mengambil tenaga luar. Lagi pula FKM Unmul memiliki SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Penunjukan Dr Syahrir yang akrab dipanggil Prof Cali (meski belum guru besar) dan Fridawaty disebut-sebut ada kaitan dengan peran Hijrah, adik Gubernur yang sekarang diangkat jadi Wakil Ketua Tim TAGUPP. Hijrah bersama suaminya, dr Ifransyah Fuadi dua tahun lalu mengambil program magister rumah sakit (MARS) di FKM Unhas. Gelar MARS sangat dibutuhkan Ifran, karena dia diangkat menjadi Direktur RSUD Beriman milik Pemkot Balikpapan.

Selain di Dewas, Prof Cali juga diangkat menjadi Koordinator Bidang SDM dan Kesejahteraan Rakyat di TAGUPP.  Jadi dia benar-benar sangat istimewa. Dapat honor “triple.” Honor di Ketua Dewas RSUD, honor di TAGUPP dan kabarnya juga dapat proyek pendampingan kesehatan Rp4,2 miliar.

Kedua, soal pembentukan TAGUPP. Dari sudut apapun pembentukan TAGUPP memang pantas dipersoalkan. Selain dinilai menabrak peringatan dan larangan Kemendagri, juga terkesan pemborosan dengan personal sangat gemuk. Bayangkan jumlahnya 43 orang. (47 orang dengan 4 tenaga pendamping).  Anggarannya menguras lebih Rp10 miliar dari kantong APBD. Honor tiap orang antara 20 sampai 45 juta rupiah per bulan. Dibayar surut sejak Januari, meski SK-nya terbit Februari. Ini juga semacam program “balas jasa” Gubernur kepada tim suksesnya. Banyak orang luar ditarik. Banyak yang bukan berkualifikasi “ahli.” Bayangan dari 8 anggota Dewan Penasihat, hanya satu dari Kaltim.  Hampir tidak ada akademisi murni dari Unmul.

Saya heran akademisi FEB Unmul sekelas Dr Adji Sofyan Effendi (ASE), yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kaltim tak mendapat tempat di TAGUPP. Dia sempat ditarik di Tim Transisi, tapi kemudian disisihkan. Padahal dia menguasai konsep Transformasi Pembangunan Ekonomi Kaltim. Juga sejumlah ahli sosial dan lingkungan Unmul.

Gubernur sempat mengatakan kepada wartawan, pembentukan TAGUPP itu bukan “cost” melainkan investasi. Dia menjelaskan fungsi TAGUPP untuk mengawal dan memberi masukan terhadap rencana pembangunan Kaltim agar benar-benar mencapai sasaran.

Ketiga, soal rencana percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara M Yamin. Dia alumnus FEB Unmul. Sama dengan Gubernur. Ayahnya Kharuddin Annas dulu adalah dosen di FEB. Yamin merintis karier bertahun-tahun di Bankaltimtara. Mulai dari bawah sampai ke jabatan puncak. IKA FEB Unmul segera mengirim surat ke Gubernur. Sepanjang tidak ada masalah teknis dan hukum yang sangat mendasar, IKA FEB meminta agar kebijakan mengganti M Yamin sebelum berakhir masa tugasnya (2028) dibatalkan atau ditunda.

Dalam keterangan terbaru kepada awak media, Senin (30/3), Gubernur mengatakan, pemilihan direksi dan komisaris Bankaltimtara melalui pansel. Siapa saja boleh mendaftar. “Jangan salahkan saya kalau tak ada putra daerah yang mendaftar. Ada yang mendaftar tapi gugur di seleksi Pansel,” jelasnya.

Apa yang menjadi alasan mempercepat penggantian Dirut? “Kalau saya buka nanti ribut, tapi okelah saya jelaskan beberapa alasan saja di antaranya,” kata Gubernur.

Pertama, di Kaltara terjadi tindak pidana korupsi. Itu yang harus Anda bunyikan. Orangnya ditahan. Uangnya Bankaltimtara atau uang rakyat Kaltim hilang ratusan miliar. “Masa mau dibiarin,” ungkap HARUM.

Kedua, kinerja Bankaltimtara di tahun 2024 dibanding 2025 turunnya 32 persen. (Mungkin maksud Gubernur kinerja tahun 2025 dibanding 2024).  Dalam APBD, kita masukkan penerimaan deviden dari Bankaltimtara  sebesar Rp338 miliar, tetapi yang dapat hanya Rp191 miliar. “Bagaimana mau kita pertahankan,” tandasnya.

Kabarnya Gubernur mau mengangkat Amri Mauraga, mantan Dirut Bank Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) sebagai pengganti Yamin. Dia sudah lulus tes OJK. Lalu HARUM akan mengganti Plt Komisaris Utama (Komut) Bankaltimtara Prof Eny Rochaida (guru besar FEB Unmul) dengan calonnya, Achmad Syamsuddin, mantan Dirut BPD Sumsel Babel (Sumatera Selatan dan Bangka Belitung).

Banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan Gubernur yang kurang berpihak kepada SDM lokal atau daerah dengan beberapa kasus tadi. Ada alumnus yang mengingatkan dia. “Jangan terkesan hanya mencari gelarnya saja di Unmul.”

Malah mulai ada yang yang mempertanyakan bagaimana proses meraih gelar-gelarnya. Apalagi ada surat permintaan klarifikasi dari Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek kepada Rektor Unmul No 0815/E.E4/WS.01.01/2025 tertanggal 6 Oktober 2025. Isinya disebutkan: Berdasarkan pengaduan masyarakat, maka diperlukan klarifikasi adanya dugaan Ijazah S3 yang terindikasi tidak sah. Di situ disebutkan jabatannya (tidak beserta nama). Ada 4 jabatan termasuk Gubernur Kaltim, lalu ketua Dewan, wali kota dan bupati.

Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA) kemarin, Rektor Unmul Prof Abdunnur menjelaskan, hasil klarifikasi melalui surat yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Kaprodi (Ketua Program Studi) S2 Ilmu Ekonomi FEB Unmul melalui aplikasi LAPOR, Kaprodi mengakui ada hal-hal yang tidak terpenuhi.

“Sekarang kami menunggu arahan tindaklanjut dari Irjen Kemendikti atas penjelasan yang telah diberikan Kaprodi.  Namun demikian secara paralel di internal universitas juga sedang melakukan proses evaluasi melalui Komisi Etika Akademik Senat Universitas Mulawarman terhadap case tersebut di atas, yang hasilnya nanti disampaikan ke pimpinan universitas sebagai pertimbangan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Terima kasih,” begitu jawab Rektor Abdunnur.(*)

Patah, Orang Dalam Bankaltimtara

Catatan Rizal Effendi

HANYA menunggu waktu Direktur Utama Bankaltimtara segera diganti. Malah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (HARUM) terkesan sudah tak sabar. Bocoran dari RUPS terakhir sebelum lebaran begitu. Hanya Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang yang meminta prosesnya setelah lebaran saja.

Kursi Dirut Bankaltimtara saat ini diduduki Muhammad Yamin. Dia orang daerah, lulusan Fakultas Ekonomi Unmul dan lama berkarier di Bankaltimtara. Dia dilantik 11 September 2020 menjadi dirut ke-6 setelah Zainuddin Fanani. Sebenarnya masih dua tahun lagi masa jabatan Yamin di periode kedua ini (2024-2028), tapi Gubernur HARUM mewakili pemegang saham terbesar atau pemegang saham pengendali (PSP) dalam RUPS Tahun Buku 2025 meminta dilakukan percepatan penggantian.

Alasan penggantian M Yamin masih belum jelas. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menyatakan pihaknya belum mendapat penjelasan resmi dari pemegang saham. “Kami Komisi II tidak dilibatkan dalam prosesnya. Bahkan kami baru mengetahui dari pemberitaan media,” katanya seperti ditulis SELASAR.CO.

Dalam RUPS lalu, Gubernur HARUM juga tidak menjelaskan secara rinci di balik percepatan penggantian dirut tersebut. “Banyak kepala daerah yang mewakili pemegang saham minoritas bertanya-tanya,” tulis NIAGA.ASIA.

Awan, founder SELASAR.CO membuat video berjudul: “Ada Utang di Balik Batu??” Judul itu dia kaitkan dengan penggantian Dirut Bankaltimtara. Saya tidak tahu apa maksudnya? Apa dia menyenggol kakak Gubernur yaitu Hasanuddin Mas’ud yang juga Ketua DPRD Kaltim. Kalau tidak salah Hasan masih punya sangkutan di atas Rp150 miliar di bank tersebut sejak 2010.

Calon pengganti Yamin ada dua. Yaitu Romy Wijayanto dan Amri Mauraga. Sudah lulus tes dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi tinggal dipilih oleh Gubernur sebagai penguasa PSP.

Amri pernah menjabat sebagai Dirut Bank Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat), tapi mengundurkan diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Februari 2022. Alasannya tidak begitu jelas. Tapi pasti ada sesuatu sampai dia mundur.

Dalam catatan media, Amri dikenal akrab dengan mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Bank Sulselbar yang dipimpinnya pernah memberikan bantuan Rp400 juta ke masjid milik sang gubernur di Kawasan Pucak Maros. Ketika Nurdin diadili dalam kasus korupsi infrastruktur, Amri  sempat ditarik sebagai saksi.

Sedang Romy datang dari Jakarta. Dia mantan Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI. Sebagai bukti keandalannya, dia banyak meraih penghargaan. Di antaranya  Best Chief Financial Sustainability Through Inclusive Growth and Risk Management. Dia juga merupakan salah satu dari 20 Direktur Keuangan/Chief Financial Officer  (CFO) terbaik dari berbagai industri.

Selain Amri,  Romy menurut kabar juga sempat bermasalah. Dia juga keluar dari Bank DKI karena sesuatu. Hebatnya, keluar dari Banksulselbar dan Bank DKI, tapi bisa tembus alias ditampung di Bankaltimtara.

Karena itu, siapapun yang terpilih dari kedua calon ini, kita tidak “happy.” Kualitasnya mungkin oke, tapi ada sesuatu yang hilang.  Tradisi kepemimpinan di Bankaltimtara yang selama ini  selalu dari SDM lokal atau daerah akhirnya terpatahkan. Padahal itu yang kita banggakan, kualitas orang daerah tidak kalah dengan orang luar.

Sebelum Yamin, ada Zainuddin Fanani. Di belakangnya lagi ada Aminuddin. Mereka semuanya jadi Dirut dengan merintis karier bertahun-tahun di Bankaltimtara.  Jadi mereka tahu betul kondisi Kaltim dan Bankaltimtara. Darah mereka asli darah Kaltim. Darah Bankaltimtara.

Tapi Gubernur Rudy Mas’ud sepertinya punya interest lain. Meski dia sendiri lulusan Unmul sampai doktornya, tapi terkesan mengesampingkan sumber lokal. Yang penting sesuai hasratnya, meski harus “impor” pemimpin dari luar atau daerah tertentu. Mungkin ini termasuk konsepnya untuk menjaga “marwahnya” Kaltim.

Apa tidak ada calon dari Bankaltimtara? Ternyata ada, baik di pos Dirut maupun Komisaris Utama (Komut). Dia adalah Ivan Kusnandar, Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Tetap dan Ismunandar Azis, mantan Direktur Kredit. Tapi keduanya terlempar. Apakah di tahapan penilaian teknis atau karena unsur like and dislike dari PSP? Kita tidak tahu persis. Tapi nuansa itu terasa memang ada.

Calon Komut baru adalah Achmad Syamsuddin. Dia mantan Dirut BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel). Dia pernah menjadi Managing Director PT Bank Syariah Mandiri, Senior Vice President/Project Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Financial Technology for Syariah Segment including Consultancy & Education.

YAMIN TAHAN COVID

Yamin dilantik menjadi Dirut Bankaltimtara, 11 September 2020 di saat wabah Covid 19 merajalela. Semua orang tahu, saat itu sektor perekonomian ikut sakit berat termasuk industri perbankan.

Sudah urusan kantor yang mumet, Yamin juga ikut terpapar. “Sepulang perjalanan tugas dari Jakarta saya membawa virus Covid. Saya terkena, lalu menyebar ke istri dan 2 anak saya yang berkebutuhan khusus. Apa saya tidak panik,” kenangnya.

Tapi berkat kerja keras, doa dan semangat serta kerjasama yang kompak, Yamin lulus ujian. Bankaltimtara tetap survive dan terus berkembang seperti kemajuan yang dicapai sekarang.

Yamin berhasil meyakinkan Pemprov dan DPRD Kaltim, sehingga pada APBD Perubahan Tahun 2023, Pemprov Kaltim di era Gubernur Isran Noor berkenan melakukan tambahan atau pemenuhan penyertaan modal sebesar Rp3,4 triliun. Dengan tambahan itu, maka penyertaan modal dari Pemprov Kaltim menjadi Rp5,1 triliun atau 66,49 persen dari total modal yang disetor.

Berkat itu pula, maka posisi Bankaltimtara masuk dalam kelompok Bank Kategori KBMI 2. Yaitu kelompok bank dengan modal inti dengan ekuitas antara 6 sampai 14 triliun rupiah.

Yamin juga membawa Bankaltimtara ikut berkiprah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia merencanakan membangun kantor cabang khusus di IKN. Tidak tanggung-tanggung, karena Presiden Jokowi yang langsung melakukan grounbreaking pada 1 Maret 2024.

Karena dianggap sukses, Yamin dipercaya oleh pemegang saham meneruskan masa jabatannya ke periode kedua 2024-2028. Periode pertama 2020 sampai 2024.

Dengan berbagai keberhasilannya itu, Yamin juga banyak dianugerahi berbagai penghargaan, baik untuk Bankaltimtara maupun dia pribadi sebagai seorang pemimpin bank daerah yang sangat menonjol.

Majalah Infobank pernah menobatkannya sebagai salah satu TOP 100 CEO Terbaik 2023. Terakhir pada tahun 2025, Yamin juga dinobatkan sebagai TOP CEO BUMD 2025 oleh majalah TopBusiness. Pada saat yang sama, Gubernur Rudy Mas’ud bersama Gubernur Kaltimtara Zainal Arifin Paliwang menerima penghargaan TOP Pembina BUMD 2025.

Dalam kaitan “ngebon” pemimpin luar, saya jadi teringat narasi yang disampaikan Sudarno, mantan juru bicara Tim Kemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji, yang sekarang ada di Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

Sudarno sempat mengkritisi masuknya dua dosen Unhas ke Dewan Pengawas (Dewas) rumah sakit milik Pemprov Kaltim. Dia bilang selain beraroma capital outflow atau pelarian uang ke luar, juga menyakiti atau menzalimi SDM lokal atau orang daerah. Tapi dalam kasus Dirut Bankaltimtara saya tidak tahu apakah Sudarno masih bisa berteriak vokal seperti kemarin?????.(*)

« Previous Page — Next Page »