Jasa Raharja Samarinda Dukung Penurunan Angka Kecelakaan melalui Forum Komunikasi Lalu Lintas

SAMARINDA – Sebagai upaya mendukung penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda, Jasa Raharja turut berpartisipasi dalam Rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FKLL) yang diselenggarakan, Kamis, (12/3/2026). 12 Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Cabang Jasa Raharja Samarinda, Bapak Patria Adiwibawa.

Rapat FKLL ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan peningkatan keselamatan berlalu lintas.

Patria Adiwibawa menegaskan, sinergi dan kolaborasi antar instansi merupakan kunci utama dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di sejumlah titik rawan yang masih ditemukan di wilayah Samarinda.

“Diperlukan koordinasi yang solid dan berkesinambungan agar setiap langkah pencegahan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara optimal dan berdampak langsung di lapangan, Jasa Raharja terus berupaya menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan tepat kepada korban kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk nyata pelayanan dengan prinsip Melayani Sepenuh Hati,”  ungkapnya.

Melalui forum ini, para peserta melakukan diskusi dan pertukaran pandangan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan lalu lintas yang ada serta merumuskan solusi bersama. Adapun sejumlah hal yang menjadi fokus pembahasan meliputi evaluasi titik-titik rawan kecelakaan, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terkait keselamatan berlalu lintas, serta rencana penertiban dan pembenahan sarana prasarana seperti rambu dan marka jalan di beberapa lokasi strategis.

Jasa Raharja berharap, melalui kerja sama lintas sektor yang terbangun dalam Forum FKLL ini, upaya pencegahan kecelakaan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda dapat ditekan secara signifikan serta tercipta kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. (*)

Fragmen Risiko Global dan Ilusi Ketahanan: Ujian Baru bagi Stabilitas Rupiah dan Pasar Modal

Oleh: Dr. Kemal Sandi, SE., M.AB *)

Ekonomi global memasuki tahun 2026 dengan lanskap keuangan yang semakin kompleks. Lembaga keuangan di Amerika Serikat dan Inggris menghadapi tekanan kualitas aset, pengetatan likuiditas, serta peningkatan risiko kredit pada sektor private credit dan leveraged finance. Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan strategis: apakah fragmen risiko di pusat keuangan global dapat menimbulkan efek financial contagion terhadap perekonomian Indonesia?

Tekanan Private Credit dan Siklus Leverage Global

Pasar private credit Amerika Serikat mencatat ekspansi signifikan sejak periode suku bunga rendah 2015–2021. Bank of America Global Research memproyeksikan tingkat default rate kredit korporasi berada di kisaran 4,5% pada 2026. Angka tersebut berada di atas rata-rata historis pra-pandemi yang berkisar 2–3 persen. Segmen leveraged loans menunjukkan peningkatan risiko akibat tingginya rasio debt-to-EBITDA dan pembiayaan berbasis floating rate yang sensitif terhadap suku bunga. Bank-bank besar AS memperketat eksposur terhadap private credit funds guna mengurangi konsentrasi risiko pada illiquid assets. Kebijakan tersebut menekan valuasi sejumlah asset management firms global dan mempersempit likuiditas pada pasar kredit alternatif. Kondisi tersebut mencerminkan fase balance sheet repair setelah periode ekspansi leverage yang panjang.

Claudio Borio dari Bank for International Settlements (BIS) menjelaskan dalam teori financial cycle bahwa ekspansi kredit yang berkepanjangan meningkatkan akumulasi risiko sistemik yang baru terlihat ketika cost of funding meningkat. Kenaikan suku bunga kebijakan Federal Reserve sejak 2022 telah meningkatkan tekanan terhadap struktur pembiayaan berbasis utang berimbal hasil tinggi (high-yield debt). Sistem keuangan global kini berada pada fase penyesuaian leverage. Sebagai dosen keuangan bisnis dan pengamat kebijakan moneter, saya memandang fase deleveraging ini sebagai konsekuensi logis dari periode akumulasi risiko berbasis likuiditas longgar, sehingga otoritas fiskal dan moneter di negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu memperkuat buffer makroprudensial dan menjaga kredibilitas kebijakan untuk meredam transmisi tekanan eksternal terhadap stabilitas domestik.

Risiko Shadow Banking dan Regulatory Arbitrage

Kegagalan lembaga pemberi pinjaman properti di Inggris dengan total kewajiban sekitar £95 juta memperlihatkan kerentanan pada sektor non-bank financial institutions (NBFIs). Penurunan harga saham perusahaan manajer aset global yang memiliki eksposur terhadap entitas tersebut menunjukkan transmisi risiko kredit ke pasar modal. Kerangka regulasi Basel III telah memperketat capital adequacy ratio (CAR), liquidity coverage ratio (LCR), dan net stable funding ratio (NSFR) pada bank konvensional. Namun regulasi yang ketat pada perbankan formal mendorong perpindahan aktivitas pembiayaan ke sektor shadow banking. Fenomena tersebut dikenal sebagai regulatory arbitrage. Risiko sistemik tidak berkurang, tetapi bergeser ke institusi dengan pengawasan yang relatif lebih longgar.

Sebagai dosen keuangan bisnis yang meneliti stabilitas sistem keuangan, analisis tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi risiko global bukan sekadar isu sektoral, tetapi merupakan persoalan arsitektur keuangan internasional. Dalam perspektif kebijakan moneter dan makroprudensial, kondisi ini menuntut penguatan pengawasan terintegrasi terhadap non-bank financial institutions (NBFIs) serta harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi agar transmisi risiko dari sektor bayangan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan domestik melalui kanal likuiditas dan pasar modal.

 Geopolitik, Risk Repricing, dan Capital Flow Dynamics

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkatkan risk premium pada pasar energi dan mendorong investor global melakukan portfolio rebalancing menuju aset aman seperti US Treasury dan dolar AS. Teori portfolio balance menjelaskan bahwa peningkatan persepsi risiko global mendorong aliran modal keluar dari pasar negara berkembang menuju instrumen berisiko rendah. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook 2025 mencatat bahwa volatilitas arus modal meningkat signifikan pada periode pengetatan moneter global. Peningkatan volatilitas tersebut memperbesar potensi tekanan nilai tukar dan likuiditas di negara dengan keterbukaan finansial tinggi.

Jeffrey Frankel dan Andrew Rose (1996) dalam kajian tentang financial contagion menegaskan bahwa integrasi pasar modal mempercepat transmisi shock melalui kanal arus modal dan perubahan investor risk appetite. Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan global berada dalam jaringan transmisi tersebut. Sebagai pengamat kebijakan moneter, saya menilai bahwa tingkat keterbukaan finansial Indonesia menuntut respon kebijakan yang pre-emptive melalui penguatan stabilisasi nilai tukar, pengelolaan likuiditas yang adaptif, serta koordinasi erat antara otoritas fiskal dan moneter guna memitigasi potensi tekanan eksternal terhadap stabilitas makroekonomi.

 Ketahanan Domestik dan Eksposur Eksternal Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05% pada 2025. Struktur pertumbuhan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi domestik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan nasional berada di atas 20%, jauh di atas ambang minimum 8%. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bruto berada di kisaran 2–3 persen. Pertumbuhan kredit investasi mencapai sekitar 22,38% secara tahunan pada awal 2026. Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa berada di atas 140 miliar dolar AS pada akhir 2025, cukup untuk membiayai lebih dari enam bulan impor. Indikator tersebut menunjukkan fundamental domestik yang relatif kuat.

Namun struktur pasar keuangan Indonesia tetap memiliki eksposur eksternal melalui kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN), volatilitas pasar saham, dan kewajiban valuta asing sektor korporasi. Episode taper tantrum 2013 dan gejolak pasar 2020 menunjukkan bahwa perubahan kebijakan moneter global dapat memicu capital outflow dan depresiasi rupiah secara cepat. Sebagai pengamat kebijakan fiskal dan moneter, analisis tersebut mengarah pada satu analisis strategis bahwa stabilitas domestik memerlukan koordinasi kebijakan yang konsisten antara disiplin fiskal dan kredibilitas moneter. Pemerintah perlu menjaga defisit anggaran dalam batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, sementara Bank Indonesia perlu mempertahankan stabilitas inflasi dan nilai tukar melalui kebijakan suku bunga dan intervensi pasar yang terukur.

 

Implikasi bagi Korporasi dan Manajemen Keuangan

Perusahaan Indonesia menghadapi lanskap pembiayaan global yang lebih selektif. Kenaikan global risk premium meningkatkan cost of capital dan memperketat akses pendanaan eksternal. Chief Financial Officer (CFO) perlu memperkuat manajemen likuiditas, melakukan lindung nilai (hedging) terhadap eksposur valuta asing, serta mengoptimalkan struktur utang jangka panjang untuk mengurangi risiko refinancing. Dalam praktik bisnis, strategi defensif berbasis penguatan neraca (balance sheet strengthening) menjadi prioritas dibandingkan ekspansi agresif berbasis leverage tinggi.

Fragmen risiko pada sektor keuangan global mencerminkan fase koreksi setelah periode ekspansi likuiditas yang panjang. Sistem perbankan Indonesia menunjukkan ketahanan struktural berdasarkan indikator modal, likuiditas, dan kualitas aset. Namun integrasi finansial global membuka kanal transmisi risiko melalui arus modal, nilai tukar, dan sentimen investor. Stabilitas ekonomi Indonesia tidak ditentukan oleh absennya gejolak global, tetapi oleh kekuatan kebijakan dalam merespons tekanan eksternal. Penguatan kerangka makroprudensial, disiplin fiskal, serta koordinasi kebijakan moneter menjadi fondasi utama menjaga kepercayaan pasar. Sebagai akademisi dan praktisi keuangan bisnis, analisis ini menegaskan bahwa kewaspadaan strategis merupakan instrumen kebijakan yang paling rasional dalam menghadapi dinamika sistem keuangan global 2026.

*) Dosen Keuangan Bisnis dan Pengamat Kebijakan Moneter Universitas Mulawarman

Seno ke Kandang Wartawan

Catatan Rizal Effendi

DI TENGAH sorotan yang tajam terhadap Pemprov Kaltim, Wakil Gubernur Seno Aji datang ke kandang wartawan. Dia memenuhi undangan buka bersama yang dikirim Ketua Persatuan Wartawan Indonesia  (PWI) Kaltim Abdurahman Amin atau Rahman. Acaranya berlangsung di Sekretariat PWI Kaltim Jl Biola, kompleks Prevab Samarinda, Rabu (11/3/2026) sore.

Prevab atau prefabricated adalah kompleks perumahan PNS pertama yang dibangun Pemprov Kaltim di Samarinda dengan sistem rakitan. Karena komponen bangunannya dibuat lebih dulu di pabrik. Gubernur yang berjasa dalam perencanaannya adalah A Wahab Sjahranie, lalu fisiknya di era Gubernur Ery Soepardjan.

Dekat kantor PWI itu ada sekolah SD. Dulu ayah saya, Suhaimi jadi guru di sana. Makanya juga dapat rumah di kompleks Prefab, di belakang sekolah, tak jauh dari sekretariat PWI. Dulu saya sering ke PWI. Dan saya pernah jadi pengurus PWI dan Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO).

Dari Balikpapan saya datang sendirian untuk hadir. Soalnya di-WA sahabat saya, wartawan senior Syafruddin Pernyata. “Kalau ikam datang, aku datang juga,” katanya setengah mengancam.

Syafruddin adalah wartawan paling lengkap karier dan nasibnya. Dia punya profesi macam-macam. Mulai dari wartawan lalu menjadi dosen FKIP Unmul. Di era Gubernur Suwarna, dia ditarik menjadi Kepala Humas Pemprov Kaltim. Terus berkembang. Jadi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Perpustakaan dan Kepala Dinas Pariwisata.

Karena pengalaman di pariwisata, ketika pensiun dia membangun Taman Wisata Salma Shofa, yang terletak di Desa Mugirejo, Sungai Pinang. Juga Langit Timur di Seberang Tenggarong. Dan sukses. Ketika anaknya menikah, saya diundang ke sana. Berkat kiprahnya di industri pariwisata, dia menerima penghargaan sebagai Tokoh Pariwisata dari Pemprov Kaltim pada peringatan HUT ke-67 Kaltim Tahun 2024.

Dia juga penulis andal. Banyak buku-buku cerita karya dia yang diterbitkan. Dia juga jago menulis cerpen. Mulai kisah percintaan sampai yang berbau mistis. Ada novelnya beraroma budaya Banjar. Judulnya: Nanang Tangguh & Galuh Intan. Sebagai orang Banjar saya sangat apresiatif.

Syafruddin dianugerahi penghargaan sastra dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Penghargaan itu diberikan atas dedikasinya sebagai sastrawan yang telah berkiprah selama 40 tahun.

Usia Syafruddin sekarang 67 tahun. Dia lahir di daerah Loa Tebu, Tenggarong. Yang menarik, tanggal kelahirannya hanya beda satu hari dengan saya. Kalau saya 27 Agustus 1958, sedang dia tanggal 28 Agustus 1958. Makanya “kelakuannya” hampir sama, meski dia sering menuduh saya “curang” kalau bermain kartu atau catur.

Di kantor PWI saya juga bertemu dengan beberapa wartawan senior lainnya. Ada Eddy Alioeddin yang dulu wartawan Mingguan Meranti. Dia juga jago tenis dan sering juara dalam Pekan Olahraga Wartawan. Usianya sudah di atas kepala tujuh.

Selain itu hadir Syafril Teha Noer. Wartawan dan seniman. Dia teman dekat seniman Yogya, Untung Basuki dan Butet Kartaredjasa. Rasanya Syafril adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kaltim. Juga ada wartawan dan seniman, Hamdani. Datang juga dua mantan Ketua PWI yaitu Maturidi dan Endro Effendi.

ASET PEMPROV KALTIM

Ketika datang ke sekretariat PWI, Wagub Seno Aji disambut jajaran pengurus PWI. Selain Rahman, juga sekretaris PWI Achmad Shahab, bendahara Heldiyanur serta Ketua Dewan Kehormatan Intoniswan, yang juga Pimred Niaga.Asia. Dari jajaran Pemprov ada Kadis Kominfo Muhammad Faisal.

Yang menarik, Seno datang bersama Ketua DPC Gerindra Kukar, Alif Turiadi. Seno yang juga Ketua DPD Gerindra Kaltim, partainya Presiden Prabowo, sempat mengeluarkan pernyataan tentang target partainya. “Tahun 2029 kita harus bisa memenangkan perjuangan Partai Gerindra. Kita harus menang di 10 kabupaten/kota se Kaltim,” katanya menjawab pertanyaan wartawan usai berbuka puasa.

Saya hormat kepada Wagub Seno Aji. Dia cukup akrab bergaul dengan para wartawan. Padahal Pemprov Kaltim tengah disorot habis-habisan oleh berbagai media dan wartawan gara-gara pembelian mobil dinas gubernur yang mahal dan mewah senilai Rp8,5 miliar.

Seno sendiri sehari-hari memang tampil cukup sederhana dan bersahaja. Sebelum menjadi Wagub mendampingi Gubernur Rudy Mas’ud (HARUM), dia adalah anggota DPRD Kaltim dari dapil Kutai Kartanegara.

“Terima kasih atas kesediaan Pak Wagub datang ke sekretariat PWI yang apa adanya ini. Tapi gedung PWI Kaltim adalah aset Pemprov Kaltim juga yang perlu direnovasi,” kata Rahman jujur.

Rahman menjelaskan, jumlah wartawan yang aktif di PWI mencapai 581 orang. Mereka sudah teruji melalui Uji Kompetisi Wartawan (UKW) yang diadakan PWI. Saat ini dunia wartawan dan media menghadapi hantaman dan tantangan, jelasnya. Termasuk juga pengurangan anggaran di Pemda akibat kebijakan penghematan.

Wagub Seno Aji menjanjikan akan memberikan dukungan kepada PWI baik untuk renovasi gedung PWI maupun yang berkaitan dengan kesejahteraan wartawan. “Media adalah patner strategis pemerintah dan ujung tombak dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja pemerintah kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia juga berharap media dapat terus menyajikan informasi yang positif dan berbasis kebenaran agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah publik.

Sebelum balik ke Balikpapan, saya singgah dulu ke Sari Madu Bakery (SMB) di Jl KH Abul Hasan. Saya diantar sahabat saya, Dr Meiliana atau Bu Mei, mantan Pj Sekdaprov Kaltim. Ternyata pemiliknya orang Banjar. Hebat. “Kita mau  buka 100 outlet lagi termasuk di Balikpapan,” kata Ima Tansil, sang manajer pemasaran. Masih muda dan cantik. Dia adik dari sang pemilik, Diah Tansil. Saya bilang salah satu lokasi menarik di Balikpapan adalah kompleks pertokoan dan perumahan Grand City.

SMB yang sudah berusia 8 tahun dikenal sebagai toko roti enak. Mau roti apa saja ada. Mulai roti sisir, roti keju, roti coklat  sampai roti abon. Ada 100 varian. Juga produk pisang goreng madu-nya yang sangat dikenal dan best seller. Dia juga jual jajanan tradisonal Banjar yang sangat laris di bulan Ramadan. Ada amparan tatak pisang, yang menjadi kesukaan saya.

Bu Mei akrab dengan keluarga SMB. Soalnya rumahnya ikut disewa. “Kita dapat diskon pembelian 30 persen,” kata Bu Mei tersenyum. Wah baru sekali ini saya beli roti ada dapat potongan harga. Terima kasih Sari Madu, memang  berkah di bulan Ramadan.(*)

“Marwahnya” Gubernur Isran

Catatan Rizal Effendi                                                       

RAMADAN berkah. Gubernur Kaltim 2018-2023 Dr Isran Noor pulang kampung. Dia banyak di Samarinda. Biasanya di Jakarta. Selain kumpul keluarga, dia juga menghadiri beberapa acara silaturahmi. Gayanya tak banyak berubah. Suka bercanda dan tetap semangat.

Yang menarik dia sampai dua kali datang ke kampus Unmul, Gunung Kelua. Minggu lalu ada undangan buka puasa dari Rektor Unmul Prof Abdunnur. Di susul kemudian undangan dengan tema yang sama digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Pertanian. Kebetulan Isran masih memangku jabatan Ketua IKA Unmul dan alumnus di fakultas tersebut.

Ketika buka puasa di rumah Rektor, Isran sempat menyerahkan baju adat kebudayaan Koetai “Taqwo” kepada Abdunnur, yang juga saat ini memangku jabatan Ketua Umum Dewan Kebudayaan Nusantara Kaltim.

Yang Istimewa acara di Kampus Pertanian. Ternyata sekaligus merayakan Milad Rektor ke-59. Abdunnur lahir di Kabupaten Bulungan, 8 Maret 1967. Dia juga alumnus Fakultas Pertanian Unmul. Ahli perikanan dan kelautan yang meraih gelar doktor dari Nihon University, Jepang.

Ayahnya, KH Sabranity adalah tokoh ulama Banjar yang terkenal di Kaltim terutama Samarinda. Sempat menjadi Kepala Kantor Agama. Abdunnur terpilih sebagai rektor termuda dengan prestasi luar biasa.

Berkat kepemimpinanya, dia membawa Unmul masuk dalam jajaran 40 besar universitas terbaik di Indonesia dengan akreditasi institusi “Unggul.” Dia juga masuk dalam daftar elite “25 Tokoh Pilihan Kampus Paling Berpengaruh di Indonesia” pada tahun 2025 lalu.

Dalam acara pemotongan tumpeng, Abdunnur secara khusus menyerahkannya kepada Isran Noor. “Terima kasih atas bimbingan dan doa Abah,” katanya penuh kebahagiaan. “Selamat dan berkah,”  kata Isran Noor.

Selain sejumlah pimpinan kampus dan fakultas, hadir juga sejumlah tokoh di antaranya mantan Wakil Gubernur Farid Wadjdy dan mantan Pj Sekdaprov Kaltim Dr Meiliana, yang juga Wakil Ketua IKA Unmul Bidang Bisnis. “Pak Isran adalah warga kampus istimewa, selain alumnus beliau banyak memberikan perhatian waktu jadi gubernur,” kata Meiliana, yang akrab dipanggil Bu Mei.

Abdunnur mengucapkan rasa syukurnya karena peringatan hari kelahirannya dirayakan di lingkungan kampus. “Alhamdulillah hari jadi saya dirayakan bersama civitas akademika, alumni dan mitra universitas. “Semoga kita terus bersinergi untuk memajukan Unmul,” ucapnya.

Dekan Fakultas Pertanian Dr Fahrunsyah dan Ketua IKA Faperta Fahrizal mengaku bahagia bisa menggelar acara buka puasa bersama dengan Rektor dan Pak Isran serta tokoh lainnya. “Alhamdulillah kita kumpul semua, semoga semangat Ramadan menempa kita untuk terus maju,” kata mereka.

POLEMIK HELIKOPTER

Di sela-sela acara silaturahmi, sejumlah wartawan memburu Isran. Tentu saja yang ditanyakan berkaitan dengan kebijakan Gubernur Kaltim sekarang, Dr Rudy Mas’ud (HARUM) terutama soal mobil mewah dan tudingan sewa helikopter.

“Jadi gubernur itu harus bisa menjaga marwah,” katanya tersenyum tanpa menjelaskan lebih jauh. Tapi ketika menjadi gubernur, salah satu marwah yang dijaga Isran, dia melarang anak dan keluarganya cawe-cawe di Pemprov Kaltim termasuk urusan proyek. Dia juga tak mau menempati rumah dinas. Isran tetap tinggal di rumah pribadinya di Sungai Kunjang. “Kalau rumah dinas, masyarakat sulit datang karena ada penjagaan. Beda di rumah pribadi, semua bebas masuk,” katanya beralasan.

Ketika ditanya heboh soal mobil dinas gubernur yang mahal, Isran memberi pandangan. “Kalau mau mobil yang mahal, ya pakai uang pribadi, jangan pakai uang rakyat,” begitu pesannya. Dia mengaku pernah menaiki mobil seharga Rp15 miliar. “Tapi itu mobil orang,” jelasnya.

Isran juga membantah keras soal tudingan adanya penganggaran sewa helikopter di era dia. Tidak benar itu. “Gubernur memang boleh sewa helikopter tapi dalam hal darurat seperti bencana,” jelasnya.

Soal sewa helikopter ini diungkap oleh Sudarno, anggota Bidang Informasi & Komunikasi Publik Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim. Dia mengatakan, kebijakan membeli mobil Rp8,5 miliar masih lebih efisien dibanding penganggaran sewa helikopter yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Dia menyebut angkanya Rp2 miliar per bulan atau Rp24 miliar setahun.

Tim Hukum Isran-Hadi, Roy Hendrayanto mengatakan, pihaknya lagi mempelajari kemungkinan konsekuensi hukum dari tudingan Sudarno tersebut. Apakah yang dimaksud era Isran-Hadi (2018-2023) atau di masa kepemimpinan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Roy menyayangkan ucapan tersebut, yang memberi kesan pemerintahan sebelumnya lebih parah. Ia mengingatkan, kalau hal itu tidak bisa dibuktikan bisa menjadi fitnah. “Kalau itu fitnah, kami akan mengambil langkah hukum,” tandasnya.

Mengutip video Selasar.co, Sudarno mengatakan bahwa dia menyebut soal sewa helikoper itu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Tanpa menyebut nama. Dia mengungkapkan bahwa anggaran sewa helikopter itu terlihat pada APBD 2025. Gubernur Rudy Mas’ud tidak mau, lalu dialihkan untuk program Gratispol.

Terlepas dari hal tersebut, Sudarno mengatakan dia tetap hormat kepada Isran sebagai mantan gubernur Kaltim. “Semoga beliau tetap sehat,” harapnya. “Kita tetap membutuhkan kritikan dari para senior,” ucapnya lagi.(*)

Yth. Bambang Widjojanto

Catatan Rizal Effendi

SAYA apresiasi atas keberanian Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas’ud (HARUM) memasukkan nama Bambang Widjojanto (BW) menjadi salah seorang penasihat Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur. Dan  saya juga menaruh hormat atas kesediaan BW mau masuk dalam tim tersebut.

Kita semua tahu Mas Bambang atau BW adalah salah seorang penggiat antikorupsi di Tanah Air. Dia pernah memimpin Yayasan LBH, pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) serta pernah menjadi Wakil Ketua KPK.

Dengan masuknya BW ke TAGUPP, menunjukkan iktikad yang kuat dari Gubernur HARUM agar pemerintahannya berjalan lurus tanpa ada kasak-kusuk dengan berbagai hal yang berbau KKN. Tentu BW juga berharap agar nasihatnya di TAGUPP bisa membuat pemerintahan Rudy Mas’ud-Seno Aji lebih bersih. Kalau perlu menjadi role model untuk provinsi lain.

Saya belum tahu apakah Mas Bambang sudah memberi nasihat kepada Gubernur berkaitan dengan pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar yang sempat dicemooh orang di seluruh Tanah Air. Apakah mekanisme pembatalan dan pengembaliannya sudah benar? Atau tetap ada unsur korupsinya? Soalnya Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) sudah melaporkan hal ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan KPK.

Terlepas soal itu, saya juga berharap BW mencermati dengan baik soal pembentukan TAGUPP, supaya tidak berbuntut persoalan di kemudian hari. Tentu kita semua tidak mau integritas BW tercoreng gara-gara berada di dalam tubuh TAGUPP.

Pembentukan TAGUPP sendiri masih pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Kehadiran TAGUPP juga tidak membuat nyaman para pejabat dan OPD. Karena terkadang intervensinya terlalu jauh. Kata orang: “Suka Menggurui.”

Tapi ada juga yang berpandangan TAGUPP sangat membantu gubernur. Banyak hal yang tidak terlihat dari staf di dalam bisa muncul atau menjadi langkah terobosan gubernur berkat masukan dari para ahli yang diangkatnya. Jadi jangan apriori juga dengan kehadiran TAGUPP.

TAGUPP Kaltim dibentuk Gubernur HARUM berdasarkan SK Gubernur Nomor: 100.3.3.1/K.9/2026 tanggal 19 Februari 2026. Namun keputusan ini berlaku surut sejak 2 Januari 2026. Tim yang diketuai Dr Ir H Irianto Lambrie, mantan Gubernur Kaltara ini berkekuatan 47 orang termasuk 4 tenaga pendukung. Di wakil ketua ada Hijrah Mas’ud, adik kandung gubernur.

Berkaitan dengan pembiayaan terutama honorium, dalam SK tersebut disebutkan bahwa TAGUPP berada di bawah koordinasi  Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.

Dari informasi yang beredar disebutkan bahwa total anggaran TAGUPP dalam APBD Kaltim 2026 sebesar Rp10,78 miliar terdiri honor atau uang kehormatan Rp8,3 miliar dan perjalanan dinas  Rp2,4 miliar. Para anggota TAGUPP menerima honor antara  20 sampai 45 juta rupiah per bulan.

YANG PERLU DIPERJELAS

Ada beberapa hal yang masih perlu diperjelas dan dicermati dengan kehadiran TAGUPP Kaltim. Struktur TAGUPP terdiri Pelindung, Dewan Penasihat, Ketua dan dua Wakil Ketua serta 4 bidang yaitu Bidang Sumber Daya Manusia & Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Infra Struktur & Lingkungan, Bidang Optimalisasi  Pendapatan & Keuangan Daerah serta Bidang Informasi & Komunikasi Publik.

Pertama:  Apakah pembentukan TAGUPP punya landasan hukum yang kuat? Tahun lalu Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakhrullah mengeluarkan larangan kepada semua kepala daerah mengangkat tenaga honor, staf khusus dan  tenaga ahli.

“Yang melanggar akan dikenai sanksi berat dari pemerintah pusat,” tandasnya.

Seorang pejabat Kemendagri menyatakan, pengangkatan staf khusus atau tenaga ahli tak ada dasar hukumnya.

“Sangat mungkin jadi temuan BPK dan pengembalian honor jika menggunakan APBD,” jelasnya.

Wamen Bima Arya mengatakan, kepala daerah dimungkinkan membentuk atau membayar tim ahli untuk melaksanakan ouput suatu kegiatan  dengan mekanisme  pengadaan barang/jasa selaku tenaga ahli dengan besaran sesuai dengan keahlian yang dituangkan dalam kontrak mengacu pada Perpres Standar Harga Satuan (SHS).

Kedua: Saya sependapat dengan pandangan pengamat kebijakan publik Unmul, Saipul Bahtiar yang mengatakan TAGUPP lebih cocok diberi nama Tim Sukses atau Tim Penasihat saja, karena tidak mencerminkan esensi sebuah tim ahli sesungguhnya. Seharusnya Tim Ahli itu benar-benar diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing dengan keahlian yang terukur. Apakah itu terlihat jelas di tubuh TAGUPP, kita “TST,” tahu sama tahu.

Ketiga: Tubuh TAGUPP memang terlalu gemuk dan juga tidak proporsional. Jumlah 43 orang tidak sedikit. Banyak yang mempertanyakan efektivitasnya. Lalu kata Ketua Tim Irianto Lambrie, tim mendapat tugas khusus untuk mencari berbagai solusi dengan menurunnya APBD Kaltim gara-gara pemangkasan dana transfer dari pusat. Tapi anehnya Bidang Ekonomi dan Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah masing-masing hanya berkekuatan 5 orang, sementara hampir separuh atau 20 orang dari anggota Tim berada di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (BIKP).   Dilihat dari komposisi ini, tak salah kalau ada yang beranggapan Tim ini sebenarnya dijadikan alat untuk menangkis kritikan berbagai sorotan sekaligus ikut mempromosikan program gubernur. Itu terlihat dari cuap-cuap Sudarno, salah satu anggota BIKP, yang langsung ikut menjelaskan mobil dinas mahal yang dibeli gubernur. Padahal tim bukan corong gubernur, tapi berfungsi sebagai “think tank.”

Keempat, dengan kekuatan personil yang gemuk itu, kebijakan pembentukan TAGUPP terkesan pemborosan dan tidak mencerminkan penghematan atau efisiensi. Bayangkan Mas Bambang, Anda dalam bulan ini bakal terima rapel honor 2 bulan (Januari dan Februari) yaitu Rp90 juta. Honor anggota tim penasihat Rp45 juta sebulan atau Rp1,5 juta per hari. Jadi cukup ongkang-ongkang kaki di Jakarta sudah terima puluhan juta. Sekali lagi perlu dibaca apakah honor ini “halal” atau tidak sah. Jangan sampai di kemudian hari  ada rekomendasi BPK untuk dikembalikan.

Kelima, SK Pembentukan TAGUPP yang berlaku surut juga bisa jadi masalah. Praktisi hukum Samarinda, Sindoro, SH, MH berpendapat SK Gubernur tentang TAGUPP yang berlaku surut jelas sekali melanggar dan tidak berasaskan prinsif  pemerintahan yang baik.

“Berpotensi melanggar hukum,” kata Sindoro di @lambe.kaltim.

Pendapat yang sama juga ditegaskan Dr Jaidun, SH, MH. “Itu melanggar hukum. Jika honor ahli dibayar sebelum ada SK Gubernur bakal bermasalah,” tandasnya.

Saya tidak tahu apakah pembayaran honor yang besar untuk anggota TAGUPP ini bagian dari apa yang disebut Gubernur untuk menjaga “marwahnya” Kaltim. Tapi saya lihat di WA Group, ada pendukung gubernur berkomentar begini: “Harga dan besaran upah setara dengan kualitas. Yang berkualitas akan menghasilkan kuantitas.”

Itu saja informasi yang saya ingin sampaikan kepada Mas Bambang Widjojanto. Pasti Anda sudah tahu tentang Kaltim dan sudah tahu dengan Gubernur HARUM. Soalnya Mas Bambang sudah sempat dilibatkan  dalam seleksi penjaringan calon pimpinan BUMD. “Saya punya pengalaman membantu gubernur DKI dengan tim serupa,” kata BW ketika diwawancarai kaltimkece.id.(*)

« Previous Page — Next Page »