Lurah Melayu Fokuskan Penataan Jalan Imam Bonjol

TENGGARONG – Lurah Melayu, Aditiya Rakhman, mengungkapkan keprihatinannya terkait masalah parkir liar yang semakin meresahkan di sejumlah titik jalan dalam wilayah Kelurahan Melayu, terutama di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar).

“Meski sejumlah ruas jalan sudah diperlebar, kenyataannya kendaraan tetap parkir sembarangan. Bahkan, ada yang sampai menutupi trotoar, padahal seharusnya itu untuk pejalan kaki,” ungkap Aditiya.

Menanggapi keluhan masyarakat, pihak Kelurahan Melayu segera berkoordinasi dengan ketua RT setempat untuk menyusun langkah-langkah penertiban, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib parkir.

Lebih lanjut, Dinas Perhubungan (Dishub) juga akan mengambil peran lebih aktif untuk menindak pelanggaran parkir di trotoar dengan melakukan patroli rutin.

“Kami sudah instruksikan Ketua RT untuk berkomunikasi dengan warganya dan memberikan pemahaman terkait aturan parkir yang benar. Selain itu, Dishub juga akan lebih sering melakukan patroli dan memberikan sanksi pada kendaraan yang melanggar,” tambah Aditiya.

Meskipun begitu, Aditiya mengingatkan bahwa parkir di pinggir jalan sebenarnya masih diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Ia menegaskan, jalan yang sudah diperlebar seharusnya lebih memberikan kelancaran bagi kendaraan, bukan untuk tempat parkir.

“Parkir di jalan masih bisa diterima asal pengaturannya sesuai. Jangan sampai ada kendaraan yang diparkir semalaman, itu justru mengganggu kelancaran lalu lintas,” tegasnya.

Aditiya juga menyebutkan masalah lain yang turut muncul pasca pelebaran jalan, yakni banyak warga yang kehilangan akses lahan untuk parkir pribadi mereka. Terutama mereka yang tinggal di sekitar area parit yang terkena dampak pelebaran.

“Setelah pelebaran jalan, banyak rumah yang terdampak, terutama yang berada di atas parit. Akibatnya, pemilik rumah kehilangan lahan yang biasanya digunakan untuk parkir,” jelasnya.

Namun, meski ada tantangan tersebut, Aditiya mengapresiasi upaya Dinas Perhubungan yang terus berupaya menyelesaikan masalah parkir liar dengan cara patroli rutin dan pemasangan rambu di titik-titik tertentu yang sudah diperlebar.

“Berkat patroli dan pemasangan rambu-rambu, masalah parkir liar di beberapa titik sudah mulai terkendali,” tutupnya. (adv)

Sekda Kukar Buka Festival Kreatif Pemuda Ramadan

KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, membuka Festival Kreatif Pemuda Ramadan (FKPR) 2 dengan pemukulan gendang hadrah di halaman parkir Pendopo Odah Etam Bupati Kukar, Rabu (12/3/2025) malam.

Dalam sambutannya, Sunggono menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan FKPR 2 yang melibatkan ratusan pemuda dari berbagai kecamatan di Kukar. Ia menekankan, kegiatan ini bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan karakter dan pengembangan bakat generasi muda.

“Festival ini merupakan sarana yang sangat baik untuk menyalurkan potensi dan kreativitas pemuda. Selain itu, juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dalam suasana penuh rahmat di bulan Ramadan,” ujar Sunggono,pada Rabu (12/3/2025) malam.

Ketua panitia, Dedi Wardana, melaporkan, FKPR 2 diikuti 302 pemuda dan pemudi yang berasal dari 20 kecamatan di Kukar. Festival ini berlangsung dari 12 hingga 15 Maret 2025 dan menghadirkan berbagai kompetisi yang menarik.

Beberapa perlombaan yang digelar antara lain Adzan 17, Habsyi, Menyeduh Kopi, Begerakan Sahur, Fashion Show Muslimah, Kaligrafi Al-Qur’an, serta Videografi.

“Sementara untuk dewan juri dan narasumber, panitia melibatkan berbagai organisasi kepemudaan di Kukar, seperti Komunitas Kaligrafi, Komunitas Seni/Film, Pelopor, Wirausaha Pemuda Pemula, Influencer, serta Duta Bahasa,” ujar Dedi Wardana.

Pihaknya berharap festival ini dapat menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Dengan adanya FKPR 2, diharapkan pemuda Kukar semakin terdorong untuk mengembangkan bakat mereka dalam berbagai bidang dan menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.

Festival Kreatif Pemuda Ramadan diharapkan terus berkembang dan menarik lebih banyak peserta di tahun-tahun mendatang. Panitia berencana untuk menambah kategori lomba dan memperluas cakupan acara agar lebih banyak pemuda yang bisa berpartisipasi.

“Kami ingin menjadikan FKPR sebagai acara unggulan bagi pemuda Kukar. Dengan tambahan kegiatan yang lebih beragam, kami berharap semakin banyak anak muda yang terinspirasi untuk berkreasi,” ungkap Dedi Wardana.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan antusiasme masyarakat, FKPR berpotensi menjadi salah satu event tahunan terbesar bagi pemuda di Kukar. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru yang dapat membawa nama Kukar ke tingkat nasional maupun internasional. (adv)

Jasa Raharja Cabang Samarinda Giat FKLL Bersama Satlantas Polresta Samarinda

SAMARINDA – Penanggung Jawab Bagian Pelayan PT Jasa Raharja Cabang Samarinda Rivaldy mengunjungi Unit Laka Satlantas Polresta Samarinda sekaligus melakukan Forum Keselamatan Lalu Lintas (FKLL) rutin, Rabu (12/03/2025).

Rivaldy menyampaikan beberapa jenis kegiatan yang telah berjalan dengan baik. Selain itu juga menyampaikan beberapa gagasan untuk kegiatan selanjutnya terutama memberikan edukasi kepada masyarakat agar menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fasilitas korban kecelakaan khususnya di wilayah Kota Samarinda.

“Dari data yang ada, wilayah Kota Samarinda paling banyak mengalami kecelakaan lalu lintas,” kata Rivaldy.

Menurutnya, perlu upaya khusus untuk mengurangi angka kecelakaan di wilayah Kota Samarinda. Salah satunya dengan melakukan pemasangan spanduk imbauan keselamatan lalu lintas jalan di titik- titik rawan kecelakaan

“Semoga masyarakat Kota Samarinda kedepannya dapat lebih sadar akan berlalu lintas demi keselamatan dan kenyamanan sesama pengguna jalan raya,” ujar Rivaldy.

Sementara Kepala Cabang PT Jasa Raharja Samarinda Patria Adiwibawa menyampaikan, Jasa Raharja selalu berupaya memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat akan pentingnya keselamatan lalu lintas di jalan. Koordinasi juga dilakukan secara rutin dengan mitra terkait dengan harapan bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan.

Patria berharap keberadaan Forum Keselamatan Lalu Lintas dapat menekan angka kecelakaan di wilayah Kerja PT Jasa Raharja Cabang Samarinda.

“PT Jasa Raharja sebagai Member Of Indonesia Financial Group (IFG) senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, mudah, cepat dan tepat sebagai wujud negara hadir bagi korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan,” tutup Patria Adiwibawa. (**)

Rudy-Seno dan Dinosaurus

Catatan Rizal Effendi

GUBERNUR dan wakil gubernur baru kita sangat bersemangat. Itulah Rudy Mas’ud dan Seno Aji (RS). Benar-benar langsung ngegas setelah dilantik serentak 20 Februari lalu dan seminggu ditempa dalam acara retret di Magelang.

Belajar dari sana, Rudy mengatakan dia juga mau bikin program serupa di lingkungan Pemprov Kaltim. Pesertanya seluruh pejabat di Kantor Gubernur berikut para kepala dinas atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Semoga bisa dilaksanakan setelah Ramadan,” katanya.

Seru juga, tapi apa itu tidak pemborosan? Mulai menyiapkan tempat kegiatannya, makannya sampai urusan pakaian seragam militernya. Belum lagi ha hu..ha hu yang lain.

Tapi kata Rudy program retret sangat baik. Melatih disiplin, kekompakan dan kerja sama. “Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk memperkuat kerja sama. Kalau diterapkan di Kaltim, para kepala SKPD bisa lebih solid dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” katanya begitu.

Dalam keterangan terpisah, Wagub Seno Aji menjelaskan, sumber dana untuk pelaksanaan retret Pemprov Kaltim dari CSR (Corporate Social Responsibility). Kalau itu benar, apa tepat penggunaan CSR untuk keperluan semacam itu. Bukankah CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat dan lingkungannya.

Saya dengar dalam beberapa hari ini Kepala SKPD harus kumpul di Lantai 2 Kantor Gubernur. Sebab, gubernur atau wagub bisa mendadak memanggil. Semua harus siap menjelaskan apa yang dikerjakan di SKPD-nya. Tapi para kepala SKPD bingung, kapan begawi-nya?

Dalam rapat pertama, semua pejabat dilarang menyentuh ponsel. Tak ada yang boleh main HP. “Kita mau fokus karena tugas kita melayani masyarakat Kaltim. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam bekerja,” tandasnya.

Rudy juga sudah memanggil sejumlah direksi Perusda. Tersirat dia tidak puas atas kinerja manajemen Perusda. Dia instruksikan lebih banyak lagi berinovasi, sehingga mampu memberi kontribusi yang maksimal bagi pendapatan daerah (PAD).

Struktur APBD Kaltim 2025 terdiri dari pendapatan daerah Rp20,100 triliun dan belanja daerah Rp20,950 triliun. Jadi ada defisit sekitar Rp850 miliar. Separuh dari pendapatan itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Yaitu sekitar Rp10,30 triliun.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sri Wahyuni selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengungkapkan, dari hasil pemangkasan yang dilakukan pihaknya, tersedia dana Rp2,5 triliun yang bisa di-refocusing dalam APBD 2025.

Dari Rp2,5 triliun itu,  ada sekitar Rp1 triliun yang penggunaannya bisa fleksibel. “Jadi bisa diarahkan untuk mewujudkan program 100 hari kerja gubernur dan wagub baru,” ungkapnya.

Menurut Sri, dana pemangkasan bisa dimanfaatkan untuk program Gratis Pol atau Gaspol Rudy-Seno terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain juga ada anggaran yang sudah terplot di APBD dan bisa langsung terkoneksi dengan program Gaspol tadi.

Rudy dan Seno rajin mengeluarkan pernyataan. Terutama berkaitan dengan program Gaspol. Kita belum bisa menyimpulkan karena sepotong-sepotong. Tapi tiap hari ada saja yang mereka lontarkan. Berbunga-bunga. Tapi ada juga yang bilang terkesan ada yang mulai tidak konsisten.

Misalnya soal program gratis sekolah dari SMA sampai S3. Belakangan dikatakan bagi mahasiswa Kaltim yang kuliah di luar daerah atau luar negeri tidak akan di-cover oleh program Gaspol. Namun akan tetap diadakan dengan skema beasiswa. Padahal yang kuliah di luar lebih banyak lagi kebutuhannya.

Sejak kampanye Rudy-Seno mengisyaratkan antibeasiswa. Karena dianggap pilih kasih dan tidak merata. Dia maunya semua merasakan hal yang sama. Gratispol. Tetapi ternyata program beasiswa masih ada. Juga soal ada pembatasan usia. Padahal orang belajar tak mengenal usia. Juga ada klasifikasi program studi.

BERSIH DAN TIDAK KKN

Yang harus digarisbawahi, sukses Rudy dan Seno tidak bisa hanya diukur dari keberhasilan Gaspol-nya saja. Tetapi kita juga akan lihat  dari keteguhan dia menjalankan pemerintahan yang bersih dan anti-KKN.

Tantangan Rudy tidak gampang. Karena suka atau tidak dia berada di lingkaran pemerintahan dinasti. Dua kakaknya ada di Karang Paci. Yaitu Hasanuddin Mas’ud (ketua) dan Hj Syahariah Mas’ud (anggota). Istri Rudy, Hj Syarifah Suraidah adalah anggota DPR RI Komisi X. Satu lagi kakak Rudy, Rahmad Mas’ud menjadi wali kota Balikpapan.

Dinasti memang tidak dilarang. Malah ada yang berpendapat dinasti memperlancar berbagai program. Karena  bisa saling sinerji. Bisa saling mendukung. Tapi beberapa pengalaman juga menunjukkan dinasti cenderung jadi beraroma KKN, penuh keberpihakan dan permainan.

Hasanuddin berjanji akan  profesional bersikap dengan adiknya sebagai gubernur. “Di DPRD sistemnya kolektif kolegial. Artinya bukan berarti ketua bisa mengambil keputusan sesukanya. Jadi bisa saja tidak sejalan dengan kepala daerah,” katanya.

Dia mengatakan tetap konsisten dengan tupoksinya. “Tupoksi kami kan pendelegasian, pengawasan dan pengontrolan kinerja pemerintah. Dan kami akan melaksanakan tupoksi tersebut,” katanya seperti diberitakan akurasi.id.

Ada yang bilang tidak mungkin Gubernur Rudy menerapkan kebijakan KKN karena dia berlatar belakang pengusaha kaya. Duitnya banyak. Meski cukup banyak habis di Pilgub, buktinya tetap berjaya. Kekayaannya sekitar Rp183 miliar. Berada di urutan ke-4 dalam kelompok 10 besar gubernur terkaya di Indonesia.

Seorang teman bilang orang kaya yang jadi penguasa atau masuk ke pemerintahan ada 2 kemungkinan. Pertama, karena dia kaya, maka dia akan menjalankan kekuasaan bisa lebih bersih dan bijak. Sebab dia tidak cari-cari duit lagi. Jadi dia bisa fokus pada pengabdian. Malah sampai ada yang tidak mau mengambil gaji dan insentifnya atau ditabung lalu dibagikan kepada orang lain.

Tapi kedua, malah sebaliknya. Ternyata kekayaan sebanyak apa pun tidak menjamin orang itu puas. Sebab, kepuasan itu tidak terhingga. Jadi ada juga orang kaya yang masuk di kekuasaan, justru dia masih merasa lapar. Lebih lapar dari orang miskin. Berbagai cara dilakukannya untuk menambah kekayaan pribadinya. Jual beli jabatan, memainkan proyek dan kegiatan sampai memanfaatkan orang untuk memperkuat bisnisnya.  Bahkan istrinya pun ikut-ikutan main di antaranya melalui pendanaan kegiatan PKK, Dekranasda sampai pengadaan konsumsi dan perlengkapan di berbagai kegiatan.

Saya kira ada satu pelajaran menarik dari gubernur Kaltim sebelumnya, Isran Noor. Sejak awal boleh dibilang Isran tak pernah cawe-cawe dalam urusan pengadaan proyek. Anaknya sekalipun dilarang ikut main-main.

Dia juga bukan seorang pengusaha. Tak ada jualan apa-apa. Jadi orang yang berhubungan dengannya, tidak mungkin terlibat atau disuruh membeli apa yang dijualnya. Atau “memaksa” usahanya dilibatkan dalam kegiatan usaha orang lain.

Dalam acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Kaltim dari Agus Priyono ke Mochammad Suharyanto, Rudy mengatakan BPK adalah mitra strategis Pemprov Kaltim dalam mengawal tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

Kita juga akan melihat bagaimana kebijakan Rudy-Seno berkaitan dengan kinerja para pejabat atau kepala SKPD. Pemimpin baru pasti ingin punya staf kualifikasi “dream team.” Tak masalah. Wajar saja sepanjang objektif.

Para pejabat harus waspada. Mendagri Tito Karnavian menegaskan, kepala daerah baru diperbolehkan langsung melakukan mutasi atau rotasi tanpa menunggu waktu 6 bulan. Bahkan pejabat baru yang dilantik kepala daerah sebelumnya bisa saja ikut diganti.

“Kami akan izinkan supaya kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh teamwork yang sesuai dan satu chemistry dengan dirinya. Ini demi sebuah organisasi pemerintah yang sehat,” katanya pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI pada 21 Januari lalu.

Sesuai ketentuan, mutasi atau rotasi dilakukan bisa melalui lelang jabatan atau uji kompetensi. Dalam praktiknya lelang atau uji kompetensi bisa dimainkan. Tim seleksi sudah dikondisikan. Tinggal kita lihat apa keluarannya. Ada kecenderungan koncoisme atau kedaerahan tertentu atau lebih kuat objektivitasnya.

Rudy-Seno sangat memungkinkan segera melakukan mutasi. Sebab saat ini ada 4 SKPD atau OPD dijabat pelaksana tugas (Plt). Yaitu Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Irhamsyah, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Ir Ihamsyah, Plt Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Anita Natalia Krisnawati serta Plt Asisten III Riza Indra Riadi.

Selain itu ada 4 pejabat lain yang tahun ini juga memasuki masa pensiun. Yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hj Ismiati, Direktur RSUD Abdul Wabah Sjahranie dr David Hariadi Masjhoer, Direktur RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo dr Edy Iskandar dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Anwar Sanusi.

Rudy menegaskan dia akan menunjuk tim seleksi untuk memilih pejabat definitif. “Jadi belum tentu Plt sekarang bakal jadi definitif. Semua akan kita seleksi,” tandasnya.

Kabarnya Rudy dan keluarga akan melakukan perjalanan umrah dalam waktu dekat ini. Bersama Seno dia rajin melaksanakan Safari Ramadan subuh ke masjid-masjid. Kemarin dia melakukan Safari Ramadan di Balikpapan dan sempat meninjau rencana pengembangan Kaltim Kariangau Terminal (KKT).

Senin lalu dia juga membuka acara Kaltim Berzakat di Gedung Olah Bebaya. Dia memuji Baznas Kaltim tidak hanya mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS), tetapi juga dana CSR.

Ketika pisah sambut dengan Pj Gubernur Akmal Malik, Rudy sempat mengatakan bahwa Kaltim tidak boleh hanya mengandalkan sumber daya alam (SDA) saja, tetapi juga harus memajukan SDM-nya. Sebab, SDA bisa habis atau punah, sedang SDM tak pernah habis.

“Kaltim tidak ingin seperti dinosaurus yang punah karena tidak bisa beradaptasi,” katanya membuat pengandaian. Yang patut dicatat juga, Kaltim tak boleh salah urus. Jangan sampai pemimpinnya tambah gemuk akan tetapi rakyatnya tetap saja kurus-kurus.(*)

Tak Jadi Salat Id di IKN

Catatan  Rizal Effendi

SAYA kecewa berat. Niat mau salat Idulfitri di Masjid Ibu Kota Nusantara (IKN) 1446 Hijriyah ini batal. Padahal momen itu bakal menjadi peristiwa bersejarah. Saya sudah siap-siap baju koko baru. Pesan di Shopee.  Ini gara-gara bangunan masjidnya belum selesai. Jadi belum bisa sama sekali difungsikan.

Awalnya informasi masjid IKN bisa dipakai salat Id datang dari Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika meninjau proyek tersebut awal Desember 2024. “Tolong perhatikan progress-nya, lebih dipercepat lagi. Saya minta Maret memasuki Ramadan sudah selesai dan bisa digunakan salat Idulfitri di sini,” katanya kepada pelaksana proyek.

Belakangan muncul lagi informasi baru dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. “Ya, masjid IKN bisa digunakan untuk salat tarawih pada Ramadan tahun 2025 ini,” katanya meyakinkan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).

Itu diperkuat lagi dengan keterangan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa. “Betul, Masjid Negara IKN dapat digunakan pada salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriyah,” katanya.

Menurut Hariqo, dengan rampungnya masjid IKN maka status masjid negara tidak lagi melekat pada Masjid Istiqlal Jakarta. “Masjid negara akan berpindah ke IKN,” katanya.

Beberapa waktu kemudian saya sempat bertemu dengan staf PT Adi Karya Tbk, kontraktor BUMN yang mengerjakan proyek tersebut di Balikpapan. “Nggak mungkin bisa difungsikan, Pak, jalan ke sananya saja belum beres, sulit itu,” katanya kepada saya dengan mimik serius.

Ternyata informasi itu benar adanya. Kepastian batalnya masjid IKN untuk salat Id disampaikan  Plt Deputi  Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat, Jumat (7/3) lalu, pas Balikpapan lagi dilanda musibah banjir.

Danis mengakui masjid IKN belum bisa difungsikan. “Saat ini sedang dalam tahap pekerjaan struktur atap dan minaret, rata-rata progres mencapai 53,1 persen, sehingga saat ini belum bisa digunakan untuk salat tarawih dan salat Id,” katanya seperti diberitakan Kompas.com.

Ketika Wamen Diana meninjau, progres masjid IKN dilaporkan telah mencapai 45 persen sejak dilaksanakan ground breaking oleh Presiden Joko Widodo, 18 Januari 2024.

Masjid IKN dibangun di atas lahan 32.125 meter.  Diproyeksi memiliki luas bangunan masjid dan plaza 60.173 meter persegi serta minaret seluas 427 meter.

Tadinya masjid dibangun dengan kapasitas 29 ribu jamaah. Tapi kurator IKN Ridwan Kamil, mantan gubernur Jabar minta diperbesar lagi. Usul itu dipenuhi, sehingga diperluas dengan daya tampung 60 ribu jamaah.

Masjid IKN sangat menarik dan unik. Kubahnya mengambil konsep simbol sorban dan bentukan galaksi andromeda sebagai ketakterhinggaan semesta alam raya.  Bentuk minaretnya atau menara masjid menghadirkan putaran semesta meliuk ke atas menyimbolkan keilahian. Tingginya 99 meter melambangkan asmaul husna.

Semua ini dibangun dengan dana APBN sebesar Rp940 miliar. Hampir mencapai 1 triliun. Mulai dikerjakan PT Adhi Kary dan PT Hutama Karya KSO sejak November 2023 dengan masa waktu pelaksanaan 400 hari kerja. Sepertinya tahap penyelesaian agak meleset dari jadwal.

BASUKI TERKESAN SENDIRIAN

Sementara itu perkembangan pembangunan IKN makin ramai dicermati. Sejak dilantik 20 Oktober sampai sekarang Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka belum pernah berkunjung ke IKN.

Para menteri juga belum ada yang datang. Cuma Wamen PU yang pernah meninjau. Di zaman Jokowi, ada beberapa menteri yang rutin ke IKN. Di antaranya Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) serta Menteri Pertanahan/Kepala BPN dan kurator IKN.

Sekarang ini terkesan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bekerja sendirian di IKN. Mantan menteri PUPR ini memang dipercaya Jokowi membangun IKN sejak awal. Jadi sudah menyatu dan sebagian kariernya dijalani di IKN meski tak lagi sebagai anggota kabinet.

Syukurlah kantor Otorita yang dibangun di jantung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dekat dengan Titik Nol sudah rampung. Sejak Senin (3/3) lalu ada 500 staf pegawai Otorita IKN dari Jakarta dan Balikpapan resmi pindah ke kantor baru di IKN.

Kantor baru Otorita IKN dirancang 5 lantai dengan dilengkapi fasilitas teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang canggih. Di situ dibangun Integrated Command and Control Center (ICCC) atau Pusat Komando Terpadu IKN.

Meski sudah berkantor di IKN, Kantor Perwakilan Otorita IKN di Jakarta tetap dipertahankan. Tugasnya mengakomodasi kepentingan yang terkait dengan kebijakan strategis yang mendukung pembangunan IKN. “Jadi ya tetap beroperasi,” kata Danis.

Saya dengar sebagian besar staf Otorita yang pindah itu adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Sedang CPNS 2024 yang diterima untuk Otorita IKN sepertinya termasuk terkena kebijakan Menteri PANRB yang ditunda pengangkatannya.

Pemerintah memang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024. CPNS baru diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026.

Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, alasan penundaan itu karena pemerintah ingin pengangkatannya serentak antara ASN, non-ASN dan PPPK. Jadi tidak ada perbedaan antara satu ASN dan ASN lainnya karena mereka dilantik di waktu yang sama.

Dengan dibukanya kantor Otorita IKN, kata juru bicara IKN, Troy Pantouw, maka seluruh proses bisnis Otorita IKN kini dilaksanakan sepenuhnya di Nusantara.

Di tengah galaunya kelangsungan pembangunan IKN, ada usul baru dari anggota DPR RI Bambang Haryo. Menurutnya, IKN cocok dijadikan “ibu kota kedua” setelah Jakarta. Jadi tidak ada yang dikorbankan dan bisa berjalan bersama.

“Menurut saya, sebaiknya wilayah IKN ini bukan sebagai pusat pemerintahan, tetapi masih bisa menjadi Ibu Kota Negara yang kedua, yang dilengkapi dengan pusat industri berskala besar. Karena wilayah IKN ini dilewati oleh jalur internasional ALKI 2, sehingga hasil industri bisa dengan mudah diangkut oleh transportasi laut internasional,” ujar Bambang seperti dirilis detikFinance.

Ada usul nyeleneh dari warga Kaltim. Jika memang ibu kota negara tetap di Jakarta, tak salah kalau kawasan IKN dijadikan Ibu Kota Kaltim yang baru. Biar gubernur berkantor di sana. Menarik juga provinsi yang banyak hutannya ini berkantor di tengah hutan. Tentulah penghuni hutan tak ada yang keberatan.(*)

« Previous Page — Next Page »