Muhaimin Akhirnya “Sukses” Geser ke Pemprov Kaltim

Catatan Rizal Effendi

MUHAIMIN, ST, MT tak lagi sebagai Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan. Dia sudah dilantik Gubernur Haji Rudy Mas’ud (HARUM) sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Kaltim. Dia menggantikan pejabat lama Yusliando, yang bergeser menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kaltim.

Pelantikan Muhamin sebagai Kepala Bappeda berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/12), persis bersamaan dengan peringatan Hari Ibu. Selain Muhaimin masih ada pejabat eselon 2 dan 3 lainnya yang juga dilantik. Jumlahnya 91 orang

Pejabat eselon 2 lainnya yaitu Siti Farisyah Yana menjadi Staf Ahli Bidang II. Sebelumnya dia adalah Kepala Dinas Pangan dan Holtikultura. Jabatan yang ditinggalkannya diisi Fahmi Himawan, yang sebelumnya Kepala Dinas Peternakan.

Lisa Hasliana, mantan Kepala Biro Umum ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan, sedang Buyung Dodi Gunawan dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.

Sementara itu, Joko Istanto yang sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Setidaknya ada tiga hal yang menarik dan menjadi perhatian para awak media dari acara pelantikan tersebut.

Pertama, pada acara tersebut wartawan di larang masuk. Aneh juga dan tak lazim. Padahal acara pelantikan di mana-mana selalu terbuka untuk para jurnalis. Tak ada penjelasan rinci. Wartawan disuruh menunggu di luar dan boleh doorstop dengan Gubernur HARUM setelah pelantikan. Dari video yang beredar, sejumlah wartawan mencoba “mencuri” foto dan video lewat pintu yang terbuka sedikit.

Kedua, Muhaimin satu-satunya pejabat karier yang datang dari luar lingkungan Pemprov Kaltim. Menurut Gubernur, dia lolos setelah mengikuti seleksi terbuka yang ketat dan transparan serta sesuai dengan kompetensi yang dicari. “Pak Muhamini dari Balikpapan mengikuti seleksi pada bulan lalu, namun baru bisa dilakukan pelantikan pada saat ini,” jelasnya.

Dan ketiga, mutasi ini sendiri belum tuntas karena masih ada jabatan eselon 2, 3 dan 4 yang belum terisi. Ada sejumlah dinas dan biro belum memililiki pejabat definitif. Di antaranya Kepala Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Biro Umum. Menurut Gubernur, awal Januari 2026 nanti ada mutasi dan rotasi lanjutan. “Apalagi dalam rentang Januari-Maret 2026 nanti ada pejabat yang memasuki masa pensiun,” katanya.

Gubernur minta seluruh ASN termasuk para pejabat yang dilantik menghindari praktik pelayanan yang lambat, serta mampu bekerja secara lincah, adaptif, solutif dan cepat. Peningkatan kinerja dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam bagian lain dia berpesan. “Jadilah pemimpin yang melayani, tidak antikritik, dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat,” begitu katanya.

SEJAK GUBERNUR LAMA

Banyak yang mengucapkan selamat masuknya Muhaimin di jajaran Pemprov Kaltim. Apalagi jabatannya sangat strategis di Bappeda. Kalau dia sukses di tempat itu, peluang dia meniti karier sampai ke jabatan Sekdaprov sangat terbuka. Jejak ini sebelumnya ditempuh HM Sa’bani. Dia juga dari Pemkot Balikpapan dan akhirnya ke posisi puncak menjadi Sekdaprov Kaltim.

Di awal tugas sebagai Ketua Bappeda Kaltim, beban Muhaimin belum begitu padat. Sebab, perencanaan dan penyusunan APBD Kaltim 2026 sudah selesai. Sehingga dia bisa melakukan langkah penyesuaian terhadap tugas-tugasnya lebih longgar.

Muhaimin dilahirkan di Balikpapan, 8 Oktober 1968. Pendidikan SD sampai SMA di Balikpapan. Lalu S1 di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang dan lanjut S2 di Institut Teknologi Surabaya (ITS). Istrinya, Inneke Muhaimin pernah menjadi staf istri saya,YP Arita ketika masih berkarier di BCA Balikpapan.

Ketika saya jadi wali kota, dia duduk sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud). Sebelumnya pernah menjabat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan. Dia aktif berorganisasi. Jadi Ketua KNPI, Pramuka, Karang Taruna dan Ketua Ikatan Pencak Silat (IPSI).

Nama Muhaimin sempat terdengar pada Pilwali 2019 dan 2024. Dia didorong-didorong jadi calon wakil wali kota. Tidak tertutup kemungkinan di Pilkada 2029 bakal muncul lagi namanya.

Rencana menggeser Muhaimin ke provinsi sudah lama terdengar. Malah Gubernur Kaltim sebelumnya, Isran Noor di akhir masa jabatannya 2023 sudah pernah dilapori. Jadi isu ini beredar sudah sekitar dua tahun.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud kabarnya sudah menyiapkan sejumlah nama untuk mengisi kursi Sekkot. Nama pejabat yang kuat beredar adalah Irfan Taufik, S.Ag, M.Si yang sekarang menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan.

Selain itu ada nama Asisten 3, dr Andi Sri Juliarty, M.Kes atau dr Dio. Dia pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan dan Kota (DKK) serta memegang beberapa jabatan organisasi di antaranya sebagai Ketua IDI Balikpapan.

Tadinya nama Asisten 1 Zulkifli juga ramai dibicarakan. Belakangan nama dia hilang dalam peredaran. Muncul nama baru yang sangat sangat cepat menanjak yaitu Kepala Dinas Perhubungan, Muhammad Fadli Pathurrahman, S.STP, M.Si. Dia pindahan dari Kaltara, jadi Camat Balikpapan Utara dan langsung dipromosi jadi Kadishub.

Irfan dan Fadli boleh dibilang “orangnya” Wali Kota Rahmad Mas’ud. Termasuk Kepala Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), Idham Mustari.

Kemungkinan lain bisa juga terjadi “tukar menukar” pejabat dengan Pemprov Kaltim. Soalnya Gubernur Harum adalah saudara kandung Wali Kota. Ada terdengar salah satu nama pejabat Pemprov disodorkan menjadi calon Sekkot Balikpapan.

Pola mutasi dan promosi di lingkungan Pemkot Balikpapan dikenal dan kental dengan sistem “orang dalam.” Mulai dari kaitan keluarga atau kekerabatan, tim sukses atau lingkaran terdekat sampai asal daerah tertentu.

Kabarnya segera ada rotasi juga di lingkungan Pemkot. Ada kemungkinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rita, ST, M.Si akan bergeser menjadi Ketua Bappeda menggantikan Murni, ST, MAP. Sedang pengganti Rita disebut-sebut ada dua nama yaitu Asisten 2 Andi M Yusri Ramli, ST, MT dan Fadli Pathurrahman.

Yusri sebelumnya pernah menjadi Kepala DPU. “Ada kemungkinan dia dikembalikan ke jabatan tersebut,” kata sebuah sumber. Tapi belakangan nama Fadli juga berpeluang bergeser ke tempat ini.

Saat ini ada dua pos kepala dinas di lingkungan Pemkot Balikpapan kosong karena pejabat lama memasuki masa pensiun. Yaitu Kadis Tenaga Kerja (Disnaker) dan Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Sepertinya jabatan ini akan segera diisi. Salah satu nama calonnya, Murni.

Yang menarik ada kabar “orang luar” yang sudah beberapa tahun bercokol di Pemkot Balikpapan, Henri akan mundur awal Januari 2026. Dia tim sukses yang dipasang Wali Kota terlibat dalam pemerintahan, meski kerap menjadi sumber ketidaknyaman para pejabat. Ikut rapat, ikut berangkat dan ikut menyeleksi aparat. Dia disebut-sebut sebagai “tenaga ahli,” meski secara aturan sebenarnya tidak diperkenankan.(*)

Dirayakan, Tapi Tak Diberdayakan: Potret Ketimpangan Gender di Kalimantan Timur

Oleh : Riyawan S.Hut

Hari Ibu setiap 22 Desember kerap dirayakan dengan bunga, ucapan manis, dan narasi pengorbanan tanpa henti. Namun, di balik gemerlap simbol kasih sayang itu, tersimpan sejarah panjang perlawanan perempuan yang kerap terlupakan. Hari Ibu di Indonesia bukan lahir dari tradisi domestik, melainkan dari keberanian perempuan menantang ketidakadilan sosial dan politik.

Penetapan Hari Ibu dilakukan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Nomor 316 Tahun 1959 sebagai penanda Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta pada 1928. Kongres tersebut menjadi ruang konsolidasi penting bagi perempuan dari berbagai latar belakang untuk membicarakan isu besar: kemerdekaan bangsa, keadilan sosial, pendidikan perempuan, serta martabat yang selama ini terpinggirkan. Sejak awal, Hari Ibu adalah simbol perjuangan dan kesadaran politik, bukan sekadar perayaan seremonial.

Hari Ibu dan Akar Perlawanan Perempuan

Sejarah mencatat bahwa perempuan Indonesia pernah secara kolektif melawan pembatasan peran yang membelenggu ruang hidup mereka. Mereka keluar dari batas dapur dan rumah tangga, menuntut pengakuan sebagai subjek bangsa yang memiliki hak berpikir, bersuara, dan menentukan masa depan.

Namun seiring berjalannya waktu, makna politis Hari Ibu perlahan menyempit. Ia lebih sering direduksi menjadi simbol kelembutan, pengabdian, dan pengorbanan, alih-alih perlawanan dan daya tawar. Padahal, esensi Hari Ibu justru bertumpu pada kesadaran gender.

Gender bukan kodrat biologis, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma, budaya, dan relasi kuasa. Ia menentukan siapa yang berhak memimpin, siapa yang bekerja di ranah publik, dan siapa yang memikul beban domestik tanpa pengakuan ekonomi. Ketika pembagian peran ini diterima tanpa kritik, ketimpangan pun diwariskan lintas generasi atas nama tradisi.

Di sinilah Hari Ibu seharusnya menjadi momentum refleksi kritis: apakah sistem sosial yang kita rawat benar-benar adil bagi perempuan, atau justru terus membatasi ruang gerak dan suaranya?

IDG Kalimantan Timur Turun Tajam, Perempuan Kehilangan Kuasa

Pertanyaan tentang keadilan gender tidak cukup dijawab lewat wacana normatif. Negara mengukurnya melalui data. Badan Pusat Statistik menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk melihat sejauh mana perempuan memiliki peran nyata dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik.

Data terbaru menunjukkan IDG Kalimantan Timur tahun 2024 berada di angka 61,41 poin, turun drastis 7,55 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 68,96. Penurunan ini mencerminkan melemahnya posisi perempuan di ruang-ruang strategis, terutama dalam politik.

Keterlibatan perempuan dalam politik di Kalimantan Timur tercatat hanya sekitar 12 persen, angka yang jauh dari ideal untuk mencerminkan pemberdayaan. Rendahnya representasi ini berdampak langsung pada minimnya perspektif perempuan dalam perumusan kebijakan publik dan arah pembangunan daerah.

Meski demikian, capaian perempuan di sektor kesehatan dan pendidikan relatif lebih baik. Harapan hidup perempuan tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki, begitu pula harapan lama sekolah. Namun, realitasnya masih timpang. Rata-rata lama sekolah perempuan baru mencapai 10,2 tahun, belum menyentuh standar kelulusan SMA, yang berdampak pada peluang kerja dan posisi ekonomi.

Kesenjangan juga terlihat jelas pada aspek pendapatan per kapita. Di sejumlah kabupaten dan kota, pendapatan perempuan jauh tertinggal dibanding laki-laki. Fakta ini menempatkan Kalimantan Timur dalam kategori capaian pembangunan gender yang masih rendah dan timpang, perempuan hadir dalam pembangunan, tetapi belum memiliki kuasa yang setara.

IPG Mendekati Setara, Keadilan Masih Jauh

Selain IDG, Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur kesenjangan capaian dasar pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kalimantan Timur tahun 2024 tercatat 87,46, mendekati angka 100 yang menandakan kesetaraan.

Namun angka ini perlu dibaca secara kritis. IPG yang relatif tinggi tidak otomatis berarti keadilan gender telah tercapai. Perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan belum diimbangi dengan pemberdayaan di bidang ekonomi dan politik. Selama perempuan masih tertinggal dalam pendapatan dan minim terlibat dalam pengambilan keputusan, kesetaraan tersebut masih bersifat semu.

Pada akhirnya, indikator gender bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan potret jujur tentang wajah keadilan sosial. Selama perempuan belum diberi ruang setara dalam menentukan arah pembangunan, maka pembangunan yang adil dan inklusif hanya akan menjadi slogan.

Tokoh-tokoh dunia seperti Ruth Bader Ginsburg, Malala Yousafzai, Hillary Clinton, Audre Lorde, dan Maya Angelou telah lama mengingatkan bahwa keadilan gender bukan slogan manis, melainkan fondasi demokrasi.

Hari Ibu seharusnya menjadi alarm pembangunan. Sebab ketika satu perempuan kehilangan kuasa, keadilan sosial sejatinya belum pernah benar-benar hadir.

Demokrasi Tak Hanya Politik, Pasar dan Dunia Usaha Ikut Dibahas

KUKAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur terus mendorong penguatan pemahaman demokrasi di seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang menyasar kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Upaya ini dilakukan agar praktik demokrasi di daerah berjalan sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Penguatan Demokrasi ke-12 yang digelar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (20/12/2025), mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Pasar dan Dunia Usaha”.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menegaskan pentingnya peran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat, termasuk di sektor ekonomi dan usaha.

Menurutnya, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses politik, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya bagaimana pasar dan pelaku usaha menjalankan hak dan kewajibannya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

“Demokrasi juga harus diterapkan dalam pasar dan dunia usaha, dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara, Rinda Desianti, memaparkan peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, aturan hukum, serta kepentingan publik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Sementara itu, akademisi Masrani, menyoroti pentingnya kesadaran pelaku pasar dan dunia usaha terhadap nilai-nilai demokrasi, termasuk keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial.

Menurutnya, pasar yang sehat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hak dan kewajiban semua pihak dijalankan secara seimbang.

“Pasar yang sehat lahir dari keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan,” terangnya. (intan)

Ayo! Kita Beli Hutan Bukit Soeharto

Catatan Rizal Effendi

LAGI seru di jagat media sosial isu ajakan membeli hutan. Datangnya dari kelompok pelestari lingkungan, Pandawara Group. Mereka melempar ide itu melalui akun Instagram, @pandawaragroup, hari Jumat (5/12) lalu.

“Lagi ngelamun, tiba-tiba aja kepikiran gimana kalo masyarakat Indonesia bersatu berdonasi beli hutan agar tidak dialihfungsikan,” tulis mereka.

Pandawara Group adalah kelompok pemuda inspiratif dari Bandung yang terkenal karena aksi bersih-bersih lingkungan (sungai dan pantai), yang mereka viralkan di medsos. Pandawa berarti lima saudara, sedang wara dalam bahasa Sunda artinya baik. Jadi Pandawara itu adalah “lima kebaikan.”

Masyarakat terutama warga netizen pasti mahfum. Ide membeli hutan muncul lantaran adanya keprihatinan melihat nasib hutan di Indonesia yang sudah “terjual” dan “tergadai,” hingga menimbulkan bencana dan korban seperti terjadi di Sumatra.

Ternyata ide tersebut disambut antusias dari sejumlah kalangan artis dan pesohor. Penyanyi Vidi Aldiano dan Atta Halilintar tertarik ikut serta. Bahkan aktor Denny Sumargo sudah menyiapkan dana Rp1 miliar pertama untuk membeli hutan tersebut.

“Kalau kemudian akhirnya gagasan ini bisa terwujud, lucu juga ya. Gue punya saham hutan Rp1 miliar dan enggak akan gue tebang sama sekali. Ya karena untuk menjaga hutan kita,” kata Denny, yang akrab dipanggil Densu.

Terinspirasi dari gagasan Pandawara, saya ingin juga mengajukan usul dan mengajak kita semua patungan membeli Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Biar menjadi momentum masyarakat khususnya rakyat Kaltim lebih peduli terhadap hutan dan alam di sekelilingnya.

Sehubungan itu, ada beberapa alasan yang bisa menjadi pertimbangan mengapa kita harus membeli dan menyelamatkan Tahura Bukit Soeharto.

Pertama, lokasinya mudah dijangkau. Persis di pertengahan jalan nasional Balikpapan-Samarinda. Kawasan ini sebenarnya masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tapi lebih dekat dengan Samarinda dan Balikpapan. Malah sekarang masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jadi mudah dilihat, didatangi dan diawasi.

Kedua, potensi hutan Bukit Soeharto sangat istimewa. Karena bagian dari jenis hutan hujan tropis yang kaya dengan pepohonan raksasa jenis Dipterocarpaceae serta satwa liar seperti monyet, orangutan, beruang madu, babi dan payau. Bukit Soeharto bisa menjadi laboratorium alam untuk berbagai penelitian dan pembelajaran lingkungan. Itu sebabnya Fakultas Kehutanan Unmul menjadikan Bukit Soeharto sebagai hutan pendidikan. Menteri LHK Prof Siti Nurbaya juga pernah menyatakan Bukit Soeharto akan menjadi koridor satwa di IKN. Malah di situ ada Wanariset yang menangani peliaran orangutan.

Ketiga, nama Tahura ini diambil dari nama presiden kita ke-2, Soeharto.  Di tahun 1968 dia pernah singgah di sana dalam perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda. Ratu Beatrix dari Belanda juga pernah berkunjung. Ratu sangat memuji dan mengagumi keindahan dan keunikan hutan Bukit Soeharto. Presiden Jokowi juga pernah ke Bukit Soeharto ketika menentukan lokasi IKN. Jadi Bukit Soeharto sangat bersejarah dan penting keberadaannya.

Keempat, ini yang harus menjadi perhatian serius buat kita semua.  Meski berada di pinggir jalan dan mudah dijangkau, kondisi Tahura Bukit Soeharto sangat teraniaya dan menuju kehancuran. Baru-baru ini anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz singgah di sana. Dia sempat menyusuri hutan tersebut dan menunjuk beberapa titik hutan di Bukit Soeharto yang dibabat habis lalu dibakar. Padahal di situ ada pengumuman larangan. “Saya sedih,” katanya.

Pada tahun 2019, Doni Fahroni yang saat itu menjadi Kasi Perencanaan Pemanfaatan Hutan UPTD Tahura mengungkapkan, kawasan hutan Bukit Soeharto memang sudah rusak. Dari puluhan ribu hektare luasnya hanya 4.500-an hektare saja yang masih mengandung vegetasi alami sebuah hutan tropis. Sumber lain menyebut 71 persen dari areal Bukit Soeharto dalam kondisi kritis.

Sejak dulu Bukit Soeharto sudah dirambah tangan-tangan manusia. Survei tahun 2008 saja sudah mengetahui ada 32 ribu penduduk tinggal di sana. Apalagi sekarang. Mereka itu tak sekadar tinggal, tapi juga berkebun dan mencari hasil hutan.

Tahun 70-an masyarakat Bukit Soeharto terkenal sebagai penghasil lada. Sukses dan tiap tahun banyak yang berangkat umrah dan naik haji. Selain lada, ada juga yang menanam buah naga. Turus untuk lada dan buah naga umumnya dari kayu ulin yang mereka tebang semaunya di hutan Bukit Soeharto. Sebagian kayu ulinnya juga dijual ke luar karena harganya mahal. Padahal ulin termasuk jenis kayu yang dilarang ditebang.

Ketika terjadi musim kemarau tahun 1982, 1985, 1993 dan 1998, Bukit Soeharto ikut terbakar. Orang yang melintas di jalan bisa menyaksikan api merambat di mana-mana. Apalagi malam hari. Malah ada yang menjalar di dalam tanah karena ada batu baranya. Sempat ada titik api di lantai hutan berumur lebih 10 tahun.

Sekarang kawasan Bukit Soeharto diamuk dengan perkebunan kelapa sawit dan penambangan batu bara liar. Kabarnya di situ tersimpan 150 juta ton batu bara. Siapa yang tidak ngiler. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkap, kerugian negara akibat tambang liar di Bukit Soeharto mencapai Rp5,7 triliun. Bayangkan, lebih dua atau tiga kali APBD Kaltim.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Dr Myrna Asnawati Safitri mengakui, Tahura Bukit Soeharto sekarang di bawah kewenangan Otorita IKN. Tetapi saat diterima kondisinya sebagian sudah rusak. Perambahan dan alih fungsi terjadi, selain dijadikan permukiman dan kebun masyarakat, juga ada kegiatan penambangan dan perkebunan sawit illegal. Ada juga jual beli lahan.

Menurut Myrna, sejak 2023 sudah dibentuk Satgas Gabungan dari Otorita IKN bersama Polda, Kodam, Kejati, Kemhut, ESDM dan Dishut. Hasilnya sudah ada penindakan. Tersangkanya diseret ke pengadilan. Khusus perambahan dan jual beli lahan dilakukan pendekatan persuasif. “Jika masih bandel ya kita lanjutkan ke Gakkum,” tandasnya.

Berkaitan dengan hutan pendidikan di Bukit Soeharto, kata Myrna, masih menjadi tanggung jawab Unmul. “Kita sudah berkomunikasi dengan Rektor untuk mencari opsi-opsi solusi terbaik,” jelasnya.

TIDAK MEMUNGKINKAN

Bukit Soeharto dirintis menjadi zona pelestarian sejak era Gubernur Kaltim A Wahab Sjahranie dan Erry Soepardjan pada tahun 1976-1978. Luasnya saat itu ditetapkan 33.760 hektare.

Kemudian atas instruksi Presiden Soeharto, Menteri Pertanian mengeluarkan SK Penetapan No 818/Kpts/Um/II/1982 sebagai Hutan Lindung pada 1982 dengan luas agak lebih kecil yaitu 27 ribu hektare.

Pada 1987, bagian dari kawasan Bukit Soeharto seluas 23.800 hektare diubah statusnya menjadi Hutan Wisata Alam (WA). Belakangan melalui SK Menhut luasnya ditingkatkan menjadi 64.850 hektare.

Setelah puluhan tahun berjalan baru pada tahun 2004 status Kawasan Bukit Soeharto diubah menjadi Taman Hutan Raya dengan luas 61.850 hektare. Kemudian luasan itu bertambah di 2009 menjadi 67.766 hektare berdasarkan SK Menhut No 577/Menhut-11/2009.

Bisakah hutan seperti Tahura Bukit Soeharto kita beli? Sepertinya tidak, meski ada  beberapa negara di antaranya Brazil dan Kosta Rika yang memiliki skema pembelian lahan oleh individu atau komunitas.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Dalam UU No 41 Tahun 199 tentang Kehutanan juga menyatakan bahwa seluruh kawasan hutan dalam wilayah Indonesia berada di bawah penguasaan negara.

Sekarang ini orang hanya bisa memanfaatkan hutan. Dulu izin pengusahaan hutan dinamai izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Tapi sekarang diubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).  Sedang mereka yang mengelola tambang bentuk izinnya bernama Izin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk izin Perkebunan kelapa sawit dinamai Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Rata-rata masa berlaku izin tersebut antara 20 sampai 35 tahun. Dan masih bisa diperpanjang.

Kalau kita tak bisa membeli hutan Bukit Soeharto, apa yang harus kita lakukan? Komitmen kita Tahura Bukit Soeharto harus diselamatkan.  Mungkin tata kelolanya harus diperbaiki. Lebih banyak melibatkan masyarakat dan dunia swasta. Soeharto sudah jadi pahlawan nasional, tinggal bukitnya yang kita butuh para pahlawan lingkungan. Siapa tertarik?(*)

Tujuh Tahun “Mulianya” UM

Catatan Rizal Effendi

UNIVERSITAS MULIA (UM) Balikpapan merayakan dies natalisnya ke-7, Kamis (18/12) pagi. Acara berlangsung di dalam kampus, di ballroom yang mereka beri nama Cheng Ho. Bangunan yang bergaya kekaisaran Tiongkok dengan warna menyala. Cheng Ho adalah laksamana armada terhebat pada masa Dinasti Ming, yang sempat menjelajah Indonesia.

Sebelum Cheng Ho berdiri, UM sudah memiliki gedung utama yang juga ikonik. Namanya gedung White Campus. Terilhami desain Museum Nasional Singapura. Jadi agak bergaya bangunan Eropa. Yang meresmikannya Gubernur Kaltim Prof Awang Faroek Ishak dan Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal pada 15 November 2014. Saya juga hadir sebagai Wali Kota Balikpapan.

Ada yang tanya apa artinya dies natalis? Istilah itu dari bahasa Latin. Artinya hari kelahiran atau hari jadi. Lazimnya frasa ini digunakan pada perayaan hari jadi sebuah perguruan tinggi.

Suasana perayaan dies natalis UM berlangsung meriah. Ada berbagai kegiatan dilakukan. Di antaranya berbagai pertandingan olahraga seperti bulutangkis, catur dan tenis meja antarcivitas akademika. Juga digelar jualan kaki lima yang dinamakan “Pasar Pagi Mulia.” Dan pemberian penghargaan khusus kepada civitas akademika.

Terpilih sebagai Fakultas Kerjasama Terbaik 2025 adalah Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Prodi dengan AMI Terbaik diberikan kepada S1 Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Prodi dengan Penggunaan Lentera Terbaik adalah S1 Sistem Informasi PSDKU Samarinda, Dosen Terbaik Agus Wijayanto, S.Kom, M.Kom serta Tenaga Kependidikan Terbaik, Aslina Dua Beda, S.Ak.

“Alhamdulillah tidak terasa usia UM sudah tujuh tahun. Kami bersyukur ada beberapa kado Istimewa kami terima, yang menunjukkan UM makin maju dan berkembang,” kata Rektor UM Prof Dr Ir Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si penuh kebahagiaan.

Kado istimewa itu antara lain, UM menerima hasil akreditasi dengan nilai “baik sekali.” “Kabar itu baru kami terima kemarin, jadi benar-benar menjadi kado Istimewa. Kami bertekad ke depan UM harus mampu meraih akreditasi unggul,” kata Rektor disambut tepuk tangan undangan yang hadir.

Selain itu, UM juga punya tambahan gedung baru berlantai 3. Lokasinya di belakang gedung Cheng Ho. Gedung baru itu menambah kapasitas UM untuk menerima mahasiswa baru.

Dengan adanya program Gratispol dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, UM seperti perguruan tinggi lainnya mengalami peningkatan jumlah mahasiswa yang masuk. “Soalnya sekarang gratis, jadi yang tidak mampu bisa kuliah. Terima kasih Pak Gubernur,” kata Direktur Eksekutif UM Dr Agung Sakti, SH, MH.

Gubernur sendiri tak bisa hadir. Tapi dia mengutus Staf Ahli drh. Arief Murdiyatno untuk membacakan sambutannya. “Gubernur berterima kasih program Gratispol bisa berjalan dengan baik. “Tahun 2026 ada 124 ribu mahasiswa yang bakal mendapat program Gratispol,” jelasnya.

Turut hadir yang mewakili Pangdam VI/MW dan Kapolda Kaltim. Juga wakil dari Forkompida Balikpapan.

PROGRAM KULIAH RT

UM yang mempunyai tagline “Mulia dalam Riset, Unggul dalam Inovasi” juga membuka program khusus yang menarik. Yaitu kuliah S1 bagi ketua RT pada tahun ajaran 2025/2026. Ada 27 RT yang berpartisipasi. Ada yang mengambil prodi hukum, ada juga yang mengeluti manajemen. “Mereka sangat bersemangat,” kata Muslimin, yang ditugasi UM menjelaskan program ini kepada  para RT.

Kampus UM yang bercokol di Jl ZA Maulani No 9, Balikpapan Selatan  berdiri tujuh tahun lalu menyusul terbitnya SK pendirian No 1149 dari Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) pada tanggal 18 Desember 2018.

UM sendiri adalah gabungan dari tiga perguruan tinggi milik Yayasan Airlangga yaitu STMIK Balikpapan, STMIK Sentra Pendidikan Bisnis (SPB) Samarinda dan ASMI Airlangga Balikpapan. Pendiri dan ketua Yayasan Airlangga pertama adalah alm H Hasyim Machmud, ayah kandung Agung Sakti. Sekarang ketua yayasan diteruskan kakak kandung Agung, Hj Mulia Hayati Deviantie.

Haji Hasyim punya niat dan semangat yang mulia. Dia mengabdikan hidupnya bergerak di bidang pendidikan. Karena itu saya selaku wali kota pernah menganugerahi penghargaan Warga Kota Terbaik pada HUT Kota Balikpapan beberapa tahun lalu.

Dies Natalis UM ke-7 diwarnai juga dengan orasi ilmiah yang disampaikan Rafly Muzady, ST, MT dari Kediputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Orasinya menarik dan menggambarkan wajah IKN ke depan yang benar-benar didesain dengan teknologi digital. Judulnya: “Pengembangan Infrastruktur Kota Cerdas Menuju IKN Sebagai Pusat Pemerintahan Digital.”

Selain itu juga ditandangani kerjasama penelitian fakultas UM dengan Badan Riset dan Inovasi Provinsi Kaltim. Hadir langsung Kepala Badan Riset dan Inovasi Kaltim Dr M Fitriansyah, ST, MM.

Dewan Pembina Yayasan Airlangga Drs Satria Dharma memberikan cinderamata buku karyanya kepada pejabat yang hadir. Sementara Dr Agung juga menyerahkan buku tentang Kelangkaan Air Bersih di Kota Balikpapan hasil Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan UM bekerjasama dengan Balikpapan Water Forum.

Sebelum merayakan dies natalis, UM persis 1 Desember lalu menggelar wisuda ke-7 di Hotel Novotel Balikpapan yang diikuti 361 wisudawan. Dari jumlah itu, 54 persen meraih predikat cumlaude dan 45 persen meraih nilai tinggi.

Saat itu, UM juga menandatangani MoU dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kaltim dalam rangka memperluas jejaring akademik dan kontribusi pendidikan di daerah ini.

Sebelum pulang saya bersama undangan lainnya termasuk Rektor STIEPAN Prof Suhartono dijamu Rektor UM Prof Ahsin dan Direktur Eksekutif Dr Agung Sakti. Prof Suhartono memuji kemajuan yang dicapai UM. “Perguruan tinggi di daerah ini harus makin maju karena kita berada di wilayah IKN.,” kata Suhartono, yang pernah menjadi Komisaris Utama Bankaltimtara.(*)

« Previous Page — Next Page »