Rojali dan Rohana

Catatan Rizal Effendi

SELAMA kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman saya tak mengenal istilah Rojali dan Rohana. Awalnya saya pikir ini j seperti judul film percintaan klasik.  Belakangan baru saya tahu kalau Rojali dan Rohana adalah fenomena baru di dunia marketing sebagai gejolak negatif di pasar modern.

Apa sih Rojali dan Rohana itu? Ini sebenarnya akronim, cuma rada genit. Rojali kepanjangan dari “rombongan jarang beli,” sedang Rohana adalah “rombongan hanya tanya-tanya.”

Rojali dan Rohana adalah sekelompok orang yang datang ke tempat-tempat pasar modern seperti supermarket dan mal serta pusat perbelanjaan lainnya. Tapi ternyata mereka hanya jalan-jalan saja. Kalaupun singgah di salah satu outlet atau tenant, cenderung sekadar bertanya-tanya saja alias jarang beli atau berbelanja.

Ada juga istilah serupa, namanya “Rohalus”, yaitu rombongan hanya elus-elus. Jadi datang ke toko, pegang atau mengelus-elus suatu jenis barang, tapi ujung-ujungnya tidak juga membeli. Kelakuannya sama dengan Rotasi, yaitu rombongan tanpa transaksi.

Selain itu muncul juga istilah Rocuta yaitu rombongan cuci mata (sightseeing). Kemarin sore saya   melakukannya bersama Pak Sabri Ramdani, pengusaha kapal feri dan mantan dirut Perusda MBS Kaltim beserta Pak Yudha Pranoto, mantan Kadishub Kaltim di Mal Pentacity, BSB Balikpapan. Hanya minum kopi dan pisang goreng di Warung Koffie Batavia sambil sesekali melirik ke arah yang lewat.

Saya lihat tak banyak orang yang datang. Sebagian toko yang menjual barang-barang bermerek hanya satu dua orang saja yang singgah atau masuk. “Hanya lihat-lihat saja, Pak,” katanya meski sedikit tersipu.

Ada lagi istilah Rosali artinya rombongan suka selfie. Atau Rocadoh dan Romansa, yaitu rombongan cari jodoh dan rombongan manis senyum aja. Biasanya mereka mengenakan busana agak norak, terkadang juga seksi. Ya sedikit menggoda dan menarik perhatian.

Lalu ada yang bertanya, kenapa istilah ini muncul dan viral? Semua “ro” yang disebut tadi ujung-ujungnya datang ke tempat perbelanjaan atau mal tidak membahagiakan pengelola toko atau menaikkan omzet penjualan. Soalnya mereka tidak membeli atau berbelanja.

Malah ada yang datang ke mal hanya untuk menghibur anak-anak. Mereka bisa bermain mulai mandi bola, bermain ketangkasan sampai naik mobil-mobilan. Lalu ditutup dengan kulineran di food court atau ngopi di kafe. Yang lain tidak dilirik.

hana bisa disebut sebagai window shopping. Yaitu kegiatan melihat-lihat barang di toko atau mal tanpa berniat untuk membeli. Window shopping juga dilakukan orang di toko-toko online. Orang berselancar atau browsing untuk mencari informasi barang dan harga.

PENURUNAN DAYA BELI

Banyak yang menggambarkan fenomena “ro” terjadi karena  menurunnya daya beli (purchasing power) masyarakat. Faktor penyebabnya bisa karena kenaikan harga barang dan jasa (inflasi atau stagflasi), bisa karena penurunan pendapatan masyarakat (income per kapita), bisa karena ketidakstabilan ekonomi dan bisa juga akibat krisis ekonomi yang dalam.

Kalau disimak dari perbincangan dan analisis pasar, banyak yang berpendapat fenomena Rojali dan Rohana terjadi berawal dari ketidakstabilan ekonomi. Perkembangan geososial dan geopolitik serta geo-ekonomi dunia seperti terjadinya pandemi, peperangan, dan kebijakan baru Presiden AS Donald Trump yang sangat ekstrem membuat ketidakstabilan ekonomi dunia.

Selanjutnya menimbulkan dampak beruntun. Mulai krisis ekonomi, kenaikan harga barang, menurunnya pendapatan masyarakat dan akhirnya juga menurunnya daya beli masyarakat.

Data BPS menunjukkan pada triwulan pertama 2025 konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,89 persen (y-on-y), lebih rendah dibanding triwulan IV 2024 yang mencapai 4,98 persen. Padahal konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian nasional dengan kontribusi 54,53 persen.

Kelompok menengah yang menjadi tulang punggung konsumsi kini mengerem nafsu belanja. Cenderung window shopping atau memprioritaskan belanja kebutuhan primer ketimbang sekunder.  Belanja barang-barang kualitas tertentu untuk fashion hanya pada momen tertentu saja, seperti Lebaran, Natal, ulang tahun atau kondangan.

Fenomena Rojali dan Rohana ada juga karena pengaruh perubahan perilaku masyarakat. Banyak yang datang ke mal hanya mau tahu jenis, motif dan harga suatu barang. Jadi cuma ngecek saja. Lalu keputusan membelinya dilakukan secara online (daring) atau di loka pasar karena dianggap harganya relatif lebih murah.

Dulu orang belum terlalu percaya dan ragu-ragu jika berbelanja secara online. Khawatir barangnya tidak sesuai pesanan atau iklan penawaran. Bisa juga karena waswas barang pesanannya tak kunjung datang alias jadi korban penipuan. Tapi belakangan tingkat kepercayaan orang kepada loka pasar terus meningkat dan makin membudaya. Belanja secara e-commerce sudah menjadi peradaban baru. Bahkan para asisten rumah tangga (ART) juga ikut keranjingan melakukannya.

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budiharjo Iduansjah mengakui salah satu penyebab orang kurang berbelanja di mal karena ada alternatif baru melalui online.

“Untuk toko-toko peralatan rumah tangga, elektronik, toko baju-fesyen, Sepatu yang ada di mal dan di department store terpukul sekali dengan adanya online,” kata Budiharjo.

Belanja masyarakat secara online tumbuh 7,55 persen pada kuartal II 2025 dibandingkan kuartai I 2025. Itu menunjukkan memang makin banyak orang yang mengurangi belanja secara offline. “Ini yang namanya fenomena shifting yaitu perubahan perilaku konsumen dari belanja offline ke belanja online,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh Edy Mahmud kepada awak media.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menepis daya beli masyarakat penyebab Rojali dan Rohana. Tapi lebih karena terjadi perubahan perilaku masyarakat. “Jadi kita berkunjung ke mal tendensinya untuk nonton bioskop, makan atau kumpul keluarga dan teman-teman. Kalau lagi bosan kita ke mal,” begitu katanya.

Para pengelola pusat perbelanjaan sepertinya harus putar otak lebih kencang untuk menghentikan fenomena Rohana dan Rojali. Kalau tidak, bisa berakibat fatal. Kalau sampai toko-toko yang ada tutup, maka mal-mal juga terancam kolaps.

Konsep mal harus ditata ulang. Tidak saja sebagai toko besar untuk berbelanja, tapi juga dikembangkan semaksimal mungkin sebagai pusat gaya hidup. Orang datang ke mal bukan sekadar ingin berbelanja saja, tapi juga menikmati hidup dan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di tempat lain.

“Reconception mal sangat dibutuhkan,” kata seorang pengamat ekonomi. Perlu diterapkan strategi baru yang jitu agar mal mampu bertahan dan tetap tumbuh di tengah gempuran belanja online yang dahsyat dan terus melaju.

Mal pertama di Balikpapan, The Plaza Balikpapan sepertinya telah melakukan itu. “Alhamdulillah, kami tidak terlau terimbas dengan fenomena Rojali dan Rohana. Transaksi di tenant-tenant masih normal, bahkan saat event Wedding Expo kemarin naik 20 sampai 50 persen,” kata Aries Adriyanto, GM Plaza Balikpapan.

Ada kabar baru yang memberi angin segar. Datangnya dari pengumuman BPS dan pemerintah. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada kuartal II 2025 ini. Angka ini di luar dugaan para pengamat ekonomi yang tadinya memproyeksi di bawah 5 persen. Mudah-mudahan dengan kabar gembira ini, daya beli masyarakat ikut terangkat. Biar Rojali dan Rohana jadi pasangan pengantin yang memberi senyum bahagia, bukan malapetaka ekonomi.(*)

Beras Rp1 Juta di Long Apari

Catatan Rizal Effendi

SECARA nasional kita geger dan kesal karena ada kecurangan dalam perdagangan beras. Ternyata selama ini kita “dibunguli” alias dikibuli kalau membeli beras. Selain beratnya banyak yang dikurangi, juga kualitasnya diakali. Di label beras premium, tapi ternyata isi di dalamnya dioplos alias dicampur dengan beras biasa yang mutunya lebih rendah.

Beras premium itu adalah beras berkualitas tinggi yang diproses dengan standar tertinggi. Beras jenis ini biasanya diperoleh dari varietas tanaman pilihan dan ditanam di lingkungan yang optimal.

Tekstur beras premium biasanya lebih lembut dan memiliki rasa yang khas serta aroma semerbak. Saat dimasak, nasi yang dihasilkan lebih mengilap dan tidak mudah lengket.  Karena itu dijual dengan harga lebih tinggi dari beras biasa.

Sedang beras oplosan adalah campuran beras dari beberapa jenis atau kualitas berbeda yang kemudian dijual dengan label beras premium atau medium, padahal isinya tidak sesuai. Dengan label premium tentunya harganya lebih mahal. Praktik semacam ini sangat merugikan konsumen atau masyarakat.

Kita mengacungi jempol atas keberanian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap kasus ini. Sebab permainan ini sudah lama. Dia bilang ditemukan 212 merek beras tidak sesuai dengan standar. Baik soal berat maupun mutunya. “Kami sudah sampaikan ke Kapolri dan Jaksa Agung, dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Presiden,” katanya kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).

Ia menyebut beberapa contoh merek beras yang dioplos. Di antaranya  Sania, Sovia, Fortune dan Siip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Kemudian Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station dan Setra Pulen milik Food Station Tjipinang Jaya. Lalu Raja Platinum, Raja Ultima milik PT Belitang Panen Raya serta Ayana diproduksi oleh PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Dari operasi yang dilakukan Satgas Pangan Polri dan Tim Kementerian Pertanian, ditemukan berat beras tidak sesuai dengan yang tertera pada label. Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan 5 kilogram (kg) padahal isinya hanya 4,5 kg. Demikian juga dengan kemasan yang lain.

Presiden Prabowo Subianto sangat geram menerima laporan dari Amran. “Ini nggak bener, ini pidana yang saya katakan kurang ajar, serakah,” tegasnya saat pidato dalam acara Harlah PIB di JCC sehari sebelumnya.

Menurut Prabowo, negara rugi hingga Rp100 triliun dari tindak pidana tersebut. “Beras biasa diganti bungkusnya dibilang premium, lalu dijual. Hilang kekayaan kita, hilang Rp100 triliun tiap tahun, gimana nggak mendidih kita dengar itu, Saudara-Saudara,” tandasnya.

Beras oplosan dan beras yang beratnya tidak sesuai label itu beredar hampir di seluruh Indonesia termasuk juga di Kaltim.

“Kami dari Satgas Pangan Daerah di Polda Kaltim telah mengungkap terkait dengan diduga tindak pidana perlindungan konsumen terhadap penjualan beras yang tidak sesuai dengan mutu dalam kemasan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimum) Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas kepada awak media, Jumat (25/7).

Menurut Bambang, Tim menemukan timbunan 800 karung  beras kemasan 5 kg milik CV SD di sebuah gudang di Balikpapan. Beras bermerek Mawar Sejati dan Rambutan itu diduga tidak sesuai dengan mutu berdasarkan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan. Karena itu ada 6 saksi pelapor dan pelaku usaha tengah menjalani pemeriksaan.

Berbagai pihak menilai, praktik curang dalam penjualan beras bukan hanya soal pelanggaran etik dagang saja, tetapi juga mencerminkan kelalaian serius dalam perlindungan kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya yakin banyak yang terlibat, tidak hanya produsen, tapi aparat penegak hukum perlu juga menyelidiki dugaan keterlibatan oknum yang bertugas dalam pengawasan distribusi beras,” kata Achmad Annama, politisi  Golkar.

Selain kesal, hari-hari ini emak-emak agak gelisah. Soalnya penjualan beras di berbagai tempat lagi langka. Mungkin ada penarikan besar-besaran. “Pemerintah harus segera turun tangan, kami cari beras di pasar-pasar dan toko rada kosong,” kata seorang ibu.

BERAS MEROKET DI MAHULU

Di tengah kasus kecurangan beras secara nasional, saat ini ada kasus lain berkaitan dengan beras  menimpa warga Kaltim terutama yang bermukim di pedalaman di antaranya di Long Apari dan Long Pahangai, daerah paling hulu (remote area) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Harga beras di kawasan itu meroket sampai di atas Rp1 juta untuk kemasan 25 kg. Itu artinya harga per kg sekitar Rp40 ribu sampai Rp50 ribu. Lebih dari dua sampai tiga kali lipat dari harga normal.

Lonjakan harga beras ini diikuti juga dengan harga kebutuhan pokok lainnya. Misalnya harga tabung gas besar mencapai Rp700 ribu dan  tabung gas kecil Rp300 ribu. Minyak goreng 5 liter Rp250 ribu, bensin eceran Rp30 ribu per liter dan telur ayam Rp10 ribu per butir.

Kenapa sampai terjadi? Ternyata di hulu Mahakam lagi terjadi musim kemarau, sehingga alur sungai mengering dan tidak mudah dilalui longboat, jenis perahu panjang bermesin yang menjadi transportasi utama. Sungainya menjadi dangkal dan membuat riam atau keham yang ada di sana sangat berbahaya.

Saya pernah ke sana. Salah satu keham paling menakutkan adalah Keham Udang. Bebatuan di alur itu berbentuk seperti udang, makanya disebut Keham Udang. Kalau lewat di sana umumnya penumpang diturunkan, hanya jurumudi dan jurumesin saja yang ada di longboat.

“Sudah empat longboat pembawa bahan pokok jebol karena menghantam batu-batu yang keluar menonjol dari dasar sungai,” kata  Agustinus Lejiu, warga Long Apari seperti diberitakan Propublika.

Anggota DPD RI dapil Kaltim, Yulianus Henock Sumual menggambarkan kondisi di daerah Mahulu terutama Long Apari dan Long Pahangai sudah sangat genting. “Warga di sana terancam kesehatan dan keselamatan jiwanya,” begitu dia sebutkan.

Sehubungan itu, Henock minta pemerintah daerah segera mengambil tindakan yang cepat. “Jangan cuma jagoan tukang janji saja, tapi tak paham jika ada warga atau rakyat yang hidup dalam kesusahan,” tandasnya dalam keterangan tertulis.

Pemkab Mahulu sendiri sudah mengambil beberapa langkah. Di antaranya, kata Wakil Bupati  Yohanes Avun, dilakukan perbaikan jalan darat meski ruasnya belum sampai ke kedua kecamatan tersebut. Selain itu juga ada subsidi ongkos angkut untuk mengurangi lonjakan kenaikan harga barang.

Belum terdengar langkah darurat yang dilakukan Pemprov Kaltim. Sepertinya perlu juga program “Gratispol Beras Murah.” Tidak melulu dalam hal pendidikan.(*)

BPD dan Kepala Desa Penting Bangun Komunikasi Efektif

Loa Kulu – Pelaksana Tugas Sekretaris Camat (Plt Sekcam) Loa Kulu, Khairuddinata, menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang efektif antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

“BPD dan kepala desa harus berjalan beriringan. Komunikasi yang terbuka dan konstruktif sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Camat (Plt Sekcam) Loa Kulu, Khairuddinata saat menghadiri Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) BPD se-Kecamatan Loa Kulu yang digelar di Balai Pertemuan Umum Desa Margahayu, Kamis (31/7/2025).

Ia menekankan bahwa forum seperti Rakorcam menjadi ruang penting untuk menyamakan pemahaman soal peran strategis BPD dalam pemerintahan desa, sekaligus sebagai sarana memperkuat kolaborasi antarlembaga desa.

Rakorcam tersebut juga membahas sejumlah topik penting, mulai dari mekanisme musyawarah desa, pengawasan APBDes, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan BPD. Diskusi berlangsung dinamis, dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Khairuddinata berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.(adv diskominfo kukar)

 

Senja “Tidak Ditandai Lagi”

Catatan Rizal Effendi

HUBUNGAN Gubernur Rudy Mas’ud dengan wartawan sudah cair  alias sudah tidak panas lagi. Selain menyampaikan permintaan maaf, juga digelar acara silaturahmi antara Gubernur dengan jajaran media di kediaman resmi gubernur, Lamin Etam, Sabtu (26/7) malam atau malam Minggu

Acara yang dihadiri puluhan wartawan itu berlangsung santai. Gubernur juga tampil tidak mengenakan baju dinas. Lebih fashion. Dia mengenakan baju bermerek “Burberry.” Tak ada podium. Dia didampingi Kepala Diskominfo Kaltim, HM Faisal. Kelihatan juga asprinya yang viral yaitu Senja Fithrani Borgin, M.Hum.

Gesekan Gubernur dengan wartawan bermula dari pernyataan anggota DPRD Kaltim Hajjah Syahariah Mas’ud, SE alias Umi Putri. Dia mengkritik ketidakhadiran gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim sampai lima kali. Gubernur hanya mengutus staf ahli, bukan Wagub Seno Aji atau Sekdaprov Sri Wahyuni.

Yang menarik Umi Putri bukan orang lain. Dia anggota Golkar di mana Rudy sebagai ketua DPD Golkar Kaltim. Selain itu mereka bersaudara. “Tapi ini tak ada kaitan dengan keluarga, karena ini tanggung jawab kita sebagai anggota Dewan,” kata Umi Putri.

Ketika wartawan menanyakan soal ini kepada Gubernur, terjadilah insiden yang tak diinginkan wartawan. Senja terkesan mengalang-alangi dan malah mengucapkan kata-kata berbau intimidasi. “Tandai, tandai,” katanya ke arah wartawan yang bertanya.

Dia ingin menyetop pertanyaan wartawan dan juga menghendaki pertanyaan tidak melebar. Alasannya gubernur sudah lelah karena seharian mengikuti acara launching Koperasi Merah Putih lewat daring secara nasional.

Kontan jajaran wartawan meradang. PWI Kaltim, AJI Samarinda dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam tindakan asisten tersebut yang dinilai sebagai bentuk mengalang-alangi tugas jurnalistik. Itu melanggar undang-undang.

Sehari kemudian Gubernur menyampaikan permintaan maaf. “Saya meminta maaf atas kejadian itu di luar kontrol saya. Itu sifatnya spontan dan tidak ada niat apa pun. Saya mohon maaf kepada seluruh awak media,” katanya serius.

Dalam silaturahmi itu, Gubernur juga mempersilakan asisten pribadinya yang tadinya dianggap galak berbicara langsung kepada wartawan. “Saya mohon maaf karena terjadi kesalahpahaman,” katanya dengan melempar senyum. Terkesan tidak galak lagi.

Senja mengaku orang baru di Kaltim. Dia bertugas mendampingi gubernur. Bersikap tegas karena dua hal. Pertama, dia berlatar belakang militer dan kedua, karena harus menjaga pimpinan. “Protap saya menjaga gubernur,” katanya.

Apakah Senja anggota TNI? Menurut dia, lebih 10 tahun dia mengajar atau menjadi guru di lingkungan militer. Termasuk mengajar para jenderal. Sayang tidak terungkap apa latar belakang Senja? Dia mengajar apa? Mengajar di Akmil, Sesko, Sespim atau Lemhannas?

Beberapa data di akun pribadinya, @princessborgin menyebutkan, Senja yang bergelar magister humaniora (M.Hum) itu adalah dosen di  Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari Bandung. Dia pengajar Program Studi Sastra Jerman.

Buntut dari sorotan ketidakhadiran gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ternyata menimbulkan sejumlah isu hangat. Selain gesekan dengan wartawan, ternyata muncul isu lain, yaitu mulai soal akan dihentikan dana aspirasi DPRD untuk media sampai adanya kabar yang menyebutkan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kaltim, Dra Hj Norhayati Usman, bakal dicopot.

Anggota Dewan Fuad Fakhruddin kabarnya sempat ditegur Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud soal pemberitaan akan dihapuskannya dana aspirasi untuk media dan olahraga. Tapi belakangan ada  pelurusan dari anggota Dewan yang lain.

“Bukan dihapuskan tapi dievaluasi. Soalnya anggaran untuk media mencapai angka ratusan miliar rupiah, demi efisiensi disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prinsip kehati-hatian,” kata Syarifatul Sya’diah seperti diberitakan  Seputar Kaltim.

Ketika ditanya wartawan berkaitan dengan isu ini, Rudy Mas’ud menjelaskan, dana aspirasi tetap ada untuk media. “Tapi by system agar tidak terjadi pemeriksaan di kemudian hari,” jelasnya.

Penjelasan lebih rinci disampaikan Kadis Kominfo HM Faisal. Menurutnya, dana aspirasi DPRD untuk media akan dialihkan ke Diskominfo. Jumlahnya tidak sebesar yang diajukan. Untuk menghindari risiko hukum dan pelanggaran administrasi.

Saat ini ada 200 media yang mengajukan usulan dana aspirasi media ke DPRD. Kalau dihitung-hitung angkanya mencapai Rp165 miliar. “Wajar nggak sebanyak itu. Semuanya dari media di Kaltim, tidak ada media nasional. Kaltim masuk dalam pengawasan KPK, kita diminta melaporkan soal dana Pokir untuk media,” ungkap Faisal di NIAGA.ASIA.

Soal Norhayati diancam akan dicopot dari jabatannya gara-gara terjadi miskomunikasi soal undangan Rapat Paripurna kepada gubenur. Norhayati dianggap bersalah tidak mengomunikasikannya dengan baik kepada Pemprov. Tapi ada yang bilang masa miskomunikasi sampai 5 kali tak hadir.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sigit Wibowo dari PAN menyayangkan adanya rencana kebijakan penghapusan dana aspirasi Dewan untuk media dan olahraga serta isu pencopotan Sekwan Hj Norhayati. “Dewan juga mempunyai hak dan peran memperjuangkan aspirasi masyarakat termasuk dana pembinaan olahraga dan media,” katanya.

Sigit juga membela Sekwan yang terancam dicopot. Menurutnya, kesalahan soal ketidakhadiran gubernur ada di Pemprov. Undangan sudah dikirim. “Jadi masalahnya ada di Protokol Pemda bukan di Sekwan,” jelasnya.

Belakangan ini tata kelola di Pemprov Kaltim banyak disorot. Jumat (25/7) lalu ada aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK). Di kalangan wartawan beredar isu copot-mencopot kerap terdengar dalam lingkup Pemprov Kaltim dengan kepemimpinan daerah yang baru. Laporan suarakaltim.id menyebutkan, aksi itu di antaranya menyoroti kehadiran oknum “H” yang diduga banyak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan Pemprov Kaltim. Siapa dia? Kita tunggu saja perkembangan lebih jauh.(*)

Mendorong Pertumbuhan dari Ujung Jari, Sistem Pembayaran Digital dan Masa Depan Ekonomi

Oleh: Dedy Mainata*

Di era hiper-konektivitas yang semakin tak terbendung, sistem pembayaran digital telah bertransformasi dari sekadar kanal transaksi menjadi motor utama perekonomian global. Ia tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi telah menjadi infrastruktur vital yang mengintegrasikan sektor keuangan, memperluas inklusi, serta merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Fenomena ini tidak hadir dalam ruang hampa. Dalam satu dekade terakhir, krisis global, pandemi COVID-19, dan percepatan teknologi telah mempercepat adopsi sistem pembayaran digital di berbagai belahan dunia. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa digitalisasi layanan keuangan, termasuk pembayaran, mampu menjembatani kesenjangan akses, meningkatkan efisiensi biaya, serta memberikan jalur formal bagi kelompok rentan untuk masuk dalam sistem ekonomi.

Di Asia Tenggara, transformasi ini sangat terasa. Di Thailand, misalnya, layanan PromptPay telah mencatat rata-rata 72,6 juta transaksi per hari, dengan nilai mencapai lebih dari 53 triliun Baht hingga Maret 2025. Angka tersebut melampaui transaksi berbasis cek dan tunai, yang terus mengalami penurunan drastis selama lima tahun terakhir. Indonesia pun mencatatkan pertumbuhan transaksi QRIS dan BI-FAST yang luar biasa. Pada awal 2025, pengguna QRIS menembus 56 juta, dengan lebih dari 38 juta merchant, mayoritas adalah UMKM.

Sistem pembayaran digital bukan hanya mempercepat transaksi, tetapi juga menciptakan jejak digital yang bernilai ekonomi. Pelaku usaha mikro dan kecil kini memiliki data transaksi yang dapat dijadikan dasar penilaian kredit, memperluas akses mereka terhadap layanan keuangan formal. Di sisi pemerintah, pencatatan transaksi digital memperkuat basis pajak dan meningkatkan transparansi fiskal.

Namun, perkembangan ini tidak tanpa risiko. SEACEN Centre mengingatkan bahwa kompleksitas sistem pembayaran digital menciptakan tantangan baru: mulai dari ancaman keamanan siber, penyalahgunaan data, potensi fraud, hingga kebutuhan akan kerangka regulasi yang adaptif. Regulasi yang terlalu kaku berisiko menghambat inovasi, sedangkan pengawasan yang longgar membuka ruang pelanggaran.

Menjawab tantangan ini, beberapa negara menerapkan pendekatan regulasi berbasis Regulatory Impact Assessment (RIA), yaitu menilai dampak, efisiensi, dan adaptabilitas regulasi terhadap inovasi. Bank of Thailand, sebagai contoh, telah menjalankan “Enhanced Regulatory Sandbox” untuk menguji teknologi baru secara aman, mulai dari QR lintas negara, e-KYC, hingga programmable payments.

Lebih jauh lagi, keamanan digital menjadi fondasi utama kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran. SEACEN menawarkan kerangka tujuh elemen keamanan, dari deteksi risiko, edukasi berkelanjutan, hingga respon cepat terhadap potensi penipuan sebagai pendekatan holistik untuk menjaga ketahanan sistem pembayaran digital. Dalam kutipan yang tajam, SEACEN menyatakan bahwa: “Cybersecurity is not just a defense, it’s a strategic enabler of trust and innovation in payments.”

Dari sisi swasta, inovasi juga berkembang pesat. Mastercard, misalnya, memperkenalkan passkey biometrik untuk otentikasi pembayaran, serta tokenisasi penuh guna mencegah pencurian data kartu. Teknologi ini tidak hanya menambah kenyamanan, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen di dunia digital yang semakin kompleks.

Red Date Technology bahkan telah mengembangkan infrastruktur global bernama Kissen Network, yang memungkinkan penyelesaian transaksi lintas negara secara instan menggunakan mata uang digital teregulasi. Proyek ini didesain untuk menghubungkan bank komersial, bank sentral, dan pelaku industri keuangan dalam satu sistem interoperabel. Visi ini menjanjikan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam remitansi, perdagangan internasional, hingga tokenisasi aset keuangan.

Namun semua ini hanya akan berdampak luas bila disertai dengan kebijakan yang inklusif. Indeks literasi keuangan Indonesia yang baru mencapai 65,43 persen menunjukkan masih adanya tantangan besar di hulu. Tanpa penguatan literasi digital dan keuangan, sistem yang dimaksudkan untuk memberdayakan justru bisa menciptakan kesenjangan baru antara yang terhubung dan yang terpinggirkan.

Masa depan sistem pembayaran digital tidak hanya soal teknologi, tetapi soal arah kebijakan, kepercayaan publik, dan kolaborasi lintas sektor. Central Bank Digital Currency (CBDC), stablecoin teregulasi, hingga sistem tokenisasi lintas batas akan terus mewarnai wajah ekonomi baru dunia. Yang menjadi pertaruhan bukan hanya siapa yang paling canggih, tetapi siapa yang paling siap, baik secara hukum, teknologi, maupun sosial.

Oleh karena itu, Indonesia harus melanjutkan langkah strategisnya dengan memperkuat infrastruktur pembayaran, memperluas kolaborasi internasional, mengedukasi masyarakat, dan menciptakan kerangka regulasi yang tangkas namun berpihak pada perlindungan publik. Hanya dengan itu, sistem pembayaran digital akan benar-benar menjadi mesin pertumbuhan baru yang inklusif, efisien, dan berkeadilan.

Dalam dunia yang kini digerakkan oleh klik, kode, dan konektivitas, pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan modal atau tenaga kerja. Ia ditentukan oleh seberapa cepat, seberapa aman, dan seberapa luas kita bisa mengalirkan nilai secara digital, dari ujung jari.*

*) Dedy Mainata adalah staf pengajar UINSI Samarinda

 

« Previous Page — Next Page »