Sistem Pembayaran Digital sebagai Katalis Pertumbuhan Nasional

Oleh: Dedy Mainata*

Era digital tidak sekadar menandai perubahan teknologi. Ia adalah transformasi struktural yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bertransaksi. Dalam konteks perekonomian, sistem pembayaran digital menjadi tulang punggung infrastruktur baru yang menopang aktivitas ekonomi, sekaligus memperluas inklusi keuangan dan mempercepat pertumbuhan. Indonesia, dengan potensi demografi digitalnya yang besar, tengah menyaksikan loncatan sejarah dalam lanskap sistem pembayarannya.

Bank Indonesia melaporkan bahwa per April 2025, volume transaksi pembayaran digital telah mencapai 3,79 miliar kali, tumbuh 31,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai transaksi melalui kanal digital banking bahkan menembus Rp6.721,57 triliun, naik 16,63 persen secara tahunan (year-on-year).

Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan perubahan preferensi konsumen, tetapi juga menandai pergeseran fundamental dalam struktur ekonomi nasional menuju ekosistem berbasis efisiensi dan kecepatan.

Salah satu inovasi paling monumental dalam sistem pembayaran Indonesia adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pada kuartal pertama 2025, tercatat 2,6 miliar transaksi QRIS dengan total nilai mencapai Rp262,1 triliun, melibatkan lebih dari 56 juta pengguna. Sebanyak 38,1 juta merchant telah mengadopsi QRIS, dan menariknya, 92 persen di antaranya adalah pelaku UMKM. Dengan kata lain, QRIS tidak hanya mendorong digitalisasi, tetapi juga menjadi jembatan antara sektor informal dengan ekosistem keuangan formal.

Di sisi lain, keberadaan BI-FAST yang merupakan sistem transfer dana real-time milik Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Hingga Mei 2025, BI-FAST mencatat 393,73 juta transaksi senilai Rp969,43 triliun, tumbuh hampir 40 persen dibanding tahun sebelumnya.

Transfer dana yang sebelumnya mahal dan lambat kini dapat dilakukan dalam hitungan detik dengan biaya sangat rendah. Ini memberikan efek domino, yaitu memperlancar arus kas rumah tangga dan pelaku usaha, menekan biaya ekonomi, dan memperkuat efisiensi nasional.

Lebih dari sekadar mempermudah transaksi, digitalisasi sistem pembayaran memperkuat tata kelola ekonomi secara menyeluruh. Data transaksi digital memberi Bank Indonesia dan otoritas fiskal kemampuan untuk memantau perilaku konsumsi masyarakat secara real-time, merespons inflasi secara lebih presisi, dan membentuk kebijakan berbasis data yang akurat.

Selain itu, digitalisasi memperluas basis pajak karena jejak transaksi yang tercatat secara sistematis, membantu upaya penertiban ekonomi bayangan (shadow economy) yang selama ini sulit dijangkau.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga tidak kecil. Indeks literasi keuangan nasional memang telah meningkat menjadi 65,43 persen pada tahun 2024, namun artinya lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia masih belum memiliki pemahaman memadai tentang layanan keuangan digital. Ketimpangan literasi ini berisiko melahirkan kelompok rentan terhadap penipuan daring, penyalahgunaan data, dan eksklusi digital.

Selain itu, keamanan siber menjadi isu yang semakin krusial. Di tengah derasnya arus transaksi dan data, serangan digital pun meningkat. Regulasi perlindungan data pribadi yang kuat, standar enkripsi tinggi, serta edukasi publik mengenai keamanan transaksi harus menjadi agenda utama dalam pembangunan sistem pembayaran digital yang berkelanjutan.

Langkah Indonesia untuk memperluas QRIS lintas negara, seperti kerja sama dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura adalah terobosan strategis. Ini bukan hanya soal kemudahan transaksi wisatawan, tapi juga pembentukan ekosistem pembayaran regional yang terintegrasi, memperkuat arus perdagangan dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Dalam jangka panjang, langkah ini akan memperbesar peluang ekonomi digital lintas batas dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam kancah regional.

Sistem pembayaran digital bukan semata alat transaksi. Ia adalah instrumen strategis pembangunan. Di tangan yang tepat dengan regulasi yang adaptif, infrastruktur yang andal, dan literasi yang merata, sistem ini akan terus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat keadilan finansial, dan penopang daya saing nasional.

Indonesia telah memulai langkah besar. Kini saatnya memastikan bahwa semua elemen bangsa, baik itu pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat berjalan serentak, agar ekonomi digital benar-benar menjadi milik semua, bukan hanya milik mereka yang melek teknologi. Karena di era ini, pertumbuhan ekonomi tak lagi digerakkan oleh sekadar modal dan tenaga kerja, tapi oleh kecepatan, konektivitas, dan kepercayaan: semuanya kini ada di ujung jari.*

*) Dedy  Mainata adalah Staf Pengajar pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris  (UINSI) Samarinda.

Orang Balikpapan ke KDM

Catatan Rizal Effendi

ADA dua potongan video yang lagi viral di TikTok. Cerita tentang sorang lelaki yang datang ke rumah Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Lembur Pakuan, Subang beberapa hari lalu. Dia mengaku tinggal di Balikpapan. “Tapi aslinya dari Kalteng,” begitu katanya.

Lelaki yang diperkirakan berusia kepala 4 itu mengaku bernama Aksan. Berkulit gelap. Mengenakan kaus putih bertulis IKN “Titik Nol” Nusantara. Dia diterima KDM dengan ramah. Bahkan diberi makan.

Yang datang juga santun. Ketika KDM menghampirinya dia sempat berjongkok ingin mencium tangan KDM. Tapi KDM cepat-cepat menariknya. “Nggak boleh, nggak boleh, berdiri,” kata KDM  sambil menariknya duduk di kursi tamu berhadapan dengan KDM.

Lalu Aksan ditanya datang dengan siapjva dan apa tujuannya menemui KDM? Aksan mengaku datang dari Balikpapan bersama istrinya dengan menumpang kapal laut. Tapi turun di Semarang, Jateng.

“Lho mana istrinya?” tanya KDM.

“Saya tinggalkan di Semarang di tempat teman. Dia nggak kuat lagi meneruskan perjalanan ke Bandung karena lagi hamil tujuh bulan.”

“Lalu tujuannya apa menemui saya?”

“Istri saya ngefans dengan Bapak. Ini HP-nya penuh berisi konten dan foto Bapak. Dia mau minta sisa minum Bapak biar anaknya yang nanti lahir sepandai seperti Bapak.”

“Wah, saya nggak pandai, saya juga banyak kekurangan,” kata KDM merendah.  Lalu dia mengambil sebotol air mineral yang ada di atas meja. Seperempat diminumnya sambil mengucap bismillah, lalu sisanya diberikan kepada Aksan.

“Nih sesuai permintaan istrimu. Alhamdulillah. Luar biasa perjuangan Pak Aksan. Hebat, apa lagi?” tanya KDM dengan keramahan yang juga luar biasa.

“Itu saja,” kata Aksan dengan wajah penuh syukur dan haru.

“Karena Bapak orang baik, saya bantu Bapak dan istri untuk pulang ke Balikpapan dengan tiket pesawat. Nggak usah pakai kapal lagi, kasihan istrinya,” kata KDM sambil memerintahkan stafnya menyiapkan tiket yang dimaksud.

MENYINGGUNG PERASAAN

Sampai di situ oke–oke saja. Suasananya memang penuh melodrama. Saya pun ikut terharu melihat perjuangan Pak Aksan untuk memenuhi keinginan istrinya. Katanya keinginan orang yang sedang ngidam harus dipenuhi, kalau tidak nanti berdampak kepada anak yang dilahirkan.

Sayangnya di potongan video kedua, ada cerita lain yang kurang nyaman. Rupanya pembicaraan KDM dengan Aksan berkembang tentang hal lain di Kaltim di antaranya soal pertanian padi.

Selama ini pertanian di Kaltim memang belum berkembang bagus. Semangat swasembada pangan masih penuh perjuangan. Ketahanan pangannya sangat tergantung suplai atau hasil produksi dari Jawa dan Sulawesi.

Menurut Aksan, yang bertani atau menanam padi di wilayah Kaltim umumnya petani dari luar. Di antaranya dia menyebut orang Jawa Barat.  Petani dari Jawa ke daerah ini  melalui proyek transmigrasi.

“Kebanyakan orang luar yang menanam padi. Di antaranya orang Jawa Barat. Orang di daerah ini malas apalagi orang Banjar. Orang Banjar itu kalau nggak bekerja, mereka sembarang aja berbuat,” ujar Aksan setengah menuding.

Menanggapi ucapan Aksan tersebut, KDM mencoba menetralisir.  “Sebenarnya bukan malas, tapi orang Kalimantan diwarisi atau dititipi alam yang kaya raya. Mau apa saja ada. Beda dengan orang Jawa, orang Sunda kalau tidak bekerja keras tidak makan,” kata KDM.

Ditanya KDM apa pekerjaan orang Banjar? Aksan malah menyebut asal orang Banjar. “Ada dari Banjar Baru, Kandangan, dan Tanjung,” katanya.

Tapi yang aneh Aksan sempat menyebut pekerjaan orang Banjar di antaranya berburu. “Berburu kijang, ya hutannya masih alami,” katanya menjawab pertanyaan KDM.

Belakangan ucapan Aksan ini menuai reaksi. Saya lihat di beberapa WA grup orang Banjar mereka kesal dengan tudingan Aksan yang dianggap tidak benar dan berbau fitnah. “Harus kita cari untuk dimintai pertanggungjawaban,” kata seorang warga.

Ada yang menyebut Aksan itu seperti ada yang tidak beres. “Jangan-jangan dia bermanis-manis dengan KDM untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan penipuan,” komentar yang lain.

Ini diperkuat dengan beredarnya video lain tentang Aksan. Sepertinya kejadiannya sebelum Aksan bertemu KDM. Aksan terlihat dicekal lelaki berkopiah manik bermotif ukiran Dayak. Lelaki itu mengancam memberi pelajaran kepada Aksan kalau tidak mau berkata jujur dan meminta maaf.

“Assalaamuaikum. Ini saudara yang menipu kita sudah dapat. Yang menipu kita sudah dapat. Ini orang yang membohongi saya. Bikin malu keluarga saya. Di jo, di mpjo, semua ojol. Lihat mukanya, ngaku kamu, ngaku kamu daripada aku pukul,” kata lelaki itu menekan Aksan.

Sambil menyedekapkan kedua tangannya, Aksan berkata: “Aku minta maaf, aku salah, aku bohongi semua orang di sini. Aku minta kmaaf , tidak akan mengulangi perbuatan ini sampai kapan pun,” begitu katanya sambil terbata-bata.

Sayangnya yang mengirim video itu tidak menjelaskan kapan kejadiannya dan jenis penipuan apa yang dilakukan Aksan. Ada yang menyebut kejadian itu di Balikpapan.

Ketua Kerukunan Keluarga Banjar Katim (KKBKT) Balikpapan H Redy Asmara juga menyesalkan ucapan Aksan. “Itu sama sekali tidak benar. Orang Banjar juga pekerja keras, yang berjualan di pasar-pasar termasuk di Pasar Cenderamata Kebun Sayur yang terkenal itu adalah orang Banjar,” tandasnya.

H Redy juga mengungkapkan sebagian suplai bahan pangan ke Kaltim ada yang masuk dari Banjar, Kalsel. Termasuk beras dan buah-buahan serta hasil industri kerajinan. Pertanian padi di Kalsel juga berkembang maju. “Petaninya asli orang Banjar,” jelasnya.

Dia menyarankan Aksan jika memang warga Balikpapan segera meminta maaf. “Tapi kita cek dulu siapa Aksan sesungguhnya. Apakah ada kelainan atau memang beraroma penipuan. Dia juga memalukan,” ujar H Redy.

Pengusaha sukses ini mendengar kabar bahwa Aksan kepergok berada di Samarinda. Dia minta bubuhan Banjar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. “Kalau ada unsur hukumnya, lebih baik kita serahkan kepada pihak berwajib,” pungkasnya.(*)

“Mas’ud Tegur Mas’ud”

Catatan Rizal Effendi

BOLEH juga keberanian Hj Syahariah Mas’ud, SE (48). Anggota DPRD Kaltim ini melontarkan protes atau mengkritik ketidakhadiran Gubernur Rudy Mas’ud (33) dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim, Senin (21/7/2025).

Menurut Syahariah, bukan sekali ini saja Gubernur Rudy tak hadir. “Rasanya sudah 5 kali. Bukan berarti saya tak terima diwakili staf ahli, tapi harusnya kalau Gubernur tak bisa hadir instruksikan kepada wakilnya, kalau juga tidak bisa, ya sekdanya,” katanya.

Dia menegaskan kehadiran Gubernur sangat penting  dan strategis. “Ini juga menyangkut soal etika pemerintahan dan penghormatan terhadap lembaga legislatif. Minimal hadir wakil gubernur, sekda atau asisten bukan staf ahli,” tandasnya.

Yang diprotes Syahariah bukan sekadar gubernur, tapi Rudy Mas’ud adalah saudara kandung Syahariah yang juga adalah ketua DPD Golkar Kaltim. Syahariah sendiri adalah anggota Fraksi Golkar dari Dapil Penajam Paser Utara (PPU). Jadi di partai beringin itu, Rudy adalah atasan Syahariah.

Makin seru lagi karena ketua DPRD Kaltim sekarang adalah Hasanuddin Mas’ud (51). Hasan adalah saudara  sulung dari keluarga Bani Mas’ud. Baru  Syahariah, Rahmad Mas’ud (Wali Kota Balikpapan), Hj Yuliana Mas’ud, Hj Siti Aisyah Mas’ud, Hijrah Mas’ud, dan Abdul Gafur Mas’ud (mantan bupati PPU).

Meski bersaudara, Syahariah pun menegaskan kritiknya soal tegurannya kepada Gubernur di Rapat Paripuna tidak ada hubungan dengan soal pribadi atau keluarga. “Ini murni menyangkut tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Kalau ada kebiasaan yang keliru jangan kita biarkan berulang,” ucapnya dengan wajah serius.

Yang dikritik Syahariah tidak saja Gubernur, tapi juga para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas. “Saya minta lain kali kepala OPD wajib hadir dan ikut bertanggung jawab. Ini bukan hanya kerja DPRD, tapi kerja bersama kita semua,” tandasnya.

Syahariah yang akrab dipanggil Umi Putri sarat pengalaman di kursi Dewan. Sebelum ke Kaltim dia pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Barat dan pernah mengikuti Pilkada di Kabupaten Majene, Sulbar tahun 2020.

Dalam Rapat Paripurna ke-18 bulan Juni lalu, sorotan soal ketidakhadiran Gubernur Rudy Mas’ud yang dikenal  dengan sebutan “HARUM” pernah disampaikan Makmur HAPK, anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra.

Menurut Makmur, gubernur yang hanya diwakili staf ahli saja tidak mencerminkan penghargaan yang layak terhadap lembaga legislatif. Apalagi saat itu adalah rapat strategis membahas pertanggungjawaban APBD.

“Mohon maaf, saya bukan tidak menghargai staf ahli. Tapi ini rapat penting, seharusnya dihadiri langsung oleh pejabat utama seperti gubernur atau wakil gubernur atau sekda,” kata Makmur, yang pernah menjadi ketua DPRD Kaltim dari Golkar.

Dalam keterangan terpisah, Gubernur Rudy menjelaskan bahwa dia dan Wagub pada saat yang sama tengah menghadiri launching Koperasi Merah Putih di Kelurahan Lempake, Samarinda. Itu acara nasional yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai pukul 08.00 pagi sampai 15.00 Wita. “Jadi kita mau korbankan tidak mungkin,” katanya.

Gubernur tidak menjelaskan kenapa dia tidak berbagi atau menunjuk Wagub atau Sekda yang hadir ke DPRD. Dia malah menyinggung perlunya komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait jadwal dan kehadiran.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengingatkan, dalam tata tertib DPRD Kaltim, jika gubernur tidak bisa hadir dalam rapat resmi seperti paripurna, kehadiran harus didelegasikan secara berjenjang kepada wakil gubernur, sekda atau pejabat struktural seperti asisten I, II atau III.

“Jadi kalau gubernur tidak bisa, ya wakil. Kalau wakil tidak bisa juga, ya Sekda atau Asisten. Ruang sidang tidak boleh kosong dari unsur eksekutif, jelasnya.

Ke depan, tambahnya, harus ada pejabat tinggi dari eksekutif yang hadir secara fisik. “Ini bukan hanya soal protokol, tapi menyangkut penghormatan terhadap lembaga  legislatif.”

BERBUNTUT INTIMIDASI

Soal ketidakhadiran Gubernur Rudy di Rapat Paripurna DPRD berbuntut adanya kejadian beraroma intimidasi kepada para wartawan atau awak media oleh staf di sekeliling Rudy.

Itu   gara-gara wartawan sempat mencegat Gubernur untuk dimintai penjelasannya soal ketidakhadiran di Rapat Paripurna DPRD. Ada ajudan atau asisten pribadi Rudy yang sempat menghentikan wawancara dan melontarkan kata-kata: “Kutandai mas ini.” Maksudnya wartawan yang masih melontarkan pertanyaan.

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Samarinda dan PWI Kaltim mengeluarkan pernyataan atas tindakan itu. Apalagi sebelumnya juga terjadi di Musda Golkar sesaat setelah Rudy terpilih kembali menjadi  Golkar Kaltim.

AJI menuntut Gubernur meminta maaf dan menegur ajudan atau asistennya yang bersikap represif kepada wartawan karena hal itu ancaman bagi masyarakat pers yang dijamin undang-undang.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Kaltim, Syarifah Alawiyah sempat menjelaskan sikap asisten pribadi gubernur itu untuk membantu pimpinannya yang tengah kelelahan. “Bapak sudah capek seharian, juga belum makan dan belum salat. Jadi sudah disampaikan agar wawancara dihentikan,” jelasnya.

Penjelasan Syarifah ini banyak mendapat tanggapan negatif di media sosial. “Jadi pemimpin itu memang melelahkan. Kalau tidak mau lelah, ya jangan mencalonkan diri jadi pemimpin,” kata mereka.

Gubernur sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf kepada insan media, insan pers maupun insan medsos. “Saya mohon maaf ya, itu di luar kontrol saya karena sifatnya adalah spontan,” ucapnya ketika dicegat di depan kantornya, Rabu (23/7/2025) seperti diberitakan katakaltim.com.

Seorang wartawan muda menanyakan sikap saya sebagai wartawan dan pernah menjadi Wali Kota Balikpapan. Saya bilang sebagai pejabat kita harus paham kerja wartawan yang punya dua sisi. Di satu pihak pers bisa memuji dan mempromosikan kerja kita, tapi di sisi lain dia juga punya tugas mengkritik jika ada hal yang tidak sesuai. Jika dia mengkritik, memang tidak nyaman bagi seorang pejabat, tetapi kita tak boleh mengalang-alangi apalagi mengancam.

Menurut saya, adanya kasus perintangan terhadap kerja wartawan tidak perlu juga ditanggapi berlebihan. Justru itu menjadi tantangan tersendiri dan dinamika menarik dalam menjalankan tugas di dunia pers. Yang penting jangan sampai terjadi serangan fisik yang berbahaya bagi wartawan.

Ketika menjadi wartawan Jawa Pos, saya pernah dilarang meliput tim Persiba Balikpapan oleh Wali Kota Balikpapan Kol CZI Syarifuddin Yoes di tahun 1980-an. Gara-gara Pak Yoes tidak terima ada pemberitaan yang dianggap melecehkan Persiba. Setiap ada jumpa pers saya dilarang masuk. Tapi gara-gara itu juga Pak Yoes membantu melahirkan koran harian pertama di Kaltim, Harian ManuntunG atau Kaltim Post dan memberi jalan kepada saya jadi wali kota seperti dia.(*)

Pemkab Kukar Lepas Kontingen Fornas VIII

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melepas Kontingen Kukar yang akan mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) ke-VIII di Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Duta Pemuda Kukar yang akan mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD) se-Kalimantan Timur.

Pelepasan dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, mewakili Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri. Hadir pula Kepala Dispora Kukar Aji Ali Husni, Ketua KONI Kukar Chairil Anwar, serta jajaran pejabat Dispora Kukar di Halaman Kantor Bupati Kukar, Selasa (22/07/2025).

Membacakan sambutan tertulis Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Dafip Haryanto menyampaikan pelepasan ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud penghargaan atas semangat, kerja keras, dan komitmen para peserta.

“Momentum ini adalah bentuk pengakuan bahwa prestasi lahir dari proses yang panjang—latihan, dedikasi, bimbingan, dan dukungan kolektif,” kata Bupati.

Bupati Kukar menekankan, FORNAS bukan hanya ajang kompetisi, melainkan juga ruang interaksi sosial, promosi gaya hidup sehat, dan pelestarian budaya lokal. Kukar patut bangga karena mampu mengirimkan kontingen yang terdiri dari 54 penggiat olahraga rekreasi dari berbagai cabang olahraga seperti Logo, Inasoc, Panahan, Layang-Layang, Bola Sundul, Pesobi, ASTA, Engrang, Gasing, dan Ketapel.

“Saya berharap para peserta tidak hanya berkompetisi, tapi juga menjadi duta budaya dan sportivitas yang memperkenalkan identitas Kukar di kancah nasional,” tambahnya. (adv diskominfo kukar)

Nasib IKN dan Soal PSK

Catatan Rizal Effendi

ADA isu hangat hari-hari ini terarah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Yaitu soal maraknya pekerja seks komersial (PSK) atau prostitusi dan kelanjutan nasib IKN di masa depan di antaranya dengan adanya usul agar dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.

Soal PSK sebenarnya sudah lama terjadi. Maklum di sana ada ribuan pekerja. Otomatis tempat hiburan malam termasuk PSK-nya tumbuh subur. Hanya saja selama ini isunya tertutup dan kalah seksi dibanding soal pembangunan IKN itu sendiri. Apalagi Presiden Jokowi waktu itu hampir setiap saat datang.

Belakangan ini IKN ramai disorot karena Presiden Prabowo Subianto belum pernah datang sejak dilantik 20 Oktober 2024. Baru Wapres yang pernah menengok satu kali. Maka muncullah beberapa isu baru di antaranya soal maraknya prostitusi dan usul terbaru menjadikan IKN cukup sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.

Saya kaget mendengar keterangan  Kabid Trantibum Satpol PP PPU Rakhmadi yang dirilis media Kumparan belum lama ini. Dia bilang data by name di Satpol PP PPU per 10 Juli 2025 ada 93 PSK yang masih aktif dan secara online menawarkan atau menjajakan dirinya di sekitar IKN.

Dia sebutkan tarif sekali kencan dengan PSK itu Rp300 ribu per jam. “Kalau kami kalikan perputaran uang mencapai Rp27.900.000 per jam. Rata-rata mereka melayani 5 lelaki hidung belang per malam.  Jadi ada uang yang didapat Rp139,5 juta sehari semalam. Total sebulan mencapai Rp4,18 miliar. Seperti itu gambarannya dalam satu bulan,” kata Rakhmadi.

Menurut sumber lain, jumlah PSK yang beroperasi di sana jauh lebih besar. Mereka ada yang datang dari  Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Jawa, dan Sulawesi. Tarifnya pun melonjak sampai Rp700 ribu sekali kencan. Jadi angka uang yang beredar jauh lebih besar lagi. Sejauh ini tidak terdengar soal penanganan kesehatannya.

Pihak Otorita sendiri mengungkapkan mereka sudah mengambil langkah-langkah penanganan bersama Pemkab PPU. “Insyaallah sudah tidak ada lagi, sabung ayam juga nggak ada. Kita bersama  aparat hukum sudah melakukan sterilisasi,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di depan Komisi II DPR RI.

Mendengar adanya prostitusi di IKN, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis sempat bereaksi. “Coba dicek kembali apa benar? Jangan sampai IKN menjadi ibu kota neraka,” katanya bertanya sekaligus menyindir seperti diberitakan Amanah Ummat.Com.

Selain soal PSK, Kiai Nafis juga mengingatkan agar IKN jangan menjadi proyek mubazir. “Kalau toh belum menjadi ibu kota negara, tetap harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Dalam Islam kita tidak boleh mubazir, menyia-nyiakan sesuatu yang kita punya,” tandasnya.

Seperti dijelaskan Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, pembangunan IKN Tahap I sudah selesai. Untuk pemeliharaannya dibutuhkan dana atau biaya sekitar Rp200 sampai Rp300 miliar.

Tapi gedung kantor, istana, rumah jabatan menteri, rusun serta bandara yang sudah rampung itu belum dimanfaatkan maksimal. Satu-satunya kantor yang sudah terisi penuh adalah kantor Otorita IKN. Di situ ada seribu lebih ASN dan P3K. Sedang rencana pemindahan ASN dari berbagai kementerian dari Jakarta terus saja tertunda-tunda.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo sebelumnya juga mengingatkan agar IKN segera dimanfaatkan. “Sudah mahal biaya pembangunan dan pemeliharaannya, jika tidak dimanfaatkan buang-buang anggaran. Itu termasuk pemborosan atau penghamburan uang negara,” katanya seperti ditulis inilah.com.

USUL PARTAI NASDEM

Pekan lalu ada usul mengagetkan dari Partai NasDem. Disampaikan secara khusus melalui acara jumpa pers oleh Wakil Ketua Umum Saan Mustopa. NasDem menawarkan beberapa alternatif untuk menghentikan polemik tentang status IKN.

NasDem mengajukan usul agar UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau kembali sekaligus mengusulkan lokasi IKN di Sepaku agar menjadi ibu kota Provinsi Kaltim. “Jadi Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” kata Saan.

Saan meminta agar Pemerintah mengeluarkan moratorium (penundaan) sementara pembangunan IKN di Sepaku, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.

“Pikiran Partai NasDem ini adalah pikiran paling moderat untuk menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik, termasuk di elite bangsa,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, yang juga dari NasDem.

Dari sisi lain, Partai NasDem juga setuju untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur IKN, Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di sana. Soalnya sudah Rp130 triliun duit APBN tersedot. “Nanti diikuti beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Jadi biar di IKN ada aktivitas,” kata Saan.

Kubu Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati usul NasDem yang menunjukkan kekhawatiran terkait dengan kelanjutan pembangunan IKN. Apalagi pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar. Karena itu PAN mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan. “Ini kebijakan besar, tentu diperlukan arahan langsung dari Prabowo,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

Partai Golkar menganggap sah-sah saja usulan yang disampaikan Partai NasDem. “Tapi Golkar akan mengkaji terlebih dahulu apa untung-ruginya jika pembangunan IKN distop dan dijadikan ibu kota Provinsi Kaltim,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir seperti diberitakan Kompas.com.

Menurut Adies, proyek IKN merupakan bagian dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN). Karena itu diperlukan adanya pembahasan kembali bersama-sama antara pemerintah dan DPR apabila ada perubahan rencana.

Gibran sendiri pernah menyatakan tidak berkeberatan berkantor di IKN. Menurut Basuki, Istana Wapres selesai akhir tahun 2025 ini. Jadi tahun depan 2026, Wapres sudah bisa berkantor di IKN. “Saya sebagai pembantu presiden siap berkantor di mana saja,” kata putra sulung mantan presiden Jokowi itu.

Presiden Prabowo sendiri sebelumnya pernah menyatakan, dia akan berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 setelah fasilitas kantor untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung semuanya. Saya dengar Otorita IKN sudah melelang pembangunan gedung DPR/MPR serta Mahkamah Agung (MA).

Informasi terbaru Presiden Prabowo memutuskan perayaan HUT ke-80 Kemerdekan RI berlangsung di Jakarta kembali. “Ya informasi terbaru yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus 2025 di Jakarta,” kata Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi.

Hal ini tentu berbeda dengan perayaan HUT ke-79 RI tahun 2024 lalu. Waktu itu Presiden Jokowi melakanakannya di IKN, meski di Jakarta juga ada dengan dihadiri Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP setuju peringatan HUT ke-80 RI kembali di Jakarta. “IKN di Sepaku belum layak, baik lokasi maupun akses untuk menggelar peringatan hari kemerdekaan,” katanya.

Polemik tentang IKN saya jadi teringat pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor. Dia bilang orang yang tidak setuju IKN umurnya pendek. Bagi orang Kaltim, IKN tetap harga mati.(*)

« Previous Page — Next Page »