Pemkab Kukar Lepas Kontingen Fornas VIII

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melepas Kontingen Kukar yang akan mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) ke-VIII di Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Duta Pemuda Kukar yang akan mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD) se-Kalimantan Timur.

Pelepasan dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, mewakili Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri. Hadir pula Kepala Dispora Kukar Aji Ali Husni, Ketua KONI Kukar Chairil Anwar, serta jajaran pejabat Dispora Kukar di Halaman Kantor Bupati Kukar, Selasa (22/07/2025).

Membacakan sambutan tertulis Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Dafip Haryanto menyampaikan pelepasan ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud penghargaan atas semangat, kerja keras, dan komitmen para peserta.

“Momentum ini adalah bentuk pengakuan bahwa prestasi lahir dari proses yang panjang—latihan, dedikasi, bimbingan, dan dukungan kolektif,” kata Bupati.

Bupati Kukar menekankan, FORNAS bukan hanya ajang kompetisi, melainkan juga ruang interaksi sosial, promosi gaya hidup sehat, dan pelestarian budaya lokal. Kukar patut bangga karena mampu mengirimkan kontingen yang terdiri dari 54 penggiat olahraga rekreasi dari berbagai cabang olahraga seperti Logo, Inasoc, Panahan, Layang-Layang, Bola Sundul, Pesobi, ASTA, Engrang, Gasing, dan Ketapel.

“Saya berharap para peserta tidak hanya berkompetisi, tapi juga menjadi duta budaya dan sportivitas yang memperkenalkan identitas Kukar di kancah nasional,” tambahnya. (adv diskominfo kukar)

Nasib IKN dan Soal PSK

Catatan Rizal Effendi

ADA isu hangat hari-hari ini terarah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Yaitu soal maraknya pekerja seks komersial (PSK) atau prostitusi dan kelanjutan nasib IKN di masa depan di antaranya dengan adanya usul agar dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.

Soal PSK sebenarnya sudah lama terjadi. Maklum di sana ada ribuan pekerja. Otomatis tempat hiburan malam termasuk PSK-nya tumbuh subur. Hanya saja selama ini isunya tertutup dan kalah seksi dibanding soal pembangunan IKN itu sendiri. Apalagi Presiden Jokowi waktu itu hampir setiap saat datang.

Belakangan ini IKN ramai disorot karena Presiden Prabowo Subianto belum pernah datang sejak dilantik 20 Oktober 2024. Baru Wapres yang pernah menengok satu kali. Maka muncullah beberapa isu baru di antaranya soal maraknya prostitusi dan usul terbaru menjadikan IKN cukup sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.

Saya kaget mendengar keterangan  Kabid Trantibum Satpol PP PPU Rakhmadi yang dirilis media Kumparan belum lama ini. Dia bilang data by name di Satpol PP PPU per 10 Juli 2025 ada 93 PSK yang masih aktif dan secara online menawarkan atau menjajakan dirinya di sekitar IKN.

Dia sebutkan tarif sekali kencan dengan PSK itu Rp300 ribu per jam. “Kalau kami kalikan perputaran uang mencapai Rp27.900.000 per jam. Rata-rata mereka melayani 5 lelaki hidung belang per malam.  Jadi ada uang yang didapat Rp139,5 juta sehari semalam. Total sebulan mencapai Rp4,18 miliar. Seperti itu gambarannya dalam satu bulan,” kata Rakhmadi.

Menurut sumber lain, jumlah PSK yang beroperasi di sana jauh lebih besar. Mereka ada yang datang dari  Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Jawa, dan Sulawesi. Tarifnya pun melonjak sampai Rp700 ribu sekali kencan. Jadi angka uang yang beredar jauh lebih besar lagi. Sejauh ini tidak terdengar soal penanganan kesehatannya.

Pihak Otorita sendiri mengungkapkan mereka sudah mengambil langkah-langkah penanganan bersama Pemkab PPU. “Insyaallah sudah tidak ada lagi, sabung ayam juga nggak ada. Kita bersama  aparat hukum sudah melakukan sterilisasi,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di depan Komisi II DPR RI.

Mendengar adanya prostitusi di IKN, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis sempat bereaksi. “Coba dicek kembali apa benar? Jangan sampai IKN menjadi ibu kota neraka,” katanya bertanya sekaligus menyindir seperti diberitakan Amanah Ummat.Com.

Selain soal PSK, Kiai Nafis juga mengingatkan agar IKN jangan menjadi proyek mubazir. “Kalau toh belum menjadi ibu kota negara, tetap harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Dalam Islam kita tidak boleh mubazir, menyia-nyiakan sesuatu yang kita punya,” tandasnya.

Seperti dijelaskan Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, pembangunan IKN Tahap I sudah selesai. Untuk pemeliharaannya dibutuhkan dana atau biaya sekitar Rp200 sampai Rp300 miliar.

Tapi gedung kantor, istana, rumah jabatan menteri, rusun serta bandara yang sudah rampung itu belum dimanfaatkan maksimal. Satu-satunya kantor yang sudah terisi penuh adalah kantor Otorita IKN. Di situ ada seribu lebih ASN dan P3K. Sedang rencana pemindahan ASN dari berbagai kementerian dari Jakarta terus saja tertunda-tunda.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo sebelumnya juga mengingatkan agar IKN segera dimanfaatkan. “Sudah mahal biaya pembangunan dan pemeliharaannya, jika tidak dimanfaatkan buang-buang anggaran. Itu termasuk pemborosan atau penghamburan uang negara,” katanya seperti ditulis inilah.com.

USUL PARTAI NASDEM

Pekan lalu ada usul mengagetkan dari Partai NasDem. Disampaikan secara khusus melalui acara jumpa pers oleh Wakil Ketua Umum Saan Mustopa. NasDem menawarkan beberapa alternatif untuk menghentikan polemik tentang status IKN.

NasDem mengajukan usul agar UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau kembali sekaligus mengusulkan lokasi IKN di Sepaku agar menjadi ibu kota Provinsi Kaltim. “Jadi Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” kata Saan.

Saan meminta agar Pemerintah mengeluarkan moratorium (penundaan) sementara pembangunan IKN di Sepaku, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.

“Pikiran Partai NasDem ini adalah pikiran paling moderat untuk menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik, termasuk di elite bangsa,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, yang juga dari NasDem.

Dari sisi lain, Partai NasDem juga setuju untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur IKN, Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di sana. Soalnya sudah Rp130 triliun duit APBN tersedot. “Nanti diikuti beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Jadi biar di IKN ada aktivitas,” kata Saan.

Kubu Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati usul NasDem yang menunjukkan kekhawatiran terkait dengan kelanjutan pembangunan IKN. Apalagi pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar. Karena itu PAN mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan. “Ini kebijakan besar, tentu diperlukan arahan langsung dari Prabowo,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

Partai Golkar menganggap sah-sah saja usulan yang disampaikan Partai NasDem. “Tapi Golkar akan mengkaji terlebih dahulu apa untung-ruginya jika pembangunan IKN distop dan dijadikan ibu kota Provinsi Kaltim,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir seperti diberitakan Kompas.com.

Menurut Adies, proyek IKN merupakan bagian dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN). Karena itu diperlukan adanya pembahasan kembali bersama-sama antara pemerintah dan DPR apabila ada perubahan rencana.

Gibran sendiri pernah menyatakan tidak berkeberatan berkantor di IKN. Menurut Basuki, Istana Wapres selesai akhir tahun 2025 ini. Jadi tahun depan 2026, Wapres sudah bisa berkantor di IKN. “Saya sebagai pembantu presiden siap berkantor di mana saja,” kata putra sulung mantan presiden Jokowi itu.

Presiden Prabowo sendiri sebelumnya pernah menyatakan, dia akan berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 setelah fasilitas kantor untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung semuanya. Saya dengar Otorita IKN sudah melelang pembangunan gedung DPR/MPR serta Mahkamah Agung (MA).

Informasi terbaru Presiden Prabowo memutuskan perayaan HUT ke-80 Kemerdekan RI berlangsung di Jakarta kembali. “Ya informasi terbaru yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus 2025 di Jakarta,” kata Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi.

Hal ini tentu berbeda dengan perayaan HUT ke-79 RI tahun 2024 lalu. Waktu itu Presiden Jokowi melakanakannya di IKN, meski di Jakarta juga ada dengan dihadiri Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP setuju peringatan HUT ke-80 RI kembali di Jakarta. “IKN di Sepaku belum layak, baik lokasi maupun akses untuk menggelar peringatan hari kemerdekaan,” katanya.

Polemik tentang IKN saya jadi teringat pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor. Dia bilang orang yang tidak setuju IKN umurnya pendek. Bagi orang Kaltim, IKN tetap harga mati.(*)

Distransnaker Kukar Gelar Munaqosah

TENGGARONG — Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan kegiatan Munaqosah yang diikuti seluruh ASN dan PPPK di lingkungan dinas, Senin (21/7/2025)

Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan keagamaan dan penguatan karakter, yang bertujuan membentuk aparatur yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga berintegritas dan berakhlak mulia. Dalam pelaksanaannya, peserta diuji terkait bacaan Al-Qur’an, doa harian, serta pemahaman dasar-dasar ibadah.

Plt. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kukar menyampaikan, kegiatan Munaqosah menjadi momentum penting dalam membentuk aparatur yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga kuat secara spiritual.

“Melalui Munaqosah ini, kita berharap ASN dan PPPK memiliki keseimbangan antara kompetensi teknis dan keteguhan moral dalam menjalankan tugas. Pelayanan publik yang baik lahir dari pribadi yang baik pula,” tuturnya.

Kegiatan ini sejalan dengan semangat pembangunan karakter ASN BerAKHLAK yang menjunjung tinggi nilai integritas, etika kerja, serta kepedulian sosial dalam melayani masyarakat.

Pelaksanaan berlangsung khidmat dan mendapat respon positif dari peserta. Distransnaker Kukar berkomitmen menjadikan kegiatan serupa sebagai agenda rutin dalam rangka pembinaan menyeluruh terhadap seluruh pegawai. (adv diskominfo kukar)

BBGRM di Anggana Gaungkan Semangat Kebersamaan

ANGGANA — Semangat kebersamaan dan nilai-nilai sosial kembali digaungkan dalam pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22 yang berlangsung meriah di Kecamatan Anggana, Minggu (20/7/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh desa, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk warga setempat, perangkat desa, mahasiswa, hingga aparat keamanan dari kepolisian dan TNI. Kehadiran semua unsur ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat di Anggana.

Rangkaian kegiatan BBGRM tahun ini dipenuhi dengan berbagai aksi nyata yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dan semangat kolektif. Mulai dari kerja bakti membersihkan selokan dan jalan, pengecatan fasilitas umum, penataan taman desa, hingga pembersihan area publik yang sebelumnya terabaikan. Masyarakat dari berbagai kalangan turun langsung ke lapangan dengan antusiasme tinggi, menciptakan suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Camat Anggana, Rendra Abadi, menekankan bahwa BBGRM bukan hanya sekadar agenda tahunan yang bersifat seremonial, tetapi juga merupakan media untuk mempererat hubungan sosial antarwarga. Ia menegaskan pentingnya gotong royong sebagai kekuatan utama dalam membangun desa secara berkelanjutan.

Kegiatan ini juga diikuti oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari berbagai perguruan tinggi yang sedang menjalankan program pengabdian masyarakat di desa-desa wilayah Anggana. Mereka turut berbaur dan bekerja bersama warga, memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan masyarakat.

Keterlibatan lintas sektor ini membuktikan bahwa pembangunan desa bukan semata-mata tugas pemerintah, melainkan hasil kolaborasi semua pihak yang peduli terhadap kemajuan bersama. BBGRM ke-22 menjadi wadah sinergi yang memperkuat semangat gotong royong sebagai identitas dan kekuatan sosial masyarakat Anggana.

Dengan antusiasme dan kolaborasi yang terbangun selama kegiatan, masyarakat Anggana menunjukkan bahwa gotong royong bukan hanya warisan budaya nenek moyang, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan harmonis untuk generasi mendatang. (adv diskominfo kukar)

 

 

Hasto dan Tom Lembong

Catatan Rizal Effendi

HARI Jumat (18/7) pagi saya ke Jakarta. Selain ada agenda khusus, saya ingin nonton Timnas 23 berlaga lawan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Pertandingannya malam hari, jadi ada waktu lowong siangnya.

Dari  Bandara Soekarno-Hatta saya putuskan datang ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jl Bungur Besar Raya No 24, Gunung Sahari. PN Jakpus ini juga berfungsi sebagai pengadilan bidang perkara khusus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Di tempat ini tengah berlangsung dua sidang yang sangat menarik perhatian orang banyak. Yaitu sidang perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (59) dan sidang mantan Menteri Perdagangan Tom Trikasih Lembong atau Tom Lembong (54).

Hasto dituduh jaksa merintangi penyidikan dan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan PAW anggota DPR 2019-2024 Harun Masiku. Sedang Tom Lembong dituduh menyalahgunakan wewenang dengan memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada pihak swasta untuk  diolah menjadi gula kristal putih tanpa koordinasi dengan kementerian lain.

Acara sidang Hasto memasuki babak penyampaian duplik, pembelaan tahap kedua. Dia baru divonis 25 Juli nanti. “Saya akan datang bersama teman-teman pada 25 Juli untuk memberikan dukungan moral,” kata Ketua PDIP Balikpapan Budiono. Sedang sidang Tom, Jumat kemarin memasuki babak penting yaitu pembacaan vonis majelis hakim.

Banyak pihak menilai dua perkara ini sarat dengan muatan politik. Tidak murni perkara hukum. Karena itu menarik perhatian dan menjadi sorotan berbagai pihak. Untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga, polisi menurunkan tidak kurang seribu personil.

Hasto mengaku sebelum ditersangkakan, dia sempat dihubungi seseorang agar mengundurkan diri dari kursi Sekjen PDIP. Hasto dianggap kelewat vokal dan kritis karena itu harus dipinggirkan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tom Lembong. Dia bakal dijerat kasus hukum gara-gara waktu Pilpres lalu menjadi tim pendukung Anies Baswedan. Tapi jaksa KPK menegaskan perkara ini murni perkara hukum.

Uniknya kedua terdakwa ini sama-sama dituntut hukuman penjara selama 7 tahun. Tuntutan untuk Hasto ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedang tambahan untuk Tom Lembong yaitu pidana denda Rp750 juta atau diganti kurungan 6 bulan.

“Itu tuntutan pesanan atau order dari pihak luar bukan dari hati nurani jaksa, jadi penuh rekayasa,” kata Hasto menuding.  Karena itu dia minta hakim memberikan putusan bebas. Selain juga tidak ada kerugian negara. Hal yang sama juga disampaikan Tom Lembong.

Ketika saya masuk ke halaman PN Jakpus, sudah disambut aksi massa. Setidaknya ada 4 kelompok massa melakukan aksi demo. Tiga yang mendukung pembebasan Hasto dan satu yang mendukung pengadilan Hasto.

Tiga pendukung Hasto itu adalah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi (KARAM Demokrasi) serta Masyarakat Pencinta Keadilan. Sedang yang mendukung pengadilan Hasto adalah Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi.

Sidang Hasto berlangsung di lantai 1 Prof Dr M Hatta Ali sejak pukul 09.00 pagi. Sedang sidang Tom di ruang sidang 2 berlangsung pukul 02.00 siang. Saya sempat ikut salat Jumat di masjid belakang kantor PN Jakpus. Udaranya sejuk. Di situ berbaur hakim, jaksa, polisi, wartawan dan pendukung terdakwa mendengarkan khotbah khatib.

Tidak gampang masuk ke ruang sidang. Maklum tempatnya terbatas. Jadi desak-desakan. Tangan saya sempat memar dan terluka gara-gara tergencet. Pintu ruang sidang juga sempat rusak. Polisi dan tentara berjaga-jaga. Sangat ketat.

Saya lihat di ruang sidang ada sejumlah tokoh memberikan dukungan buat Hasto. Di antaranya mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, anggota Komisi I Nico Siahaan serta mantan Menteri Lingkungan Hidup Alexander Sonny Keraf.

Oegroseno dan Sonny Keraf juga hadir di sidang vonis Tom Lembong. Di situ juga ada mantan Capres Anies Baswedan, Said Didu, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, pengacara dan pakar hukum tata negara Refly Harun serta ahli filsafat dan komentator politik terkenal Rocky Gerung. Saya duduk persis di samping kanan mereka berbaur dengan puluhan wartawan.

DIDUKUNG EMAK-EMAK

Vonis Tom Lembong berlangsung dalam suasana dramatis. Ketika majelis hakim diketuai Dennie Arsan Fatrika, SH, MH menyatakan Tom Lembong tetap bersalah dan dijatuhi hukum penjara 4  tahun 6 bulan serta denda Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan, pengunjung sidang langsung berteriak “huhhhh.” Malah ada emak-emak yang nyeletuk: “Ingat mati Pak Hakim!”

Ratusan emak-emak hadir di sidang Tom Lembong untuk memberikan dukungan. “Mulai tahun 2024 di awal persidangan kami hadir terus. Pak Tom orang baik, dia tidak bersalah,” kata Ibu Rukiyah dari Jakarta Selatan penuh emosional.

Puluhan kamera wartawan mengabdikan Saut Situmorang yang lemas di pundak Anies. Dia sangat kecewa atas putusan hakim. Apalagi hakim sendiri menyatakan bahwa tidak ada aliran dana yang masuk ke kantong Tom Lembong. Malah hakim memerintahkan jaksa mengembalikan iPad dan MacBook yang sempat disita.

Istri Tom, Francisca Wihardja atau Ciska langsung menghampiri Tom seusai pembacaan vonis. Dia memberi semangat kepada suaminya. Dulu Ciska sempat mengingatkan suaminya agar fokus di bisnis saja. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi Tom mengaku ada panggilan hati masuk ke wilayah politik. Dia ikut membantu Presiden Jokowi dan lanjut ke Anies Baswedan. Pidato fenomenal Jokowi di sidang tahunan IMF di Bali yang diambil dari istilah serial Game of Thrones kabarnya dibuat oleh Tom.

Wajah Tom yang bersih dan rapi tetap tenang ketika mendengar vonis hakim. “Selama di tahanan saya diingatkan oleh tahanan beragama Islam agar tetap tawakal,” katanya. Tom sendiri beragama Katolik. Saya hampir menitikkan air mata melihat ketabahan dan ketenangan wajah ayah 2 anak itu. Tidak menerima uang apapun dari tuduhan korupsi tapi tetap dianggap bersalah.

Di depan hakim, Tom menyatakan pikir-pikir dulu atas putusan yang dijatuhkan. Tapi saya dengar terakhir Tom bersama tim penasihat hukumannya akan mengajukan banding. Di luar sidang emak-emak menyambutnya “Free Tom…Free Tom” sambil mengacukan ratusan poster kebebasan dan ketidakadilan. Dia keluar ruang sidang diiringi lagu “Maju Tak Gentar” yang dinyanyikan pengunjung sidang.(*)

« Previous Page — Next Page »