Ermy Kullit di HUT Sultan

Catatan Rizal Effendi

ADA penyanyi lejen tarik suara di Kaltim, Minggu (9/2) kemarin. Ermy Kullit menyanyi di acara Kaseh Selamat ke-74 Sultan Kutai Drs Adji Muhammad Arifin, M.Si di Tenggarong dan Titi Dj menyanyi di acara resepsi pernikahan Muhammad Rizki Syahputra, SH (Rizki) dengan Raisha Kamila Yasmin, SH (Yasmin) di Hotel Novotel Balikpapan.

Ermy penyanyi jazz asal Manado. Usianya sudah 69 tahun (13 Mei 1955). Berkarier sejak tahun 1973 dengan menelurkan tidak kurang 20 album. Salah satu lagunya yang sangat terkenal adalah “Kasih” ciptaan Richard Kyoto dan “Pasrah” ciptaan Ryan Kyoto.

Saya menyukai lagu Kasih. Sebagian saya masih hafal dengan liriknya. “Kasih, dengarlah hatiku berkata. Aku cinta kepada dirimu, sayang.” Ketika lagu itu dinyanyikan Ermy tahun 1986, saya baru berusia 28 tahun. Masih kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Teman  seangkatan dengan Sultan Arifin.

Rupanya Sultan dan permaisuri Hj Sulastri AZ bergelar Adji Raden Puspa Kencana juga menyukai suara dan lagu-lagu Ermy. Kabarnya yang mengundang Ibu Yunita, Kopi Johny Balikpapan. Sudah tiga kali Ermy menyanyi di HUT Sultan. “Saya dengar Ermy memanggil Sultan dengan sebutan Ayah,” kata Bu Mei.

Selain Ermy, Bu Yunita juga mengawal kedatangan pengacara terkenal dan bergaya mewah, Hotman Paris Hutapea. Hotman baru saja gaduh dengan pengacara Razman Nasution di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Sampai ada pengacara yang naik ke atas meja sidang.

“Kita doakan Sultan sampai 100 tahun, tapi tetap semangat seperti umur 30 tahun,” kata Hotman memberikan ucapan selamat seraya bercanda.  Lalu jari Sultan ikut bergoyang seperti diperagakan Hotman, yang memamerkan cincin berlian bernilai miliaran rupiah.

Sedang Titi Dj agak lebih muda dari Ermy. Dia penyanyi asal Jakarta berusia 58 tahun. Dikenal selain sebagai penyanyi, tetapi juga penulis lagu, produser rekaman dan model. Ia adalah salah satu diva pop dan tergabung dalam kelompok 3 diva yang beranggotakan Krisdayanti dan Ruth Sahanaya.

Titi cukup banyak menyanyi di depan pengantin dan undangan. Di antaranya “Bahasa Kalbu.” Ada juga “Ekspresi, Sang Dewi, Takkan Ada cinta yang Lain, Jangan Berhenti Mencintaiku, Can’t Take My Eyes dan Semua Jadi Satu.”

Saya tak sempat datang di acara Sultan. Tahun lalu saya hadir di sana. “Sultan dan Bu Mei tanya kita,” kata H Syahbudin Noor A, bubuhan Kutai yang menjadi staf perusahaan batu bara Gunung Bayan. Dia akrab dengan Sultan dan selalu datang di acara Kaseh Selamat Sultan atau HUT Sultan.

Bu Mei atau Dr Meiliana, mantan Pj Sekdaprov Kaltim memang hadir. “Aku agak terlambat datang, tapi sempat ikut bernyanyi  bersama Sultan dan kerabat Kraton merayakan syukuran ulang tahun beliau,” katanya penuh ceria.

Sultan Arifin tidak dilahirkan di Tenggarong. Tapi di kota Wassenaar, Provinsi Zuid-Holanda, Belanda 9 Februari 1951 ketika orang tuanya Aji Muhammad Salehuddin dan Ratu Permaisuri Aji Ratu Aida tengah berada di Negeri Kincir Angin saat itu.

Sultan Adji Muhammad Arifin menjadi sultan ke-21 Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Dia dinobatkan pada 15 Desember 2018 menyusul mangkatnya sang ayah, Adji Muhammad Salehuddin II.

UNDANGAN RT DAN DOKTER

Ada empat acara yang saya hadiri di Balikpapan, kemarin. Mulai undangan pengajian di rumah Bu Sri Asril di Balikpapan Baru (BB), undangan Milad Bu Hidayat di Km 3,5, undangan resepsi perkawinan anak Ketua RT 34 Batu Ampar Mat Wito sampai resepsi pernikahan Rizki, putra pertama Ir Dudi Mahmud-dr Hj Andi Hasnawati Sp.OG, M.Kes dengan Yasin, putri pertama Lestianto Teguh Basuki dan Dian Indriyani, SE di Novotel.

Saat menghadiri acara resepsi di Batu Ampar, hujan lebat. Saya sempat berbasah ria bersama Pak Zen yang mendampingi saya. Sang mempelai senang sekali. “Terima kasih Bapak berkenan hadir,” kata kedua mempelai, Aditya Kurniawan dan Cahaya Maudy Purnama Santy.

Dari sana saya ke Novotel. Wah suasananya sangat warna-warni dan meriah. Kebanyakan para wanitanya menggunakan baju bodo. Maklum keluarga mempelai pria, Rizki berdarah Sulawesi Selatan. Sebagian juga kalangan kesehatan. Karena ada Bu Andi Hasnawati, dokter spesialis kandungan di RSUD Beriman.

Saya sempat disambut dr Dio (dr Andi Sri Juliarty R, M.Kes) , mantan kepala DKK yang sekarang jadi Asisten 3 di Pemkot Balikpapan. Dia bersama Dra Alwiati, Apt, kepala dinas sekarang dan sekretaris Dra Hasnah Haerani, M.Kes. Mereka tampak cantik mengenakan baju bodo berwarna kuning. Kebetulan juga ada Rektor Uniba Dr Isradi Zainal bersama istrinya Dr Andi Surayya Mappangile. Tadinya saya mau barengan dengan Ketua KKSS Balikpapan Ir Adam Sinte.

Saya sempat duduk satu meja dengan para dokter dan tim manajemen RS Siloam Balikpapan. Ada direkturnya masih muda, dr Kevin Chrisanta Budiyatno, MARS. Saya baru mengenalnya. Soalnya bukan wali kota lagi. Malah saya didaulat ikut berfoto bersama pengantin. “Bilang aja Pak Rizal dari keluarga Siloam,” kata mereka tertawa.

Ketika Titi Dj menyanyi saya belum datang. Banyak undangan yang senang dia bisa ikut menghibur acara perkawinan Rizki dan Yasin. “Dia tetap cantik dan suaranya bagus,” kata seorang undangan. Titi juga mengenakan baju bodo berwarna hijau emerald.

Saya didaulat MC lejen Mas Danie Hasan memberikan ucapan selamat. Saya bilang karena kedua mempelai memiliki gelar sarjana hukum (SH), jadi saya kutip komentar seorang ahli hukum tentang pernikahan. “Pernikahan yang sejati itu ibarat vonis hakim yang sudah inkrah. Tidak ada kasasi dan peninjauan kembali (PK). Karena sesungguhnya pernikahan itu mulia, hanya bisa terpisahkan lewat maut saja,” begitu katanya. Aamiin.(*)

Stem Cell Halal dari Tali Pusat

Catatan Rizal Effendi

HARI Minggu (2/2)  yang sehat. Saya diundang SCCR Indonesia mengikuti seminar kesehatan bertema “Long Life with Stem Cells” di Lantai 8 Hotel Jatra Balikpapan. Pesertanya cukup banyak, di atas 100-an orang. Beragam latar profesi. Ada dokter, manajer rumah sakit, pengusaha sampai ibu rumah tangga.

Yang membuka Staf Ahli Gubernur Kaltim AFF Sembiring. Saya didaulatnya ikut memberi sambutan. Padahal saya bukan Pak Wali lagi. Saya datang karena diundang Fitri Ekadinanti dari SCCR. Saya bilang seminar kali ini menarik. Rasanya baru pertama kali di Balikpapan ada seminar yang mengupas masalah stem cell. Informasi ini sangat penting, apalagi Balikpapan sudah jadi kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saya sendiri juga baru tahu ada SCCR. Lengkapnya PT SCCR Indonesia. Kepanjangan SCCR adalah Stem Cell and Cancer Research. Didirikan oleh Prof Dr dr Agung Putra, M.Si sejak bulan Juni 2013. Ruang lingkup kerjanya mencakup penelitian dan pengembangan stem cell. Sayang Prof Agung urung datang ke Balikpapan karena kesibukan lain.

“Silakan jika Pak Sembiring dan Pak Wali berkenan datang ke labarotarium kami di Gunung Pati Semarang,” kata Dr dr Sugeng Ibrahim, M.Biomed, AIFO-K, salah seorang pembicara dari SCCR. Selain itu ada dr Rita Agustina, M.Biomed; dan dr Agus Widiyatmoko, M.Sc, Sp.PD.

Dr Sugeng adalah dokter kepala Departemen Cancer SCCR. Sedang dr Rita adalah Director of Strategy & New Ventures & Coorporate Service. Dia didampingi Bambang Mulyadi dari marketing SCCR.

Yang menarik salah satu gelar mereka “M.Biomed.” Jarang terdengar. Itu gelar Magister Ilmu Biomedik atau Biomedis. Bidang studi yang berfokus pada bidang biologi dan kimia yang relevan dengan perawat kesehatan. Di antaranya mempelajari histologi dan biologi sel, biokimia, fisiologi, farmakologi, kedokteran molekuler, reproduksi manusia sampai masalah parasitologi.

Saat ini SCCR juga memiliki perguruan tinggi. Namanya Institut Karya Mulia Bangsa, yang akan beralih status menjadi Universitas Agung Putra Indonesia. Program studi utamanya adalah S1 Ilmu Biomedis dan S1 Bioteknologi. Kampusnya jadi satu di Gunung Pati.

Menurut AFF Sembiring, stem cell di Indonesia agak terlambat. Karena berbagai negara sudah lama mengembangkannya sebagai terapi kesehatan baru. Dia sendiri sangat berminat untuk menjalani terapi stem cell. “Mudah-mudahan ada rezeki. Soalnya saya ada gangguan jantung,” katanya terbuka.

Bicara soal stem cell, saya jadi teringat dua tokoh populer di Tanah Air. Yaitu dr Terawan Agus Putranto dan bos saya, Dahlan Iskan, wartawan yang pernah menjadi dirut PLN dan menteri BUMN.

Dahlan sudah belasan kali melaksanakan terapi stem cell di Unair Surabaya. Malah dia menyodorkan diri sebagai salah satu pasien percobaan untuk riset stem cell.  Dia mengakui terapinya berhasil dan tidak mengalami kendala. Ia terinspirasi Dr Mahathir Mohammad, mantan perdana menteri Malaysia yang tampak muda dan tetap enerjik meski usianya sudah 90 tahunan. Ternyata dia juga menjalani terapi yang sama.

Dokter Terawan,  kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) sempat membuat heboh dunia kedokteran. Pada tahun 2010 dokter lulusan UGM ini mengembangkan metode kontroversialnya, yakni mencuci otak untuk menyembuhkan penderita stroke. Lalu menerapkan pengobatan terbarunya seperti terapi stem cell.

Meski sempat dipecat oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI),  nama Terawan terus melambung dan banyak tokoh elite nasional yang berobat kepadanya. Malah dia dipromosikan menjadi menteri kesehatan oleh Presiden Jokowi dengan pangkat terakhir bintang 3 atau Letjen TNI.

Dari pemutaran video, saya lihat ada sejumlah tokoh datang ke pusat laboratorium stem cell SCCR di Semarang. Di antaranya Prof Mahfud MD, mantan menko polhukam dan cawapres 2024. Dia tampak serius mengikuti penjelasan Prof Agung Putra.

“Saya merasa bangga ada anak bangsa yang visinya jauh ke depan secara berkeadaban, kesehatan dan keimanan. Apa yang dibangun Prof Agung tidak kalah seperti yang dibangun di dunia Barat,” kata Mahfud.

Dahlan Iskan dan Prof Mahfud termasuk pengusaha Aburizal Bakrie dan bahkan Presiden Prabowo Subianto termasuk pasien dr Terawan. Malah di tahun 2009 dr Terawan masuk dalam Tim Dokter Kepresidenan.

STEM CELL ATAU STENGKEL?

Dokter Rita Agustina dan dr Sugeng menjelaskan, stem cell merupakan sel dengan kemampuan untuk memperbarui dirinya sendiri dan berdiferensiasi menjadi jenis sel apa pun untuk memperbaiki jaringan yang rusak di dalam tubuh.

Stem cell dapat diperoleh dari berbagai sumber. Bisa dari embrio, tali pusat, air ketuban, jaringan lemak dan sumsum tulang belakang. Stem cell bisa diambil dari dalam tubuh sendiri (transplantasi autolog), bisa juga menggunakan sel punca dari donor.

Menurut dr Rita, SCCR lebih mengembangkan mesenchymal stem cells (MSCs) dan bukan hematopoietic stem cells. MSCs sumbernya diambil dari tali pusat, bukan darah.  Karena itu risiko penolakan ke tubuh siapa saja rendah.  “Juga hasil dari Forum Bahtsul Masail dinyatakan halal,” jelasnya.

Dia menegaskan tidak semua tali pusat mempunyai sel yang berkualitas. Mereka bekerjasama dengan rumah sakit bersalin untuk mendapatkan tali pusat lalu dilakukan penyeleksian. Stem cell yang berkualitas yang berstatus sebagai induk bisa disimpan ratusan tahun di bawah suhu sangat dingin. Dan bisa dipergunakan berkali-kali.

Manfaat terapi stem cell dapat menyembuhkan sejumlah penyakit di antaranya diabetes, gagal ginjal, penyakit autoimun, stroke, autism dan meredakan inflamasi akut dan kronis.

Terapi stem cell juga menjadi salah satu prosedur untuk mengobati berbagai jenis kanker  darah seperti leukemia, limfoma, dan multiple myeloma.

Bagi ibu atau kaum wanita yang ingin menjaga kesehatan wajah dan kulitnya, maka terapi stem cell juga bisa dilakukan. Kulit kembali segar dan muda. “Bahkan terapi stem cell juga bisa mengatasi kebotakan bapak-bapak,” kata dr Rita.

Berkaitan dengan perawatan kulit dan rambut, SCCR mengembangkan program berbasis Advanced Therapeutic Medicinal Products. Yaitu menggunakan stem cells, secretome, dan PRP yang dilakukan dengan teknik yang terbukti secara ilmiah dan rasa sakit yang minimal.

Menurut Dr Sugeng, SCCR juga mengembangkan program CTL atau Cytotoxic T-Lymphocyte. Ini program menghancurkan kanker.  CTL merupakan sel imun dengan kemampuan untuk menginfiltrasi dan membunuh sel kanker.

Beberapa jenis kanker yang bisa diatasi CTL di antaranya kanker payudara, kanker paru-paru, kanker liver, kanker kolorektal, kanker ovarium, kanker prostat, dan kanker rahim.

“CTL kami produksi berdasarkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan halal berdasarkan Forum Bahtsul Masail,” kata Sugeng.

Dalam brosur yang dibagikan kepada peserta yang hadir, SCCR juga memproduksi kapsul suplemen Natural Bioactive dan Nano Alkaline Water SCCR.

Ada yang bertanya soal berapa dana yang harus dikeluarkan jika mengikuti program terapi stem cell? Sepertinya ini yang menjadi tantangan. Soalnya bervariasi tergantung kondisi pasien dan jenis penyakit yang dirawat. Bisa puluhan juta, bisa juga ratusan juta.

Ketika pulang dari seminar, ada teman yang bertanya kepada saya. Dia setengah bercanda. Apa bedanya stem cell dengan stengkel? Ternyata dia mengajak saya makan sop stengkel. Maklum sudah lapar.

Stengkel atau sengkel adalah bagian depan atas dari kaki sapi. Daging sengkel cocok diolah menjadi sop, bakso urat atau aneka jenis soto. Terapi juga untuk kepentingan perut dan cita rasa. He..he.(*)

ASN ke IKN, Nunggu 2028?

Catatan Rizal Effendi

SAYA sudah menduga pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal ditunda lagi. Dugaan itu ternyata tidak meleset menyusul beredarnya  surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini Nomor B/380/M.SM.01.00/2025 tertanggal 24 Januari 2025.

Dalam surat itu, Rini menyebutkan dari hasil koordinasi dengan Otorita IKN, penataan organisasi dan tata kerja  sebagian kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing kementerian/lembaga.

Di samping itu, gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam penyesuaian terkait dengan berubahnya jumlah kementerian/lembaga.

Sehubungan dengan itu, Menteri Rini memberitahukan kepada berbagai pihak terkait rencana pemindahan ASN ke IKN belum dapat dilaksanakan sebagaimana surat Menteri PANRB tanggal 18 Oktober 2024, yang intinya rencana pemindahan  ASN ke IKN pada bulan Januari 2025.

Lalu kapan jadwal baru pemindahan ASN ke IKN?  Dalam surat itu disebutkan waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahu kemudian. Jadi bisa cepat bisa juga lambat.

Banyak pihak menangkap  kalimat “akan diberitahukan kemudian” memberi indikasi pemindahan ASN tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Bisa jadi realisasinya baru dilakukan menjelang pemindahan resmi IKN yang dijadwalkan Presiden Prabowo pada tahun 2028.

Kalaupun ada ASN yang dipindahkan ke IKN dalam waktu dekat ada kemungkinan hanya ASN yang ditempatkan di Otorita IKN bukan yang di kementerian atau lembaga. Itu pun masih tergantung dengan kesiapan gedung kantor IKN yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

Plt Deputi Sarana dan Prasarana IKN, Danis HS menyebutkan kantor Otorita IKN akan mulai beroperasi pada bulan Februari ini. “Kantor Otorita IKN hampir selesai, jadi kami akan mulai di sana Februari,” katanya seperti diberitakan DIO-TV.COM tanggal 23 Januari lalu.

Apakah keterangan Danis ini sudah bisa dipastikan? Berbagai pihak masih ragu. Sampai Februari ini belum terdengar pasti kantor IKN sudah rampung. Kalaupun gedung sudah jadi, masih memerlukan waktu untuk penyelesaian interior dan pengisian peralatan perkantorannya.

Saat ini pejabat dan staf Otorita IKN kantornya tersebar. Ada sebagian yang melaksanakan aktivitasnya di kompleks Pantai Mentari Balikpapan dan sebagian lagi sudah berada di lokasi IKN.

Danis menambahkan bahwa pembangunan rumah susun (rusun) untuk tempat tinggal ASN juga semakin siap. “Sekitar Maret atau April nanti, tower hunian untuk ASN sudah siap,” jelasnya.

Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan infrastruktur untuk mendukung kedatangan ASN, yang dijadwalkan untuk pindah ke IKN pada April mendatang. Tidak dijelaskan penetapan jadwal April 2025 ini bersumber dari mana. Apakah ini hasil kesepakatan baru antara Menteri PANRB dengan Otorita IKN?

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memang pernah menyatakan, pemindahan ASN serentak ke IKN dijadwalkan setelah Lebaran atau mulai April 2025. Itu dia sebutkan pada minggu pertama Desember 2024 sebelum beredarnya surat Menteri PANRB terbaru.

Rencana pemindahan 60 ribu ASN ke IKN sudah bergulir sejak era Presiden Jokowi. Dilakukan bertahap. Mulanya April  2024 lalu ditunda dengan alasan fasilitas rusunnya dipakai peserta Upacara 17-an. Lalu dijadwalkan lagi bulan September, kemudian Oktober. Belakangan ditunda lagi ke Januari 2025. Ini pun belum juga bisa terlaksana.

Sebelum berakhir masa tugasnya, Jokowi sempat berkilah. Dia bilang pemindahan ASN ke IKN memang memerlukan waktu. “Jadi tidak segampang yang kita bayangkan langsung pindah. Apakah rumahnya sudah siap, apakah apartemennya siap. Kalau apartemennya siap, apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya ini perlu,” jelasnya.

Menurut Danis, berbagai fasilitas pendukung di kawasan IKN sudah tersedia seperti rumah makan, coffee shop, rumah sakit dan lainnya.

PEMERINTAH KURANG MATANG

Pengamat ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai,  penundaan pemindahan ASN ke IKN berkali-kali menunjukkan Pemerintah kurang matang. “Sekarang mundur ke April 2025, hal ini menunjukkan perencanaan yang kurang matang,” katanya seperti dilansir DIO-TV.COM.

Lebih jauh dari itu, Wijayanto berkesimpulan bahwa sesungguhnya kita tidak butuh ibu kota baru. “Berbagai rencana yang kita jalankan sekarang di IKN sebenarnya karena rasa sungkan saja,” begitu dia menafsirkannya.

Di tengah ketidakpastian soal pemindahan ASN, Otorita IKN juga dibuat pusing menyusul terbitnya Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mulai tahun 2025 tugas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN diserahkan kepada Otorita IKN sesuai undang-undang IKN. Jadi kementerian lain seperti PUPR, Perhubungan dan lainnya hanya menyelesaikan tugas-tugas di tahun sebelumnya.

Di saat tugas pembangunan IKN sudah di pundak Otorita IKN secara resmi, tahu-tahunya turun kebijakan pemangkasan anggaran atau efisiensi belanja.

Dalam rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di Jakarta, 21 Januari lalu, Presiden menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Selain itu Basuki juga mengusulkan tambahan Rp8,1 triliun untuk memulai pembangunan gedung-gedung yudikatif dan legislatif beserta infrastruktur pendukung lainnya.

Sehari setelah rapat terbatas itu, tiba-tiba turun Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efsiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu lembaga yang terkena kebijakan pemangkasan itu adalah Otorita IKN.

DIPA murni Otorita IKN pada tahun anggaran 2025 semula Rp6,3 triliun. Tapi mendapat pemangkasan sekitar Rp4,8 triliun. Jadi sisa anggaran yang bisa dikelola Otorita IKN pada tahun 2025 hanya Rp1,59 triliun. Belum diketahui nasib anggaran tambahan sebesar Rp8,1 triliun tadi.

Ada yang bilang anggaran tambahan tampaknya selamat. Soalnya itu menyangkut kepentingan DPR RI dan lembaga yudikatif. Siapa yang berani?(*)

Panas di MK 4-5 Februari

Catatan Rizal Effendi

GEDUNG Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa hari lagi bakal seru dan panas. Pasti ada petugas dan panser ikut menjaga. Soalnya tiga tim panel hakim MK akan membacakan putusannya pada 4 dan 5 Februari ini berkaitan dengan nasib 310 gugatan perkara Pilkada Serentak 2024, yang resminya disebut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada).

Dari 300 lebih perkara yang sudah disidangkan sejak minggu pertama Januari 2025 lalu, termasuk 5 perkara gugatan dari Pilkada di Kaltim. Satu gugatan dari hasil Pilgub dan 4 gugatan dari pemilihan bupati (Pilbup).

Gugatan dari Pilgub Kaltim diajukan pasangan calon (Paslon) No 1 Isran Noor-Hadi Mulyadi, sedangkan 4 perkara Pilbup diajukan oleh 2 paslon Pilbup Kukar, yaitu paslon No 2 Awang Yacoub Lukman-Akhmad Zais dan paslon No 3 Dendi Suryadi-Alif Turiadi, serta paslon No 1 Madri Pani-Agus Wahyudi dari Pilbup Berau dan paslon No 2 Novita Bulan-Artya Fathra Marthin dari Pilbup Mahakam Ulu (Mahulu).

Gugatan Isran-Hadi ditangani tim panel hakim 3 MK yang terdiri dari Prof Dr Arief Hidayat, SH, MS (Ketua MK 2015-2018) sebagai ketua serta Prof Dr Anwar Usman, SH, MH dan Prof Dr Enny Nurbaningsih, SH, M.Hum sebagai anggota.

Sedang Isran-Hadi memercayakan gugatannya ditangani pengacara dan pengamat politik terkenal Dr Refly Harun bersama Raden Violla Reininda Hafidz, SH, LLM. Mereka juga didampingi oleh tim hukum dari Samarinda terdiri Dr Jaidun, SH, MH, Yahya Ubay, SH, MH, Agus Sugiono, SH, MH, Minton Situngkir, SH, MH, dan Jaenal Muttaqin, SH.

Pada tanggal 4 dan 5 Februari nanti tim panel hakim MK akan membacakan putusan sela atau disebut putusan dismissal hasil dari Rapat Permusyawarahan Hakim (RPH), yang dilakukan beberapa hari sebelumnya.

Jadwal 4 dan 5 Februari itu adalah jadwal baru yang ditetapkan MK. Lebih cepat. Sebelumnya diagendakan pembacaan putusan dismissal pada 11-13 Februari setelah hakim panel melaksanakan RPH antara tanggal 5-10 Februari.

Putusan dismissal adalah semacam proses untuk menyeleksi atau mengeliminasi perkara-perkara yang tidak layak untuk disidangkan. Maksudnya biar persidangan berjalan efektif, tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya.

Istilah putusan dismissal banyak dipakai di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan proses ini diatur dalam Pasal 62 UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam perkara PHP Kada, putusan dismissal sangat menegangkan. Sebab, jika hakim MK menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formil maupun materil, maka gugatan yang diajukan ambyar alias gagal. Persidangan tidak dilanjutkan. Tapi jika hakim menyatakan memenuhi syarat, maka sidang akan berlanjut untuk pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya.

Refly dan timnya optimis gugatan mereka diterima dan dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. “Putusan dismissal Pilgub Kaltim sepertinya tanggal 5 Februari. Dengan alat bukti yang ada, sangat besar peluang kita perkara dilanjutkan,” kata Dr Jaidun bersemangat.

Dalam materi gugatan atau petitum yang diajukan Isran-Hadi, mereka meminta majelis hakim MK membatalkan SK penetapan KPU Kaltim Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Kaltim 2024 dan mendiskualifikasi pasangan Nomor 2 Rudy Mas’ud-Seno Aji karena berbagai kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Menurut Refly, ada 4 hal yang mendasari gugatan mereka. Yaitu adanya kartel politik, money politics, keterlibatan aparat atau struktur pemerintahan serta tidak netral atau tidak profesionalnya penyelenggara Pemilu.

Refly mengungkapkan adanya fenomena money politics yang luar biasa. Dia menunjukkan ke tim panel hakim MK satu bundel data berjudul: “Laporan Pertanggungjawaban Siraman Kabupaten Kutai Kartanegara Rudy Mas’ud-Seno Aji.” Isinya daftar nama, alamat, nomor HP,  fotokopi KTP dan KK orang-orang yang menerima money politics.

Dalam sidang kedua MK, Selasa (21/1), KPU Kaltim menegaskan bahwa tidak ada kewenangan MK untuk mendiskualifikasi hasil Pilkada. Demikian juga keinginan penggugat membatalkan SK KPU Kaltim Nomor 149 Tahun 2024 juga jauh dari aturan berlaku.

Menurut KPU Kaltim, karena selisih perolehan hasil suara Isran-Hadi mencapai 202.606 suara atau 11,3 persen dari Rudy Mas’ud-Seno Aji, maka hal itu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sesuai Pasal 158 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Baik KPU, Bawaslu dan pihak terkait, paslon No 2 Rudy Mas’ud-Seno Aji menilai gugatan yang diajukan Isran-Hadi mengada-ngada dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.

Ada yang kirim catatan ke tim hukum Refly Harun. Harus mewaspadai salah satu hakim MK yaitu Prof Anwar Usman. Sebab, Anwar adalah mantan ketua MK 2018-2023 yang menjadi sorotan pada tahapan Pilpres 2024.

PELANTIKAN DITUNDA

Dengan majunya jadwal putusan dismissal, Pemerintah mengatur kembali jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Itu diumumkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian  kepada awak media di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (13/1) lalu.

Tadinya pelantikan kepala daerah yang tidak bermasalah dijawalkan 6 Februari. Ada 296 kepala daerah yang akan dilantik. Termasuk 6 kepala daerah di Kaltim yaitu Balikpapan, PPU, Paser, Kukar, Bontang, dan Kutim.

Tetapi karena MK memajukan putusan dismissal pada 4-5 Februari, maka Pemerintah mengambil langkah baru dengan memundurkan jadwal pelantikan dengan pertimbangan akan memasukkan kepala daerah terpilih hasil putusan dismissal.

Itu dilakukan demi efisiensi dan efektivitas. Soalnya pelantikan gubernur, bupati dan wali kota terpilih dilakukan serentak. Untuk pertama kali yang melantiknya langsung Presiden Prabowo Subianto. Di era sebelumnya, hanya gubernur yang dilantik presiden. Sedang bupati dan wali kota dilakukan oleh gubernur.

Berdasarkan pembahasan di Kemendagri, pelantikan kepala daerah kemungkinan berlangsung antara tanggal 18 – 20 Februari. “Kita akan koordinasi dulu dengan KPU, MK, Bawaslu serta pihak terkait lainnya. Hasilnya akan kita laporkan ke Presiden Prabowo,” kata Tito.

Menurut Tito, Presiden yang akan menentukan tanggal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dengan menerbitkan paraturan presiden atau perpres.

“Jadi Presiden yang akan menentukan jadwalnya. Dan saya menyampaikan exercise-nya. Ya kira-kira 18, 19 atau 20 Februari ini. Mana tanggal yang dipilih Bapak Presiden, ya kita tunggu dulu,” ujarnya.

Mendagri juga menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah serentak dilakukan di Jakarta bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, PPU, Kaltim . “Selagi belum ada Perpres pindah ke IKN, maka ibu kota negara tetap di Jakarta,” tandasnya menjawab isu yang beredar.

Tito menjelaskan, soal pelantikan sudah diatur dalam Pasal 163 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Berdasarkan aturan itu, Presiden dapat melantik secara serentak bersama bupati/wali kota.

“Biasanya yang dilantik presiden hanya gubernur. Itu yang lazim dilakukan. Tapi UU memberikan kewenangan dan amanat untuk keserentakan, maka bupati dan wali kota juga dapat dilantik langsung oleh presiden,” jelasnya.

Sempat beredar sorotan soal Rudy Mas’ud dan istri, Hj  Syarifah Suraida mengikuti kunjungan kerja Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik ke Kukar, Kutai Barat dan Mahulu belum lama ini. Hal itu dianggap memberi kesan seperti sudah menjadi gubernur terpilih padahal belum ada penetapan definitif karena adanya gugatan di MK.

Akmal membantah tudingan itu. Menurut Dirjen Otda ini, dia sebenarnya membangun budaya konsolidasi. Karena itu dia juga mengundang pasangan Isran-Hadi untuk bersama-sama. Biar guyub kembali dan bisa sama-sama melihat kondisi terakhir wilayah Kaltim. “Sayang Pak Isran dan Pak Hadi tak bisa ikut,” katanya. Dia juga mengundang anggota DPR RI dan DPD RI dapil Kaltim.

Juru bicara tim Rudy Mas’ud-Seno Aji, Sudarno menjelaskan, Rudy diundang Pj Gubernur sebagai rekan atau sahabat tanpa embel apa-apa. “Jadi lumrah saja,” jelasnya seperti diberitakan Sapos.co.id.

Sementara Rudy beralasan dia ikut karena mendampingi istrinya, Hj Syarifah Suraidah yang saat ini berstatus sebagai anggota Komisi VI DPR RI dapil Kaltim. “Jadi wajar saya menemani,” katanya.

Pengamat politik dari Unmul Syaiful Bachtiar berpendapat, tak semestinya Rudy ikut dalam  rombongan Pj Gubernur Kaltim. Apalagi terlihat  ikut berbicara dan ikut membagi piagam.  “Secara normatif posisinya masih menjadi peserta Pilkada. Jadi seharusnya tunggu dulu hasil putusan MK. Karena kemungkinan PSU (pemungutan suara ulang) bahkan didiskualifikasi masih ada,” katanya seperti dikutip dari kaltimtoday.co.(*)

“Seratus Penipu di Tambang”

Catatan Rizal Effendi

TAMBANG batu bara lagi membara. Ini terkait soal bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP). Setelah ormas agama, kini pemerintah menawari kampus atau perguruan tinggi (PT) ikut menambang. Sementara di Kaltim ada usul dari DPRD agar masyarakat terutama yang lagi berstatus penambang ilegal segera diberi izin pertambangan rakyat (IPR).

Rencana kampus dapat IUP mencuat dalam revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang lagi dibahas Badan Legislasi DPR RI. Bersama koperasi, kampus akan mendapat izin penambangan seperti di jalan tol, tanpa perlu ikut lelang. Tentu sangat menggiurkan.

Ini gagasan baru di era Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah memberikan izin kepada ormas keagamaan di antaranya yang sudah menerima adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Suara kampus beragam menanggapi usul yang terkesan seakan amat mulia. Tujuannya bagus. Supaya kampus punya duit, sehingga biaya pendidikan bisa di-cover.  Beban negara bisa berkurang. Supaya kewajiban mahasiswa membayar SPP atau UKT bisa ditekan. Dosen sejahtera. Kampus bisa bergerak dan bernapas leluasa.

Dari berbagai pernyataan, setidaknya suara kampus terbelah tiga. Ada yang bersikap menerima, ada yang wait and see dulu, tapi ada juga yang langsung menolak mentah-mentah.

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyatakan siap melaksanakan perintah jika diminta terlibat dalam pengelolaan tambang. “UNY itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari negara, ya siap melaksanakan kalau didhawuhi,” kata sang rektor, Prof Sumaryanto kepada Tribunnews.com.

PT terbesar di Jawa Timur, Universitas Airlangga (Unair) juga punya sikap yang sama. “Kalau niat baik itu direalisasikan, tentu dengan berbagai syarat, kami juga akan menyambut baik,” kata Rektor Unair Prof Mohammad Nasih.

Malah Nasih sudah siap dengan untung rugi mengelola tambang. “Tidak ada bisnis yang langsung tiba-tiba untung. Jadi  jika kampus benar-benar diminta untuk mengelolanya, dapat dipastikan awal pengelolaannya belum mendapat untung. Mungkin diperlukan waktu 3-4 tahun,” katanya memberikan analisis.

Bagaimana suara dari Kaltim. Kalau normal-normal saja, kebijakan ini tentu sangat menguntungkan sejumlah PT di Kaltim. Soalnya potensi tambang terbesar di Indonesia ada di Benua Etam. Lihat saja di Sungai Mahakam. Tiap hari ada ratusan kapal tongkang mengangkut si emas hitam ini.

Produksi batu bara di Kaltim mencapai 800 juta ton per tahun. Izin pertambangannya sudah mencapai 5,13 juta hektare. Hampir setengah daratan Kaltim. Selama 20 tahun produksinya mencapai 3,66 miliar ton menghasilkan duit sekitar Rp3.747 triliun.

Menurut Kementerian ESDM, deposit batu bara di Kaltim ada sekitar 16 miliar ton. Masih bisa dikelola sampai 20 tahunan ke depan.

Berkat menambang di Kaltim, pemilik perusahaan tambang Gunung Bayan, Dato Dr Low Tuck Kwong terpilih sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih 28,2 miliar dolar AS atau Rp452 triliun. Salah satu direkturnya, Lim Chai Hock juga tercatat dalam daftar orang terkaya versi majalah Forbes. Lim masuk di urutan ke-37 dengan kekayaan 1,4 miliar dolar AS atau setara Rp22,42 triliun.

Bayangkan, meski masih meringkuk di balik terali besi, mantan bupati Kukar Rita Widyasari masih menerima setoran tambang sangat besar. Buktinya awal Januari lalu, KPK menyita uang sebanyak Rp476 miliar dari 36 rekening milik Rita, yang disebutkan sumber uangnya berasal dari setoran hasil penjualan batu bara.

Meski menggiurkan, universitas terbesar di Balikpapan, Uniba menolak usulan izin tambang untuk kampus. “Mengelola tambang itu tidak gampang, jadi tidak perlu kampus main-main di sana. Lagi pula tugas PT adalah pendidikan, lebih baik pengelolaan tambang diserahkan kepada perusahaan yang profesional,” kata sang rektor, Dr Isradi Zainal.

Sikap Isradi sejalan dengan kebijakan Pemkot Balikpapan, yang sudah puluhan tahun tidak memberikan izin sejengkal pun tanahnya untuk dieksploitasi menjadi tambang batu bara.

Tapi suara di kampus Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda sepertinya masih beragam. Ini universitas terbesar dan terbanyak mahasiswanya di Kalimantan. Jumlahnya lebih 30 ribu orang.

Suara Rektor Unmul Prof Abdunnur masih wait and see. “Kami masih mempelajari baik dan mudaratnya. Kalau kampus mengelola langsung usaha tambang, jangan sampai PT dengan core bisnisnya akademik menjadi hilang,” ujarnya.

Abdunnur memahami di balik munculnya kebijakan itu. Supaya otonomi dan kemandirian PT di Indonesia bisa terwujud. Supaya beban keuangan negara untuk operasional pendidikan dan pengelolaan PT bisa ditekan.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Unmul, Muhammad Ilham Maulana menilai pemberian izin tambang untuk kampus sebagai bentuk pembungkaman dari rezim Prabowo-Gibran, karena itu harus ditolak.

Dia juga tak yakin hasil tambang bisa menekan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menjadi kewajiban mahasiswa selama ini. “Tidak ada yang bisa menjamin UKT menjadi murah kalau PT mendapat sumber dana dari hasil tambang,” katanya seperti diberitakan berbagai media.

Guru besar hukum Unmul, Prof Muhammad Muhdar juga mengkritik keras soal wacana izin tambang untuk kampus. “Kalau Unmul menerima, saya khawatir Unmul berubah menjadi perusahaan. Moral kampus bisa hancur,” katanya seperti diberitakan KOMPAS.com.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul Dr Aji Sofyan Effendi dalam tulisannya menyebut pertambangan batu bara sebagai simbol dunia bisnis yang kerapkali penuh dengan intrik, mafia dan risiko finansial yang menghancurkan. Dunia kampus dengan jubah akademiknya yang bersih, bakal dihadapkan dengan godaan gelap lubang-lubang tambang yang menganga. “Sejarah tidak pernah mencatat  success story dalam pengelolaan tambang,” tulisnya.

Dari data yang beredar menyebutkan, pertambangan di Kaltim menimbulkan 1.735 lubang tambang dengan luas 1,32 juta hektare. Di situ sudah 50 orang tewas tenggelam.

LEGALKAN TAMBANG RAKYAT

Di tengah polemik tambang untuk kampus, muncul isu baru dari DPRD Kaltim agar pemerintah melegalkan tambang rakyat yang selama ini dikelola tanpa izin. Tambang illegal ini juga akrab disebut tambang batu bara koridor atau tambang karungan.

Usul ini muncul dari ucapan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh setelah bersama anggota Komisi 3 lainnya melakukan inspeksi ke wilayah pertambangan di Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa waktu lalu.

Lebih khusus lagi usul itu sepertinya diarahkan Abdulloh kepada Rudy Mas’ud-Seno Aji jika nantinya ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim terpilih. “Ini terobosan yang belum pernah dilaksanakan oleh gubernur sebelumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya begitu.

Dia menunjuk hasil inspeksi mendadak (Sidak) Komisi III banyak petani tambang seperti di Sebulu sangat berharap aktivitas mereka bisa mendapatkan izin atau IPR sehingga lebih punya kepastian hukum dan tidak berisiko ditertibkan.

Menurut Abdulloh, selama ini penambangan rakyat ada izin atau tidak ada tetap saja berjalan. Jumlahnya cukup banyak.  Ribuan. Tanpa memerhatikan dampak lingkungan. “Jadi lebih baik dilegalkan atau disahkan saja. Selain kontrolnya bisa lebih efektif, juga Pemda bisa mendapatkan pemasukan untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD),” tambahnya.

Kebijakan itu juga sejalan  dengan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur IPR.

Usul Abdulloh ini  ternyata juga didukung oleh Ketua Umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gatot Sugiharto. Dia bilang pemberian IPR akan menggerakkan ekonomi daerah. Mulai penyerapan tenaga kerja, menaikkan PAD sampai soal kontrol pascatambang.

Menurut Gatot, setidaknya tiap IPR menyerap 300 orang. Kalau di Kaltim ada 100 IPR, maka tercipta 30 ribu lapangan kerja. “Setiap IPR juga mampu menyumbang PAD sekitar Rp2 sampai 5 miliar. Belum lagi dampak ikutan lainnya. Kontrol lingkungannya juga lebih mudah,” ucapnya seperti diberitakan Kaltimpost.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) DPRD Kaltim Baharuddin Demmu juga mengungkapkan, pengambilalihan wewenang pertambangan batu bara ke pemerintah pusat malah memunculkan persoalan baru. “Ketika ada masalah, kepala daerah terkesan menutup mata. Sementara kinerja inspektur tambang tidak berjalan maksimal,” ujarnya.

Saya pernah mau ikut-ikutan berbisnis tambang. Saya pikir gampang dan memberikan sejuta harapan. Wah ternyata ruwet dan penuh tipu-tipu. Ternyata berurusan dengan satu pemain tambang, sepertinya kita juga berhadapan dengan 100 penipu. Banyak hantu hitamnya di situ. Apa kampus mau ikut-ikutan?(*)

« Previous Page — Next Page »