LPTQ Matangkan Persiapan MTQ Loa Janan 2025

LOA JANAN – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) menggelar rapat koordinasi lintas sektor pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kecamatan Loa Janan tahun 2025 di Kantor Camat Loa Janan, Jumat (16/5/2025).

MTQ kali ini ditargetkan menjadi gerakan kolektif untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dan karakter Qur’ani di tengah masyarakat. Kolaborasi lintas desa, tokoh agama, serta pengurus LPTQ menjadi kunci agar pelaksanaan lebih berkualitas.

Ketua LPTQ sekaligus Sekretaris Camat Loa Janan, Min Fiattin, menjelaskan, rapat membahas strategi pelaksanaan, mulai penjadwalan, teknis penjaringan kafilah, hingga penguatan pola pembinaan. Ia menginginkan MTQ ini menjadi ruang pembinaan generasi Qur’ani dan bukan hanya rutinitas tahunan.

Min Fiattin juga mengajak seluruh pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat luas untuk terlibat aktif dalam proses persiapan.

“Sinergi dari semua pihak akan membuat pelaksanaan MTQ berjalan lebih baik dan berdampak luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara Camat Loa Janan, Hery Rusnadi menekankan a MTQ merupakan media strategis dalam membina akhlak dan karakter generasi muda.

“MTQ harus kita manfaatkan untuk membangun karakter yang berlandaskan nilai Al-Qur’an. Ini penting di tengah derasnya pengaruh era digital sekarang,” ujar Hery Rusnadi.

Rapat koordinasi tersebut juga menggarisbawahi pentingnya peran lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, dan para guru ngaji dalam proses seleksi serta pembinaan peserta. Dengan pola pelatihan yang terarah, diharapkan kualitas peserta MTQ meningkat signifikan.

Sejumlah agenda pembinaan dan sosialisasi awal juga tengah disiapkan agar calon peserta dari berbagai desa dapat mengikuti proses yang lebih matang. Dengan begitu, mereka akan tampil optimal saat MTQ digelar.

Tak kalah penting, pelaksanaan MTQ juga diharapkan memperkuat silaturahmi antar warga desa serta memperkokoh semangat keislaman di Kecamatan Loa Janan.

“Kami ingin MTQ ini menjadi gerakan bersama yang mampu mempererat persatuan masyarakat,” pungkas Hery Rusnadi.

Dengan sinergi yang semakin solid, LPTQ dan Pemerintah Kecamatan Loa Janan yakin pelaksanaan MTQ 2025 dapat menjadi ajang pembinaan yang berdaya guna, memperkokoh karakter Qur’ani di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. (adv diskominfo kukar)

Disnakertrans Paser Luncurkan PBK dan Non PBK

TANA PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser luncurkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK ) dan Non Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahun 2025 di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Kamis (15/5/2025).

Pelatihan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Paser tersebut, sebagai upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) calon tenaga kerja di Bumi Daya Taka.

Pelatihan yang diikuti ratusan orang itu dibuka Bupati Paser, dr Fahmi Fadli yang diwakilkan Wakil Bupati (Wabup) Paser, Ikhwan Antasari.

“Tujuan utama pelaksanaan program ini untuk mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Paser. Sebagaimana yang tercantum dalam Visi Misi Paser Tuntas, Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera,” kata Wabup Ikhwan.

Hasil pelatihan ini bukan hanya sekedar memperoleh sertifikat pelatihan untuk bekal atau syarat masuk dunia kerja, tetapi bagaimana mampu menjadi anak muda yang berkualitas dan mandiri.

Selain itu, Ikhwan Antasari juga berpesan agar pelatihan harus betul-betul dilaksanakan dan sesuai sasaran. Bukan sekedar seremonial saja, namun ada aksi yang dihasilkan menjadi hasil kerja nyata yang dilaksanakan tanpa keraguan untuk bermitra dengan lembaga-lembaga swasta lainnya.

Kepala Disnakertrans Paser, Rizky Noviar menambahkan, pelatihan berbasis kompetensi tahun 2025 ini terdiri dari 11 program kejuruan, yaitu Mekanik Alat Berat, Teknisi Telepon Seluler, Security, Pengolahan Rumput Laut, Bahasa, dan Bisnis Manajemen.

“Serta Operator Komputer dan Teknisi Komputer, Operator Komputer Muda,  Instalasi Listrik Bangunan Biasa, Service Sepeda Motor, Sistem Injeksi dan Tata Boga bagi Penyandang Disabilitas,” tambahnya.

Rizky juga menjelaskan kegiatan pelatihan ini nanti akan menggunakan anggaran APBD murni Kabupaten Paser 2025. Serta akan mengusulkan beberapa program lagi pada APBD perubahan Paser tahun 2025.

Selain itu, sebut Rizky Noviar, sudah ada tiga program yang dalam proses e-Catalog. Yakni Pelatihan Security, Pelatihan Mekanik Alat Berat dan Pelatihan Operator Komputer.

“Tahap pelaksanaan penyelenggaraan menggunakan pola kontribusi melalui pihak ketiga dan swakelola melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kabupaten Paser,” pungkasnya.

Pada kegiatan itu, turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra, Romif Erwinadi, Kadisnakertrans Provinsi Kaltim Rozani Erawadi, para Kepala Perangkat Daerah, para Kabag, Camat se-Kabupaten Paser, Pimpinan para Direksi Perusahaan yang ada di Kabupaten Paser dan Pimpinan Perbankan. (adv Diskominfostaper Paser)

Bergerak Bersama Lindungi Hutan Pendidikan, Tindak Tegas Perusakan Lingkungan!

Catatan: Aji Mirni Mawarni – Anggota MPR/DPD RI Dapil Kaltim

AKHIR pekan lalu, Komite III DPD RI melakukan Kegiatan Resolusi di Samarinda. Kunjungan kerja itu berfokus pada resolusi permasalahan daerah terkait isu pendidikan. Khususnya penyerobotan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman oleh aktivitas tambang ilegal. Sebagai komite yang membidangi sektor pendidikan, kami sangat fokus dalam perlindungan hutan pendidikan.

Sejumlah anggota Komite III hadir dalam pertemuan, Jum’at (9/5/2025), di Rektorat Unmul tersebut. Rektor Unmul hadir didampingi pimpinan universitas dan perwakilan fakultas, terutama Fakultas Kehutanan. Hadir pula perwakilan sejumlah kementerian. Yakni; Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam pertemuan tersebut, saya menyoroti pentingnya perlindungan lahan pendidikan dari berbagai gangguan aktivitas pertambangan. Kami dari Komite III DPD RI, terutama saya yang mewakili Kaltim, sangat memberi perhatian terhadap perlindungan lahan atau hutan pendidikan. Perlindungan lahan pendidikan harus menjadi prioritas.

Kami berharap penegakan hukum benar-benar dijalankan. Pelaku penambangan ilegal harus diusut tuntas dan ditindak tegas. Selain itu, harus dilakukan perbaikan dan peningkatan sistem pengawasan dengan melibatkan berbagai kementerian. Sinergi harus dijalin rapi – terutama dalam implementasi SKB – tanpa terjebak ego sektoral lintas lembaga negara. Faktanya, kelalaian dan kelemahan pengawasan pihak kementerian masih terus terjadi.

Selain pengawasan lintas kementerian, sinergi dengan pemerintah daerah harus dibangun. Jangan sampai ada kegiatan dan program kementerian, namun pemerintah daerah tidak tahu. Pengawasan harus dilakukan berjenjang, simultan, dan sinergis. Walaupun ada perwakilan kementerian di daerah, koordinasi dengan pemerintah daerah harus diperkuat.

Kemenristekdikti juga harus memberikan perhatian terhadap aset-aset yang dikelola oleh perguruan tinggi. Diperlukan dukungan anggaran khusus yang memadai untuk pengelolaan aset-aset tersebut. Terutama mengingat luasnya wilayah KHDTK Unmul yang sulit dijangkau dengan sumber daya yang terbatas.

Jangan sampai aset-aset tersebut tidak bisa dikelola dengan baik. Unmul hanya mampu menjangkau sebagian kecil wilayah KHDTK karena kekurangan tenaga dan pendanaan. Kami berharap, aset-aset yang dititipkan kepada perguruan tinggi juga disertai dengan pendanaan yang memadai untuk pengelolaannya.

Hal lain yang harus menjadi perhatian bersama; ketika terjadi illegal mining atau illegal logging, umumnya yang menjadi korban adalah masyarakat daerah. Pemodal dari luar menjanjikan sesuatu yang besar kepada masyarakat. Namun, ketika terjadi masalah hukum, sering kali yang menjadi terdakwa adalah masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum harus benar-benar dilakukan supaya tidak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat.

Menurut catatan sejarawan publik, Muhammad Sarip, jika ditelusuri dari aspek historis, terdapat korelasi antara lahan KRUS dan Kutai. Lahan itu awalnya adalah HPH dari CV Kayu Mahakam yang dimiliki oleh Ali Akbar Afloes. Ayah dari Ali Akbar adalah Adji Pangeran Afloes, Plt Residen Kalimantan Timur yang melakukan serah terima daerah Kaltim dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kepada RI pada 10 April 1950.

Pada momen yang sama, kakek saya Adji Mashud alias Adji Raden Kariowiti, merupakan Ketua Dewan Kalimantan Timur. AP Afloes dan AR Kariowiti adalah sesama kerabat Kesultanan Kutai yang berhaluan republiken (pendukung perjuangan kemerdekaan RI). Adji Ali Akbar menghibahkan lahannya kepada Unmul sebagai pelaksanaan wasiat dari AP Afloes. Pada 1957 pemerintah RI mengangkat AP Afloes sebagai gubernur pertama Kalimantan Barat. Artinya, ada visi pendidikan yang besar di balik hibah kepada Unmul tersebut.

Rektor Unmul: Hutan Luas, Anggaran Terbatas

Dalam pertemuan, terungkap bahwa Fakultas Kehutanan Unmul telah membentuk tim evaluasi. Unmul bergerak secara komprehensif dari sisi vegetasi dan tata air serta lingkungan, khususnya menghitung kerugian dari dampak kerusakan hutan pendidikan. Rektor Unmul Prof Abdunnur mengatakan masalah di KHDTK telah dilaporkan sebelumnya oleh Dekan Fahutan dan baru diusut setelah terdapat kasus viral beberapa waktu lalu.

Rektor menyampaikan apresiasi atas dukungan DPD RI dan Balai Gakkum LHK. Ia mengakui kompleksnya pengawasan lahan pendidikan, terutama di kawasan Bukit Soeharto yang berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lahan pendidikan Unmul, Bukit Soeharto juga rentan akan permasalahan yang sama dengan KHDTK Unmul di Lempake. Ia menyebut perlu ada pendanaan pemerintah dalam mengelola seluruh kawasan lahan pendidikan.

Pasalnya, pemerintah hanya memberikan pendelegasian wewenang, tanpa diikuti pendelegasian anggaran. Terdapat 22 titik masalah di Bukit soeharto yang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Jika berhasil diatasi, ini bisa menjadi referensi penyelesaian konflik lahan lainnya.

Prof Abdunnur juga menggarisbawahi perlunya pendanaan khusus dari pemerintah pusat. Selama ini mereka kesulitan mengelola lahan luas karena keterbatasan anggaran. Dukungan Kemendikbudristek dan Kementerian Lingkungan Hidup sangat diharapkan.

Akademisi yang hadir juga mengatakan lembaga pendidikan harus memiliki idealisme, yakni menjaga lingkungan berdasarkan keilmuan. Akademisi mengungkapkan adanya intimidasi yang menimpa mahasiswanya yang bertugas di KHDTK Unmul. Disesalkan pula proses hukum yang berdampak beban psikologis bagi civitas akademika. Diduga terdapat oknum aparat yang menjadi beking tambang dan dikhawatirkan terjadi kriminalisasi pada pelapor.

Kasus Harus Diusut Tuntas, Pulihkan Kerusakan Lingkungan!

Perwakilan Balai Gakkum LHK Kalimantan mengungkapkan pihaknya masih mencari dua orang saksi kunci guna mengungkap peran pelaku, modus operasi, dan jaringan yang terlibat. Mereka juga berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait untuk mempercepat proses. Balai Gakkum juga telah mengumpulkan sejumlah dokumen dan foto sebagai bukti. Juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 28 April 2025.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan, Indra Exploitasia Semiawan, menyampaikan komitmen Kementerian Kehutanan mengawal masalah hutan di Kalimantan Timur, khususnya KHDTK Unmul.

Meskipun begitu, menurut Indra, terhambatnya tindakan yang dilakukan pihaknya juga berhubungan dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak Unmul. Dalam UU RI tahun 1999, terdapat ketentuan bagi pengelola KHDTK untuk membuat tata batas wilayah.

Indra menyampaikan, Unmul masih terkendala dalam menyusun Laporan Pengantar Jasa Penyusun (LPJP) sehingga hal tersebut juga menjadi hambatan dalam mengusut tuntas kasus di KHDTK. Hal ini bisa dijadikan prioritas sehingga ke depannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam konteks penambangan dan lain sebagainya.

Perwakilan Kementerian ESDM menyatakan mendukung penegakan hukum di KHDTK Unmul. Baik melalui 33 inspektur tambang di Kaltim, Pokja Direktorat Hukum dan Lingkungan (DHL), juga berkoordinasi dengan Gakkum LHK. Pokja DHL – yang di dalamnya terdapat PPNS – merupakan cikal bakal Gakkum ESDM. Dengan pembentukan Gakkum ESDM, diharapkan penegakan hukum kedepan bisa lebih baik.

Perwakilan Kemenristekdikti juga menyatakan mendukung penegakan hukum atas perambahan lahan KHDTK Unmul. Termasuk mendorong beberapa alternatif intervensi keuangan guna mengatasi kendala teknis di lapangan.

Rapat tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas Unmul, dan menyelesaikan kasus hukum terkait lahan. DPD RI akan memantau progres kerja sama antara Balai Gakkum LHK, kepolisian, dan pemerintah daerah guna memastikan transparansi penyidikan.

Yang pasti, ikhtiar bersama ini bukan hanya berkonsentrasi memenjarakan pelaku, namun juga memulihkan kerusakan lingkungan. Artinya, perlu upaya serius secara pidana dan perdata. Sudah semestinya kita semua bersinergi menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ruang pendidikan di Kaltim. Semua pihak harus berupaya maksimal agar kasus semacam ini tidak terulang kembali. (*)

 

Raja Banjar Lagi Masygul

Catatan Rizal Effendi

KESULTANAN Banjar lagi masygul. Gara-gara Menteri Kebudayaan Fadli Zon menobatkan Cevi Yusuf Isnendar Al-Banjari sebagai Raja Kebudayaan Banjar. Memberi kesan terjadi dualisme. Soalnya orang tahu selama ini Raja Banjar adalah Sultan Haji Ir Khairul Saleh Al Mu’tashim Billah, MM.

Meski Cevi disebut Raja Kebudayaan Banjar,  tugasnya tak terlalu berbeda dengan Raja Banjar yang ada. Di antaranya untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Banjar.

Suku Banjar berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai Banua Banjar atau Tanah Banjar. Penduduk asli sebagian besar wilayah Kalsel adalah suku Banjar kecuali di Kabupaten Kota Baru. Saya juga berdarah Banjar dan ikut dalam kepengurusan Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBBKT) Balikpapan yang diketuai H Redy Asmara.

Penobatan Cevi berlangsung di Keraton Majapahit Jakarta pada Selasa (6/5) lalu. Bertindak sebagai tuan rumah bukan orang sembarangan. Dia adalah Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono.

Siapa Hendro? Semua orang pasti tahu. Dia adalah jenderal TNI (purn) dengan jabatan terakhir sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hendro juga mertua mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa. Andika menikahi putri pertama Hendro, Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati.

Ada yang bertanya kenapa Hendro bisa terlibat dalam penobatan Cevi? Dia memang memegang gelar kebangsawan Banjar. Tapi gelar itu dianugerahkan oleh Kesultanan Banjar yang dipimpin Sultan Khairul Saleh. Karena itu ada yang mengusulkan agar gelar Hendro dicopot karena memfasilitasi Cevi.

Hendro sendiri berkomentar seakan Raja Banjar yang ada tidak benar. “Saya sangat ingin untuk meluruskan raja-raja yang ada di Nusantara yang dulu pernah bertakhta, keturunannya kita luruskan. Jangan keturunan yang ngarang–ngarang, abal-abal terus kerjanya cuma ngirim proposal ke sana ke mari. nggak bisa itu,” katanya kepada media seperti dilansir detiknews seusai penobatan.

Penobatan Cevi sebenarnya sudah diprotes.  Ada 13 Adipati dan pejabat Kesultanan Banjar berkirim surat 3 hari sebelumnya. Tapi tak digubris, acara pengukuhan yang dilakukan Menteri Fadli Zon tetap berlangsung.

“Raja Budaya bukan sekadar simbol, melainkan aktor utama dalam menjaga dan menghidupkan kekayaan budaya kita. Saya yakin Sultan Cevi Yusuf mampu membawa semangat baru bagi budaya Kalimantan,” kata sang Menteri.

Gubernur Kalsel H Muhidin juga ikut mengapresiasi penobatan Cevi. Karena berhalangan hadir dia mengirim Asisten Administrasi Umum Setda Prov Kalsel, Ahmad Bagiawan.

“Penobatan ini adalah tonggak sejarah penting dalam pelestarian budaya Banjar. Kami sangat menghargai upaya menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Bagiawan seperti dirilis mu4.co.id.

Dari Jakarta banyak juga tokoh penting yang datang. Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tokoh pengusaha Choirul Tanjung, Prof Mahfud MD, mantan ketua MPR Bambang Soesatyo dan mantan menteri PAN Azwar Anas. Yang menarik ada pula datang Bupati Sumenep Achmad Fauzi.

Kalau dilihat dari yang datang, termasuk keterlibatan Pemerintah dan tokoh penting lainnya, Cevi Yusuf bukan orang sembarangan. Dia sepertinya mendapat dukungan resmi, meski orang juga tahu Raja Banjar yang ada, Sultan Khairul Saleh bukan kaleng-kaleng.

Sultan Khairul Saleh naik takhta sejak 2010. Dalam Musyawarah Tinggi Adat Banjar di tahun tersebut, Khairul Saleh sempat menolak. Tapi peserta musyawarah tetap mendesak, sehingga akhirnya dia bersedia menerima gelar pangeran dan dinobatkan sebagai Raja Banjar.

Ia dipercaya sebagai Yang Dipertuan Agung dan ketua Kerapatan Raja dan Sultan se-Borneo sejak 2013, serta menjabat ketua umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) sampai sekarang.

Sebelumnya ia pernah menjadi bupati Banjar dua periode (2005-2015). Saat ini Khairul Saleh menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PAN mewakili daerah pemilihan Kalsel. Pernah berkarier di birokrasi terutama di Dinas Pekerjaan Umum Kalsel. Mulai staf, kabid, wakil kepala dinas sampai akhirnya menjadi kepala dinas.

Khairul Saleh (61) lahir dari pasangan H Pangeran Jumeri dan Hj Kartinah. Ia merupakan salah satu keturunan dari silsilah Kesultanan Banjar di bawah Pangeran Jumri dari Pangeran

Haji Abubakar, yang merupakan putra  Pangeran Singosari bin Sultan Sulaiman dari Banjar. Kesultanan Banjar di bawah kepemimpinan Sultan Khairul Saleh sudah dikenal luas dan aktif mengabdi kepada masyarakat melalui Yayasan Sultan Adam sejak tahun 2000 hingga saat ini..

CEVI LAHIR DI CIANJUR

Cevi sendiri dilahirkan bukan di Banjar melainkan di Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Tapi dia diakui merupakan keturunan Pangeran Hidayatullah dari garis ibu (matrilineal). Secara adat dan kebudayaan, Kesultanan Banjar menerapkan sistem patrilineal, yaitu silsilah keturunan dari jalur ayah.

Pangeran Hidayatullah adalah salah satu Sultan Banjar yang memerintah antara tahun 1859-1863 dan merupakan tokoh utama penentang Pemerintah Hindia Belanda. Karena itu dia bersama keluarga dan pengikutnya diasingkan oleh Belanda ke Cianjur hingga akhir hayatnya.

Sebanyak 13 Adipati Banjar tidak mengakui gelar Pangeran yang disematkan kepada Cevi. “Itu gelar buatan dia sendiri tanpa melalui prosesi adat badudus sebagaimana tradisi leluhur kita,” kata pernyataan para Adipati.

Adipati dalam Kesultanan Banjar adalah gelar tradisional untuk para pangeran atau bangsawan yang menjabat sebagai gubernur di berbagai wilayah Kesultanan Banjar.

Ke-13 Adipati yang ada di Kesultanan Banjar adalah  Adipati Kota Banjarmasin, Adipati Banjarbaru, Adipati Banjar, Adipati Tapin, Adipati Hulu Sungai Selatan, Adipati Hulu Sungai Utara, Adipati Hulu Sungai Tengah, Adipati Tabalong, Adipati Tanah Laut, Adipati Tanah Bumbu, Adipati Balangan, dan Adipati  Kotabaru.

Menurut para Adipati, mereka hanya mengakui Sultan Khairul Saleh sebagai pemimpin adat yang berhasil menghidupkan kembali marwah, sejarah, dan budaya Banjar setelah pembubaran secara sepihak oleh penjajah Belanda pada tahun 1860.

Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim yang dikenal sebagai Habib Banua mengecam keras penobatan Cevi Yusuf oleh Menteri Fadli Zon dan AM Hendropriyono. Ia menilai Fadli Zon tidak cermat termasuk Hendro yang bersikap aneh dan kontroversial.

“Cevi Yusuf kan lahir dan besar di Cianjur, berarti dia tidak berada di tengah-tengah masyarakat Banjar, jadi bagaimana mungkin dia memahami dan mengembangkan budaya Banjar?” tandas Habib Banua.

Antropolog Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Nasrullah menyebut penobatan itu bukan hanya membingungkan, tapi juga berpotensi merusak pemahaman publik tentang sejarah dan kebudayaan Banjar.

“Penobatan itu sangat membingungkan, padahal Kesultanan Banjar secara sah telah eksis kembali sejak 2010 di bawah kepemimpinan Sultan Haji Khairul Saleh,” ujarnya seperti diberitakan Banjarmasinpost.co.id.

Sejauh ini belum ada komentar dari Cevi Yusuf langsung. Mungkin dia masih menikmati kedudukan barunya sebagai Raja Kebudayaan Banjar sambil menikmati soto banjar dan mendengarkan musik panting Banjar. Kalau dia ingat dan tahu.(*)

Pak Isran Pulang Kampung

Catatan Rizal Effendi

SUDAH beberapa hari Gubernur Kaltim 2018-2023 H Isran Noor berada di kediaman pribadinya di Jl Adipura 21 Sungai Kunjang Samarinda. Sejumlah sanak keluarga dan kerabat senang karena cukup lama dia berada di Jakarta.

“Alhamdulillah Pak Isran bulik kampung. Agak belamak (gemuk) sidin,” kata mantan Pjs Sekdaprov Kaltim Dr Meiliana, yang Jumat (9/5) kemarin merayakan milad ke-66. Kebetulan ultah Bu Mei bersamaan dengan Hadi Mulyadi, mantan wagub pendamping Isran. Tapi Hadi merayakan hari jadi yang ke-57. Lebih muda.

Kepulangan Isran juga berkaitan dengan tahlilan dua tahun meninggalnya istri beliau, almarhumah Hj Norbaiti binti Amlan. “Ya sudah dua tahun saya ditinggal Ibu. Tapi rumahnya di sini juga,” katanya sambil menunjuk makam Norbaiti yang berada di halaman samping rumah.

Makam almarhumah  Ibu Norbaiti penuh dengan bunga. Dikelilingi jamaah wanita yang datang. “Kami tak bisa melupakan kebaikan Ibu Norbaiti,” kata ibu-ibu dari Sahabat Sejati (SS), yang sering menemani Ibu Norbaiti semasa hidup.

Norbaiti meninggal dunia dalam usia 54 tahun, Rabu, 24 Mei 2023 setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta. Ia cukup lama mendapatkan perawatan di antaranya melalui kemoterapi.

Ribuan warga Kaltim menyatakan belasungkawa atas kepergian Ibu Norbaiti. Dia banyak menginspirasi kaum wanita di daerah ini. Baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri kepala daerah, ketua PKK, Dekranasda, dan ketua Kwarda Pramuka, bahkan sebagai politisi wanita. Dia pernah menjadi anggota DPR RI.

“Beliau telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sekarang kita ikhlaskan dia menghadap Yang Mahakuasa,” kata Isran ketika melepas jenazah waktu itu.

Sepeninggal Norbaiti, Isran kerap didampingi putri keduanya, Siti Rahmawati Isran yang akrab dipanggil Rahmi. Dia yang melayani keperluan dan kegiatan Isran sehari-hari. Seperti ibunya, Rahmi juga sangat mencintai sang ayah. Wajahnya juga mirip sang ibu, cantik. Dia juga mampu dan memahami apa yang dibutuhkan Isran dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan berpolitik.

Acara tahlilan Ibu Norbaiti berlangsung, Sabtu (9/5) pagi. Isran langsung yang memimpin bersama sejumlah ulama dan habib. Ratusan orang datang menghadiri sambil bersilaturahmi dengan Isran. “Ya ini juga dalam rangka kita bersilaturahmi,” katanya bersemangat.

Setelah salat subuh saya dan Pak Zainal berangkat dari Balikpapan.  Sekitar satu setengah jam sudah sampai di Samarinda. Sebelum ke Isran saya singgah dulu ke rumah Bu Mei, yang kebetulan satu kompleks. Saya sarapan di sana, karena masih banyak kue ultah. Ada juga roti canai dengan lauk kari ayam.

“Saya dikirimi teman-teman sembari  mengucapkan selamat. Ada kue ultah, buah-buahan sampai tape ketan,” kata Bu Mei tampak bahagia.

Isran juga ceria menyambut tamu-tamunya. Candanya tak berubah. “Mata saya rabun kalau lihat…,” katanya membuat jamaah tertawa.  Hebatnya Isran hapal dengan nama-nama yang datang. Ia tak segan-segan memanggil yang bersangkutan untuk duduk mendekat.

TAK BICARA POLITIK

Suasana di kediaman Isran benar-benar ramai. Seusai tahlilan Isran datang menyapa sanak keluarga termasuk ibu-ibu. Mereka juga mendaulat Isran foto selfie. Ada yang minta foto berdua saja, ada juga yang berjamaah.

Isran menghindari bicara politik. Dia lebih suka berbicara hal-hal kehidupan yang penuh tali silaturahmi. Dia memang dikenal sangat akrab dengan siapa saja. Bahkan ketika menjadi gubernur, dia tak mau tinggal di rumah dinas gubernur di Lamin Etam. Alasannya supaya masyarakat yang mau menemuinya tidak teradang penjagaan atau protokoler.

Apakah Isran benar-benar menutup diri dari kegiatan politik? Sepertinya tidak juga. Dalam beberapa pekan lalu dia terlihat datang ke kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta. Kabarnya dia didorong-dorong menjadi salah satu kandidat ketua umum PPP.

“Ya memang ada yang menginginkan saya menjadi ketua umum PPP,” katanya. Sebelumnya Isran sempat menjadi ketua DPW Nasdem Kaltim. Belakangan dia mundur karena aspirasinya di Pilpres tidak terakomodir.

Kabarnya Isran juga masih berpeluang masuk ke Kabinet Merah Putih jika ada langkah dilakukannya reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo. Tempo hari sebelum Pilkada, Isran pernah mengakui ditawari Presiden Prabowo menduduki salah satu kursi kabinet.

Selain itu, ada juga yang mendorong Isran menjadi ketua atau wakil ketua Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Isran dikenal sebagai orang yang berjasa besar dalam pembangunan IKN. Karena dia sebagai gubernur Kaltim terlibat aktif di awal penetapan lokasi IKN.

Isran juga mengancam mereka yang berani-berani menolak pembangunan IKN. “Yang menolak IKN umurnya tidak terlalu panjang,” katanya begitu.

Berkaitan dengan pendanaan IKN, Isran sempat melempar gagasan. Menurut dia, biaya pembangunan IKN hampir Rp500 triliun itu bisa di-cover dengan penghasilan dari sumber daya alam (SDA) Kaltim. “Kecil itu, sepanjang hasil pengelolaan SDA Kaltim sepenuhnya dikembalikan ke daerah,” katanya sesumbar.

Saya pernah mengusulkan perlunya didirikan Isran Noor Center. Sebuah lembaga pengkajian pembangunan terutama untuk keperluan kemajuan daerah. Banyak gagasan Isran yang menarik dan inspiratif.

Misalnya soal komposisi bagi hasil pemerintah pusat dan daerah yang harus lebih banyak diarahkan ke daerah. Juga soal nasib tenaga honorer sampai soal perjuangan dana karbon. “Pemikiran terobosan Pak Isran masih dibutuhkan oleh daerah dan bangsa,” kata Rusli, jamaah yang datang ke kediaman Isran.(*)

« Previous Page — Next Page »