Kok Pertamini Jadi Sasaran?

Catatan Rizal Effendi

PAK DAHLAN ISKAN, bos saya kirim video razia penjualan BBM eceran di Balikpapan beberapa hari lalu. Ada teksnya yang berbau parodi, yang membuat dia tergelitik. “Ini kenapa ya?” tanyanya kepada saya lewat pesan WhatsApp.

Teksnya memang terkesan nakal. Bunyinya begini: “Yang korupsi pejabat Pertamina, yang jadi sasaran Satpol PP pedagang bensin eceran. Betul-betul amburadul hukum di negeri Konoha ini…”

Ketika saya jelaskan kepada Pak Dahlan bahwa itu operasi penertiban penjual eceran BBM yang dinilai melanggar aturan, dia memberi komentar kecil. “Sepertinya momentumnya kurang pas ya? Jadi bahan paradoks,” katanya begitu.

Belakangan video itu beredar di mana-mana dan jadi viral. Momen sekarang ini memang orang habis-habisan menghujat Pertamina. Sejuta sumpah serapah dialamatkan kepada BUMN yang satu ini. Jadi apa saja yang dianggap terkesan membela atau tidak searah dengan sikap menghukum Pertamina, maka pasti menjadi sasaran alias di-bully.

Kita harus memuji Kejaksaan Agung (Kejagung) setinggi langit. Berkat kejelian dan keberaniannya, terungkap permainan dan penjarahan uang negara dalam tata kelola minyak dan produksi kilang yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga (PPN), anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

Sudah 9 tersangka ditetapkan. Yang membuat ratusan juta rakyat Indonesia kaget karena salah satunya adalah Direktur Utama PPN sendiri, Riva Siahaan. Dia bos besar yang memimpin dan mengatur penjualan BBM Pertamina. Bayangkan kalau juragannya yang bermain, bagaimana dengan yang di bawahnya?

Riva sendiri kabarnya menerima gaji sekitar Rp21,8 miliar per tahun atau Rp1,8 miliar per bulan. Dia dikenal sebagai pejabat bergaya mewah termasuk istri dan keluarganya.

Mitra kejahatan Riva dari pihak swasta juga bukan orang sembarangan. Salah satunya adalah  Muhammad Kerry Andrianto Riza, putra dari pengusaha migas Mohammad Riza Chalid. Sudah anak juragan minyak kakap ternyata jadi “bajingan” juga. Beredar juga video di media sosial dugaan keterlibatan beberapa elite lainnya.

Tak kalah mengagetkan besarnya kerugian negara. Kejagung menyebut sekitar Rp193,7 triliun per tahun. Padahal kejadiannya selama 5 tahun, antara 2018-2023. “Hitung sendiri berapa jadinya,” ujar Jaksa Agung  Prof ST Burhanuddin.

Ramai beredar di media sosial grafis “Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia.” Kasus Pertamina yang baru diungkap langsung menempati puncak klasemen dengan kerugian hampir seribu triliun. Menyusul PT Timah dengan nilai korupsi Rp300 triliun sampai di urutan ke-10 kasus korupsi di Kominfo yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8 triliun.

Yang menarik dan jadi bahan perdebatan adalah modus operandi kejahatan di Pertamina ini. Kejagung mengungkap salah satu modusnya adalah tindakan PPN yang membeli BBM dengan kualitas lebih rendah (RON 90 atau Pertalite), lalu menjualnya seolah-olah sebagai RON 92 atau Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Lalu muncul polemik dan silang pendapat antara istilah blending dan pengoplosan.

Supaya jelas mana yang benar, kita tunggu saja persidangan kasus ini ke depan. Tampaknya Kejaksaan masih terus mengembangkan dan melakukan pemeriksaan lebih jauh. Jangan-jangan masih ada tambahan tersangka baru.

Banyak warganet yang menuntut agar Pertamina dibubarkan saja. Sebagian juga ingin menuntut atau mengajukan class action karena dianggap merugikan rakyat. Dirut Pertamina sendiri, Simon Aloysius Mantiri sudah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku sangat terpukul dengan kasus ini.

KASUS PERTAMINI DI BALIKPAPAN

Lalu apa yang terjadi di Balikpapan?  Jauh sebelum heboh kasus minyak secara nasional, Balikpapan sudah mengalami lebih dulu soal kelangkaan BBM dan antrean di SBPU, sulitnya mendapatkan LPG 3 kg atau gas melon sampai ribut-ribut soal penjualan bensin eceran dan kehadiran Pom Mini yang akrab disebut “Pertamini.”

Masalah ini sampai menjadi topik panas pada debat kampanye Pilwali Balikpapan 2024. Potret yang terjadi di kota penyangga IKN ini benar-benar sebuah paradoks. Karena di sini berdiri kilang minyak Pertamina RU V yang tengah diperbesar produksinya dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu per barel melalui proyek RDMP. Itu terbesar di Indonesia bahkan ASEAN.

Balikpapan sendiri sudah berpuluh tahun di sebut Kota Minyak. Tim sepak bolanya saja,  Persiba sampai digelari “Tim Selicin Minyak.”  Tapi anehnya kelangkaan BBM di Balikpapan lebih parah ketimbang daerah lain.

Akibat keterbatasan SPBU, maka di Balikpapan banyak tumbuh pedagang penjualan BBM eceran khususnya bensin serta berdirinya ratusan stasiun mini atau Pertamini liar yang dilakukan masyarakat. Mereka membeli mesinnya berbentuk dispenser lalu dipasang di toko atau di depan rumahnya tanpa memperhatikan kondisi lingkungan.

BBM yang dijual biasanya hasil ngetap di SPBU. Ada yang dioplos, ada juga yang harganya dinaikkan lebih tinggi. Tapi banyak warga mau tidak mau membelinya ketimbang antre berlama-lama di SPBU.

Mulai tahun kemarin, Pemkot Balikpapan melakukan penertiban karena dianggap membahayakan lingkungan terutama ancaman kebakaran. Ada 300-an Pertamini sempat mendapatkan izin (KBLI 47832) melalui OSS. Tapi belakangan tidak bisa dilanjutkan lagi karena izin yang keluar ternyata tidak sesuai dengan ketentuan lainnya. Padahal masih ada 300-an lagi yang belum mendapatkan izin. Sementara pedagang bensin eceran sama sekali tak bisa ditolerir.

Kepala Satpol PP Balikpapan Boedi Liliono mengatakan pihaknya melaksanakan razia besar-besaran, tidak saja yang berjualan di jalur jalan nasional, tetapi juga di seluruh pelosok kota. “Kami melakukan operasi demi ketertiban dan keamanan kota,” katanya.

Dia juga meminta kepada pengusaha pom mini yang sudah memiliki izin untuk melengkapi peralatan keselamatan dan keamanan sesuai surat edaran terbaru dari wali kota. Kalau tidak akan dilakukan penindakan dan pemusnahan. Penindakan itu yang terlihat di video sampai terjadi cekcok antara petugas dan pedagang.

Dari hasil operasi tahun 2024 dan putusan sidang, ada 37 dispenser pom mini yang mereka musnahkan. Selain itu  ada 100 ton lebih bensin yang dijual di botol plastik hasil sitaan ikut juga dimusnahkan.

Asisten 1 Pemkot Balikpapan Zulkifli mengatakan, dalam rapat koordinasi dengan Pertamina, pihaknya meminta dilakukan penambahan SPBU. Selama ini di Balikpapan hanya memiliki 14 unit, sedang di Samarinda beroperasi 34 unit. “Alhamdulillah sekarang sudah dilakukan penambahan,” jelasnya.

Para pedagang bensin eceran dan pemilik pom mini mengaku kesal dengan penertiban yang dilakukan Satpol PP, meski diakui apa yang dilakukan mereka tanpa izin. “Petugas tak punya perasaan iba, kami kehilangan mata pencaharian dan modal, padahal hanya untuk sesuap nasi. Seharusnya kami dibina,” kata Mansyah, salah seorang pedagang dengan wajah kesal dan muram. Lalu banyak warganet membandingkan ketidakadilannya dengan skandal di Pertamina Patra Niaga.(*)

Hari Pertama Rudy Mas’ud

Catatan Rizal Effendi

PUASA hari ketiga yang berkah. Senin, 3 Maret 2025. Jika tak ada perubahan, ini boleh dibilang hari pertama Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud, SE, ME mengawali tugasnya di Kantor Gubernur, Jl Gajah Mada 2, Samarinda Ulu.

Setelah dilantik serentak di Jakarta, 20 Februari lalu, dia tidak bisa pulang langsung ke Samarinda karena harus mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama seminggu. Hanya Wagub Seno Aji yang bisa langsung ngantor saat itu.

Sebelum ke Magelang, Rudy sempat serah terima jabatan dengan Pj Gubernur Akmal Malik di Kantor Penghubungan Kaltim Jakarta. Kabarnya Akmal akan diundang ke Samarinda dalam acara syukuran dan buka puasa bersama gubernur baru.

Rudy dan istrinya Syarifah Suraidah bersama kakaknya, Rahmad Mas’ud yang juga wali kota Balikpapan baru kembali hari Jumat (28/2). Dia mendarat di Bandara Sepinggan. Mereka sempat bertemu Forkompimda, di antaranya Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto.

Selanjutnya Rudy dan Rahmad bersama istri langsung ziarah ke makam orangtua mereka di TPU Taman Merdeka, Kampung Baru, Balikpapan Barat.

“Seperti juga umat Islam lainnya, ziarah yang kami lakukan sebagai bagian dari tradisi keluarga turun temurun dalam menyambut bulan suci Ramadan sekaligus mendoakan orangtua dan keluarga yang sudah tiada,” kata Rudy.

Kampung Baru adalah kampungnya keluarga Bani Mas’ud. Semua lahir di sana. Ayah ibunya Haji Mas’ud dan Hj Syarifah Ruwaidah Alqadri yang berdarah Sulbar tinggal di sana. Berdagang minyak, sehingga anak-anaknya juga bergerak di bisnis yang ada hubungannya dengan minyak atau BBM.

Masyarakat ramai menyambut Rudy dan Rahmad. Suasana pemakaman penuh sesak. Maklum sekarang dia menjadi orang nomor satu di Kaltim. Sang istri, Syarifah Suraidah atau Bunda Harum tampil menarik dengan gaya kacamata bingkai putih lensa hitam yang modis. Rambutnya yang pirang dipercantik dengan bando bermutiara.

Ibu 13 anak ini punya beban tugas yang tidak ringan. Selain mengurus keluarga, dia juga menjadi ketua TP PKK dan Dekranasda Kaltim. Tapi dia juga anggota Komisi VI DPR RI dapil Kaltim dari Fraksi Golkar, yang membidangi perdagangan, BUMN dan pengawasan persaingan usaha.

Kabarnya Rudy dan keluarga belum bisa tinggal di rumah dinas gubernur di Lamin Etam. Renovasinya belum selesai. Dia juga tidak bisa langsung ngantor di ruang kerja Lantai 5 Gedung Putih, nama populer Kantor Gubernur. Juga belum rampung renovasinya.

Selain di Gedung Putih, Rudy juga bisa bekerja di Lamin Etam. Tapi kabarnya juga belum selesai, jadi kemungkinan dia menggunakan ruang kerja gubernur di Lantai 2.

Rudy dan keluarga selama ini tinggal Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Samarinda. Dia juga punya rumah di Jakarta karena menjadi anggota DPR RI sebelum digantikan istrinya. Perusahaannya banyak bergerak di bidang transportasi bahan bakar, galangan kapal dan penyimpanan bahan bakar.

Beberapa nama perusahaan yang terkait dengan Rudy dan Syarifah Suraidah di antaranya PT Barokah Bersaudara Perkasa, PT Barokah Gemilang Perkasa, PT Istana Gemilang Perkasa,  PT Mas’ud Bersaudara Internasional, PT Cakra Buanamas Utama, PT Barokah Agro Perkasa dan PT Eissu Prima Usaha.

Minggu subuh kemarin, Rudy mengikuti salat subuh berjamaah di Masjid Baitul Muttaqien, Islamic Center Samarinda. Ini rangkaian safari ramadan gubernur bersama jajaran pejabat Pemprov. “Saya ingin masjid ini jadi wadah pendidikan, pengkaderan pemuda Islam dan berbagai kegiatan keagamaan seperti MTQ,” katanya ketika memberikan sambutan.

PROGRAM 100 HARI PERTAMA

Setelah dilantik, pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji (RS) ingin langsung ngegas program Gratis Pol atau Gaspol, yang menjadi andalan mereka waktu kampanye. Sepertinya mereka ingin membuktikan bahwa janji kampanyenya bukan sekadar “omon-omon.”

Waktu 100 hari pertama itu biasanya dihitung mulai saat pelantikan. RS dilantik serentak dengan kepala daerah lainnya 20 Februari lalu. Karena Rudy harus ikut retret selama seminggu di Magelang, jadi efektif dia mulai bekerja Senin ini tanggal 3 Maret. Itu berarti 100 hari pertama anggap saja kita hitung mulai 3 Maret. Jadi berakhirnya sampai 12 Juni mendatang.

Ada 7 program gratis Rudy-Seno. Yaitu pendidikan SMA sampai S3 gratis, berobat dan layanan kesehatan gratis, makan bergizi gratis,  seragam sekolah gratis, wifi gratis desa se-Kaltim, DP rumah biaya admin gratis atau gratis biaya administrasi kepemilikan rumah sampai gratis haji/umrah bagi marbot masjid.

RS ingin ke-7 program itu sudah mulai dijalankan pada 100 hari pertama mereka bekerja sebagai pemimpin Kaltim. Semangat ini boleh saja diapresiasi.

Tapi harus disadari tidak gampang RS memasukkan program di tengah jalan. Soalnya APBD murni Kaltim 2025 sudah diketok atau ditetapkan sebelum mereka resmi jadi gubernur dan wagub. Mereka baru bisa intervensi langsung pada penyusunan APBD Perubahan 2025 yang biasanya dibahas pada semester kedua. Sementara dari penjelasan Seno, program pendidikan gratis misalnya sudah dimulakan Juli ini, pada semester pertama.

Penjelasan Seno bahwa program Gaspol terutama pendidikan gratis dilaksanakan bertahap, lalu belakangan tim transisi merilis ada sejumlah persyaratan akan dilaksanakan menjadi orang bertanya-tanya dengan pernyataan mereka sebelumnya.

Kita sependapat dengan komentar pengamat ekonomi dari Unmul, Purwadi bahwa persiapan pelaksanaan program Gaspol terkesan belum matang. Orang punya persepsi Gaspol itu berarti semuanya gratis.  Semuanya ditanggung tanpa pengecualian. Itu diperkuat dari pernyataan Rudy bahwa gratisnya tidak terkecuali, semua sama rasa dan sama-sama dapat. Tidak seperti program beasiswa ada yang tidak dapat sehingga dianggap pilih kasih.

Kalau Gratispol masih disekat-sekat dengan tahapan, pembatasan (meski sementara) dan soal akreditasi, itu berarti tetap saja terkesan pilih kasih. Atau kecemburuan, kata Purwadi.  Padahal sejak awal mereka mengatakan semua sama rasa dan semua dapat.

Ada yang berpendapat, sebaiknya Rudy-Seno mematangkan dulu ke-7 program yang dia canangkan secara teknis dan detail. Mana yang bisa dilaksanakan langsung tahun ini, mana yang harus ditunda tahun depan. Tapi jangan tanggung-tanggung. Bahas habis teknisnya dengan aparat dan dinas terkait. Lebih baik pelaksanaan Gaspol-nya dimulai 2026, di mana dia terlibat penuh dalam penyusunan APBD Kaltim 2026 jika masih nanggung.

Soalnya mereka sendiri yang menyatakan Gaspol untuk semua bukan sebagian. Mereka sendiri yang bilang uangnya cukup. Jadi tidak terlalu tepat kalau alasannya karena anggaran masih terbatas apalagi karena ada pemangkasan.

Hari pertama Seno di Kantor Gubernur, dia langsung menyatakan program Gaspol sama sekali tidak terpengaruh dengan kebijakan pemangkasan. Adanya pemangkasan sekitar Rp400 miliar tidak membuat APBD Kaltim yang nilainya sekitar Rp21 triliun terganggu.

Dia juga mengatakan, dana pemangkasan yang diambil dari anggaran perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK) di sekretariat Kantor Gubernur dan dinas-dinas dialihkan ke program pendidikan dan kesehatan.

Itu berarti anggaran pendidikan yang sudah disisihkan 20 persen dari besaran APBD bertambah lagi. Jadi lebih leluasa lagi melaksanakan program. Sehingga program Gaspol Rudy-Seno untuk pendidikan dan berobat gratis bisa jalan lebih kuat lagi.

Tujuh program dedikasi RS memang sangat dibutuhkan penjelasan teknisnya secara rinci. Sebagian orang masih bertanya-tanya kebijakan pelaksanaannya seperti apa. Soalnya dinyatakan serba gratis dan tidak pilih kasih. Jadi semuanya bisa dapat.

Sementara itu Tim Transisi RS yang diketuai Rusmadi Wongso terus melakukan pembahasan dengan pihak Pemprov, yang dipimpin Sekdaprov Sri Wahyuni. Kedua pihak sepakat agar program Gaspol Rudy-Seno (RS) bisa berjalan lancar sejak 2025. Apalagi rakyat sudah menunggu.(*)

Dari Garong Minyak di Lawe-lawe

Catatan Rizal Effendi

TAHU Lawe-lawe? Itu kelurahan kecil di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dulu Balikpapan Seberang. Letaknya di bibir Teluk Balikpapan dan tak jauh dari lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan luas 7.572,49 hektare. Meski penduduknya hanya 3.285 jiwa, tapi Lawe-lawe bagi Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan sangat besar dan strategis fungsinya.

Di sini ada berdiri fasilitas penerimaan, penyimpanan dan penyaluran minyak mentah Pertamina. Mulai dulu dan bahkan sekarang diperbesar karena ikut mendukung proyek RDMP (Refinery Development Master Plan).  Proyek RDMP bertujuan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang Balikpapan dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari.

Fasilitas single point mooring (SPM) atau single buoy mooring (SBM)  dan jalur pipa berdiameter 52 inci dipasang untuk menghubungkan Terminal Lawe-lawe ke kilang Balikpapan. Ada pipa darat sepanjang 14,4 km dan pipa lepas pantai sepanjang 4,5 km. Di Lawe-lawe juga dibangun dua tangki penampung minyak mentah berkapasitas 2 juta barel.

SPM yang berkapasitas 320 ribu DWT dipasang 13,9 km dari Pantai Tanjung Jumlai dan dirancang untuk menjaga kapal tanker tetap aman selama proses pengiriman minyak mentah.

Awal Oktober 2005 silam terminal Lawe-lawe bikin geger. Ada pencurian minyak mentah sangat besar dan canggih melalui pipa bawah laut. Lalu minyak itu dialirkan ke kapal-kapal tanker kemudian dijual ke penadah di Singapura.

Proses pencurian ini berjalan lancar. Karena kapal tanker yang menerima minyak curian itu dikapteni oleh kapten kapal eks kapal tanker Pertamina. Jadi mereka sudah mengerti seluk beluk pengangkutan minyak mentah di Lawe-lawe termasuk sistem operasinya. Selain juga bekerja sama dengan sejumlah aparat Pertamina lainnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu kaget dan berang. “Saya tidak habis pikir dengan pipa berdiameter 1,5 meter dan panjang 7 mil, BBM itu dengan mudah  dialirkan dan diselundupkan,” kata SBY dengan geram.

Lebih 40 tersangka termasuk 18 orang dalam Pertamina terlibat dalam kasus garong minyak di Lawe-lawe ini. Minyak mentah yang dicuri mencapai 20 ribu barel mengakibatkan negara rugi lebih Rp8 triliun pada masa itu.

Salah seorang tersangkanya Suwardiono, kepala jaga kilang minyak Lawe-lawe. Dia dituntut jaksa seumur hidup. Jaksa menggunakan UU berlapis mulai UU pelayaran, migas, korupsi, money loundering sampai KUHP.

SKANDAL MINYAK OPLOSAN

Peristiwa Lawe-lawe terjadi 20 tahun silam. Sekarang ada lagi kasus permainan minyak di Pertamina yang dahsyat.  Tidak tanggung-tanggung negara dirugikan. Bayangkan mencapai Rp193,7 triliun. Kalau itu masuk ke kas negara, tidak repot-repot Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres No 1/2025 berkaitan efisiensi dan pemangkasan.

Tersangka pelaku kejahatan ini juga tidak tanggung-tanggung yaitu Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Riva Siahaan (RS). Jadi langsung bos utamanya yang bermain. Apa tidak kurang ajar? Dia langsung ditahan dan diborgol Kejaksaan Agung (Kejagung), yang bertindak hebat dan berani mengungkap kasus ini.

Ada 6 “bos zalim” lain yang ikut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Dirut PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi (YF), Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT PIS, dan AP selaku VP Feedstock Management PT PIS.

Lalu ada pihak swasta yang ikut bermain. Yaitu Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa (NK), DW selaku Komisaris PT NK sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim (JM), dan GRJ selaku Komisaris PT JM dan Dirut PT Orbit Terminal Merak (OTM).

MKAR adalah anak taipan minyak Muhammad Riza Chalid yang pernah terseret kasus “Papa Minta Saham” pada 2015. Dia juga Presiden Kidzania, wahana interaktif untuk anak yang menggabungkan bermain dan belajar melalui permainan peran.

Baru sehari lalu, Kejagung menambah dua tersangka baru yaitu Direktur Pemasaran PPN Maya Kusmaya dan Edward Corner, VP Trading Operation PPN. Mereka dijemput paksa karena tidak memenuhi panggilan.

Salah satu modus kasus ini, PPN membuat permainan “sulap.” Mereka diduga membeli atau mengimport produk Pertalite (Ron 90) yang kemudian diblending atau dioplos menjadi Pertamax (Ron 92). Dengan cara mengoplos itu, maka harga pembeliannya jadi tinggi dan itu yang mereka korupsi berjamaah.

Ada juga permainan mark up kontrak shipping yang dilakukan Yoki selaku Dirut PT PIS bekerjasama dengan MKAR. Lalu dikeluarkan fee illegal sebesar 13 hingga 15 persen, sehingga MKAR meraup keuntungan dari transaksi jahat tersebut.

Mereka juga merekayasa perlunya impor minyak mentah, karena harga minyak bumi dari KKKS tidak ekonomis. Sehingga komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan Harga Index Pasar (HIP) BBM yang dijual kepada masyarakat menjadi mahal. Ini dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari APBN.

Permainan atau kesepakatan jahat ini mereka lakukan sejak tahun 2018 sampai 2023. Jika ini terbukti, tidak saja negara dirugikan, tetapi ribuan masyarakat kena tipu karena kendaraan mereka mengkonsumsi Pertamax oplosan, yang membahayakan mesin kendaraan.

Sementara itu, Pertamina membuat bantahan. Mereka menjamin Pertamax yang dijual kepada masyarakat bukan Pertamax yang dioplos dari Pertalite. “Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Presiden Prabowo baru mengeluarkan komentar singkat ketika ditanya wartawan soal korupsi minyak di Pertamina Patra Niaga. “Lagi diurus itu semua, ya lagi diurus semua,” katanya usai meresmikan Layanan Bank Emas, The Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2).

Aksi pencurian minyak mentah (illegal tapping) dan BBM Pertamina bukan sesuatu yang baru. Baik yang dilakukan kecil-kecilan sampai yang bernilai ratusan miliaran rupiah. Sudah berpuluh tahun. Itu terutama terjadi di daerah penghasil minyak seperti Sumatera dan Kalimantan termasuk Kaltim.  Apalagi kilang Balikpapan sekarang menjadi kilang terbesar di Indonesia.

Istilah “minyak kencing” sudah sangat popular di kalangan pemain minyak. Minyak subsidi dicuri lalu dijual mendekati harga minyak industri. Permainanannya ada yang di tengah laut. Konsumennya banyak penambang batu bara illegal. Makanya yang bermain di minyak sama dengan bermain batu bara illegal, rata-rata jadi bos besar. Meski mereka menghianati bangsa dan rakyat.(*)

Dinas Perhubungan Kukar Sediakan Parkir Khusus Wanita dan Disabilitas

TENGGARONG– Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyediakan fasilitas parkir khusus bagi wanita dan penyandang disabilitas di area parkiran pinggiran turap Sungai Mahakam Timbau.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Junaidi menjelaskan langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan penyandang disabilitas. Dishub juga ingin memastikan fasilitas publik lebih inklusif dan ramah bagi semua kalangan.

“Adanya area parkir khusus ini, kami berharap dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik bagi perempuan serta penyandang disabilitas yang beraktivitas di kawasan ini,” ujar Junaidi saat ditemui di ruang kerjannya, Rabu (26/2/2025).

Ia juga menambahkan, parkiran ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek aksesibilitas. Dishub juga telah menyediakan rambu-rambu khusus, marka parkir yang jelas, serta akses yang lebih mudah bagi penyandang disabilitas, termasuk jalur landai untuk kursi roda.

Selain itu, Dishub Kukar juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan area parkir khusus ini agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang bukan prioritas sebagaimana rambu yang telah dipasang

Sementara itu, kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Salah seorang warga, Dita (25) yang merupakan seorang mahasiswi, mengapresiasi inisiatif Dishub Kukar.

Menurutnya  parkiran ini menjadi fasilitas yang penting sebab menyadari kemungkinan ada perempuan dalam kondisi hamil atau membawa bayi menggunakan stroller dan ingin bersantai di turap sehingga dengan adanya parkiran khusus wanita ini, yang bersangkutan tidak perlu berjalan jauh. Begitupun para penyandang disabilitas

“Sebagai perempuan, saya merasa lebih nyaman dengan adanya parkir khusus ini, terutama saat saya harus parkir di malam hari. Ini langkah yang sangat baik,” tandas Rina kepada Poskotakaltimnews. (adv)

Siapa Pengganti Edi di Kukar?   

Catatan Rizal Effendi     

LAKSANA diterjang angin puting beliung.  Itulah yang dialami Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah, yang diakronimkan jadi pasangan “Manis”. Soalnya hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (24/2) tidak berbuah manis. Malah sebaliknya benar-benar pahit dan bahkan teramat pahit.

Hakim MK yang diketuai Suhartoyo memutuskan pasangan Manis didiskualifikasi. Otomatis kemenangan mereka dibatalkan. Selanjutnya hakim memerintahkan dilaksanakan Pilkada baru atau pemilihan suara ulang (PSU) di Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu). Tapi dengan catatan pasangan Owena-Stanislaus tidak boleh ikut lagi.

Hakim MK tidak menghukum partai pengusungnya, yaitu Partai Demokrat, PAN, dan PKB. Karena itu mereka tetap boleh ikut PSU dengan mengajukan pasangan baru. Siapa penggantinya masih tanda tanya.

Pilbup Mahulu 2024 diikuti 3 pasangan calon (paslon). Selain Owena-Stanislaus, juga Novita Bulan-Artya Fatra Marthin dan Yohanes Avun- Y Juan Jenau.

Nasib yang sama juga dialami pasangan pemenang sementara Pilbup Kukar, Edi Damansyah-Rendi Solihin. Hakim MK juga menjatuhkan hukuman diskualifikasi. Kemenangan mereka dibatalkan dan harus dilaksanakan PSU di sana.

Yang menarik diskualifikasinya hanya jatuh ke Edi saja. Sedang pasangannya Rendi Solihin tidak. Karena itu Rendi boleh ikut PSU dengan catatan calon bupatinya harus orang baru alias bukan Edi. Pasangan Edi-Rendi sama-sama dari  PDIP.

Kita semua tak bisa membayangkan suasana kebatinan di kubu pasangan Manis di Mahulu dan kubu Edi-Rendi di Kukar. Sedih dan kesal pasti bercampur baur. Mereka pasti tak menyangka putusan hakim MK sefatal dan seberat itu. Kemenangan di depan mata ambyar.

KPU Mahulu sebelumnya memutuskan pasangan Owena-Stanislaus memperoleh suara terbanyak yaitu 9.930 suara. Sedang lawannya Novita Bulan-Artya Fatra Marthin (Prima) 8.319 suara dan Yohanes Avun-Y Juan Jenau (Permata) 3.850 suara.

Tapi Keputusan KPU Mahulu No 601/2024 yang memenangkan Owena-Stanislaus akhirnya dibatalkan MK. Gugatan Prima diterima, karena Owena dinilai terbukti melakukan kontrak politik dan memanfaatkan dukungan sang ayah, Bupati Mahulu aktif Bonifasius Belawan Geh.

Siapa pasangan Novita-Artya yang mengajukan gugatan ke MK? Mereka adalah pasangan yang didukung Partai Gerindra, pemenang Pileg Mahulu. Novita adalah wanita kelahiran Long Apari, 1 April 1979. Ayahnya Yohanes Brahang salah satu tokoh masyarakat adat yang pernah menjadi ketua KONI Mahulu. Sedang pasangannya, Artya Fatra Marthin adalah putra Martin Billa, mantan bupati Malinau yang juga sempat menjadi anggota DPD RI dua periode. Artya sendiri sempat menjadi anggota DPRD Kaltim.

MK memutuskan PSU Pilbup Mahulu tenggang waktunya 3 bulan setelah pembacaan putusan. Itu berarti paling lambat digelar 25 Mei 2025. Peserta PSU yang sudah pasti adalah pasangan Prima dan Permata, sedang pengganti Manis sejauh ini belum ditentukan pasti oleh partai pengusungnya.

EDI TENANGKAN PENDUKUNG

Melalui Keputusan No 1893/2024, KPU Kukar menetapkan pasangan Edi-Rendi memenangkan Pilbup Kukar 2024. Perolehan suaranya sangat telak  259.489 suara. Sedang paslon lainnya Dendi Suryadi-Alif Turiadi 83.513 suara dan Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais  34.763 suara.

Kemenangan Edi-Rendi digugat kedua paslon lainnya. Tapi gugatan Awang Yacoub-Akhmad Zais gugur di putusan dismissal, sedang gugatan Dendi-Alif lanjut sampai akhirnya jatuh putusan MK yang sangat mengejutkan.

Salah satu pertimbangan hakim MK karena Edi dinilai tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilbup karena masa jabatannya sudah dianggap dua periode. Edi sebelumnya wakil bupati dan sempat melanjutkan masa tugas Bupati Rita Widyasari yang terhenti karena terjerat OTT KPK. Polemik soal masa jabatan ini sudah lama berlangsung, tapi KPU Kukar akhirnya memutuskan Edi bisa mencalonkan kembali.

Dalam jumpa persnya, Edi berusaha menenangkan para pendukungnya. Dia minta semua tetap menghormati keputusan MK dan menjaga ketertiban dan keamanan. Siapa penggantinya? “Kita masih merundingkan dengan teman-teman,” katanya ketika saya hubungi lewat video call.

Sepertinya tidak gampang PDIP mencari pengganti Edi. Ada yang mengusulkan istri Edi, Hj Maslianawati Edi Damansyah yang diajukan. Dia sudah berpengalaman mendampingi Edi terutama sebagai ketua PKK dan Dekranasda. Banyak contoh, istri yang sukses di Pilkada menggantikan posisi suami.

Ada juga nama Muhammad Samsun, anggota DPRD Kaltim dapil Kukar dari PDIP. Selentingan ada yang mendorong nama Hadi Mulyadi, ketua DPD Partai Gelora Kaltim yang sempat menjadi calon wagub pendamping Isran Noor. Gelora ikut mendukung Edi-Rendi dalam Pilbup Kukar.

Kubu Dendi-Alif bersyukur gugatannya diterima MK. “Ini bukan urusan menang atau kalah, tapi bagaimana kita menegakkan dan menjunjung tinggi hukum positif yang berlaku secara hirarki di NKRI,” kata Dendi, mantan Danrem 091/ASN dengan pangkat terakhir mayor jenderal (mayjen).

Dendi-Alif maju dengan dukungan banyak partai mulai Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKB, NasDem, PKS, PPP, Bulan Bintang, Partai Perindo, Hanura, PSI dan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

MK juga memutuskan PSU Pilbup Kukar harus dilaksanakan 60 hari sejak putusan diucapkan. Itu berarti paling lambat sudah digelar 25 April 2025 mendatang. Jadwal ini lebih cepat sebulan dari PSU Mahulu. Pesertanya sudah pasti paslon Awang Yacoub-Akhmad Zais dan Dendi-Alif. Sedang Rendi kita tunggu maju kembali dengan nama baru.

Ketua MK Suhartoyo meminta Kepada Kapolda Kaltim, Kapolres Mahulu dan Kapolres Kutai melakukan pengamanan selama proses PSU berlangsung di Mahulu dan Kukar.

Sementara itu gugatan Pilbup Berau tetap dimenangkan pasangan petahana Sri Juarsih-Gamalis. MK menolak dalil yang disampaikan lawannya pasangan Madri Pani-Agus Wahyudi meski selisih perolehan suara mereka sangat kecil, yaitu 696 suara atau 0,53 persen.

Dalam Pilbup Berau 2024, Sri Juniarsih-Gamalis memperoleh 65.590 suara dan pasangan Madri Pani-Agus Wahyudi mendapat 64.894  suara. Tuduhan sejumlah pelanggaran seperti mutasi pejabat, kecurangan pemungutan suara dan pembukaan kotak suara dinilai tidak terbukti. Dengan demikian pasangan Sri Juniarsih-Gamalis resmi menjadi pemenang Pilbup Berau dan tinggal menunggu jadwal pelantikan untuk menjadi bupati dan wakil bupati Berau periode kedua, 2025-2030.(*)

« Previous Page — Next Page »