Aksi Demo Jilid 2

Catatan Rizal Effendi

SENIN ini, tanggal 4 Mei 2026 akan berlangsung aksi demo 214 Jilid 2.  Lokasi utamanya di Karang Paci. Itu gedung DPRD Kaltim. Tujuannya untuk memastikan apakah Hak Angket jadi digulirkan oleh para wakil rakyat atau tidak.

Dalam aksi demo pertama, 21 April lalu, 7 Fraksi DPRD Kaltim sepakat menandatangani Pakta Integritas yang diajukan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK). Salah satu poin penting dalam Pakta Integritas itu adalah kesediaan DPRD Kaltim menggelar Hak Angket untuk “mengadili”  kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud yang tidak menjaga “marwah” Kaltim.

Keputusan para wakil rakyat itu memang kita tunggu. Tadinya beredar kabar bahwa hari ini DPRD Kaltim menggelar rapat paripurna untuk memutuskan Hak Angket tersebut. Tapi ternyata belum. Mungkin masih diulur-ulur.

Dari undangan yang beredar, Ketua Dewan Hasanuddin Mas’ud baru mengundang rapat konsultasi malam ini pukul 19.00 dengan  acara: “Membahas Tuntutan Masyarakat yang  Tergabung Dalam Aliansi  Masyarakat dan Mahasiswa Kaltim.”

Yang diundang: Para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi, Para Ketua dan Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi, Ketua dan Wakil Ketua Bapemperda serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Ke mana arah rapat konsultasi malam ini? Ada yang khawatir anggota Dewan masuk angin. Ada seorang netizen memposting pertanyaan: “Jika hari ini 160 pokir anggota DPRD dikabulkan oleh Gubernur Kaltim, kira-kira apakah tekanan dari Karang Paci kepada Gubernur terkait Hak Angket masih terdengar nyaring?” Begitu tanyanya.

Aksi demo 214 hari ini digelar APMK. Sementara itu, Aliansi Rakyat Kaltim (ARK) bersama para mahasiswa juga akan melaksanakan aksi serupa. “Ini bukan sekadar aksi, ini adalah lanjutan perjuangan. Jika tuntutan tidak dijawab, kita bertahan. Jika tuntutan dipenuhi, kita pulang dengan kemenangan,” begitu bunyi pernyataan APMK.

“Kita akan mengawal proses penentuan Hak Angket di DPRD Kaltim. Kami ingin gubernur ini turun karena sudah kehilangan legimitasi,” kata Lukman, Humas ARK.

Semua orang sudah tahu masalah apa saja yang harus di-angket-kan. Mulai soal pembelian mobil dinas mewah Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan Rp25 miliar, pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang menguras APBD Rp10 miliar lebih, pengangkatan Dewas RSUD dan percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara, serta masalah nepotisme dan dinasti politik yang dinilai menjadi-jadi.

Gubernur sudah menyampaikan permintaan maaf, tapi dia keseleo lidah lagi ketika menyamakan pengangkatan adik kandungnya, Hijrah Mas’ud sebagai Wakil Ketua TAGUPP seperti Hashim Djojohadikusumo, kakak Presiden Prabowo Subianto. Buntutnya sejumlah kader Gerindra Kaltim meradang. Padahal Ketua Gerindra Kaltim, Seno Aji adalah Wakil Gubernur, pendamping dia.

TAK LANGSUNG MENJATUHKAN

Syarat mengajukan Hak Angket diatur secara rinci dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan anggota DPRD Kaltim 55 orang, maka minimal yang mengusulkan Hak Angket sebanyak 7 orang dan lebih dari 1 fraksi.

Setelah usulan diajukan kepada pimpinan, usul tersebut baru sah menjadi Hak Angket jika disetujui dalam Rapat Paripurna dengan ketentuan rapat harus dihadiri paling sedikit ¾ dari jumlah anggota DPRD atau sekitar 41 orang. Sedang keputusannya disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir atau sekitar 27 orang.

Jika syarat-syarat tadi terpenuhi dan disetujui, maka DPRD akan membentuk Panitia Angket yang anggotanya terdiri dari perwakilan semua fraksi untuk mulai melakukan penyelidikan.

Dalam UU No 23 Tahun 2014, Panitia Angket mempunyai wewenang memanggil  (termasuk pemanggilan paksa) dan meminta keterangan pihak terkait termasuk gubernur serta jajaran dinas terkait, pihak swasta, warga masyarakat dan pakar.

Kemudian boleh meminta dan menyita dokumen, melakukan penyumpahan saksi, mengakses lokasi tertentu untuk melakukan verifikasi data atau fakta fisik yang berkaitan dengan objek penyelidikan.

Perlu diketahui, proses penyelidikan berlangsung paling lama 2 bulan atau 60 hari. Kemudian Panitia Angket menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang dilaporkan dalam Rapat Paripurna kembali.

Rekomendasi Panitia Angket bisa berupa membatalkan kebijakan gubernur, merekomendasikan sanksi administratif,  sampai meneruskan temuan pidana ke aparat penegak hukum.

Apakah Hak Angket bisa langsung menjatuhkan seorang gubernur? Tentu tidak. Hasil Hak Angket hanya menjadi “pintu masuk” ke tahap pemakzulan (impeachment) secara politis.

Jika hasil Hak Angket memastikan ada pelanggaran berat yang dilakukan gubernur, maka DPRD harus meningkatkan statusnya menjadi Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Di tahap inilah DPRD secara resmi mengusulkan pemberhentian gubernur melalui Rapat Paripurna dengan syarat kehadiran minimal ¾ anggota dan persetujuan 2/3 dari anggota yang hadir.

Usulan pemberhentian gubernur dari DPRD tidak langsung berlaku. Usulan tersebut wajib dikirim ke Mahkamah Agung (MA) untuk diuji secara hukum. MA memiliki waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan apakah gubernur benar-benar bersalah secara hukum.

Jika keputusan MA menyatakan gubernur bersalah, maka Presiden menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian paling lambat 30 hari setelah menerima usulan atau keputusan dari MA.

Jadi prosesnya cukup panjang. Gubernur Rudy Mas’ud pernah menyatakan dia siap menghadapi Hak Angket. Sekarang ini penampilan Gubernur agak lain. Dia irit bicara kalau ditanya wartawan. Di depan peserta Musrenbang Kaltim 2027, Kamis (30/4) dia mengatakan sibuk bekerja meski jarang diliput atau dibuat konten.

Senin ini, dalam penanggalan Jawa adalah 16 Legi. Dalam budaya Jawa, legi  itu artinya manis. Mudah-mudahan perjuangan masyarakat Kaltim berbuah manis untuk kesejahteraan dan kemakmuran, bukan menuju perpecahan.(*)

 

Makanya Awan dari Selasar.co menuntut acara itu disiarkan secara langsung melalui media sosial. “Biar ketahuan mana wakil rakyat yang serius memperjuangkan aspirasi rakyat, mana yang lebih mementingkan kepentingan pribadi,” tandasnya.

Belum diketahi siapa yang memimpin rapat paripurna ini? Apa Ketua Dewan Hasanuddin Mas’ud berani memegang palu sidang? Soalnya dia adalah kakak kandung dari Rudy Mas’ud. Saat aksi 214 berlangsung, Hasan dihujat karena tak berada di tempat.

Ini juga ujian berat bagi Partai Golkar. Rudy Mas’ud adalah Ketua DPD Golkar Kaltim dan Hasan duduk sebagai Ketua DPC Golkar Kutai. Ketua Fraksi Golkar Muh Husni Fahruddin alias Ayub, yang juga Sekretaris DPD Golkar Kaltim ikut menandatangi Pakta Integritas yang mendorong pelaksanaan Hak Angket.

Dahlan ke IKN Lagi

Catatan Rizal Effendi

STAMINA Pak Dahlan Iskan tak berubah. Tetap kuat dan fit. Padahal usianya sudah 74  tahun dan pernah ganti hati.  Dari Guangzhou, China, dia mendarat di Juanda Surabaya, Selasa (21/4) pagi. Langsung naik pesawat Super Airjet pukul 07.55 ke Balikpapan. Pukul  10.30 pagi dia sudah mendarat di Bandara SAMS Sepinggan.

Saya sudah menunggu satu jam sebelumnya. Saya tahu benar dia tipe orang yang tidak mau menunggu. Begitu saya salami di ruang kedatangan, dia bilang kita langsung ke Ibu Kota Nusantara (IKN). “Saya mau lihat bagaimana perkembangan IKN,” katanya tersenyum.

Dahlan baru sekali ke lokasi IKN di Sepaku. Saya juga yang mengantar. Di awal tahun 2022, di mana lokasi IKN masih diselimuti hutan eucalyptus milik Sukanto Tanoto, bos pulp, kertas dan minyak sawit. Belum ada bangunan sama sekali. Tapi kegiatan land clearing sudah dimulai.

Dia tanya berapa lama perjalanan ke IKN? Saya bilang atas rekomendasi Deputi  Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Pak Alimuddin,  kita boleh melalui melalui jalur tol IKN. “Jadi kira-kira satu jam lewat jembatan Pulau Balang,” kata saya.

Pak Dahlan juga tanya bagaimana progres pembangunan IKN? Saya bilang cukup lancar. Kebetulan Kepala Otorita-nya, Pak Bas (Basuki Hadimuljono) orang lapangan. Sayang mantan Menteri PU ini lagi di Jakarta. Jadi tak bisa ditemui.

Saya ceritakan ke Pak Dahlan, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.600 hektare  lebih sebagian sudah terbangun. Ada Istana Negara, Istana Garuda (Kantor Presiden), Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor Kemenko 1-4, Kantor Kementerian PU, Kantor Otorita IKN, Bank Indonesia, 47 Tower Rusun ASN dan Masjid Negara Nusantara.

Selain itu, di sana ada 2 hotel sudah beroperasi. Yaitu hotel Bintang 5 Swissotel Nusantara dan hotel butik dari kontainer, Qubika Boutique Hotel Nusantara. Tarif Swissotel sekitar Rp2 juta per malam, sedang Qubika sekitar Rp1 jutaan. “Nanti kita makan siang di Swissotel, itu milik teman saya,” kata Pak Dahlan.

Selain hotel, di IKN juga sudah beroperasi 4 rumah sakit. Yaitu Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN dari Kemenkes, RS Hermina Nusantara, RS Mayapada Nusantara dan RS Abdi Waluyo. Lalu ada Bandara Nusantara yang sudah juga rampung.

Yang menarik di sana juga sudah terbangun Pusat Pelatihan Timnas Sepakbola Indonesia (PSSI Training Center). Dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektare, yang sebagian biayanya didukung FIFA. Pembangunan tahap pertama rampung di antaranya 3 lapangan berstandar internasional, asrama pemain dan fasilitas kebugaran.

Saya belum tahu kapan Timnas mulai latihan di IKN?. Ketua PSSI Erick Thohir yang meminta kepada Jokowi belum memberi isyarat pemanfaatannya. Menarik juga kalau Timnas bermarkas di sana.

DIBANTU BU EENG

Pak Dahlan senang kita  bisa melalui jalan tol. Apalagi melalui jembatan Pulau Balang. Jembatan itu penuh sejarah. Soalnya bentang pendeknya dibangun atas biaya APBD Kaltim berkat kebijakan Gubernur Awang Faroek Ishak.

Ketika melintas di jalan tol, Pak Dahlan kaget melihat ada fasilitas jembatan untuk satwa? “Apa ada orang utan yang lewat di sana?,” tanyanya. Jembatan itu memang dibuat untuk satwa endemik Kalimantan. Selain orang utan, beruang madu, macan dahan, payau dan lainnya.

Dulu kita masuk ke IKN lewat Km 38 Samboja. Jarak tempuhnya lebih 2 jam. Jalur itu masih tetap dipakai. Soalnya tol IKN belum dibuka secara resmi dan belum rampung secara keseluruhan. Tapi waktu menjelang Lebaran kemarin, jalan tol dibuka selama 2 minggu.

Jalan tol sepanjang 88,54 km itu, dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) bersama PT Brantas Abipraya dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp89 triliun. Rencananya di segmen 4A ada terowongan bawah laut (immersed tunnel) dengan biaya Rp11 triliun.

Dari Tol Balsam Batakan kita menuju Km13 Kariangau. Lalu masuk ke tol IKN lewat pintu 3B. Kita sempat melewat antrian truk beratus meter di mulut SPBU. Pak Dahlan bingung. “Pemandangan seperti itu hampir tiap hari meski Presiden Prabowo sudah meresmikan kilang minyak (RDMP) Pertamina Balikpapan,” kata saya.

Tadinya kita ingin objek kunjungan pertama Bandara Nusantara. Tapi kita bingung jalannya. Akhirnya kita menuju Masjid IKN. “Sekalian kita zuhuran,” kata Pak Dahlan. Kita salat di lantai 1. Soalnya lantai 3 sebagai tempat salat utama sedang direnovasi. Pak Dahlan lama mengamati, bahkan sempat mencoba mimbar khatib yang menempel di dinding kanan. Lau menyaksikan Basilika di seberang masjid.

Dari Masjid Nusantara kita menuju Istana Garuda. Hampir tidak bisa masuk. Syukur putri saya, Aisyah Febria yang berkarier di Otorita IKN bisa membantu menghubungi penanggung jawab Istana. Akhirnya bisa masuk. Malah mereka berebut berfoto dengan Pak Dahlan. Kita dengan leluasa masuk ke dalam Istana Garuda. Istana itu baru Jokowi yang pernah memanfaatkannya.

Ketika kita makan siang di Swissotel Nusantara, Bu Eeng, pelaku UMKM asal Balikpapan ikut bergabung. Dia saya kabari.  Kebetulan dia dapat petak jualan makanan di Gedung Menko. Justru dia ikut membantu mengantar kita ke Bandara Nusantara. “Saya kenal Pak Wahyu Subagyo, Plt Kepala Bandara Khusus IKN,” katanya.

Menurut Bu Eeng, jika ada tamu VVIP datang termasuk Presiden atau Wapres, dia kebagian jatah untuk menyediakan makanan. “Jadinya saya akrab dengan teman-teman penanggung jawab di bandara tersebut,” jelasnya.

Lintasan Bandara IKN sejauh 3.000 meter lebih panjang dari Bandara Sepinggan yang baru 2.500 meter. Makanya ke depan akan dibuka menjadi bandara internasional untuk umum. Sepinggan bakal tersaingi. Syukur nantinya ada jalan tol langsung dari Bandara Sepinggan ke IKN. Jadi orang punya pilihan.

Selesai meninjau IKN, kami berpisah. Saya pulang ke Balikpapan. Pak Dahlan meneruskan perjalanannya meninjau pembangkit listrik di Embalut, Seberang Tenggarong. Itu karya Pak Dahlan yang mengantarkannya menjadi Dirut PLN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lanjut jadi Menteri BUMN.

Besoknya agak sore saya tanya Pak Dahlan apakah masih di Embalut? “He…he, saya sudah di Mojokerto,” katanya lewat WA.  Bayangkan, kapan dia istirahat? Itulah Pak Dahlan, yang pernah disebut Tempo “Si Pembanting Tulang.”(*)

Kapolda Kaltim: Awas Karma Digital

Catatan Rizal Effendi

HATI-HATI bermedia sosial. Kalau sampai mengumbar hoaks, gibah, ujaran kebencian dan sejenisnya, tidak saja berurusan hukum, tapi bisa juga terkena karma. Ini namanya karma digital, nanti akan dimintai pertanggungjawab tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat.

Pesan itu tersirat dari pandangan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro di acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pusat Studi Kepolisian Universitas Balikpapan (Uniba) di Gedung Mahakam Mapolda, Kaltim, Rabu (29/4).

FGD itu bertema: “Quo Vadis Media Sosial Kaltim?” Dipandu, Sugito, mantan Direktur BTV dengan 4 pembicara yaitu Rektor Uniba Dr Isradi Zainal, pengamat Sosial dari Unmul Dr M Arifin, Kadis Kominfo Pemprov Kaltim M Faisal, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto dan influencer muda dan cantik Roro Avrilla Putri Gunawan.

Wakapolda Brigjen Pol Adrianto  Jossy Kusumo bersama sejumlah pejabat utama Polda Kaltim turut hadir. Datang juga sejumlah pimred media cetak dan online. Saya ikut diundang bersama beberapa tokoh masyarakat lainnya. Ada juga sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Uniba.

Pusat Studi Kepolisian itu, kata Kapolda, atas  instruksi Kapolri didirikan di seluruh Indonesia. Polda Kaltim menunjuk Uniba sebagai mitra. Lewat lembaga itu dikaji secara ilmiah berbagai masukan untuk meningkatkan tugas-tugas kepolisian di masa depan dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

FGD berlangsung menarik. Apalagi dengan penampilan Roro yang bicaranya ceplas-ceplos. Dia mengakui pernah buat konten pesanan untuk menyerang seseorang. Dibayar. Tapi uangnya habis di judi online. “Teman-teman jangan begitu, jangan main judol, saya sekarang fokus di digital marketing,” katanya.

Kapolda mengakui media sosial membuka ruang yang potensial untuk mendapatkan pendapatan. Dia mengungkapkan, putrinya juga tak pernah minta uang lagi. Ternyata dia bermain di medsos. “Lumayan dapat 100-200 ribu,” ungkapnya.

Di sisi lain, mantan Direktur Penyelidikan KPK ini  mengingatkan, ada hal yang harus diperhatikan semua pihak. Dia mengungkapkan tingginya penggunaan media sosial di Kaltim, khususnya di kalangan generasi Z. “Namun kecenderungannya masih didominasi oleh konten negatif dan itu berbahaya,” jelasnya.

Berkaitan dengan berita hoaks, Kapolda menegaskan bahwa hal itu sebagai tindakan yang tidak benar. Dia sempat kaget adanya postingan yang mengabarkan ada korban jatuh pada aksi unjuk rasa, 21 April lalu. Padahal situasinya aman dan terkendali. “Yang seperti itu berbahaya dan harus kita tindak,” tandasnya.

Pihak kepolisian, tambahnya, dalam melaksanakan tugasnya termasuk penertiban di media sosial berusaha bersikap humanis serta mengedepankan tindakan preemtif dan preventif. “Tapi kalau sudah menjurus ke arah berbahaya, ya kita tindak tegas,” kata Kapolda menanggapi pandangan Intoniswan, Pimred Niaga Asia, yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi untuk menciptakan situasi kamtibamas yang kondusif di ruang digital.  Di antaranya dengan mendorong peningkatkan literasi digital melalui sosialisasi berkelanjutan terutama yang terkait dengan etika berkomunikasi di media sosial.

TIDAK GAMPANG

Rektor Uniba Dr Isradi Zaenal mengakui, ajakan agar masyarakat bijak bermedia sosial tidak gampang. Tapi hal ini harus dilakukan agar dampak negatif dari media sosial bisa ditekan seminim mungkin. “Saya siap bersama para mahasiswa Uniba untuk menciptakan penggunaan media sosial yang bijak di Kaltim,” ujarnya.

Isradi sempat menyinggung ramainya media sosial berkaitan dengan situasi di Pemprov Kaltim. “Sayang tidak ada yang bisa menjelaskan dengan baik sehingga situasi yang terjadi tidak terlalu baik,” ucapnya.

Menurut Kadis Kominfo Kaltim, M Faisal, media sosial ibarat pedang bermata dua, yang memiliki dampak positif dan negatif. “Media sosial bisa jadi alat ekonomi dan industri, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan  tertentu. Termasuk membentuk opini atau bahkan menjatuhkan seseorang,”  ungkapnya.

Dia mengajak masyarakat membangun narasi positif melalui kampanye #BicaraBaikKaltim. “Ini bukan untuk klarifikasi pemerintah, tapi ajakan untuk bersama-sama menyampaikan hal-hal baik tentang Kaltim,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto mengungkapkan, saat ini Polri mengedepankan patroli siber untuk menekan penyebaran konten negatif.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap risiko pencurian data pribadi, yang sering dipergunakan untuk berbagai aksi kejahatan seperti pemerasan atau penipuan.

Seperti ditegaskan Kapolda, katanya, Polda Kaltim tidak akan mentolreansi pelaku penyebaran berita hoaks yang meresahkan masyarakat.  “Kalau ada disinformasi yang bersifat sengaja menyesatkan tentu kita tidak akan mentoleransi,” tandasnya.

Menurut pengamat sosial Dr Arifin, penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat luas tidak bisa dicegah karena sejalan dengan kemajuan teknologi digital saaat ini. “Saya saja tidak melarang mahasiswa membawa HP ke dalam kelas,” ujarnya. Yang penting bagaimana kita bisa mengajak mereka memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas hidup.

Saya menyarankan sosialisasi literasi digital di kalangan masyarakat harus dilakukan secara masif. Tak ada salahnya diangkat sejumlah Duta Media Sosial baik di sekolah dan kampus, di kalangan komunitas bahkan di rumah-rumah ibadah.

Quo vadis media sosial Kaltim? Maunya kita minim dampak negatif dan surplus pengaruh positifnya. Kalau itu yang terjadi, pasti marwah Kaltim terangkat dan berkelas.(*)

Ditunggu Juga Maaf Ketua DPRD Kaltim

Catatan Rizal Effendi

GUBERNUR Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya meminta maaf. Tadi malam beredar video pernyataan permintaan maaf Rudy, yang diunggah melalui akun Instagram Pemprov Kaltim dan sudah beredar di dunia maya.

Mengenakan baju berwarna hijau dan berkopiah, Rudy berusaha tampil bersahaja. Suaranya merendah dan tidak menampilkan gestur yang membuat orang geram. Tapi ada juga yang mengkritisi, seharusnya Rudy mengenakan seragam resmi seorang kepala daerah dan duduk di ruang kerjanya. Karena ini pernyataan resmi dia sebagai seorang gubernur. Bukan pribadi.

Rudy memulai pernyataannya dengan bahasa yang tidak biasa. “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, ibunda dan adik-adik masyarakat Kalimantan Timur yang saya hormati,” begitu awal ucapannya.

Dia mengatakan, beberapa hari ini dia banyak merenung. Dia menyadari ada beberapa hal yang harus dia perbaiki baik dalam hal bersikap maupun dalam berkomunikasi. “Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ucapnya sambil meletakkan tangannya ke dada.

Berkaitan dengan renovasi rumah jabatan dengan nilai cukup besar, ucapnya termasuk di dalamnya beberapa item yang menjadi sorotan soal kursi pijat dan aquarium  air laut wajar menimbulkan rasa tidak nyaman dan pertanyaan di masyarakat.

Menurut Gubernur, secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah itu sudah ada sebelum dia menjabat. Tapi menurut penjelasan Sekda Sri Wahyuni, anggaran Rp25 miliar itu terdiri Rp12,5 miliar di APBD tahun 2024 dan Rp12,5 miliar di tahun 2025, di mana dia sudah bertugas.

“Sebagai bentuk komitmen, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan termasuk kursi pijat dan aquarium air laut,” tandasnya.

Ke depan tambahnya, dia juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

Tidak disinggung Gubernur soal Harum Resort di Balikpapan. Ini juga menjadi sorotan masyarakat karena ada tagihan ratusan juta rupiah berkaitan jamuan makan dan pembelian cinderamata di tempat yang diduga adalah milik pribadi Gubernur.

Sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, kata Gubernur yang akrab dipanggil HARUM, mulai esok (Senin ini) dia akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam  peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim.

Gubernur tidak menyebut secara langsung nama adiknya, Hijrah Mas’ud. Tapi pernyataan itu memang berkaitan dengan peran Hijrah yang selama ini banyak cawe-cawe di lingkungan Pemprov.

“Nanti akan kita lihat di lapangan apakah Hijrah masih keluar masuk di dinas-dinas untuk menentukan berbagai kegiatan proyek atau program,” kata seorang pejabat di Pemprov Kaltim yang tak mau disebutkan namanya.

Sangat disayangkan Gubernur tidak menegaskan soal eksistensi TAGUPP. Masyarakat menuntut TAGUPP dibubarkan atau setidak-tidak direvisi jumlah orang dan anggarannya. Jumlah anggota TAGUPP sebanyak 43 orang dengan anggaran Rp10 miliar lebih dianggap berlebihan dan pemborosan.

Gubernur juga mengklarifikasi soal ucapannya yang menyamakan Hijrah dengan Hashim Djojohadikusumo, yang membuat pengurus DPD Gerinda Kaltim meradang. “Berkaitan dengan pernyataan saya sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, saya juga mohon maaf.  Tidak ada maksud saya untuk membandingkan pihak manapun dalam konteks yang tidak semestinya,” ucapnya begitu.

Rudy Mas’ud berjanji ke depan dia akan lebih berhati-hati  dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. “Saya berkomitmen akan bekerja  lebih teliti, lebih peka dan lebih mendahulukan apa yang menjadi prioritas bagi masyarakat Kaltim. Mohon doa dan dukungan untuk meneruskan program-program kita dan memastikan setiap manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya mengakhiri pernyataan.

BAMBANG DAN HAMAS

Beberapa warga mengatakan menyambut baik pernyataan maaf Gubernur Kaltim. “Tapi masih kita tunggu dan lihat juga implementasinya di lapangan di hari-hari mendatang,” kata Agus, seorang warga  Balikpapan.

Agus juga menuntut permintaan maaf Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (HAMAS), yang juga kakak kandung Gubernur. Termasuk juga dua anggota TAGUPP yaitu Bambang Widjojanto dan Sudarno, yang membuat pernyataan berlebihan dan tidak sesuai fakta di lapangan. Saat demo, massa mencari Sudarno dan membawa poster Sudarno.

HAMAS juga disorot. Saat berlangsung aksi Demo 214 dia tidak berada di tempat dengan alasan masih mengikuti retret di Magelang. Padahal saat itu acara pelatihan Ketua DPRD se Indonesia itu sudah selesai.

Sebelumnya HAMAS juga membuat pernyataan yang menantang masyarakat. Dia sempat membela soal pembelian mobil dinas gubernur yang terlalu mahal. “Kalau saya jadi gubernur, malah saya beli pesawat,” begitu katanya. Di sisi lain, HAMAS juga dilaporkan membeli mobil dinas Ketua Dewan sebesar Rp3 miliar lebih.

Sebagai Ketua Dewan, akunya, dia sudah menjalankan fungsi Dewan. Tapi rekannya, Muh Husni Fahruddin alias Ayub, Ketua Fraksi Golkar dan Sekretaris DPD Golkar Kaltim mengakui fungsi pengawasan dan budgeting Dewan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ahmad, warga di Tenggarong meminta pakta integritas yang sudah ditandatangi pimpinan Dewan dan Fraksi tetap diijalankan diantaranya melaksanakan hak angket untuk menguji berbagai kebijakan Gubernur yang dianggap tidak sesuai dengan hati nurani rakyat.

Sementara itu, Bambang Widjojanto sebagai anggota Dewan Penasihat TAGUPP sempat mengeluarkan pernyataan dan memastikan bahwa aksi demo 214 adalah residu Pilgub 2024. Tapi pelaku aksi dengan tegas menyatakan tidak ada hubungannya dengan Pilgub.

Beberapa hari lalu mantan Gubernur Isran Noor juga menyampaikan bantahannya. “Ngga ada urusan dengan gubernur sekarang. Apa perlunya saya terlibat dalam aksi tersebut,” kata Isran di depan acara halal bihalal pensiunan ASN.

Beberapa pengamat juga menilai aneh pernyataan Bambang soal dinasti politik, yang disebutkannya tidak selalu beraroma korupsi.   Padahal dia selama ini dikenal sebagai pegiat antikorupsi dan pernah duduk sebagai pimpinan KPK.

Warga juga kesal dengan peran Sudarno. Dia dinilai figur yang tidak konsisten. Sempat mengkritisi habis-habisan soal kebijakan Gubernur HARUM, tapi belakangan cuap-cuap membela Gubernur setelah masuk dalam TAGUPP.

Indra, perempuan asal Samarinda Seberang juga menuntut Gubernur agar memperbaiki sikap istrinya, Syarifah Suraidah, yang selama ini juga jadi gunjingan di mana-mana. Mulai urusan pakaiannya yang berlebihan dan menunjukkan kemewahan seperti Noni Belanda sampai ucapan terakhirnya yang tidak tepat.

Syarifah sempat mengeluarkan pernyataan di akun pribadinya agar masyarakat jangan mencampuri urusan pribadi. Kontan dijawab para netizen. Kalau tidak mau dicampuri, ya jangan jadi gubernur, jangan jadi anggota DPR. “Jadi pemimpin masyarakat atau pemimpin publik ya harus mau dikritisi masyarakat. Tahu diri dong,” kata Isna.(*)

Marahnya Gerindra

Catatan Rizal Effendi

KEPALA pusing, telinga sakit dan dada nyesak. Itu komentar Sani, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Samarinda ketika membaca, melihat dan mendengar komentar serta pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Dua hari setelah aksi demo 214 yang bertujuan memakzulkan dirinya, Rudy Mas’ud menggelar jumpa pers di Hotel Clara Pandurata (eks Hotel Atlet) Sempaja. Temanya berkaitan dengan berbagai isu yang menerpa dirinya. Gubernur didampingi mantan Kapolres Kukar Brigjen Purn  Fajar Abdillah yang ditarik bergabung ke Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dan mantan Ketua PWI Kaltim, Endro S Efendi.

Meski berlatar belakang polisi, tapi dalam TAGUPP, Fajar masuk dalam Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah. Saya tidak tahu persis apa alasan dia dimasukkan ke bidang ekonomi dan keuangan? Mungkin juga ini “kompetensi” seperti dimaksud Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Mengapa bukan Ketua PWI yang diundang mendampingi Gubernur? “Saya diajak Pak Fajar, teman seangkatan saya di Lemhannas,” kata Endro mengungkapkan alasannya duduk di samping Gubernur.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltim bicara panjang lebar. Mulai soal aksi demo, masalah TAGUPP, nepostime termasuk yang terkait dengan adik kandungnya, Hijrah Mas’ud dan keponakannya Putri Amanda Nurramadhani yang jadi Ketua Kadin Kaltim termuda.

Yang menarik ketika dia menyinggung soal Hijrah. Dia mengatakan Hijrah menemani dia sejak berjuang ke DPR sampai menuju kursi gubernur, karena itu dia memang selalu ada di sampingnya. Tugasnya meng-handle hal-hal privasi, hal-hal berkaitan dengan logistik atau mandat-mandat yang tidak bisa diwakilkan atau menemui mana-mana. “Sama dengan Pak Hashim juga begitu, apa bedanya dengan Bapak Presiden, dia dipercaya karena itu hak prerogatif,” kata Rudy dengan pede-nya.

Gara-gara menyamakan Hijrah dengan Hashim Djojohadikusumo, jajaran Partai Gerindra Kaltim meradang. “Keterangan Gubernur tersebut adalah penghinaan dan tindakan yang melampaui batas. Karena itu kami menuntut agar Gubernur menghentikan manipulasi sorotan publik, mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo,” tuntut Andi Muh Arif Rayhan Harun, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra.

Hal yang sama juga disampaikan Sabaruddin Panrecalle, bendahara DPD Gerindra yang juga Ketua Komisi  II DPRD Kaltim. “Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah adalah langkah yang tidak etis  dan berisiko menurunkan standar kepemimpinan publik,” tandasnya.

Presiden Prabowo sendiri sudah pernah menyentil Rudy Mas’ud berkaitan dengan pengadaan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar. “Mobil Maung Presiden saja harganya hanya Rp1 miliar plus kaca anti peluru, tapi ada kepala daerah beli mobil sampai Rp8 miliar,” katanya.

Ketua DPD Gerindra Kaltim adalah Seno Aji, yang sekarang ini posisinya sebagai wakil gubernur mendampingi Rudy Mas’ud. Sejauh ini belum terbaca bagaimana hubungan mereka. Tapi Seno terkadang jadi bemper berkaitan dengan berbagai sorotan masyarakat kepada Gubernur. Sempat beredar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di media sosial dan terkesan adu domba bahwa ada Seno di balik Aksi 214.

Sebagai asisten pribadi Gubernur, mungkin orang tidak terlalu mempermasalahkan eksistensi Hijrah. Tapi cawe-cawe Hijrah di lingkungan Kantor Gubernur (mulai penempatan dua dosen Unhas ke Dewas RSUD, termasuk dugaan penunjukan sejumlah proyek di dinas-dinas) serta pengangkatan Hijrah sebagai Wakil Ketua TAGUPP itu memang menjadi sorotan.

Sehebat apa kapasitas Hijrah sampai bisa menjadi wakil ketua tim ahli?. Hijrah menyandang gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). Lalu mengikuti program magister administrasi rumah sakit (MARS) bersama suaminya, dr Ifransyah Fuadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas.  Gelar MARS sangat diperlukan sang suami untuk memenuhi persyaratan, karena dia lebih dulu ditunjuk menjadi Dirut RSUD Beriman. Ada kabar Ifransyah sangat mungkin dipromosi jadi Dirut RSUD Kanujoso Balikpapan atau RSUD A Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.

Ifransyah sempat disentil Wali Kota Samarinda Andi Harun karena ikut mengomentari masalah pengalihan 49 ribu lebih BPJS gratis warga Samarinda dari Pemprov Kaltim ke Pemkot Samarinda. Andi menilai Ifransyah tak mengerti persoalan dan juga bukan tupoksinya.

BANTAH NEPOTISME DAN KKN

Berkaitan isu KKN, Rudy Mas’ud membantah dia bersama saudaranya melakukan praktik KKN atau nepotisme. Sebab, setiap warga negara punya hak yang sama untuk dipilih maupun memilih. “Kalau ada keluarga atau kolega yang terpilih, itu karena sistem demokrasi kita. Semua orang punya hak yang sama untuk dipilih,” ujarnya.

Dia tak menyinggung bahwa demokrasi kita masih diwarnai praktik pragmatisme. Orang memilih karena dibayar. Jadi yang terpilih bukan karena dia hebat dan berkualitas, tapi karena punya kemampuan logistik yang kuat.

Soal nepotisme atau dinasti politik, warganet banyak menyerang Bambang Widjojanto yang menjadi salah satu anggota Dewan Penasihat TAGUPP. Dalam diskusi Kartini di Samarinda, dia mengatakan tidak semua dinasti berbau korupsi. Tapi saat dia menjadi tim Capres  Anies Baswedan, dia pernah mengatakan bahwa  dinasti itu rentan korupsi.

Rudy Mas’ud juga membantah terpilihnya Putri jadi Ketua Kadin Kaltim karena adanya KKN. Kadin itu sama dengan HIPMI punya AD/ART sendiri dan tidak ada kaitan dengan Pemerintah. “Silahkan tanya ke Kadin Pusat mengapa putri terpilih,” tantangnya.

Apa yang disampaikan Gubernur formalnya begitu. Tapi semua orang tahu bahwa lolosnya Putri diduga kuat karena ada intervensi. Sebab, dia belum memenuhi syarat. Belum menjadi pengurus 3 tahun. Sedang lawannya saat itu, Muhammad Ridwan, Ketua Kadin Samarinda. Ridwan sangat memenuhi syarat. Tapi anehnya di tengah jalan dia mundur tanpa alasan yang jelas.

Pelantikan Putri sendiri pada awal Maret lalu juga sempat jadi sorotan. Mulanya akan dilaksanakan di Samarinda, tapi mendadak dialihkan ke IKN. Ada yang bilang Gubernur khawatir ada aksi demo sehingga lokasi pelantikan dipindahkan agak jauh.

Mengenai pelaksanaan hak angket di DPRD Kaltim menyusul desakan dari aksi massa 214, Gubernur menyatakan siap menghadapi. “Saya siap memberikan penjelasan dan itu memang hak DPRD dalam menjalankan pengawasan,” ucapnya.

Berkaitan kebutuhan rumah dinasnya, Gubernur mengakui ada fasilitas kursi pijat yang diduga dibeli senilai Rp125 juta dari uang APBD. “Ya mungkin mereka kasihan, soalnya saya bawa mobilnya sendiri, jaraknya ribuan kilo, matahari belum terbit kami sudah jalan, matahari sudah tenggelam kami masih jalan,” katanya menggambarkan peninjauannya ke berbagai pelosok, yang sangat melelahkan.

Masalah kursi pijat ini sempat disindir salah seorang orator aksi 214 , yang dikutip pakar manajemen Rhenald Kasali. Dia menyindir Gubernur HARUM yang mampu membelikan pakaian dan tas istrinya miliaran rupiah tetapi untuk kursi pijat memakai dana APBD. “Lucu sekali, mungkinkan ini menjadi Pati kedua,” kata Rhenald.

Tadi malam Gubernur Kaltim menghadiri pelantikan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim yang baru, Erwin Izharuddin di Samarinda Convention Hall.  Yang melantik adalah Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Zul mengakui Gubernur Kaltim lagi terkenal. Ketika menyampaikan sambutan, sebagian massa meneriaki gubernur dengan ucapan “huuuu…..(*)

« Previous Page — Next Page »