Tito, Tiyo dan Rudy Mas’ud

Catatan Rizal Effendi

ADA dua tokoh hampir bersamaan datang ke Kaltim. Yang satu bernama Tito Karnavian dan yang satu bernama Tiyo Ardianto. Semua orang tahu, Tito adalah Mendagri sejak era Presiden Jokowi sampai sekarang. Sedang Tiyo adalah tokoh mahasiswa yang lagi viral.

Tiyo adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gajah Mada (UGM) 2025-2026. Dia belakangan terkenal dan banyak diunggah di media sosial karena keberaniannya mengkritik kebijakan Presiden Prabowo.  Dia bilang MBG bukan Makan Gizi Gratis, tetapi Maling Berkedok Gizi. Lalu dia berkirim surat ke Unicef terkait tragedi siswa bunuh diri di NTT karena tak mampu membeli alat tulis seharga Rp10 ribu.

Mahasiswa Filsafat ini sempat diteror, tapi dia tak gentar. Berani bicara di mana-mana. Karena itu dia diundang datang ke Samarinda dan Balikpapan, pekan lalu. Dia sempat bersuara mengkritik adanya dinasti politik di Kaltim dari keluarga Bani Mas’ud. “Rudi Mas’ud itu bisa jadi Runtuhnya Dinasti Mas’ud,” katanya begitu.

Mendagri Tito hanya datang ke Balikpapan, Selasa (5/5) dalam rangka Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan serta bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait meninjau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Teritip dan dialog dengan pengembang serta warga penerima bantuan perumahan.

Berkaitan dengan program perumahan terutama rumah MBR (Masyarakat Berpendapatan Rendah),  Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dapat laporan tak nyaman. Sejumlah pengembang mengatakan izinnya masih terlalu  lama. “Kita perlu kemudahan,” kata Ketua DPD Apersi Kaltim, Sunarti Amirullah.

Sunarti mengungkapkan, realisasi pembangunan rumah MBR di Kaltim pada tahun 2026 ini masih jauh dari target. Baru 800-an unit terbangun dari target 5.000 unit. “Dari 15 izin yang diajukan pengembang, baru satu yang keluar izinnya,” jelasnya.

Sedang Rudy Mas’ud dapat sentilan dari penerima bantuan perumahan dan pengembang. Bahkan dia sempat disoraki. Rudy dalam janji kampanyenya Gratispol akan membebaskan biaya administrasi. Tapi faktanya sampai sekarang masih membayar. Jadi tidak sesuai dengan janjinya Gubernur.

Tito sempat ditanya wartawan berkaitan situasi politik di Kaltim yang memanas menyusul adanya aksi demo 214 dan tuntuan Hak Angket yang ditujukan kepada Gubernur Rudy Mas’ud. “Kami terus memonitor terhadap situasi politik di Kaltim termasuk soal pengajuan Hak Angket,” katanya serius.

Dengan bergulirnya usulan Hak Angket, dia berharap terjadi komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. “Harapan kami komunikasi eksekutif  dan legislatif tetap terjaga agar setiap persoalan bisa dicarikan solusi terbaik,” kata Tito.

Dalam keterangan terpisah, Wamendagri Bima Arya mengatakan, Kemendagri telah memberikan pendampingan khusus dan teguran keras kepada Gubernur Katim Rudy Mas’ud terkait serangkaian kontroversi kebijakan anggaran. “Pemimpin itu perlu mengedepankan etika dan moral dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Apalagi dalam penggunaan APBD,” tandasnya.

Rudy Mas’ud disorot netizen se Indonesia terutama rakyat Kaltim karena dianggap boros dalam penggunaan anggaran yang sifatnya bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Mulai soal mobil dinas Rp8,5 miliar, renovasi rumjab Rp25 miliar, honor tim ahli (TAGUPP) mencapai Rp10 miliar lebih sampai urusan kursi pijat dan mencuci pakaian dalam, yang juga menguras APBD. Dia juga dinilai menebarkan nepotisme dan dinasti politik yang sangat berlebihan.

PEMIMPIN YANG BODOH

Tiyo Ardianto datang ke Samarinda, Rabu (6/5) atas undangan BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman. Dia diajak diskusi yang digelar di Teras Samarinda, persis di depan Kantor Gubernur dan Lamin Etam, rumah dinas Rudy Mas’ud yang lagi disorot.

Namanya Tiyo, ucapannya memang nyerocos keras. Dia bilang hanya ada dua jenis manusia yang masih berprasangka baik pada penguasa hari ini. “Mereka yang bungul atau mereka yang menikmati kekuasaan,” katanya mendapat aplaus dari para mahasiswa.

Dia juga melontarkan pernyataan yang keras kepada Gubernur Rudy Mas’ud yang akrab dipanggil HARUM. Dia berpendapat keberhasilan HARUM memenangkan Pilgub dengan membagi ratusan ribu rupiah kepada jutaan pemilih, akan berujung pada tindakan korupsi dalam melaksanakan pemerintahan. “Saya ulangi lagi, mana mungkin dengan gaji resmi hanya puluhan miliar dalam lima tahun, bisa mengembalikan modal politik yang ratusan miliar,” ucapnya lantang.

Tiyo juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa menerima uang politik sama saja dengan memberikan izin kepada pemimpin untuk merampok uang negara di masa depan.

Berkaitan dengan keberadaan 43 atau 47 tenaga ahli gubernur Kaltim, Tiyo menilai sebagai pengakuan implisit akan ketidakmampuan seorang pemimpin.

“Memilih pemimpin yang bodoh adalah kesalahan, tapi membiarkan pemimpin yang salah adalah kebodohan. Dan saya tahu masyarakat Kaltim tidak bodoh,” ucapnya lagi.

Saat berada di Samarinda, Tiyo sempat bertemu dengan Irma Suryani, salah seorang penggerak demo 214 dari Aliansi Rakyat Kaltim (ARK). Gara-gara terlibat aksi demo itu, perkara Irma diungkit lagi. Dia jadi tersangka dalam kasus perampasan aset dan dokumen, setelah terlibat konflik utang piutang dengan Nurfadiah, istri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Awalnya Irma memberikan dukungan dana Rp2,7 miliar untuk kerjasama bisnis solar. Lalu dia mendapat jaminan lima BPKB dan enam sertifikat tanah. Belakangan pengembaliannya seret, itulah yang menjadi biang tuduhan dan dugaan munculnya tuduhan cek kosong, yang berbalik jadi tuduhan perampasan aset. “Mereka yang menyerahkan sendiri, bukan saya yang merampas,’ kata Irma menjelaskan.

Tiyo menggambarkan Mami Irma  menjadi korban dari bagaimana dinasti kekuasaan itu bekerja mempermainkan hukum sebagai alat politik. “Semoga kasus ini cepat selesai, dan kebenaran yang akan menang,” ucapnya.

Irma sendiri menyatakan tetap terus berjuang untuk kepentingan masyarakat Kaltim. “Saya tetap berjuang untuk masyarakat Kaltim dan saya lebih baik berjuang untuk masyarakat Kaltim ketimbang diri saya sendiri,” katanya tegar.

Selain di Samarinda, Tiyo juga tampil di Kampus Universitas Mulia Balikpapan. Dia tetap lantang berbicara menyorot kekuasaan baik secara nasional maupun yang terjadi di Kaltim.(*)

Kasihan Baharuddin Demmu

Catatan Rizal Effendi

SAYA merasa kasihan dengan Baharuddin Demmu. Dia adalah anggota DPRD Kaltim, yang dipercaya partainya menjadi Sekretaris Fraksi PAN-Nasdem. Soal Hak Angket yang akan menyelidiki kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Baharuddin bicara lantang. Dia memang dikenal vocal. Tapi tak sampai 2×24 jam, partainya menarik pernyataannya.

“Katanya Partai Amanat Nasional, partai yang membela amanat rakyat,  tapi faktanya tak bisa menjaga amanat rakyat, tunggu saja balasannya,” kata seorang mahasiswa tak mau disebutkan namanya, yang aktif mengikuti Aksi Demo 214 Jilid 1 dan 2.

Dalam Rapat Kosultasi Pimpinan, Senin (4/5) malam, Baharuddin dengan gagahnya bicara. Dia bilang begini: “Bagi kami karena kita sudah menandatangi apa yang ada dalam tuntutan itu, karena tandatangan itu mengikat, mengikat kita semua, misalnya Fraksi PAN, ketua saya menandatangani, sehingga bagi kita tuntutan rakyat itu salah satunya adalah meminta untuk hak angket, artinya penyelidikan. Tidak mesti penyelidikan itu, inikan belum berjalan kalau apa yang disampaikan saudara kita Syarkowi ada konsekwensi hukum, ini belum, nanti akan dilihat apakah dalam tuntutan itu memang ada hal yang terlanggar. Itu hasil-hasil rekomendasi kalau terjadi Pansus Angket. Pertama, ini kan hak kita, hak anggota DPRD, kalau hak saja kita malu menggunakan, bagi kami hari ini kami mau menggunakan hak itu. Pada tanggal 21 April ada 7 Fraksi menandatangani apa yang disampaikan oleh Aliansi dan teman-teman mahasiswa.”

Seusai rapat, Baharuddin kembali berbicara di depan awak media. Dia menegaskan tentang proses pelaksanaan Hak Angket yang akan dilakukan Dewan. Kesannya dia optimistis proses pengusulan Hak Angket berjalan lancar.

“Begini mekanismenya,” katanya kepada wartawan. “Pak ketua sudah menerima usul dari anggota DPRD, individu-individu terdiri lintas fraksi. Pada saat itu diterima, itu memenuhi syarat karena lebih dari 10. Nah yang kedua, setelah diterima maka harus dijadwalkan di Bamus dalam rangka untuk memasukkan di paripurna. Kita tunggu Pak Ketua,” ujarnya mantap.

Kalau dilihat dari mimik dan ucapan Baharuddin Demmu, sepertinya PAN kokoh menjadi salah satu pilar pengusung Hak Angket. Tapi mungkin karena mendadak ada bisikan orang halus atau orang besar, tak sampai 48 jam suara PAN berubah.

“Kita tidak mau gegabah,” kata Ketua DPW PAN Kaltim Erwin Izharuddin berkilah.  Sikap ini menjadi “prestasi pertama” Erwin yang baru saja dilantik Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, 25 April lalu. Erwin sebelumnya juga dikenal aktif di DPP PAN sebagai Ketua Badan Saksi Nasional (BSN).

Menurut Erwin,  pihaknya belum melakukan pembahasan secara khusus. “Kita tidak mau latah. Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai bola panasnya nanti malah ke kita juga,” ujarnya begitu.

Dengan adanya sikap baru itu, anggota PAN di Dewan tampaknya langsung “letoi.” Mulut Baharuddin langsung terkunci. Dia menyuruh wartawan bertanya kepada Ketua Fraksi PAN-Nasdem Sigit Wibowo. Sigit juga berkilah. “Tanya langsung ke ketua (Erwin) saja,” katanya seperti diberitakan Tribun Kaltim.

Baharuddin terpilih jadi anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar. Awalnya dia aktivis lingkungan.  Dia pernah menjadi bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Dia ditakuti pengusaha tambang nakal. Suaranya keras.

Belakangan Burhanuddin terpilih jadi Kepala Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kukar. Kantornya pernah dua kali terbakar. Tapi dia disenangi warganya karena mau memperjuangkan hak warganya. Lalu didorong menjadi anggota DPRD Kukar (2009-2014). Lalu loncat jadi anggota DPRD Kaltim 2019-2024. Lanjut ke periode sekarang, 2024-2029.

Istrinya dosen di Fakultas Hukum Unmul. Pernah menjabat Direktur LBH Malang dan dekat dengan alm Munir dan Komisoner KPK, Bambang Wijayanto, yang sekarang Dewan Penasihat Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

ADA INTERVENSI DPP

Berbagai pihak termasuk pengamat melihat berubahnya sikap PAN Kaltim secara drastis karena ada intervensinya dari induknya, DPP PAN. “Pasti DPW Kaltim melakukan konsultasi ke DPP, sehingga terjadi perubahan sikap,” kata Dr HM Jamal Amin, dosen magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul.

Dengan adanya perubahan sikap ini, kata Jamal, PAN harus siap menerima konsekuensi politik dari rakyat Kaltim. Pasti berbagai organisasi masyarakat (Ormas), mahasiswa dan lembaga mahasiswa intra dan ekstra kampus kecewa berat.  “Konsekuensinya akan kita lihat dan dirasakan PAN pada Pemilu 2029 mendatang,” jelasnya.

Jamal juga melihat 5 fraksi yang masih mendukung pelaksanaan Hak Angket masih mungkin berubah. “Ini permainan politik, hari ini setuju Hak Angket, besok belum tentu,” tambahnya.

Berbagai pihak menyarakan agar pendukung Aksi 214 baik dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMKT), Aliansi Rakyat Kaltim (ARK) dan BEM Mahasiswa bersama organisasi mahasiswa ekstra kampus lainnya harus terus mengawal ketat proses menjelang Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan digelarnya Hak Angket.

Pada pelantikan pengurus DPW PAN Kaltim di Samarinda Convention Hall, Sabtu (25/4) lalu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sempat hadir. Dia terlihat akrab dengan Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) dan petinggi PAN lainnya di antaranya Hatta Rajasa, yang juga pernah memimpin PAN.

Hanya yang mengejutkan ketika Gubernur diberi kesempatan memberikan kata sambutan, sejumlah undangan yang umumnya kader PAN meneriaki orang nomor satu Kaltim itu. Ada yang berteriak “huuu,” ada juga yang berteriak, “marwah….marwah.”

Ketika Zulhas berpidato, dia sempat menyingung Gubernur Rudy Mas’ud yang saat ini jadi buah bibir di mana-mana. “Gubernur Kaltim ini lagi terkenal di seluruh Indonesia,” katanya sambil tersenyum.

Hanya dia mengingatkan kepada semua kader PAN. “Catat omongan saya ini. Golkar itu canggih, kita harus hati-hati,” katanya serius.

Zulhas menceritakan bagaimana Golkar menghadapi cobaan berat di awal reformasi. Bahkan partai dengan lambang Pohon Beringin itu hampir dibubarkan. Tapi begitu Pemilu digelar, Golkar berhasil menjadi partai pemenang kedua. “Jadi kita harus hati-hati, ilmu silatnya tinggi,” katanya berulang-ulang.

Tampaknya sekarang ini PAN Kaltim ikut memainkan jurus silat dalam urusan Hak Angket. Setidaknya bersilat lidah. Yang kasihan lidah Baharuddin Demmu. Sepertinya kaku dan kelu.(*)

Jasa Raharja Gelar PPKL di SMA Bahrul Ulum Bontang

BONTANG – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan peran aktif tenaga pendidik terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas, Jasa Raharja melalui Samsat Bontang melaksanakan kegiatan Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas (PPKL) di SMA Bahrul Ulum Bontang, Selasa (5/5/2026)

Kegiatan dipandu petugas Jasa Raharja Kota Bontang, Krisnadi Kurniawan dan Mixo Septian, dengan sasaran utama guru di lingkungan sekolah. Program PPKL bertujuan untuk membekali tenaga pendidik dengan pemahaman yang komprehensif terkait keselamatan berlalu lintas, sehingga dapat diteruskan kepada para siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.

Krisnadi menyampaikan berbagai materi penting, mulai dari etika berlalu lintas, faktor penyebab kecelakaan, hingga peran penting guru dalam menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Edukasi ini diharapkan mampu menciptakan efek berkelanjutan melalui peran guru sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah.

Dikatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Jasa Raharja dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di kalangan pelajar.

“Melalui PPKL, kami berharap para guru dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan pesan keselamatan kepada siswa, sehingga tercipta generasi yang lebih sadar dan tertib dalam berlalu lintas,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung dengan interaktif dan mendapat respon positif dari para peserta. Para guru menyambut baik program ini dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dengan adanya kegiatan PPKL ini, diharapkan sinergi antara Jasa Raharja dan institusi pendidikan semakin kuat dalam menciptakan budaya keselamatan berlalu lintas yang lebih baik di kalangan generasi muda. (*)

Awas, Hak Angket Masuk Angin

Catatan Rizal Effendi

BANYAK yang mengira DPRD Kaltim sudah  resmi menggulirkan Hak Angket kepada Gubernur Rudy Mas’ud. Padahal belum. Sebab, masih ada satu dua tahapan yang masih dilalui.

Rapat yang berlangsung seru Senin (4/5) malam bukan rapat paripurna. Itu baru Rapat Konsultasi Pimpinan seperti surat undangan yang beredar. Memang topiknya membahas tuntutan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kaltim.

Penjelasan dari anggota Dewan Baharuddin Demmu, Sekretaris Fraksi PAN-NASDEM  bisa jadi pegangan.  Dia bilang, Ketua Dewan sudah menerima usulan lebih dari 10 anggota terdiri lintas fraksi. Itu sudah memenuhi syarat. “Tinggal dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal rapat paripurna. Kita tunggu Ketua,” jelasnya.

Sebelumnya Nurhadi Saputra, anggota Dewan dari Fraksi PPP yang menjadi juru bicara menjelaskan bahwa usulan Hak Angket sudah memenuhi syarat minimal sesuai tata tertib. “Enam fraksi setuju kecuali Golkar. Usulan itu sudah ditandatangani 22 anggota Dewan dan diterima pimpinan, tinggal dibawa ke Bamus untuk dijdawalkan di rapat paripurna,” jelasnya.

Rapat paripurna yang dimaksud Baharuddin dan Nurhadi adalah rapat paripurna yang akan menetapkan digulirkannya secara resmi Hak Angket. Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka rapat paripurna itu dihadiri paling sedikit ¾ dari jumlah anggota Dewan. Sedang keputusannya disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Jadi karena anggota DPRD Kaltim jumlahnya sekarang ini 55 orang, maka ¾ dari 55 adalah 41 atau 42 orang. Sedang keputusannya jika yang hadir 42 orang, maka 2/3 dari jumlah itu adalah 28 orang.

Nah masyarakat dan mahasiswa masih harus terus mengawal. Sebab, bisa saja terjadi perubahan angin yang membuat rapat paripurna jadi kandas alias masuk angin. Ini saja belum apa-apa sudah terdengar Fraksi PAN menunda pelaksanaan Hak Angket. “Kita tidak mau gegabah,” kata Ketua DPD PAN Erwin Izharuddin seperti diberitakan nomorsatuKaltim.

Karena itu Bamus dan pimpinan dewan harus didorong secepatnya menggelar rapat paripurna tersebut. Selain itu harus dijaga agar rapat paripurna benar-benar mencapai quorum. Bisa saja dengan berbagai alasan anggota yang hadir tidak mencapai 42 orang, maka dapat dipastikan rapat paripurna gagal dan harus ditunda.

Harus diwaspadai juga sikap Fraksi Golkar. Mereka berusaha agar yang dilaksanakan cukup hak bertanya atau Hak Interpelasi. Mereka juga terkesan mencoba “menakuti” anggota Fraksi Gerindra bahwa yang terkena Hak Angket bukan gubernur saja, tetapi juga wakil gubernur. Kita tahu Wagub Kaltim adalah Seno Aji, yang juga Ketua DPD Gerindra Kaltim. “Saya ingatkan Angket ini tujuan dan sasarannya bukan gubernur saja. Karena gubernur dan wakil gubernur satu pasangan,” kata Sarkowi V Zahry dari Fraksi Golkar.

DIBANTAH REZA FACHLEVI

Ketua Dewan Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) yang juga kakak kandung Rudy Mas’ud mencoba mengulur-ngulur. Dia bilang jangan tergesa-gesa. Harus dibahas dulu substantifnya. Bahkan diperlukan legal standing dari Kejaksaan. Apalagi Hak Angket itu belum pernah dijalankan oleh DPRD di Indonesia. “Bahkan sekelas Pati pun belum, jadi kita harus hati-hati,” katanya.

Akhmad Reza Fachlevi dari Fraksi Gerindra membantah pernyataan HAMAS. Menurutnya Hak Angket, sudah pernah dijalankan di beberapa DPRD di Indonesia. Dia menunjuk Kabupaten Ende dan Kabupaten Jepara di tahun 2024, juga di Kabupaten Jember di tahun 2019 dan Kabupaten Maluku Tengah serta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2025.

Dalam Rapat Konsultasi Pimpinan, Reza juga terlibat polemik yang keras dengan Hj Syuraidah Mas’ud dari Fraksi Golkar. Reza tak terima dengan pernyataan Syuraidah di WA Group DPRD yang menyebut Reza sebagai mulut besar yang bersembunyi di balik demo. “Saya tidak terima, itu tidak sopan, ini marwah dari keluarga saya dan melanggar UU ITE,” katanya sambil melakukan aksi Walk Out (WO).

Syuraidah mengatakan, dia berkomentar seperti itu karena sebelumnya dalam rapat Bamus, Reza yang paling keras mengajukan Hak Angket. Tapi ketika menghadapi massa aksi 214, tak ada anggota lain yang hadir kecuali dari Golkar. “Itu sebabnya saya bersuara seperti itu,” tandasnya.

Yang menarik, Rapat Konsultasi Pimpinan kemarin bisa disaksikan oleh massa 214 Jilid 2 yang menunggu di halaman gedung Dewan melalui layar lebar. Mereka bersorak riuh setelah 6 fraksi menyatakan menyetujui digulirkannya Hak Angket kepada Gubernur Rudy Mas’ud.

Aksi demo di Karang Paci juga bersamaan dengan aksi demo yang berlangsung di gedung DPRD Balikpapan dan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Isu yang dibawa memang berbeda. Tapi ini boleh dibilang peristiwa pertama amat bersejarah di Kaltim.

Aksi unjuk rasa di Balikpapan dilakukan para sopir truk dan mahasiswa terutama dari PMII. Mereka kesal meski di kota ini ada kilang minyak terbesar milik Pertamina yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo, tapi antre minyak terutama solar tak pernah berakhir.

Sementara di Tenggarong, aksi massa dilakukan oleh ormas Remaong Kutai Berjaya (RKB), Remaong Kutai Menamang (RKM) dan Bubuhan Banjar Bakayuh Baimbai. Mereka menyampaikan 9 tuntutan, di antarnya mendesak Ketua DPRD, Ahmad Yani mundur, soal keresahan warga akibat adanya penertiban Kawasan Bukit Soeharto, penyalahgunaan anggaran APBD serta dugaan penyalahgunaan fasilitas Pemerintah.

Di tengah riuhnya usul Hak Angket untuk Gubernur Rudy Mas’ud, Ketua Dewan Hasanuddin Mas’ud juga harus waspada. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT) sudah mengirim surat ke DPP Golkar meminta agar HAMAS dicopot.

HAMAS menjadi Ketua DPRD Kaltim sudah dua kali. Dalam periode pertama dia “mengkudeta” Makmur HAP, rekan satu fraksi. Sedang yang kedua dia berseteru dengan Abdulloh, mantan Ketua DPRD Balikpapan yang juga Sekretaris DPC Golkar Balikpapan.  Hasil perolehan suara dalam Pileg 2024, Abdulloh lebih besar dari HAMAS. Seharusnya Abdulloh yang jadi ketua, tapi DPP tetap memilih dari anggota Bani Mas’ud. Apakah posisi HAMAS tetap kuat? Kita lihat saja nasibnya ke depan.(*)

Tragedi Sepatu Mandala Risky

Catatan Rizal Effendi

SAYA menitikkan air mata. Sedih sekali. Di saat kita ribut dengan mobil dinas gubernur Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar, ada seorang siswa yang meninggal dunia gara-gara memakai sepatu kekecilan.

Itu bukan sepatu kaca dalam cerita dongeng Cinderella. Tapi ini sepatu butut yang dipakai Mandala Risky Syahputra (16), siswa Kelas XI Pemasaran 2,  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Samarinda.

Karena tak mampu, Mandala tiap hari mengenakan sepatu yang tidak sesuai ukuran kakinya. Dia seharusnya mengenakan sepatu berukuran 43, tapi yang dia miliki berukuran 40. Dia paksakan, akhirnya kakinya lecet dan menimbulkan infeksi.

Kondisi ini makin parah. Soalnya dia lagi mengikuti program magang sebagai pramuniaga di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda. Dia banyak  bergerak dan berdiri, akibatnya kakinya yang infeksi semakin parah. Akhirnya dia tumbang dan meninggal dunia.

Mandala tinggal dengan ibunya, Ratnasari (40) dan adiknya di rumah sewaan di Jl Tarmidi GG 2 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota. Ayahnya sudah tiada.

Jarak rumah Mandala dengan Lamin Etam, kediaman resmi Gubernur Rudy Mas’ud yang ada kursi pijatnya sekitar 5 kilometer. Kalau dengan rumah dinas Wali Kota Andi Harun di Jl Letjen S Parman jaraknya juga hampir sama. Mungkin lebih dekat sedikit.

Saya tak bermaksud mendramatisir. Tapi inilah potret rakyat Kaltim atau Samarinda yang harus diketahui lebih dalam oleh Gubernur yang akrab dipanggil HARUM atau Wali Kota Andi Harun yang sempat sewa mobil tamu sebesar Rp160 juta per bulan. Ini ada anak kita, yang tak jauh dari rumah dinas mereka, yang akhirnya mati hanya gara-gara sepatu kekecilan.

Menurut sang ibu, Mandala  anak yang kuat dan tabah. “Sakit yang dialaminya dia rasakan sendiri, tanpa harus merepotkan orang lain,” kata Ratna Sari.

Di tempat magang, Mandala mendapat upah Rp840 ribu per bulan. Ratna sudah menawari Mandala untuk membeli sepatu yang sesuai ukuran kakinya. Tapi dia tak mau. Uangnya dia serahkan kepada ibunya untuk membayar kontrakan rumah, agar mereka tidak diusir. “Mandala hanya minta dibelikan ganjalan empuk agar kakinya tidak terlalu sakit jika berdiri,” kata Ratna Sari.

Ini yang benar-benar mengusik marwah Kaltim, Pak Gubernur. Bukan mobil Rp8,5 miliar yang menyesakkan dada. Ini juga pukulan bagi Wali Kota Andi Harun, karena ada warganya tumbang akibat keprihatinan hidup. Apalagi dia kelompok generasi emas.

Banyak yang bilang Kaltim itu kaya. Berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita rakyat Kaltim yang diukur melalui PDRB pada tahun 2024 adalah Rp212,18 juta per tahun. Angka itu tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia.

Akan tetapi tingginya pendapatan belum tentu mencerminkan pemerataan. Jumlah orang miskinnya masih banyak yaitu sebanyak 211,88 ribu orang atau sekitar 5,51 persen dari jumlah penduduk.

TRC PPA KECAM KADISDIK

Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, Rina Zainun mengecam sikap kurang empati yang ditunjukkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Armin terhadap kejadian yang dialami Mandala dan keluarga.

“Sikap Kadisdik sangat memprihatinkan, dia tidak menunjukkan sikap empati. Bicaranya sambil tertawa dan tidak ada pernyataan bela sungkawa,” kata Rina seusai mengunjungi ibu Mandala, Ratnasari yang sangat terpukul.

Dari video yang beredar,  memang terlihat Armin menjelaskan masalah itu terkesan santai dan tersenyum. Dia juga sempat melontarkan pertanyaan yang menurut Rina terkesan mengejek. “Masa sih gara-gara sepatu meninggal. Kira-kira percaya ngga,” kata Armin kepada wartawan.

Menurtu Rina, keluarga Mandala sangat terpukul dengan pernyataan Armin. “Apalagi terkesan tidak ada ucapan bela sungkawa, saya tidak tahu apakah videonya ada yang terpotong,” jelasnya.

Armin mengajak orang tua jika ada masalah yang dihadapi keluarga segera dikomunikasikan ke sekolah atau langsung ke Disdik. “Kalau hanya satu dua anak, tentu kita bisa membantu, saya juga siap” katanya.

Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah program bantuan bagi siswa yang kurang mampu. Di antaranya, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) atau program Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS).

Armin belakangan banyak juga mendapat sorotan. Dia disebut-sebut orangnya Gubernur. Waktu pengangkatan 176 kepala sekolah pada awal 2026 lalu, Armin mendapat sorotan karena ada mantan terpidana yang dilantik. Selain itu ditemukan beberapa kepala sekolah yang dinilai sudah melewati masa tugas maksimal.

Dia juga dianggap melakukan politisasi pendidikan dengan meminta sekolah-sekolah membuat video testimoni kesuksesan program Gratispol di bidang pendidikan. Itu sengaja diintsruksikan di tengah sorotan terhadap Gubernur Rudy Mas’ud yang lagi viral.

Pada September 2025 lalu, Armin disorot gara-gara merekomendasi sekolah untuk membeli buku Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, yang juga kakak kandung Rudy Mas’ud. Dia juga menonaktifkan Kepala SMAN 10 Samarinda berkaitan proses pemindahan sekolah dan aset sesuai putusan hukum.

Saya sependapat dengan pernyataan Ibu Rina Zainun. Selain prihatin dengan apa yang dialami Mandala, tetapi juga prihatin dengan sikap Plt Kadisdik. Apalagi dia punya beberapa catatan yang tidak menarik.  “Pak Armin tidak pantas untuk didefinitifkan menjadi Kadisdik,” kata seorang guru SMK, yang tak mau disebutkan namanya.(*)

« Previous Page — Next Page »