Forum Wartawan Kebangsaan Kritik Kebijakan Ahmad Qodari Rangkul “Homeless Media”

Jakarta — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Ahmad Qodari, yang dinilai membuka ruang bagi “homeless media” dalam strategi komunikasi pemerintah.

Koordinator FWK Raja Parlindungan  Pane, menyebut langkah tersebut sebagai kebijakan yang berbahaya karena mencampuradukkan antara pers profesional dengan media yang tidak memiliki kejelasan badan hukum, struktur redaksi, maupun standar etik jurnalistik.

Menurut Raja Pane, pemerintah seharusnya memperkuat ekosistem pers yang sehat dan profesional, bukan justru memberikan legitimasi kepada media yang tidak memenuhi standar kelembagaan pers.

“Pers memiliki aturan, kode etik, mekanisme verifikasi, serta tanggung jawab hukum yang jelas. Ketika pemerintah merangkul homeless media tanpa parameter yang tegas, maka itu berpotensi merusak tatanan pers nasional,” ujar Raja Pane dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Ia menilai kebijakan tersebut dapat menimbulkan kebingungan publik mengenai perbedaan antara produk jurnalistik yang lahir dari proses kerja pers dengan konten media sosial atau kanal informasi yang tidak memiliki pertanggungjawaban redaksional.

Raja Pane juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Pers telah mengatur secara jelas fungsi dan kedudukan pers dalam sistem demokrasi Indonesia. Karena itu, pemerintah diminta tidak mengaburkan batas antara lembaga pers dengan pihak-pihak yang sekadar memproduksi konten digital tanpa standar jurnalistik.

“Kalau semua dianggap pers, lalu di mana posisi perusahaan pers yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan mematuhi kode etik jurnalistik? Negara jangan sampai menghapus marwah profesi wartawan,” tegasnya.

Selain itu, FWK meminta agar Badan Komunikasi Pemerintah menyusun parameter yang jelas dalam menjalin kemitraan komunikasi publik, termasuk memastikan pihak-pihak yang dilibatkan memiliki legalitas perusahaan pers, struktur redaksi, serta tunduk pada kode etik jurnalistik.

Raja Pane menambahkan, perkembangan media digital memang tidak bisa dihindari, namun pemerintah tetap harus menempatkan profesionalisme pers sebagai fondasi utama dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan kredibel.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Ahmad Qodari terkait kritik yang disampaikan Forum Wartawan Kebangsaan tersebut. (*)

FWK Dorong Optimisme Nasional Hadapi Tekanan 2026

Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai keberhasilan Indonesia di SEA Games Thailand 2025 sebagai bukti konkret bahwa bangsa ini mampu melewati berbagai tekanan jika bersatu dan menanggalkan ego sektoral.

Kontingen Indonesia menutup pesta olahraga Asia Tenggara tersebut di peringkat kedua klasemen akhir dengan raihan 334 medali, terdiri atas 91 emas, 112 perak, dan 130 perunggu. Capaian emas itu melampaui target pemerintah yang ditetapkan sebanyak 80 emas, meski Indonesia tampil di kandang lawan.

FWK menilai prestasi olahraga tersebut bukan sekadar soal kemenangan, tetapi mencerminkan efektivitas kerja kolektif lintas sektor. Keberhasilan itu dinilai relevan untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan nasional yang diproyeksikan masih berat pada 2026.

Dalam diskusi FWK yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025), yang dihadiri sejumlah wartawan senior diantaranya Hendry Ch Bangun, Raja Parlindungan Pane, AR Loebis, Iqbal Irsyad, Budi Nugraha, Herwan Pebriansyah, Dadang Rahmat, dan lainnya, menyoroti pentingnya mengaplikasikan semangat kebersamaan SEA Games dalam penanganan bencana, khususnya di Pulau Sumatera.

Salah satu pendiri FWK Hendry Ch Bangun menyebut sejarah Indonesia menunjukkan bahwa persatuan selalu menjadi kunci saat bangsa ini berada dalam situasi krisis. Menurutnya, tekanan ekonomi global dan dinamika domestik hanya bisa dihadapi dengan kekompakan dan kerja nyata.

Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane menambahkan, solidaritas masyarakat dalam membantu korban bencana di Sumatera menjadi bukti bahwa optimisme nasional memiliki dasar faktual. Bantuan logistik, medis, dan kemanusiaan menunjukkan negara dan masyarakat bergerak bersama.

FWK menilai 2026 akan menjadi tahun pembuktian bagi efektivitas kebijakan pemerintah, mulai dari penanganan bencana, program Makan Bergizi Gratis, hingga stabilitas ekonomi. Prestasi SEA Games 2025 dinilai memberi pesan tegas bahwa Indonesia memiliki modal sosial untuk bertahan dan melampaui target, bahkan di masa sulit.