Memperkuat Peran Nusantara, Lokasi IKN Sebagai Titik Pemantauan Hilal

Vivaborneo.com, NUSANTARA – Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu titik pengamatan hilal (rukyatul hilal) untuk penentuan 1 Ramadan 1447 H yang dilaksanakan di Rusun ASN 1 Tower D, Selasa (17/02/2026). Pemantauan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya hilal diamati dari kawasan IKN.

Lokasi IKN dipilih karena memiliki titik pengamatan yang tinggi dan terbuka, sehingga dinilai mendukung proses rukyatul hilal. Ke depan, keberadaan masjid raya di kawasan IKN juga diharapkan dapat memperkuat peran Nusantara sebagai lokasi kegiatan keagamaan nasional.

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) wilayah Kalimantan Timur atas permintaan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa terpilihnya IKN sebagai titik pemantauan hilal merupakan sebuah kehormatan sekaligus penanda awal peran IKN dalam kegiatan keagamaan tingkat nasional.

“Kami dari Otorita IKN sangat mendukung pemantauan hilal dilakukan di IKN. Ini merupakan kehormatan bagi Otorita IKN sekaligus kesempatan bagi IKN sebagai Ibu Kota Negara menjadi salah satu titik pengamatan dari 96 titik yang tersebar di Indonesia,” ujar Basuki.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khaliq, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan hari ini, hilal belum dapat terlihat.

“Hari ini kita lakukan pemantauan hilal. Berdasarkan BMKG, posisi hilal masih berada di bawah ufuk, sehingga bulan belum terlihat,” jelasnya.

Meski hilal belum dapat terlihat, pelaksanaan rukyatul hilal di IKN menandai babak baru, menegaskan peran Nusantara tidak hanya sebagai pusat pemerintahan masa depan, tetapi juga sebagai ruang bersama untuk kegiatan keagamaan dan kebangsaan.(yul/hms-oikn)

 

MenPANRB Harap IKN Menjadi Pelopor Transformasi Birokrasi Pemerintah Masa Depan

Vivaborneo.com, NUSANTARA – Sebagai ibu kota masa depan Indonesia, Ibu Kota Nusantara diproyeksikan menjadi contoh model birokrasi baru bagi generasi mendatang. Hal ini ditegaskan melalui kuliah umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, yang berlangsung di kawasan KIPP IKN pada Jumat (13/02/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bertugas di Nusantara, mulai dari Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga lembaga negara seperti Bank Indonesia.

Kuliah umum ini bertujuan memperkuat pemahaman ASN dalam mendorong transformasi birokrasi, dengan IKN sebagai percontohan sistem kerja pemerintahan yang modern dan adaptif. Dalam paparannya, Menteri PANRB menyampaikan arah reformasi birokrasi ke depan, penguatan manajemen ASN, pembentukan budaya kerja baru di ibu kota negara, serta diskusi terbuka terkait tantangan dan peluang reformasi birokrasi di Nusantara.

MenPANRB menegaskan pembangunan IKN bukan sekadar menghadirkan pusat pemerintahan baru, tetapi merancang ulang cara negara bekerja secara menyeluruh.

“Hari ini kita tidak hanya sedang membangun gedung, tapi kita sedang membangun generasi masa datang. IKN tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan, tapi kita merancang cara baru negara itu bekerja. Kita mengulang cara baru kerja birokrasi, cara melayani masyarakat, dan cara pengambilan keputusan. Ini hanya bisa dibangun ketika kita menanamkan integritas dan budaya kerja yang baik,” ujar Rini.

Sementara itu, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Bimo Adi Nursanthyasto, menyampaikan bahwa agenda ini menjadi penguatan moral bagi ASN yang telah lebih dulu bekerja di Nusantara agar terus menjaga semangat pelayanan publik.

“Mudah-mudahan melalui nasihat dan arahan Ibu Menteri hari ini, kami mendapatkan kekuatan untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Karena ini kota baru dengan budaya kerja baru, kami yakin perhatian dan dukungan ini akan menjadi energi bagi kami semua yang bertugas di Nusantara,” ujarnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menteri PANRB juga meninjau langsung perkembangan pembangunan kawasan IKN beserta ekosistem pendukungnya, antara lain rumah susun ASN, Sekolah Taruna Nusantara, RSUP Kementerian Kesehatan, Istana Negara, hingga kawasan glamping.

Ke depan, IKN diharapkan menjadi laboratorium transformasi birokrasi Indonesia—tempat lahirnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kolaboratif, dan berbasis digital. Dari Nusantara, praktik terbaik birokrasi masa depan diharapkan tumbuh dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.(yul/hms-oikn)

Indosat Tanam Pohon Asli Kalimantan di IKN

Vivaborneo.com, NUSANTARA — Indosat Ooredoo Hutchison melakukan penanaman pohon asli Kalimantan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem hijau dan mendukung pembangunan kota masa depan yang berkelanjutan.

Kegiatan penanaman pohon dilaksanakan di kawasan Miniatur Hutan Hujan Tropis (MHHT) IKN bersama Otorita IKN dan diikuti oleh 85 peserta dari jajaran pimpinan dan karyawan Indosat pada Rabu (04/02/2026).

Melalui kegiatan penanaman pohon ini, Indosat Ooredoo Hutchison menegaskan komitmennya untuk mendukung IKN sebagai kota masa depan yang tumbuh selaras dengan alam dan lingkungan sekitarnya.

Pohon yang ditanam merupakan tanaman endemik Kalimantan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan Nusantara.

Kawasan MHHT pada mulanya adalah kawasan hutan tanaman industri eucalyptus. IKN dengan konsep kota hutan kemudian mengelola kawasan tersebut dengan pendekatan ekologis. Di sekitar kawasan Istana, eucalyptus tidak lagi ditebang dan dibiarkan tumbuh hingga siklus hidupnya selesai, sementara di bawahnya dilakukan penanaman tanaman asli Kalimantan untuk memperkaya keanekaragaman hayati.

Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN, Onesimus Patiung, menyatakan bahwa penanaman pohon di kawasan IKN dilakukan dengan pendekatan ekologis untuk memulihkan dan memperkaya ekosistem hutan secara berkelanjutan.

“Walaupun berada di tengah hutan, kami berharap semua pihak dapat berpartisipasi dalam kegiatan penanaman ini. Di sekitar Istana, eucalyptus tidak lagi ditebang dan dibiarkan tumbuh secara alami. Oleh karena itu, di bawahnya kami menanam tanaman asli Kalimantan,” ujar Ones.

Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi, menegaskan bahwa sebagai perusahaan teknologi, Indosat melihat kemajuan digital dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan.

“Membangun Nusantara bukan hanya soal menghadirkan konektivitas, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan alam. Kami percaya teknologi yang berdampak adalah teknologi yang ikut menciptakan kota yang lebih hijau, sehat, dan nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan,” ujar Bilal.(vb/yul)

 

IKN Digerayangi Banyak Tikus

Catatan Rizal Effendi

SAYA masih kecewa tak jadi salat Idulfitri di masjid IKN. Soalnya pembangunan masjid itu belum rampung. Masjid IKN bakal menjadi masjid negara menggantikan Istiqlal. Masjid itu didesain oleh perupa Bali I Nyoman Nuarta dengan kapasitas 29 ribu jamaah. Tapi belakangan diperluas lagi  jadi 60 ribu atas usul Ridwan Kamil sebagai kurator.

Tadinya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjanjikan Masjid IKN sudah bisa digunakan untuk salat Id 1 Syawal 1446 Hijriyah. Kenyataannya masjid bernilai hampir Rp1 triliun itu belum rampung. Padahal saya sudah menyiapkan baju koko panjang pesan di Shopee. Seumur-umur baru sekali ini saya punya persiapan khusus menjelang salat Id.

Meski masjidnya belum jadi, IKN sekarang menjadi magnet baru tujuan wisata memanfaatkan libur Lebaran. Mengalahkan pusat-pusat destinasi wisata di Kaltim. Bayangkan, selama 4 hari libur Lebaran, IKN menyedot 64 ribu pengunjung. Pantai Manggar Balikpapan saja hanya didatangi 13 ribu orang.

“Angka 64 ribu itu memang jumlah yang meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada Lebaran tahun lalu,” kata Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi.

Wisatawan yang datang tidak saja dari Kaltim, tetapi juga berbagai daerah di antaranya Kalsel, Kalteng, Kaltara, Sulteng, Sulbar, dan Sulsel. Juga dari Jawa dan Sumatera. Bahkan ada juga dari mancanegara di antaranya dari Brunei, Malaysia, Korsel, dan Eropa.

Mereka yang datang dari Balikpapan sudah bisa menikmati jalan tol IKN dan jembatan Pulau Balang. Hanya pulangnya masih tetap lewat Km 38, Samboja. Soalnya jalan tolnya belum rampung secara keseluruhan. Sebagian masih satu jalur dan belum tembus sampai Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.

Seminggu sebelum Lebaran, jalan tol IKN dibuka dari Pulau Balang ke Balikpapan. Arus barang dan orang dari Kalsel, PPU, dan Paser ke Balikpapan jadi lancar. Sebagian kendaraan tak perlu menyeberang lewat feri Kariangau.

Pengamat politik Hendri Satrio punya pandangan lain soal kabar banyaknya pengunjung ke IKN. “Setiap kali libur panjang, selalu ada berita IKN dibanjiri wisatawan,” katanya dalam akun media sosial X pribadinya.

Menurut Hendri, terkait IKN memang selalu menarik perhatian apa pun dan bagaimana pun jadinya ke depan. “Memang IKN ini selalu menarik apa pun jadinya nanti,,” ujarnya seperti diberitakan FAJAR.CO.ID.

Di sela kekaguman pengunjung dengan suasana hutan dan bangunan unik IKN, ada juga hal yang mengagetkan. Ternyata di sana banyak tikus. Ini tikus beneran. Bukan “tikus” yang menggerogoti uang negara.

Sejumlah pengunjung melihat langsung banyak tikus berkeliaran di kawasan IKN. Bahkan sempat viral di medsos. “Saya kira banyak monyet di IKN, tahunya banyak tikus,” kata Umi, pengunjung dari Banjarmasin menyindir.

Thomas Umbu tak membantah  banyak tikus di IKN. Dia menyebut ada dua penyebabnya. Pertama, kondisi alam. Maklum dulunya di situ kawasan hutan dan perbukitan. Jadi memang banyak sarang tikus. Kedua, ada juga faktor manusia. Banyak pengunjung yang kurang memperhatikan aspek kebersihan. Buang sampah terutama sisa makanan secara sembarangan. Jadi mengundang tikus berdatangan.

Pihak Otorita sudah mengambil langkah pengendalian. Di antaranya meningkatkan upaya kebersihan, menyebar obat pembasmi dan memasang perangkap di berbagai sudut IKN. “Kami tidak tinggal diam, berbagai langkah preventif dilakukan teman-teman dari yang menangani bidang kesehatan dan kebersihan,” tandas Thomas.

BANTAH IKN MANGKRAK

Di tengah banyaknya kunjungan wisatawan ke IKN, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tiba-tiba bicara isu mangkraknya pembangunan IKN. Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Selama ini isu yang beredar adalah melambatnya mesin pembangunan IKN.

Dalam acara pertemuan dan diskusi dengan para wartawan di Samarinda, Rudy membantah kabar yang menyebutkan  pembangunan IKN mangkrak menyusul adanya pergantian kepemimpinan nasional dari Jokowi ke Prabowo.

Rudy menceritakan pada hari ketujuh Lebaran dia diam-diam singgah ke IKN. “Saya menyaksikan langsung pembangunan IKN tetap berlanjut. Itu juga dilihat dari ribuan orang yang datang ke sana, jadi IKN tetap jalan,” ujarnya.

Gubernur juga mengajak wartawan dan pers datang ke kawasan IKN. Dia memberi petunjuk agar masuk lewat Km 13 Balikpapan kemudian menuju IKN melewati jalan tol dan jembatan Pulau Balang. “Biar bisa lebih detail memberitakan kemajuan yang berlangsung di IKN,” ujarnya.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono, Rabu (9/4) lalu datang ke Samarinda. Dia menemui Gubernur Rudy sekaligus melaksanakan rapat koordinasi membahas program pembangunan IKN, baik yang didanai oleh APBN maupun pihak swasta.

Tentu saja juga dibahas memadukan program pembangunan IKN dan pembangunan Provinsi Kaltim. Maklum lokasi IKN ada di Kaltim, sehingga Kaltim, kata Gubernur sangat berkepentingan untuk meningkatkan kemajuan daerah ini dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Basuki, ada 5 investor baru masuk ke IKN dengan nilai investasi mencapai Rp2,5 triliun. Rencana groundbreaking bulan April mendatang, sehingga pada semester I tahun 2026 sudah operasional.

Ada rencana seusai Lebaran ini Presiden Prabowo akan berkunjung ke IKN. Kedatangan Prabowo sangat ditunggu. Soalnya sejak dilantik 20 Oktober menggantikan Jokowi, Prabowo belum pernah menginjakkan kaki di IKN.

Ada yang bilang Prabowo tidak menempatkan pembangunan IKN sebagai prioritas utama. Tapi dalam pernyataan lain dia menegaskan IKN akan resmi menjadi ibu kota negara 2029 dan dia sendiri berkantor di IKN mulai 2028. Apa benar? Ya kita tunggu saja realisasinya.(*)

Kepastian Pemindahan IKN Belum Jelas, Dampak Sosial Sudah Meluas

Oleh: Aji Mirni Mawarni, ST, MM

⁠KEBERLANJUTAN pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) ibarat buah simalakama. Jika pembangunan dilanjutkan, perlu dana yang sangat besar. Sedangkan keuangan negara sedang defisit dan pemerintah pusat memberlakukan plus mewajibkan efisiensi besar-besaran di semua lini.

Pada sisi lain, ketika pembangunan tidak dilanjutkan, maka kawasan yang telah dibangun megah dengan dana puluhan triliun itu – pada tahap pertama – bakal mangkrak. Berbagai “investasi” yang ditanamkan para pemodal swasta juga bakal berujung ketidakjelasan.

Dalam situasi ini, sangat dibutuhkan kejelasan dan ketegasan pemerintah. Kapan pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke IKN di Kaltim? Kapan roda pemerintahan mulai berjalan di Kota Nusantara? Bagaimana strategi penganggaran untuk segera menyelesaikan pembangunan IKN?

Bilamana sikap pemerintah hanya seputar “pada saatnya pemerintahan akan berjalan di IKN ketika semuanya sudah siap”; tentu hanya menjadi pernyataan yang tak memberi kejelasan. Dibutuhkan kepastian agar agenda strategis pemindahan IKN RI bisa bergulir lebih mulus.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI medio Februari 2025, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan progress pembangunan IKN telah mencapai 68,6 persen. Dalam pembangunan tahap I, terdapat 109 paket pekerjaan fisik.

Rinciannya; 5 paket dalam proses lelang, 49 paket proses konstruksi, dan 55 paket sudah selesai. Proyek yang dikerjakan pada periode 2022-2024 ini menghabiskan anggaran Rp89 triliun dari pos anggaran Kementerian PUPR.

Proyek IKN juga sudah resmi masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2025-2029. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Pembangunan IKN bakal dilaksanakan Otorita IKN, Kementerian PU, Kementerian BUMN, serta instansi swasta.

Terkait anggaran, Kepala OIKN mengatakan bentuk dukungan Presiden RI terhadap pembangunan IKN yakni penambahan anggaran Rp8,1 triliun untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya.

Kepala OIKN mengungkapkan, dalam rapat terbatas terkait kelanjutan pembangunan IKN, 21 Februari 2025, Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.

Di tengah berbagai dinamika, ternyata berbagai dampak sosial sudah terasa di kawasan IKN. Secara khusus saya telah berdiskusi dengan pihak Dinas Sosial Kaltim dan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) terkait dampak sosial Pembangunan IKN.

Data yang saya terima; pertama, telah terjadi peningkatkan jumlah penderita HIV/AIDS di sekitar IKN. Kebanyakan merupakan kalangan anak-anak muda. Kemungkinan peningkatan itu diduga kuat karena faktor praktik prostitusi di sekitar IKN.

Kedua, ⁠meningkatnya jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), terutama dari kalangan pendatang. Mereka datang ke Kaltim dengan ekspektasi tinggi mendapatkan pekerjaan. Ternyata, tidak ada pekerjaan yang berhasil didapat. Tercatat sekitar 200-an ODGJ yang sudah dipulangkan ke daerah asalnya.

Ketiga, p⁠erlu diantisipasi serius terkait ASN yang pindah ke IKN tanpa membawa keluarganya. Pasalnya, sangat rentan terjadi perselingkuhan. Dalam kondisi rawan, alih-alih mengharapkan kinerja baik; justru kondisi sebaliknya yang terjadi imbas hancurnya tatanan keluarga. Diketahui, para pegawai OIKN sudah berkantor di IKN tanggal 3 Maret 2025 lalu.

Saya selalu meyakini, bilamana niat baik dijalankan secara baik, maka pasti hasilnya akan baik. Namun melihat dinamika kondisi IKN yang seperti ini, yang jadi berpikir introspektif mendalam: apakah niat pemerintah pusat memindahkan IKN ke Kaltim sudah benar dan kuat? Apakah proses legislasinya sudah benar? Apakah pembangunan IKN sudah dilakukan sungguh-sungguh? Saya yakin waktu akan menjawabnya secara gambang.*

*) Aji Mirni Mawarni ST MM – Anggota MPR RI/DPD RI Dapil Kaltim

Next Page »