Gubernur Kaltim Ajak Sudahi Perdebatan IKN

SAMARINDA – Gubernur Kaltim H Isran Noor mengajak masyarakat Indonesia menyudahi perdebatan soal perlu tidaknya ibu kota negara (IKN) dipindah. Menurut Gubernur, diskusi semacam itu tidak produktif, hanya buang-buang energi.

“IKN ini urusan negara, undang-undangnya sudah disahkan. Ini kebijakan strategis Indonesia masa depan. Ngabisi baterai aja kita menyoalkan ini,” sindir Gubernur Isran Noor usai pengukuhan Badan Pengurus Provinsi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBB-KT) Periode 2022-2027 di Plenary Hall Gor Madya Sempaja, Sabtu (22/1/2022).

Isran mengaku sangat tidak sependapat jika masih ada yang menyebut pemindahan IKN terkesan terburu-buru. Ide pemindahan IKN tidak bisa disebut terburu-buru karena sejak 60 tahun lalu, Presiden Soekarno bahkan sudah mewacanakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Rencana ini bergulir lagi di era Presiden Soeharto dan diwacanakan kembali pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kalau cita-cita tiga pemimpin bangsa Indonesia itu baru bisa diwujudkan di era Presiden Joko Widodo, maka menurut saya ini adalah sebuah keberanian tindakan yang terukur. Sekaligus sukses mewujudkan cita-cita tiga pemimpin bangsa sebelumnya,” tegas Isran.

Bila proses pemindahan ibu kota negara ini berjalan mulus setelah disahkannya UU IKN, maka Gubernur Isran meyakini keberanian Presiden Joko Widodo memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim akan menjadi sebuah legacy yang luar biasa bagi generasi masa depan bangsa Indonesia.

Gubernur Isran Noor juga merasa kurang paham dengan orang-orang yang masih berkomentar miring tentang penamaan “Nusantara” untuk ibu kota negara yang akan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) itu.

“Orang itu tidak setuju IKN dipindah. Tapi dia masih komentar tidak setuju nama Nusantara. Padahal dia sendiri mengaku bukan ahli bahasa. Asli ngabisi batere aja, ini” sindir Gubernur lagi.

Dia pun meminta masyarakat Kaltim tidak ikut-ikutan menuntut agar Kepala Otorita IKN Nusantara harus orang Kaltim, termasuk dirinya.

“Tidak usah orang Kaltim usung-usung calon Kepala Otorita. Tidak perlu, itu kewenangan Presiden. Biar Presiden yang tentukan,” pesan Isran.

Jika warga Kaltim ingin terlibat dalam proses IKN dan seterusnya, Isran minta  tingkatkan kemampuan sesuai kapasitas masing-masing. Warga Kaltim jangan mau hanya menjadi penonton di rumah sendiri. (sam)

---