Tahun Ini, Visi dan Misi Kaltim Berdaulat Direalisasikan melalui E-Katalog

SAMARINDA – Tahun terakhir masa jabatan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor masa bakti 2018-2023 harus dapat terealisasi dengan baik, hal ini ditekankan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni di hadapan 200 peserta kegiatan persiapan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi epurchasing (katalog) tahun anggaran 2023 di Hotel Mercure Samarinda Rabu, (04/01/2023).

Sri menyampaikan kegiatan yang dilakukan di awal tahun sebagai wujud komitmen mencapai tujuan dari visi dan misi Kaltim Berdaulat.

“Pencapaian Visi dan Misi di akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim harus dapat kita perhatikan dan direalisasikan dengan baik,” ucapnya.

Sri menambahkan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) memiliki peran penting dalam realisasi  kegiatan anggaran dan menjadi subjek penting dalam catatan pemeriksaan. Dia menambahkan, kegiatan PBJ yang dilakukan setiap tahun relatif tidak mengalami perubahan.

“Yang sering kali diabaikan terkait kesadaran akan tanggung jawab, sehingga membangun komitmen harus dilakukan sejak awal dan dimulai dengan mekanisme perencanaan, pemilihan, hingga tahap evaluasi,” sambungnya.

Sri mengingatkan para peserta untuk membangun mindset dalam tiap tahapan wajib diselesaikan, karena perencanaan bukan hanya terkait angka yang tertera di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saja, namun juga kesiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Hasil Perkiraan Biaya (HPS).

Selain itu,  Sri Wahyuni mengajak seluruh Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) membangun komunikasi guna memudahkan dan menyukseskan kegiatan belanja daerah dilingkungan Pemprov.

Dengan terbangunnya komunikasi antara Biro PBJ dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mampu meminimalkan kendala yang muncul.

“Jadilah sahabat sejati, dengan saling mendukung serta membangun komunikasi dengan rasa nyaman dan keterbukaan,” ucapnya.

Kendala terkait keterbukaan komunikasi sering kali menjadi masalah akibat persepsi masing-masing yang terbangun, sehingga dengan komunikasi kendala yang terjadi dalam regulasi dapat diselesaikan bersama.

“Percepatan untuk pengadaan barang dan jasa baik melalui tender, seleksi, dan e-purchasing harus dilakukan bersama. Misalnya KPA dan PPK menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan tim Pokja membantu melaksanakan pemilihan,” sambungnya.

Sikap saling bersahabat penting dilakukan dalam mendukung percepatan dan penyelesaian program PBJ.  Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui keterbukaan dan transparansi pengadaan barang dan jasa.

Ditemui dalam kegiatan yang sama, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Buyung Dodi Gunawan menyampaikan siap mengawal kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersama menyelesaikan PBJ sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Prinsipnya kami siap mengawal, khususnya pada e-katalog yang sudah digunakan dilingkungan Pemprov. Sehingga dapat memudahkan seluruh OPD dalam memasukkan produk yang siap dilakukan tender sampai dengan selesai,” tutupnya.(ria)

 

---