GIZ dan TNC Konsultasi Pembangunan Perkebunan Kaltim

SAMARINDA – vivaborneo.com, Dua lembaga internasional bergerak di bidang lingkungan hidup datang bersamaan  ke Dinas Perkebunan (Disbun) guna konsultasi dan mengetahui secara jelas program pengembangan dan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kaltim.

Yakni, GIZ (Geselischaft fur International Zusammenarbeit/German Society for International Cooperation) dari negara Jerman serta The Nature Conservancy (TNC) dari Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut  Kepala Disbun Etnawati memaparkan penerapan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil/Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) bagi usaha perkebunan merupakan salah satu prasyarat dalam mewujudkan perkebunan berkelanjutan yang mensinergikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

“Program ini (ISPO) merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan standar pelestarian lingkungan pada industri kelapa sawit. Karena sawit merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan. Selain mempunyai fungsi ekonomis yang cukup tinggi, komoditas ini juga mampu meningkatkan fungsi sosial dan ekologi”, ujar Etnawati.

Menurut Etna, Indonesia saat ini  termasuk Kaltim merupakan penghasil komoditi kelapa sawit dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO/minyak mentah kelapa sawit). Namun keberhasilan menjadi produsen utama bukan tanpa hambatan.

Namun, berbagai isu negatif dilontarkan negara-negara penghasil minyak nabati non sawit. Misalnya, pembangunan perkebunan kelapa sawit dituduh merusak lingkungan, penggunaan sumber daya hutan yang berlebihan.

Termasuk pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan penggunaan lahan gambut yang menyebabkan meningkatnya emisi karbon di udara. Sehingga berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi isu-isu negatif  melalui penerapan ISPO.

Dijelaskan, penerapan aturan itu merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2011 tentang ISPO. Sekaligus upaya pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar CPO di pasar internasional.

“Diharapkan perusahaan mampu mengimplementasikannya. Sebab, aturan itu bersifat mandatory atau wajib diterapkan setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebagai jaminan kegiatannya ramah lingkungan dan produknya lebih berkualitas,” harap Etnawati.

Ditambahkannya, salah satu kriteria untuk memperoleh sertifikat ISPO maka perusahaan kelapa sawit harus masuk dalam kelompok kelas I, II dan III. Karena, sertifikat ISPO wajib dimiliki perusahaan paling lambat 2015 untuk melaksanakan usahanya secara berkelanjutan.

Pertemuan dilaksanakan di Ruang  Rapat Hevea Disbun Kaltim dipimpin Kadisbun Etnawati didampingi jajaran Disbun Kaltim. Sedangkan dari GIZ  Jerman hadir Fabian Schmidf dan GIZ Indonesia Tunggul Butarbutar serta Rahayu Siti dari Daemeter Consulting/TNC Kaltim.(vb/mas)

---