Komite Sekolah dan Orang Tua Diminta Berperan Awasi Pungli

SAMARINDA – vivaborneo.com, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kaltim, H Musyahrim meminta Komite Sekolah dan orang tua siswa berperan mengawasi terjadinya pungutan liar (pungli) di Sekolah. Sebab, masalah pungli menjadi tanggung jawab semua. Utamanya Komite Sekolah dan orang tua siswa yang lebih dekat dan tau persis kegiatan di sekolah.

“Diakui maupun tidak, pungli bisa saja terjadi di Sekolah. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan bersama-sama. Ini tanggung jawab semua. Disdik perannya hanya mengawasi dan mengimbau  Sekolah agar tidak lakukan itu. Yang tau persis ada pungutan ya Komite Sekolah dan orang tua siswa,” katanya ketika dikonfirmasi terkait pernyataan Anggota DPRD Kaltim yang menyebut masih ad pungli di Sekolah-Sekolah Kaltim, di Samarinda, Rabu (6/3).

Menurut Musyahrim, sekolah tidak sepantasnya membebankan biaya penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua siswa. Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan melalui Biaya Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, dan Pemprov melalui Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK.

Oleh sebab itu, jika Sekolah meminta pungutan yang dianggap tidak ada dasarnya, orang tua siswa diminta tidak membayar dan melaporkannya kepad Disdik Kabupaten/Kota setempat. Selanjutnya, Disdik diharapkan dapat memberikan teguran dan arahan.

Seharusnya, sambung dia,  Sekolah mengajukannya kepada Disdik Kabupaten/Kota setempat jika memang ada program yang butuh dukungan anggaran di luar pembiayaan Bos. Namun, jika tidak memungkinkan pembiayaannya bisa sharing dengan Disdik Kaltim.

Hal tersebut dimaksudkan agar program yang sudah disiapkan Sekolah tidak terhambat karena pembiayaan. Terlebih ada anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di Sekolah lantaran faktor biaya.

“Jika tidak mampu silahkan ajukan. Sebab kita sudah ada Bos, beasiswa dan program peningkatan kualitas SDM lainnya. Intinya jangan sampai ada yang tersandung masalah Sekolah karena biaya yang seharusnya bisa dibiayai pemerintah,” tandasnya. (vb/arf)

---