Masyarakat Berau Pesisir Selatan Berharap Jadi Daerah Otonomi Baru

Talisayan- Perjuangan masyarakat Berau Pesisir Selatan (BPS) mewujudkan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masuk dalam daftar ‘prioritas’ menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB).

Sebagai keseriusan masyarakat tersebut, Camat Talisayan, Mansyur S.AP memimpin rapat yang dihadiri tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kecamatan Talisayan, Polsek Talisayan serta pihak Kampung Talisayan membahas persiapan lokasi pembangunan atau infrastruktur perkantoran di ruang rapat Kantor Camat Talisayan, Selasa (18/3/2019).

Salah satu tokoh masyarakat Talisayan Achmad Kusnadi menyampaikan, masyarakat telah berjuang untuk pemekaran wilayah. Perjuangan ini melihat kondisi daerah jaraknya jauh dari wilayah induk kabupaten sangat menyulitkan masyarakat. Sementara semua kecamatan di daerah ini sepakat untuk pemekaran wilayah.

“Saya kira ini sudah tidak ada alasan lagi bagi pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat untuk tidak menyetujui adanya BPS,” kata Kusnadi

Dikatakan Achmad Kusnadi, hasil rapat telah menyepakati persiapan lahan sekitar 600 hektare lebih di wilayah Talisayan. Nantinya wilayah tersebut dipakai untuk pembangunan komplek perkantoran atau infrastruktur lainnya. Wilayahnya sangat strategis karena berada di antara tapal batas beberapa kampung yang saling terhubung.

“Nantinya Talisayan bisa menjadi ibukota Kabupaten Berau Pesisir Selatan, “ harapnya sembari menambahkan ia bersama tokoh masyarakat, pemuka dan agama begitu optimis pembentukan kabupaten Berau Pesisir Selatan berjalan mulus.

Sebagai bentuk keseriusan lainnya kata Achmad Kusnadi lagi, waktu dekat ini beberapa tokoh masyarakat Talisayan yang tergabung dalam tim pemekaran BPS akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Kemendagri atau bagian otonomi daerah. Tujuannya untuk membahas seputar kesiapan pemekaran, hingga penetapan lahan infrastruktur sesuai persyaratannya.

Saatini tim pemekaran BPS telah menyelesaikan semua persyaratan pemekaran. Misalkan proses administrasi yang sudah selesai sejak tahun 2010 hingga 2014.

“Inilah yang membuat kami begitu optimis Pusat bakal menyetujui BPS menjadi DOB, karena secara administrasi sudah tidak ada masalah. BPS ini berada di daerah perbatasan, sehingga posisinya sangat strategi untuk pembangunan nasional,” tegasnya. (Yoi)

---