Bantuan yang Diberikan ke Masyarakat Monitoring dan Evaluasi

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim Faizal Racman berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mengalokasikan anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

“Monitoring dan evaluasi  perlu dilakukan sehingga dapat diketahui efektifitas  dan manfaat yang didapat masyarakat, ” ujar Faizal Rachman.

Dikatakan, jika program tersebut bagus maka harus diteruskan, Namun jika sebaliknya bantuan yang disampaikan tersebut, ternyata tidak ada manfaatnya bagi masyarakat atay terdapat kesalahan atau penyalahgunaan, diperlukan evaluasi secara baik.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 ini, menyebut, dengan didukung anggaran yang memadai bagi  setiap Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program bantuan kepada masyarakat, pemerintah bisa mengetahui kegiatan tersebut berjalan dan memberikan manfaat  atau malah sebaliknya.

“Tidak hanya OPD yang menyalurkan bantuan saja, namun semua OPD, yang memiliki program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bisa melakukan monitoring secara mandiri,”  tuturnya.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini mencontohkan, tahun 2022 lalu Dinas Koperasi UKM mengucurkan anggaran sebesar Rp 11 milyar untuk membantu pemberdayaan dan peningkatan ekonomi bagi para pelaku UMKM. Dari laporan yang ia terima, sudah di realisasikan sebesar Rp 10 milyar.

Hal ini perlu dilakukan monitoring kegiatan tahun lalu, sehingga nantinya bisa diketahui penggunaan dan manfaatnya. Jangan hanya mengucurkan dana, namun tidak dimonitor dengan bai.

“Saya minta Diskop UKM mngalokasikan anggarkan lagi, tapi untuk monitoring kegiatan yang sudah dilakukan tahun lalu (2022).  misalnya usaha yang dijalankan para UMKM ini berkembang atau tidak. Di situ lah peran kita tanya apa kendalanya, jangan sampai bantuan yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhanya,” pungkasnya. (adv)

---