Komisi Nasional Disabilitas RI Berharap Kaltim Segera Sahkan Pergub Hak Penyandang Disabilitas

SAMARINDA – Keberadaan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KND RI) sebagai lembaga independen yang  bertanggung jawab untuk memantau hak disabilitas, turut serta membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks kesejahteraan penyandang disabilitas di wilayahnya.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (pemkab Kukar) telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kutai Kartanegara No. 13 Tahun 2016 yang memberikan gambaran besar keseriusan dalam penuhi hak para penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah.

Wakil Ketua KND RI, Deka Kurniawan mengatakan meski di Kukar sudah ada Perda, namun perlu dibarengi dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mencantumkan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD).

“Dalam RADPD baru bisa tergambar implementasi sesungguhnya, anggaran yang ditetapkan, program yang akan dijalankan dan sejauh mana jangkauannya terhadap penyandang disabilitas,” ucap Deka Kurniawan saat kegiatan Expobilitas Kukar, Senin (22/05/2023).

Dikatakan, memperhatikan tiga indikator yaitu indikator struktur dengan melihat bentuk komitmen regulasi daerah, indikator proses dalam pelaksanaan program dan indikator hasil berdasarkan feedback dari penyandang disabilitas.

Deka Kurniawan menilai pemerintah sejauh ini sudah banyak melakukan upaya, dengan bukti nyata adanya ASEAN Paragames dan peserta dari berbagai daerah dapat mencetak prestasi.

Dirinya juga mengingatkan jika masyarakat saat ini masi belum melihat penyandang disabilitas berada dalam posisi sejahtera, ini menjadi tugas bersama untuk bisa merubah dan mengikis stigma negatif penyandang disabilitas di masyarakat dan memperlihatkan bahwa mereka mampu berprestasi.

Sebelumnya,  Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim, Anni Juwairiyah memberikan tanggapan pada upaya pemerintah kepada penyandang disabilitas di Kaltim

“PPDI menilai niat pemerintah sudah cukup bagus, terlihat dari pemerintah provinsi sudah secara eksplisit menyebutkan meningkatnya kualitas penyandang disabilitas,” ungkap Ketua PPDI saat Diskusi Publik, Senin (01/05/2023)lalu.

“Mudah mudahan segera turun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang rencana aksi daerah khususnya mengolah data hingga membingkai profil disabilitas,” harap Anni Juwairiyah.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mengukapkan Komisi IV DPRD Kaltim terus mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih konsen dalam memberikan ruang gerak kepada penyandang disabilitas agar mereka memilik ruang gerak seluas luasnya menempuh pendidikan dimana saja.

“Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan sumber daya manusia (Pengajar) pada pendidikan khusus (Sekolah Inklusi). Perda memang sudah ada dan saat ini  dan Pergub sedang kita dorong untuk segera disahkan,” jelas Puji usai Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim, Senin (22/05/2023). (ajeng)

---