Masyarakat Minta Penyelesaian Konflik HGU

SAMARINDA – Masyarakat yang diduga terdampak dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) berencana menggelar aksi massa damai di depan Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Senin (18/5/2026).

Ada enam tuntutan yang akan disampaikan pada massa aksi dengan tema ‘Ketuk Pintu Gubernur’. Mereka meminta dibentuk tim penyelesaian konflik Hak Guna Usaha (HGU) yang independen serta melibatkan rakyat, audit seluruh HGU bermasalah di Kaltim, cabut HGU yang terbukti merampas tanah rakyat serta melanggar hukum, hentikan kriminalisasi petani masyarakat adat serta aktivis agraria, prioritaskan reforma agraria sejati untuk masyarakat Kaltim, bayarkan hak ganti untung warga bendungan Marangkayu.

Koordinator aksi Nina Iskandar, mengatakan gerakan tersebut ada lantaran banyaknya keluhan masyarakat, yang sulit mendapatkan perlindungan, atas hak tanah mereka, ketika berhadapan dengan perusahaan besar.

“Kami hanya ingin suara masyarakat ini didengar, apa yang menjadi keresahan mereka, serta hak-hak mereka,” tuturnya.

Pasalnya dugaan konflik agraria di sejumlah daerah di Kaltim tidak hanya memicu sengketa administrasi, tetapi juga berdampak pada tekanan sosial, dan ketidakpastian hidup masyarakat, yang mengaku lahannya masuk dalam wilayah konsesi perusahaan.

“Kami akan membawa dokumen pendukung, spanduk tuntutan hingga menyampaikan aspirasi kepada Pemprov Kaltim,” sebutnya. (*)

---