Pemprov Kaltim Konsisten Wujudkan Pemerataan Pendidikan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang tergolong sulit dijangkau secara geografis. Langkah ini menjadi sorotan karena menyangkut kesiapan daerah dalam menyambut peran strategis Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah daerah dituntut konsisten dalam menjalankan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya pendidikan. Penegasan itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rahmat Ramadhan, yang menekankan pentingnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di sektor pendidikan tanpa diskriminasi wilayah.

“Tidak ada kompromi dalam hal kualitas pendidikan. Daerah terpencil pun berhak atas fasilitas belajar yang layak, lingkungan yang mendukung, serta guru yang berkualitas,” ujar Rahmat kepada wartawan, Sabtu (31/5/25).

Dalam konteks pembangunan yang merata, Pemprov Kaltim diharapkan tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan, tetapi juga serius menangani ketimpangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah telah mengalokasikan program untuk rehabilitasi sekolah, penyediaan sarana-prasarana, dan pemenuhan tenaga pendidik. Namun, realisasi di lapangan masih memerlukan pengawasan dan evaluasi berkala.

Ia menambahkan, upaya pemerataan pendidikan harus menyentuh aspek lebih luas, tidak semata pada pembangunan fisik. Ia menyoroti pentingnya lingkungan belajar yang bersih dan nyaman, serta partisipasi aktif siswa dalam menyampaikan aspirasinya.

“Anak-anak kita di pedalaman harus merasakan bahwa negara hadir. Pendidikan adalah fondasi masa depan Kaltim, dan kita harus memastikannya kokoh sejak sekarang,” tegasnya.

Komitmen ini juga diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu mengelola pembangunan IKN. Pemerintah mengakui bahwa infrastruktur tidak akan berarti tanpa kesiapan manusia yang akan menjalankan fungsinya.

Dengan mengedepankan pendekatan pemerataan, Pemprov Kaltim menyatakan tekad untuk menghapus kesenjangan antara daerah dan kota. Pemerintah daerah didorong tidak lagi berpikir secara sentralistik, melainkan menyusun kebijakan yang benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Kita ingin Kaltim tumbuh bersama, dari pusat kota hingga desa-desa terpencil. Pendidikan adalah jembatan menuju kesetaraan itu,” tutupnya. (yud)

---