ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

FPDI Perjuangan : SiLPA Kutim Tahun Anggaran 2022 Dinlai Cukup Besar

June 16, 2023 by  
Filed under Kutai Timur

Share this news

SANGATTA – Nota Penjelasan Raperda Pertangungjawaban APBD Tahun 2022 lalu, yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kuta Timur (Pemkab Kutim), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) Perjuangan mencatat, bahwa tahun anggaran 2022 lalu terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cukup besar, yakni Rp 1,58 trilyun.

“Kami menilai, SiLPA tersebut cukup signifikan. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, Pemkab Kutim diminta untuk berhati-hati dan terus melakukan pengawasan internal dengan baik,” kata Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Faizal Rachman.

Dikatakan, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa keberadaan SiLPA yang signifikan menunjukkan ketidakefisienan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan akan mempelajari dan membahas secaara mendalam, untuk mengidentifikasi penyebab besarnya SiLPA dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Faizal Rachman

Karena itu, dalam pandangan umum ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim menyoroti serta akan mempelajari kembali persoalan serapan belanja daerah yang tidak maksimal dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini demi tercapainya masukan konstruktif demi kebaikan Kutai Timur di masa mendatang,” ujar Faizal.

Fraksi PDI Perjuangan Kutai Timur mengharapkan agar pandangan umum ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Pemkab Kutim, terutama dalam menyusun kebijakan dan perbaikan pelaksanaan anggaran daerah. “Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan anggaran demi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kutai Timur,” kata Faizal.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemkab Kutim terus berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui diversifikasi sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan dan terhindar dari ketergantungan pada sektor tertentu. Hal ini dapat dilihat pada UU No 1 tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, terutama pada pembahasan pendapatan daerah.

Sedangkan pada realisasi belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi realisasi belanja daerah yang telah dilakukan Pemkab Kutim selama ini. Pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah, agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Sementara untuk pengendalian anggaran Fraksi PDI Perjuangan menghargai upaya pemerintah dalam melakukannya dengan baik. Pihaknya mendorong kepada Pemkab Kutim  untuk terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah dan mencegah terjadinya penyimpangan.

“Kami menilai bahwa serapan belanja daerah yang tidak maksimal dikarenakan, lemahnya koordinasi antara unit kerja di lingkungan Pemkab Kutim, terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Kemudian kurangnya pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengelola dan melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien. Selain itu  lambatnya proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

“Kami berharap agar Pemkab Kutim bersama dengan DPRD nantinya, dapat berkordinasi dengan baik. Sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang lebih optimal. Fraksi PDI Perjuangan siap berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan konstruktif demi kebaikan Kutim ke depan,” tutur Faizal.

Fraksi PDI Perjuangan Kutai Timur mengharapkan agar pandangan umum ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Pemkab Kutim, dalam menyusun kebijakan dan perbaikan pelaksanaan anggaran daerah. (adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.