ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Fraksi AKB : Penggunaan Anggaran Harus Mengedepankan Kepentingan Masyarakat

June 16, 2023 by  
Filed under Kutai Timur

Share this news

SANGATTA – Fraksi Amanat Keadilan dan Berkarya (FAKB) meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), agar angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan disinkronisasi dengan realisasi. Sehingga efektifitas penggunaan anggaran dapat dimaksimalkan dan penggunaan anggaran tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Fraksi AKB melalui perwakilan yang dibacakan Yosep Udau, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi pada rapat Paripurna, Kamis (15/6/2023), di ruang sidang utama Gedung DPRD, kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur (Kutim)., menanggapi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD Kutim tahun 2022. Pertemuan itu dipimpin Ketua DPRD H Joni, didampingi Wakil Ketua 1 Asty Mazar.

Menurut Fraksi AKB, selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Karena itu, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang angka-angka tersebut memerlukan pembahasan yang lebih mendalam. Hal itu dimaksudkan guna menguji kesesuaian angka-angka dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut. Apakah terdapat angka-angka dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tidak berkesesuaian dengan realisasi pendapatan belanja dan pembiyaan secara keseluruhan.

“Hal ini perlu dilakukan oleh karena LHP pemeriksaan BPK diuji hanya menggunakan sampel per SKPD. Sehingga tidak mencangkup keseluruhan akan rencana dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiyaan,” ujar Yosep.

Dikatakan, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Dari realisasi pendapatan Rp 5,12 trilyun atau 114,87 persen dari target Rp 4,46 trilyun dapat dikatakan kinerja pendapatan cukup baik.

Sedangkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 272, 43 milyar, menurut Fraksi AKB masih dapat ditingkatkan dengan menggali potensi sumber daya alam. Selain itu juga dilakukan dengan melaksanakan pengembangan sektor pariwisata. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.  Pertumbuhan pendapatan daerah yang baik diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi.

Sementara realisasi belanja senilai Rp 4,04 trilyun merupakan angka yang cukup besar.  Sekalipun masih lebih diutamakan pada belanja operasional yang mencapai angka Rp 2,61 trillun, namun angka ini masih dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan pertumbuhan pendapatan, sehingga keseimbangan dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. (adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.